PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG

1
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN
PERENCANAAN TATA RUANG

• Oleh
• Ir. Sjarifuddin Akil
• (Dirjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan
  Prasarana Wilayah)
• Disampaikan dalam
• Seminar Nasional Pengembangan Wilayah
• di Semarang
• 12 Februari 2003

2
LATAR BELAKANG

• Adanya sentralisasi kekuasaan pada Pemerintah
  Pusat, pembentukan budaya nasional sebagai
  pengganti budaya lokal oleh negara, dan juga
  sentralisasi redistribusi kekayaan/sumberdaya
  nasional (paradigma lama) telah mengakibatkan
  banyak hal antara lain pertumbuhan urbanisasi
  yang cukup tinggi (dari 37,5 thn 1995 menjadi
  40,5 thn 1998), dan rendahnya peranserta
  masyarakat dalam pembangunan
• Pembangunan yang sustainabel adalah yang
  melibatkan masyarakat (mendesentralisasi
  kekuasaan), menghormati budaya lokal (menjamin
  pluralisme), desentralisasi sumber pendapatan dan
  penggunaan pendapatan nasional (paradigma baru).
  Prinsip ini sejalan dengan pesan UU. 22/1999 dan
  UU 25/1999 serta hakekat penataan ruang (UU
  24/1992).

3
ISSUE PERAN MASYARAKAT DALAM TARU

• Kebijakan penyusunan rencana tata ruang (juga
  pemanfaatan
• dan pengendalianya) yang belum sepenuhnya
  melibatkan atau
• berpihak pada masyarakat (rendahnya pemahaman PP
  69/1996
• tentang Hak dan Kewajiban Ranmasy dalam Taru)
• Kurang terbukanya stakeholder dan rendahnya upaya
  diseminasi
• informasi dalam proses penataan ruang
• Belum optimalnya kemitraan antar stakeholder
• Panjangnya birokrasi pengambilan keputusan
  (kelembagaan
• penataan ruang yang belum optimal)

4
DAMPAK DAN MASALAH YANG MUNCUL

• Rendahnya rasa memiliki wilayah sehingga
  pembangunan
• tidak sustainabel
• 2. Transaction cost yang mahal karena penolakan
  masyarakat
• 3. Pembangunan wilayah yang tidak sesuai dengan
  kebutuhan
• dan karakteristik masyarakat (wilayah)
• 4. Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap
  Pemerintah

5
KONSEP RANMASY DALAM TARU

• Menempatkan masyarakat sebagai pelaku (ujung
  tombak)
• dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  (termasuk
• dalam penataan ruang)
• Menfasilitasi masyarakat agar menjadi pelaku dlm
  proses taru
• (Pemerintah sebagai fasilitator, dan hormati hak
  masyarakat,
• serta kearifan lokal/keberagaman budayanya)
• Mendorong agar stakeholder mampu bertindak secara
  trans-
• parans, akuntabel dan profesional dalam proses
  penataan ruang
• (terutama dalam perencanaan tata ruang)
• 4. Mendorong perkuatan kelembagaan yang mewadahi
  berbagai
• aspirasi dari berbagai stakeholder.

6
HAK MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG (PP 69/96
Pasal 2)

• Berperan serta dalam proses perencanaan,
  pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang
  wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana
  rinci ruang kawasan.
• Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai
  ruang sebagai akibat penataan ruang.
• Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi
  yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan
  kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata
  ruang.

7
KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG (PP
69/96 Pasal 6)

• Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
• Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam
  proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
  dan mentaati rencana tata ruang yang telah
  ditetapkan.

8
KENDALA DALAM RANMASY

• Rendahnya pemahaman, konsistensi dan komitmen
  akan
• peran stakeholder (terutama masyarakat) yang
  seharusnya
• dilakukan
• Kebijakan Pemerintah yang ada banyak yang belum
  sepenuh-
• nya berpihak pada masyarakat (tercermin dari
  rendahnya alokasi
• budget dan pelibatan masyarakat) dan sebagian
  besar peraturan
• masih berbasis paradigma lama (tidak menjadikan
  masyarakat
• sebagai pelaku)
• Belum berjalannya sistem kelembagaan penataan
  ruang secara
• baik.

9
UPAYA RANMASY DALAM TARU

• Mendorong proses penyusunan kebijakan agar
  berpihak pada
• masyarakat
• 2. Melakukan berbagai konsultasi publik atas
  produk taru dalam
• berbagai level dan kesempatan kepada stakeholder
  seperti
• DPR/D, LSM/Ormasy, Pemda, Pers
• 3. Mendorong public awarness melalui
  pendidikan/kampanye pu-
• blik seperti dialog publik di TV dan Radio,
  Iklan layanan ma-
• syarakat di TV dan radio, tulisan di berbagai
  media massa
• Meningkatkan public services (pelayanan peta dan
  Simtaru)
• Mendorong eksistensi dan efektifitas
  operasionalisasi kelemba-
• gaan penataan ruang seperti BKTRN, TKPRD, Org.
  Pokmasy

10
UPAYA RANMASY (lanjutan)

• Tugas TKPRD antara lain
• Mengkoordinasikan proses sosialisasi dan adaptasi
  produk taru
• kepada masyarakat
• 2. Menerima dan memperhatikan saran,
  pertimbangan, pendapat,
• dan lainya dari masyarakat
• 3. Menindaklanjuti saran, pertimbangan,
  pendapat, dan lainya
• dari masyarakat sesuai dengan asas penataan
  ruang
• 4. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat
  dalam taru

11
dll
stakeholders
12

• DAFTAR ISI PEDOMAN (Rencana)
• Pendahuluan
• Mengapa Harus Ada Pelibatan Masyarakat
• Peran Masing-masing Stakeholder
• Siapa Stakeholder
• Peran Pengambil Kebijakan
• Peran Yang Terkena Dampak Kebijakan
• Peran Yang Mengawasi Kebijakan
• Peran Kel. Interest Dan Presure Group
• Peran Kel. Kepentingan Agar Keg. Jalan
• Mekanisme Dan Prosedur Pemanfaatan Ruang
• Mekanisme Pemanfaatan Ruang
• Prosedur Pemanfaatan Ruang
• Kelembagaan Dan Pembiayaan
• Komunikasi Antar Stakeholder

13

• Contoh hasil identifikasi Siapa Stakeholder
• dalam pemanfaatan ruang
• Yang berwenang mengambil/membuat kebija-
• kan (Eksekutif, legislatif dan yudikatif)
• Yang terkena dampak kebijakan (kel. Warga
• Setempat, kel. warga sesuai profesi nelayan-)
• Yang mengawasi kebijakan (DPR/D, LSM, Pers,
• Forum warga, Parpol, asosiasi, univ.)
• Kelompok interest/pressure group yg terkait
• kebijakan (pengusaha, parpol, LSM, asosiasi,
• Univ, mediator)
• Yang berkepentingan kegiatan agar jalan (ke-
• lompok pressure group dan kel. Pendukung)

14
PENUTUP

• Munculnya paradigma baru mendorong untuk
  merevitalisasi
• seluruh tatanan penataan ruang, terutama dalam
  menempatkan
• masyarakat sebagai pelaku pembangunan wilayah
  dan
• Pemerintah sebagai fasilitator
• Menjunjung tinggi keterbukaan, akuntabilitas dan
  profesional-
• isme dalam menyelenggarakan taru
• Perlu terus ditingkatkan upaya-upaya untuk
  mendorong public
• awarness, public services, dan public campaign
• Mendorong terus berfungsi dan efektifnya
  kelembagaan penata-
• an ruang yang akomodatif dan aspiratif bagi
  kepentingan masy.

15
Terima Kasih
16
TINJAUAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA DALAM
KONTEKS PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEK-PUNJUR
LAMPIRAN PETA DISAMPAIKAN PADA RAPAT
KOORDINASI BKTRN JAKARTA, 13 MARET 2003