BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

1

• BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DALAM
  PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
• Huala Adolf
• Ketua Bagian Hukum Internasional
• Fakultas Hukum UNPAD,
• Bandung, 29 Agustus 2006

2
Kejahatan (Pidana)Ekonomi Internasional

• Masalah pidana ekonomi (economic crimes) yang
  GLOBALISASI KEJAHATAN EKONOMI
• ?Borderless World Borderless Crime
• Perbuatan pidana yang merongrong ekonomi yang
  tidak melihat status negara
• Udaha patungan di bidang kejahatan ekonomi (Joint
  Crime Ventures)
• Kejahatan yang menggunakan teknologi canggih
• Musuh bersama umat manusia
• ?Bentuk kejahatan Abad ke-21!

3
AKAR PERMASALAHAN DI RI

• I. Negeri yang gagal?
• Kasus Hutan dihabisi (Jawa, Sumatera, Sulawesi,
  Kalimantan, Papua New Kid on the Block?)
  Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 dari 146
  negara Transparency International, Pabrik
  ekstasi terbesar di dunia, Trafficking.
• II. Sistem hukum yang gagal?
• Kasus Penegakan hukum yang masih lemah, badan
  peradilan yang terus diselimuti masalah.

4
AKAR PERMASALAHAN DI RI

• III.Budaya bangsa
• Kasus Sense of Crises yang kurang,
  ketidak-pedulian terhadap masalah sosial,
  ekonomi, hukum, dll.

5
SHOPPING LIST IDENTIFIKASI MASALAH

• I. Apakah hukum internasional hukum?
• Kedaulatan dan tanggung jawab negara
• Status dan pelaksanaan perjanjian internasional
  di Indonesia.

6
SHOPPING LIST IDENTIFIKASI MASALAH I

• Apakah hukum internasional hukum?
• ? Hukum internasional dengan segala
  kekurangannya adalah hukum.

7
Signifikansi Hukum Internasional

• The existence of some kind of international law
  is simply one of the inevitable consequences of
  this co-existence of States J.L. Brierly,
  1944

8
Signifikansi Hukum Internasional

• International Law is a strict term of art,
  connoting that system of law whose primary
  function is to regulate the relations of states
  with one another Sir Robert Y. Jennings, 1984

9
Relevansi Hukum Internasional

• PERJANJIAN INTERNASIONAL
• 1. Perjanjian Multilateral, Mis. UN Convention
  Against Corruption 2003, UN Model Law on MLA
• 2. Perjanjian Internasional Regional, Mis.
  ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in
  Criminal Matters 2004
• 3. Perjanjian Internasional Bilateral, Mis.MLA
  dengan Australia (UU No. 1 Tahun 1999).
• PUTUSAN PENGADILAN (INTERNASIONAL DAN NASIONAL)
• PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM
• HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL
• Ex aequo et bono.

10
RELEVANSI HUKUM INTERNASIONAL

• that States know boundaries, criminals know
  no boundaries, lawyers know their own legal
  systems and criminals do not care whose systems
  they abuse. N.R. Cowdery
• Masalah Joint Criminal Ventures berkembang
  pesat, kerjasama di bidang masalah-masalah pidana
  terkendala oleh adanya prinsip jurisdiksi,
  prinsip kedaulatan negara, dan sistem hukum
  masing-masing negara.
• Perlu kerja sama internasional.

11
Kerjasama Hukum Internasional

• Ekstradisi (Extradition)
• Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
  (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
• Pemindahan Narapidana (Transfer of Sentenced
  Persons).

12
SHOPPING LIST IDENTIFIKASI MASALAH II

• Kedaulatan Negara dan Tanggung Jawab Negara
• ? Borderless Crimes adalah ancaman kedaulatan
  negara yang menghendaki kerja sama internasional
  (? Bukan penghilangan kedaulatan negara, mis.
  WTO, IMF).
• ?Sikap apatis melahirkan tanggung jawab negara
  (termasuk melanggar kewajiban internasional
  terhadap suatu komitmen atau perjanjian
  internasional).

13
HUKUM NASIONAL SEBAGAI YANG BERDAULAT

• ASEAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN
  CRIMINAL MATTERS
• Article 1 Scope of Assistance
• 1. The Parties shall, in accordance with this
  Treaty and subject to their respective domestic
  laws, render to one another the widest possible
  measure of mutual legal assistance in criminal
  matters, namely investigations, prosecutions and
  resulting proceedings.

14
HUKUM NASIONAL SEBAGAI YANG BERDAULAT

• AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HONG KONG
  SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLES
  REPUBLIC OF CHINA AND THE GOVERNMENT OF THE
  REPUBLIC OF SINGAPORE CONCERNING MUTUAL LEGAL
  ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS 2003
• Article 1 Scope of Assistance
• (1). The Parties shall provide in accordance with
  this Agreement and subject to their respective
  domestic laws, mutual legal assistance in
  criminal matters.

15
SHOPPING LIST IDENTIFIKASI MASALAH III

• Status dan Pelaksanaan Perjanjian Internasional
  di Indonesia

16
SHOPPING LIST IDENTIFIKASI MASALAH III

• Status Hukum Perjanjian Internasional terhadap RI
• Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat
  negara-negara anggotanya dan harus dilaksanakan
  dengan itikad baik Every treaty in force is
  binding upon the parties to it and must be
  performed by them in good faith (Pasal 26
  Konvensi Wina 1969).
• ? Kegagalan melaksanakan kewajiban melahirkan
  tanggung jawab internasional.

17
SHOPPING LIST IDENTIFIKASI MASALAH III

• Pelaksanaan Perjanjian Internasional di Indonesia
• Tiap perjanjian yang berlaku mengikat Indonesia
  harus diberlakukan dan diimplementasikan ke dalam
  hukum nasionalnya untuk dapat berlaku positif.
• Keppres No 34 tahun 1981 tentang Pengesahan
  Konvensi New York 1958 UU No 7 tahun 1994
  tentang Pengesahan UNCLOS 1982 UU No 17 tahun
  1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing
  the WTO.
• UU Ratifikasi tidak cukup.

18
SOLUSI TERHADAP PENDEKATAN MASALAH

• A function of positive law is the deterrence of
  wrong doing.
• Thomas Aquinas

19
STRATEGI PREVENTIF

• Komitmen Hukum yang jelas dan tegas
• Ratifikasi konvensi internasional dan
  implementasi dalam hukum nasional
• Integritas Pengadilan
• Penegakan Hukum di dalam negeri
• ? SUPREMASI HUKUM YANG TEGAS

20
SELESAI
TERIMA KASIH