TEORI TENTANG SIFAT HAKEKAT NEGARA

1
TEORI TENTANG SIFAT HAKEKAT NEGARA

• Pokok Bahasan
• Beberapa Definisi
• Tinjauan Historis, Sosiologis, dan Yuridis
• Teori satu segi, teori dua segi, dan teori tiga
  segi
• Sifat-sifat khusus yang dimiliki negara
• Unsur-unsur yang dimiliki negara

2
Beberapa Definisi

• George Jellinek
• negara ialah organisasi kekuasaan dari
  sekelompok manusia yang telah berkediaman yang
  tertentu
• R.M. Kranenburg
• negara adalah suatu organisasi yang timbul
  karena kehendak suatu golongan atau bangsanya
  sendiri
• Logemann
• negara ialah organisasi (ikatan kerja)
  kemasyarakatan yang bertujuan mengatur dan
  memelihara masyarakat tertentu dengan
  kewibawaannya

3

• Bellefroid
• negara adalah suatu masyarakat hukum yang secara
  kekal menempati suatu daerah tertentu dan yang
  diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk
  mengurus kepentingan umum
• R.M. Mac Iver
• negara adalah asosiasi (persekutuan) yang
  menyelenggarakan penertiban di dalam suatu
  masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan
  suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh
  suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut
  diberi kekuasaan memaksa

4

• Max Weber
• negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai
  monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara
  sah dalam suatu wilayah
• 7. Ludwig Gumplowicz
• negara itu tidak lain daripada organisasi dari
  kekuasaan golongan kecil atas golongan besar
• Prof. Mr. Sunarko
• negara ialah suatu jenis dari suatu organisasi
  masyarakat yang mengandung tiga hakekat atau
  kriteria, yaitu harus ada daerah, warga negara
  dan kekuasaan tertentu.

5
Tinjauan Historis, Sosiologis, dan Yuridis
tentang negara

• Tinjauan secara HISTORIS adalah tinjauan dari
  perkembangan penggunaan istilah dan dasar
  pemakaian istilah tersebut mengenai apa yang kini
  disebut sebagai negara, yakni sejak masa Yunani
  dan Romawi kuno, masa abad menengah, masa
  permulaan abad modern, hingga masa kini.
• Masa Yunani Kuno negara dikenal dengan istilah
  Polis, yang kalau kita tinjau dari sudut pandang
  sekarang artinya suatu negara kota(city state)
  dengan segala sifat khususnya, seperti misalnya
  demokrasi langsung. Dari sini kemudian timbul
  pengertian politik dan ilmu politik

6

• Masa Romawi Kuno negara dikenal dengan istilah
  empiri, Empirio, Empirium, dengan wilayah yang
  sudah sangat luas (country state), dan penekanan
  pada segi pemerintahan (empire). Negara menjadi
  semacam milik suatu dinasti (wangsa, keturunan).
  Hal ini terus berkembang hingga jaman modern
  dengan istilah Kerajaan, Kekaisaran,
  Kesultanan, Kesunanan, dll

7
(No Transcript)
8
(No Transcript)
9
(No Transcript)
10
(No Transcript)
11
(No Transcript)
12

• Masa Abad Menengah Tinjauannya bersifat
  keagamaan, sehingga negara disebut dengan istilah
  civitas(masyarakat). Dalam hal ini oleh
  Augustinus, negara dipisahkan antara yang
  bersifat keagamaan/keilahian (civitas Dei) dan
  negara yang bersifat keduniawian (civitas terrena
  atau civitas diaboli), dengan pandangannya yang
  bersifat teokratis-langsung, Augustinus
  berpendirian bahwa civitas terrena harus
  mendekati civitas Dei yang diatur oleh
  hukum-hukum Tuhan. (teori ini sering dikenal
  sebagai Teori Matahari-Rembulan yaitu bahwa
  Tuhan adalah matahari yang sinar keilahiannya
  menerangi Raja/negara sebagai Rembulan).

13

• Dalam masa perkembangannya, dengan munculnya
  faham untuk memisahkan soal duniawi dengan soal
  keagamaan (sekularisme), timbulk teori yang oleh
  Thomas Aquino disebut Teori Dua Pedang( Zwei
  Zwaaden Theori) yaitu
• Pedang Tuhan (Penguasa Keagamaan) dipegang Gereja
• Pedang Dunia (Penguasa Dunia) yang dipegang Raja,
  dimana keduanya terpisah, berkedudukan
  sama/sederajat
• Sehingga dalam masyarakat dikenal tiga organisasi
  masyarakat yaitu civitas Dei (keagamaan), Civitas
  Terrena (Keduniawian) dan Civitas Academika
  (Masyarakat Ilmiah)

14

• Selanjutnya dikenal pula istilah La Stato
  (staat, state) yang dikem,ukakan oleh
  Machiavelli, yang mengandung maksud bahwa negara
  itu sifat hakekatnya adalah suatu ikatan tertentu
  atau status tertentu. Pemikiran ini terus
  mengalami perkembangan terutama dengan
  perkembangan teori hukum alam dimana bernegara
  berarti suatu peralihan status dari status
  alamiah ke status bernegara (dari status
  naturalis ke status civilis)
• Istilah lain kita jumpai dari perkembangan di
  Jerman pada masa perang dunia I, yaitu istilah
  Reich atau Rijk yang timbul akibat adanya
  teori Kedaulatan Negara. Istilah ini berasl dari
  kata Regn-Regnum yang artinya memerintah, lalu
  menjadi Regering. Dengan demikian penekanan ada
  pada unsur Pemerintah, yang kemudian menimbulkan
  percampuradukan pengertian state (negara)
  dengan Government (Pemerintah).

15

• Tinjauan secara SOSIOLOGIS ialah bertitik tolak
  dari keberadaan manusia yang selalu bermasyarakat
  (Aristoteles Zoon Politicon, manusia in
  concreto) sehingga negara pada hakekatnya adalah
  semacam organisasi sosial yang ada dan
  berdampingan dengan organisasi lain. Negara
  merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial.
  Pertanyaan dasarnya ialah bagaimana bentuk
  pengelompokan manusia sebelum adanya negara ?

16

• Pengelompokan sederhana negara adalah
  kelanjutan dari masyarakat keluarga -from the
  familiy to state (Mac Iver). Negara adalah
  organisasi masyarakat yang bertujuan untuk
  mengatur dirinya sendiri. Yakni mengatur
  kekuasaan. Jadi negara hanyalah semata sebagai
  alat. Sehingga sifat hakekat negara adalah
  sebagai Organisasi kekuasaan/kewibawaan, Dwang
  Organisatie, Zwang ordnung, coersive instrument.

17

• Pengelompokan yang lebih komplek negara
  merupakan pengelompokan manusia yang merasa
  dirinya senasib dan punya tujuan sama. Tetapi
  bagaimana mereka berkelompok ? Ada beberapa
  pandangan
• Mac Dougall menggunakan kriteria
• Terjadi secara wajar dan alamiah -natural
• Terjadi secara sengaja dan buatan -artivicial
  (negara)
• Ferdinand Tonnies mengelompokkan manusia ke dalam
  
• Gemeninscaft/paguyuban misalnya keluarga-dinasti
• Geselscaft /pamrih organisasi masyarakat---
  negara

18

• Kranenburg menggunakan kriteria setempat-tidak
  setempat dan teratur-tidak teratur, sehingga
  menghasilkan 4 model pengelompokan
• Setempat-teratur misal sekolah, gereja, mesjid
• Setempat-tidak teratur misal pasar
• Tidak setempat-tidak teratur misal pembaca koran
• Tidak setempat-teratur misal negara
• Untuk hal yang ke empat tidak setempat-tetapi
  teratur, misal karena merasa ada bahaya bersama,
  membutuhkan kesadaran nasional, jadi ada rasa
  bersatu yang erat untuk menghadapi bahaya
  bersama.

19

• Tinjauan sosiologis bersifat politis dikemukan
  oleh Rudolf Smend yang mengatakan bahwa
  tugas/fungsi negara yang terpenting adalah untuk
  integrasi (mempersatukan). Jadi hakekat negara
  ialah sebagai faktor pengintegrasi, yang meliputi
  persoonlijk (misal rakyat), zakelijk
  (tanah/wilayah), dan functioneel(fungsi
  memerintah dan diperintah). Oleh karena itu
  negara ialah ikatan-ikatan keinginan dari manusia
  agar dalam keadaan tetap (punya status), begitu
  lepas keninginan itu negara tidak ada.

20
Variasi pendangan bersifat sosiologis karena beda
penekanan

• Rudolf Smend menekankan pada willen verhalthis(
  keinginan bersama) bukan herrschafts verhalthis
  (kekuasaan/pemerintahan)
• Kranenburg menekankan hakekat negara sebagai
  ikatan orang-orang yang satu bangsa (group
  verbanu, volksgemeinscahft)

21

• Herman Heller dan Logemann menekankan pada
  kewibawaan (gezag) yaitu kekuasaan tertinggi ada
  pada siapa dan berlakunya untuk siapa. Sebab
  kenyataan menunjukkan bahwa banyak negara yang
  bukan merupakan suatu bangsa. penekanan pada
  kewibawaan berarti memandang negara itu sebagai
  organisasi atau kesatuan untuk memutuskan dan
  kesatuan untuk bekerjasama. Sebagai kesatuan
  untuk memutuskan, negara merupakan organisasi
  kewibawaan.

22

• Menurut max weber, ada 3 macam dasar kewibawaan
• Charismatisch gezag kekuasaan yang bersandarkan
  sifat gaib (magisch religieus, seperti pada nabi,
  wali,dsb)
• Tradisioneel gezag kewibawaan yang bersandar
  pada tradisi, misal kewibawaan yang dimiliki para
  raja karena keturunan
• Rationeel gezag kewibawaan karena dasar
  pertimbangan rasional. Misal kewibawaan pada para
  tentara dan birokrasi, karena hierarki dan
  disiplin serta adanya sanksi
• Menurut Prof Logemann, ada 5 macam gezag
  /kewibawaan
• Magisch-gezag (termasuk teocratisch gezag)
• Dynastiek gezag kewibawaan bersandar keturunan
• Charismatisch gezag kewibawaan karena kekuatan
  pribadi seseorang
• Kewibaan yang dilegitimasikan sebagai simbol
  perwakilan (mitos politik pada abad 19
  kedaulatan rakyat dan perwakilan )
• Kewibawaan suatu elit misal mitos abad 20,
  pasukan pelopor, kaum proletar, fasisme,
  nasional-sosialisme.

23

• Oppenheimer memandang negara sebagai organisasi
  penaklukan wilayah yang satu terhadap wilayah
  lain. Jadi sifat hakekat negara adalah organisasi
  yang menaklukan kelompok lain.
• Leon Duguit menyatakan bahwa sifat hakekat negara
  ialah organisasi dari orang-orang kuat yang
  memaksakan kehendaknya terhadap orang-orang yang
  lemah
• Pandangan lain dari Johan Kaspar yang melihat
  sifat hakekat negara sebagai organisasi yang
  hidup (organis/de organische staatleer) dan
  mempunyai kehidupan sendiri yang dalam berbagai
  hal menunjukkan kemiripan dengan organisme
  manusia serta dapat bertindak seolah-olah seperti
  orang, bahkan mempunyai kehendak sebagai orang,
  kehendak negara dilakukan oleh organ negara
  (seperti parlemen, presiden dll)

24

• Johan kaspar menggambarkan negara sebagai suatu
  pribadi moral dan spiritual yang dapat
  dibandingkan dengan manusia. Yang seolah-olah
  merupakan badannya organisasi konstiusionalnya
  negara yang seperti manusia yang juga tunduk pada
  hukum pertumbuhan, kemunduran, dan akhirnya
  kematian. Yang dapat dipandang sebagai nyawanya
  ialah semangat nasional dari rakyatnya yang
  terjelma dalam bentuk bahasa nasional dan adat
  kebiasaan serta pandangan hidup rakyatnya.
• Teori organisme ini sebenarnya sudah dirintis
  oleh Plato, Aristoteles, Thomas Aquino, dan
  Alfarabi. Kata Alfarabi negara sebetulnya
  adalah suatu tubuh yang hidup sebagai halnya
  tubuh manusia ( the state is the body politics as
  the body pysical)

25

• Tinjauan YURIDIS tentang sifat hakekat negara
  dimulai dengan bertitik tolak pada manusia in
  abstracto/ manusia di alam bebas terlepas dari
  masyarakat yang hanya dikuasai oleh hukum alam.
  Manusia bebas tersebut dengan rasionya ingin
  mengikatkan diri sehingga mempunyai status
  tertentu, yaitu status civilis(status
  bernegara). Metodenya bersifat fiksi, spekulatif,
  tak peduli apakah dalam kenyataannya ada,
  sehingga juga a histori. Sifat teori ini
  logis-rasional, yakni memberi tempat pada logika
  dan rasio manusia.

26

• Pandangan yuridis ada 3 variasi
• Teori hak milik yang memandang negara sebagai
  obyek hukum (rechts objekt)
• negara sebagai objek hukum berarti negara
  sebagai obyek dari orang-orang yang telah bisa
  bertindak. Teori ini dengan sendirinya memandang
  negara sebagai suatu alat dari manusia dan dalam
  hal ini manusia tertentu yang lebih tinggi
  daripada yang dijadikan objek (negara). Teori ini
  dijumpai pada abad menengah, dimana negara
  dianggap sebagai objek perjanjian dari para tuan
  tanah, raja-raja, dan para panglima. Prosesnya
  tuan-tuan tanah yang memiliki wilayah/tanah luas
  tidak dapat sendiri menguasai tanahnya, lalu
  mengangkat para panglima tentara dengan imbalan
  jasa tanah. Tanah yang dimiliki panglima tambah
  luas lalu lama-lama menjadi negara, karena
  pemilikan tanah-tanah itu menimbulkan hak-hak
  lain menurut hukum, seperti hak atas orang-orang
  yang diam disitu, hak untuk memungut pajak, hak
  untuk kerja paksa, dll. Sehingga raja, tuan tanah
  dan para panglima kedudukannya lebih tinggi
  daripada negara

27

• Teori Perjanjian, yang memandang negara sebagai
  Rechtsverhaltnis yaitu negara sebagai hasil
  perjanjian dari orang-orang tertentu dan kemudian
  orang-orang tertentu itu membentuk bangunan yang
  disebut negara. Teori perjanjian ini ada 2 macam,
  yaitu
• Perjanjian Perdata yang bersifat dualistis
  (bertemunya dua kepentingan yang berbeda, misal
  kepentingan akan uang dan kepentingan akan
  perlindungan)
• Perjanjian Publik/perjanjian kemasyarakatan
  (social contract) yang didasarkan atas persamaan
  kepentingan (gesamt-akt), yakni kepentingan
  bernegara.
• Jadi pada hakekatnya negara adalah produk suatu
  perjanjian baik bersifat Perdata (dualistik)
  maupun bersifat Publik (gesamt-akt).

28

• Pandangan mengenai negara sebagai subjek hukum
  (rechtssubjekt), yakni negara bertindak sebagai
  pembentuk hukum, sebagai rechtspersoon, sebagai
  badan hukum, sebagai penjelmaan tata hukum
  nasional (kelsen), sebagai organisasi kekuasaan
  atau jabatan yang dapat memaksakan kehendaknya
  berupa hukum. Dari pandangan ini sangat terkenal
  ialah reine rechtslehre Hans kelsen. Menurut
  kelsen negara pada hakekatnya adalah suatu
  ketertiban norma-norma hukum, suatu normen
  ordnung, karena tersusun dari norma-norma hukum
  yang mengikat, maka sebagai konsekuensi logis
  negara punya kekuasaan. akibatnya negara
  kedudukannya lebih tinggi daripada rakyat.
• dalam pandangan yang norm logisch ini yaitu
  yang memandang negara sebagai suatu sistem hukum
  semata, ketertiban negara tidak lain adalah
  merupakan ketertiban hukum. Dengan demikian
  negara dan hukum dianggap identik, sedangkan
  organ negara adalah identik dengan organ hukum.
  Negara merupakan personifikasi dari hukum.

29
Stufen Theorie

• Hans kelsen (general Theoriy of law and state,
  1945) mengemukakan teori yang sangat terkenal
  tentang hirarki norma-norma hukum (stufen
  theorie) yang berbentuk kerucut/stupa. Kelsen
  mengemukakan dua lapis norma hukum, sedangkan
  muridnya Hans nawiasky mengemukakan tiga lapis
  norma hukum. Yaitu
• Lapis pertama norma hukum menurut kelsen maupun
  nawiasky ialah apa yang disebut Grundnorm
  yaitu norma dasar yang tertinggi yang bersifat
  presupposed dan tidak dapat ditelusuri lebih
  lanjut dasar berlakunya, tidak perlu
  diperdebatkan lagi, karena merupakan sesuatu yang
  fiktif, hipotetis, aksioma. Pencerminannya di
  Indonesia ialah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
  (yang bersifat Filosofis)
• Kalau kelsen langsung menuju ke lapis norma-norma
  hukum yang bertingkat-tingat, nawiasky
  mengemukakan lapis kedua setelah grundnorm
  ialah staatsgrundgesetze (aturan dasar negara),
  pencerminan di Indobnesia ialah batang tubuh UUD
  1945, ini masih aturan dasar yang pokok bagi
  negara sebagai penjabaran dari Grundnorm
• Lapis ketiga ialah yang oleh kelsen disebut norm
  (biasa) atau oleh nawiasky disebut formelle
  Gestze, berupa peraturan perundangan, misal di
  Indonesia UU dan perpu, PP, Kepres, dsb.

30
Teori satu segi

• Teori satu segi tentang hakekat negara maksudnya
  bahwa pandangan-pandangan teoritik tentang
  hakekat negara baik yang bersifat sosiologis,
  maupun yang bersifat yuridis menunjukkan bahwa
  pandangannya tentang hakekat negara hanya
  terhadap satu aspek/segi saja. Yaitu kalau tidak
  pada hakekat negara dalam sosoknya sebagai suatu
  kenyataan sosial atau institusi sosial, atau pada
  hakekatnya negara sebagai suatu bangunan/bentukan
  hukum, suatu institusi hukum. Pandangan yang
  demkian di sebut Eine-seiten-theorie tentang
  hakekat negara, yang tentunya belum dapat
  memberikan gambaran sesungguhnya tentang negara
  secara lebih utuh. Sehingga mendorong lahirnya
  teori dua segi

31
teori dua segi

• Teori dua segi dikemukan oleh Jellinek yang
  membagi ilmu negara umum dalam dua aspek yakni
  ilmu negara sosiologis dan ilmu hukum negara atau
  ilmu negara yuridis.
• Negara dalam pengertian sosiologis ialah kesatuan
  ikatan yang hidup bersama dan kerjasama, yang
  dilengkapi dengan kekuasaan memerintah yang asli,
  pada suatu wilayah tertentu, maka pengertian
  negara sosiologis mengandung empat unsur
• Wilayah negara
• Bangsa negara
• Kewibawaan
• Konstitusi negara
• Negara dalam makna yuridis ialah badan wilayah
  yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk mengatur
  diri sendiri.

32

• Lebih jelas lagi menurut Jellinek, hakekat negara
  sosiologis ialah negara sebagai soziales
  factum, yaitu negara dipandang dari luar yang
  menampak sebagai suatu ganzneiy
  (kebulatan/totalitas) dari suatu bentuk kehidupan
  sosial.
• Sedangkan negara secara yuridis ialah pandangan
  terhadap negara dari dalam yang menampak sebagai
  suatu struktur atau organisasi yang terdiri dari
  lembaga-lembaga kenegaraan yang adanya karena
  penetapan didalam ketentuan hukum tertentu dan
  melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum
  pula.
• Atas jasanya dalam mengemukakan hakekat negara
  secara lebih lengkap, baik dalam sosok sebagai
  kenyataan sosial maupun sebagai bentukan hukum,
  Jellinek digelari sebagai bapak Ilmu Negara.

33
teori tiga segi

• Pelopor teori ini adalah Han nawiasky yang
  mengemukakan hakekat negara dilihat dalam tiga
  segi, yakni
• Negara sebagai idea
• Negara sebagai gejala sosial
• Negara sebagai gejala/ pengertian hukum

34

• Negara sebagai idea/gagasan, dirangkum sebagai
  persekutuan sosial yang membulat/organisasi, yang
  berdaulat, mengatasi perhubungan pribadi
  individual, dari tingkat yang tertinggi dengan
  tujuan duniawi yang mencakup (terakhir). Jadi
  sebagai suatu gagasan negara itu harus bersifat
  menyeluruh atau mengatasi individu dan
  kolektifitas yang lain. Yang pertama ialah
  gagasan bernegara dulu, setelah itu baru aspek
  sosiologis dan yuridis.
• Negara senagai gejala sosial, dapat diringkas
  dalam rumusan sebagai suatu institusi sosial
  untuk mewujudkan gagasan negara (modalita) dalam
  realita.
• Negara sebagai pengertian hukum ialah pengertian
  yang menyeluruh dari organisasi yang merupakan
  suatu ikatan duniawi yang memangku jabatan
  pengaturan hukum yang tertinggi. Ini menuntut
  perhubungan antara warga-warganya diperkuat
  dengan sanksi.

35
Sifat-sifat khusus yang dimiliki negara

• Prof. Miriam Budiarjo mengemukakan tiga sifat
  karakteristik negara, yaitu
• Sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan
  untuk memakai kekerasan fisik secara legal,
  misalnya menggunakan sarana polisi, tentara, dll
  agar peraturan perundangan ditaati, sehingga
  ketertiban masyarakat tercapai dan anarki dapat
  dicegah.
• Sifat monopoli, dalam arti negara sendirilah yang
  mempunyai hak tunggal untuk menetapkan
  tujuan-tujuan bersama dalam masyarakat,
  menetapkan asas/ideologi negara, dll
• Sifat mencakup semua, dalam arti kekuasaan negara
  itu meliputi dan mengatasi semua kekuasaan
  organisasi atau entitas lainnya yang ada di
  masyarakat

36
Unsur-unsur yang dimiliki negara

• Prof. Nasrun mengatakan bahwa negara adalah
  organisasi kemasyarakatan yang khusus dan
  tertinggi, dimana kekhususan dan ketinggiannya
  terletak pada unsur-unsurnya yang hanya dimiliki
  negara, dan tidak dimiliki oleh organisasi yang
  lain.
• Unsur negara di bedakan antara unsur yang
  bersifat konstitutif yaitu unsur pembentuk, yang
  merupakan syarat mutlak yang bersifat primer
  untuk adanya negara, dan unsur yang bersifat
  deklaratif, yang merupakan syarat yang bersifat
  sekunder (fakultatif)
• Unsur yang bersifat konstitutif ialah
• Unsur wilayah negara (darat, laut. Udara)
• Unsur bangsa (rakyat)
• Unsur pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam
  maupun ke luar)

37

• Sedangkan Unsur yang bersifat deklaratif ialah
  berupa adanya pengakuan negara lain. Ini
  merupakan unsur tambahan agar suatu negara dapat
  diterima dilingkungan pergaulan internasional.
  Unsur ini tidak harus ada untuk negara bisa
  eksis.
• Tetapi dipandang dari sudut hukum internasional,
  masalah pengakuan termasuk unsur mutlak. Seperti
  tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun
  1933 yang menegaskan bahwa negara sebagai persona
  internasional harus memiliki kemampuan
  menyelenggarakan perhubungan-perhubungan dengan
  negara lain.