LATAR BELAKANG INVESTASI DI INDONESIA

1
LATAR BELAKANG INVESTASI DI INDONESIA

• OLEH
• HERNAWAN HADI,SH MH

2
Latar Belakang Perundingan Putaran Uruguay di
Bidang Investasi

• New Issue (Bidang Baru) PrinsipFair
• Bagi negara maju Fair adl perundingan yg dpt
  menimbulkan ketentuan2 yg menyangkut bidang2 yg
  merupakan kepentingan mereka yakni terutama
  ketentuan2 dlm bidang dimana memilki keunggunlan
  komparatif

3
lanjutan

1. Bidang perlindungan thd Hak Atas Kekayaan
   Intelektual (HKI) atau Trade Related Intelektual
   Property Right (TRIPs), dimana negara maju sbg
   penghasil utama karya tehnologi.
2. Bidang jasa2 atau Trade Sevices dimana negara
   maju mempunyai keungulan komparatif yg tinggi
   terutama bidang jasa2 yg mengandung kadar
   tehnologi dan pengetahuan spesialitis yg tinggi.
3. Bidang investasi dimana perusahaan multi nasional
   banyak yg datang dr negara maju,shg perundingan
   Putaran Uruguay juga mencakup Trade Related
   Investment Meansures(TRIMs).

4
KEPENTINGAN NEGARA BERKEMNBANG

• Kepentingan utama mereka adl terjaganya akses
  kepasar negara maju utk produk2 hasil negara
  berkembang, misal Produk manufaktur hasil tropis.

5
Ketentuan GATS yg berkaitan dg Investasi

• Pemerintah membedakan antara masalah perdagangan
  dg investasi.
• 1. Jasa yg diproduksi negara asing yg
  diedarkan (diperdagangkan) adl masalah
  perdagangan.
• 2. Jasa milik asing yg digunakan utk
  aktivitas lokal adl masalah investasi.

6
Hal-hal yg perlu diperhatikan dlm perumusan
kebijakan investasi asing di negara berkembang

• PROMOSIONAL
• Investasi asing sbg sumber permodalan semakin
  sulit diperoleh dari luar krn serentak di asia
  timur timbul permintaan yg meningkat secara
  pesat.
• Investasi sbg sumber kemampuan managerial bgm
  menciptakan suasana dimana dpt terjadi peralihan
  managerial skill atau ketrampilan.

7
lanjutan

• 3. Investasi sbg sumber tehnologi bgm
  menciptakan pengalihan tehnologi dpt dilakukan
  tanpa menimbulkan kesenjangan/perbedaan
  kepentingan.
• 4. Investasi sbg sumber mitra utk meningkatkan
  kemampuan pengusaha nasional agar perusahaan
  Indonesia dpt menjadi mitra dan meningkatkan
  kemampuan usaha.
• 5. Bgm merumuskan kebijakan yg menjamin agar
  iklim usaha di Indonesia dpt menjadi semakin
  kompetitif dan efisien.

8
Tindak Preventif Akibat Kebijakan Investasi Asing

1. Mencegah kekawatiran pengusahan nasional di
   karenakan semakin meningkatnya saingan dari
   perusahaan asing sekaligus mencegah keengganan
   pihak asing utk menanam modalnya di Indonesia.
2. Mencegah tekanan utk meningkatkan upah yg terlalu
   cepat karena bisa menimbulkan keenggana pihak
   asing utk menanamkan modal di bidang yg dpt
   menyerap tenaga kerja.

9
lanjutan

• Bgn sikap kita seharusnya terhadap relokasi usaha
  kelonggaran thd peraturan lingkungan hidup.
• Bgm dpt diterapkan ketentuan mengenai FAIR
  BUSINESS PRACTICES baik dikalangan pengusaha
  asing maupun kalangan pengusaha domestik.

10
Tujuan GATT/WTO(General Agreement on Tariffs and
Trades/World Trade Organization)

• Mewujudkan sistem perdagangan internasional yg
  stabil dan transparan.
• Melaksanakan Liberalisasi perdagangan
  Internasional.
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dlm ranka
  mewujudkan kesejahteraan manusia.

11
Fungsi GATT

• Perangkat hukum internasional yg mengatur sistem
  dan mekanisme perdagangan internasional.
• Forum negosiasi antar bangsa utk mewujudkan
  liberalisasi perdagangan internasional.
• Forum konsultasi dan penyelesaian sengketa
  perdagangan internasional antar anggotanya.

12
Prinsip2 GATT-TRIPs (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights)

• National Treatment (NT) Negara2 anggota harus
  memperlakukan barang dan jasa impor seperti
  halnya barang dan jasa produksi dalam negeri.
• Misalnya JIka Ind. Memberi perlindungan
  Paten 20 th utk produksi domestiknya, jangka
  waktu perlindungan yg sama harus juga diberikan
  kpd Paten yg berasal dr negara lain.
  

13
lanjutan

• Most Favoured National Treatment (MFN) setiap
  ketentuan ygdiberikan oleh suatu negara anggota
  thd suatu negara lainya haruslah sama dg yg
  diberikan kpd semua anggota lainnya (Prinsip
  anti diskriminasi) misalnya Jika Ind.
  Melindungi Paten Varietas Tanaman dari
  Amerika,perlindungan yg sama hrs juga diberikan
  varietas tanaman asal Eropa atau Jepang.