AKUNTANSI PAJAK - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – AKUNTANSI PAJAK PowerPoint presentation | free to download - id: 64ffcb-M2U1Y



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

AKUNTANSI PAJAK

Description:

Title: Akuntansi internasional Author: Jurusan Last modified by: Avi Created Date: 7/15/2009 6:51:53 AM Document presentation format: On-screen Show – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:59
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 22 February 2020
Slides: 140
Provided by: juru9
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: AKUNTANSI PAJAK


1
AKUNTANSI PAJAK
PRODI - S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
GUNADARMA
2
KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK
  • Pokok Bahasan
  • Pembukuan
  • Hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi
    komersial
  • Konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak

3
1. PEMBUKUAN
  • Pentingnya Pembukuan Untuk Perpajakan
  • Informasi pembukuan diperlukan untuk
  • menghitung pajak terhutang dan verifikasi,
  • serta pemeriksaan dan investigasi terhadap
  • kebenaran penghitungan jumlah utang
  • pajak tersebut.

4
1. PEMBUKUAN
  • Pentingnya pembukuan untuk perpajakan
  • Mempermudah Wajib Pajak (WP) mengisi SPT.
  • Mempermudah perhitungan pengahsilan kena pajak.
  • Penyajian informasi tentang posisi financial dan
    hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan
    keputusan ekonomi perusahaan.

5
1. PEMBUKUAN
  • B. Persyaratan Pembukuan
  • Diselenggarakan dengan itikad baik dan
    mencerminkan keadaan yang sebenarnya
  • Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan tentang
    harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan dan
    biaya, serta penjualan dan pembelian
  • Ditutup setiap akhir tahun dengan membuat Neraca
    dan Laporan L/R berdasarkan prinsip pembukuan
    yang taat azas (konsisten) dengan tahun
    sebelumnya.
  • Diselenggarakan dengan huruf latin, angka Arab,
    dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang
    rupiah (atau dengan bahasa Inggris dan mata uang
    US dengan ijin Menteri Keuangan.
  • Pembukuan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta
    dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan
    usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama 10
    tahun.

6
1. PEMBUKUAN
  • C. Sanksi Tidak Diselenggarakannya Pembukuan
  • WP yang sudah mampu melakukan pembukuan
  • untuk tujuan Pajak, namun tidak melakukannya
  • penghasilan netonya dihitung berdasar norma
  • perhitungan, pajak yang kurang dibayar dari hasil
  • penerapan norma perhitungan akan dikenai sanksi
  • berupa kenaikan pajak 50 atau 100 dari pajak
  • yang kurang dibayar (pasal 13 ayat 3) UU KUP.

7
2. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi
Komersial
  • Tujuan Akuntansi
  • Komersial
  • Menyediakan laporan informasi keuangan serta
    info lain kepada pihak pengambil keputusan.
  • Pajak
  • Menyajikan laporan keuangan informasi lain
    (tax compliance) kepada administrasi pajak.
  • UU Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di
    atas praktek dan kelaziman akuntansi

8
2. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi
Komersial
  • B. Lembaga Pembuat Ketentuan
  • Metode, prosedur dan teknik akuntansi
  • dipengaruhi hukum pajak berdasarkan
  • UU Perpajakan
  • Peraturan pemerintah
  • Keputusan Presiden
  • Keputusan Menteri
  • Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
  • Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada
    ketentuan
  • akuntansi perpajakan seperti Majelis
    pertimbangan pajak,
  • peradilan tata usaha negara, peradilan pidana,
    dan
  • lembaga peradilan lainnya.

9
3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak
  • Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan
  • Tujuan Kebijakan Perpajakan
  • Aspek Alokasi
  • Tax policy diarahkan pada sikap netral
    (tidak/cenderung pengaruhi alokasi diserahkan
    pada mekanisme pasar).
  • 2. Aspek Distribusi
  • Diarahkan untuk pengaruhi penyebaran pemilikan
    atau penguasaan faktor-2 produksi dan pemerataan
    hasil pembangunan.
  • Aspek Stabilisasi
  • dilakukan melalui politik perpajakan, dimana
    pemerintah melakukan stabilitas ekonomi dengan
    tingkat pendayagunaan tertentu, SDM, stabilitas
    harga dan tingkat inflasi.

10
3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak
  • Konsep dasar akuntansi berlaku umum Laporan
    Keuangan Fiskal dan Komersial meliputi
  • Accrual Basis pengakuan transaksi saat terjadi,
    dilaporkan pada periode tsb.
  • Going Concern mengasumsikan aktivitas
    perusahaan akan tetap berlangsung terus.

11
3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak
  • B. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan
  • Menyajikan informasi sebagai bahan
  • menghitung Penghasilan Kena Pajak,
  • terutama dalam sistem self assesment
  • sebagai laporan pertangungjawaban atas
  • kepercayaan menghitung pajak terhutang
  • bagi setiap WP.
  • C. Ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan
  • Sama dengan ciri kualitatif pelaporan akuntansi
    komersial meliputi
  • Relevan
  • Dapat dimengerti
  • Keandalan
  • Dapat diperbandingkan

12
3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak
  • D. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan
    fiskal
  • Laporan Keuangan bersifat historis
  • Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput
    dari penggunaanestimasi dan berbagai pertimbangan
  • Lebih mengutamakan hal yang material (tanpa
    mengurangi kelengkapan materi)
  • Laporan keuangan terutama menekankan makna
    ekonomis (substansi) setiap transaksi (tanpa,
    dalam kondisi tertentu, memperhatikan bentuk
    yuridis formalnya).
  • Terdapatnya alternatif yang dapat digunakan
    mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber
    ekonomis dan tingkat kesuksesan antar WP.
  • Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidak
    mendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikan
    umumnya dikesampingkan.

13
LAPORAN KEUANGAN FISKAL
  • Pokok Bahasan
  • Pendekatan Umum
  • Perbedaan Orientasi Pelaporan
  • Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan
  • Proses Penyusunan

14
1. Pendekatan Umum
  • Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal
    sebagai solusi antara
  • ketentuan Akuntansi dan Pajak
  • Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek
    akuntansi.
  • Terdapat dua pembukuan oleh perusahaan
    ketentuan pajak praktek komersial
  • Ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan
    keuangan merupakan standar independen terpisah
    dari prinsip akuntansi.
  • Pembukuan perusahaan sesuai praktek komersial,
    kemudian melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan
    pajak.
  • Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap
    standar akuntansi
  • Pembukuan perusahaan sesuai SAK, namun preferensi
    diberikan pada ketentuan pajak jika ada
    pengaturan yang tidak sejalan dengan SAK.

15
2. Perbedaan Orientasi Pelaporan
  • Terdapat perbedaan orientasi dan sifat
    pelaporan komersial dan fiskal, walaupun saling
    terkait secara ekstensif, terutama menyangkut
    tingkat toleransi fleksibilitas pemilihan
    standar.
  • Laporan Keuangan Komersialàkonsep kewajaran
    penyajianàsolusi keraguan pengukuran prinsip
    konservatif
  • Laporan Keuangan Fiskalàmenyimpang dari konsep
    kewajaranàbergantung pada kebijakan keputusan
    otoritas perpajakan

16
3. Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan
Orientasi
  • A. Penetapan Beban Dan Pendapatan
  • Praktek Komersial pengakuan penghasilan pada
    saat realisasi transaksi pertukaran pembebanan
    biaya dalam masa yang sama dengan pengakuan
    penghasilan.
  • Praktek Fiskal kadang menyimpang dari prinsip
    tersebut.
  • B. Konsistensi
  • Praktek Komersial penerapan metode, kebijakan
    akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun,
    kecuali ada alasan kuat penggantian.
  • Praktek Fiskal juga seperti komersial, tetapi
    dalam konteks konsepsional ketentuan pajak dapat
    menentukan lain.

17
3. Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan
Orientasi
  • C. Konservatisme
  • Praktek Komersial konservatis terhadap
    transaksi yang belum terjadi faktaà pencadangan
    terhadap risiko kerugian.
  • Praktek fiskal menganut realitas, dengan
    meneliti tiap elemen pengurang basis pengenaan
    pajak, kecuali bank asuransi

18
4. Proses Penyusunan Laporan
19
5. Hubungan Laporan Keuangan Fiskal
Dengan Laporan Keuangan Komersial
  • Terdapat pembukuan ganda terhadap pos-pos yang
    berbeda (timing difference) aantara ketentuan
    perpajakan dengan standar akuntansi komersial
    untuk kontinuitas rekonsiliasi.
  • Perhitungan PPh berdasarkan laba akuntansi dan
    laba kena pajak (perpajakan) menimbulkan selisih,
    dicatat pada pos aktiva lain-lain di Neraca, yang
    secara teoritis dialokasikan dari waktu ke waktu.

20
AKTIVA LANCAR
  • Pokok Bahasan
  • Kas dan Bank
  • Sekuritas
  • Deposito
  • Wesel Tagih
  • Piutang
  • Persediaan
  • Biaya dibayar di muka

21
1. Kas Dan Bank
  • Kas Alat pembayaran yang siap dan bebas
    digunakan untuk membiayai kegiatan umum
    perusahaan. PSAK 2 setara kas adalah investasi
    yang sifatnya paling likuid, berjangka pendek dan
    dapat cepat dicairkan menjai kas tanpa menghadapi
    risiko
  • Bank sisa rekening giro perusahaan di bank yang
    dapat digunakan secara bebas untuk membiayai
    kegiatan umum perusahaan.
  • Adapun yang bukan termasuk kas bank yaitu
    dana yang disishkan untuk tujuan tertentu seperti
    perangko, cek mundur, cek kosong, rekening giro
    pada bank luar negeri yang tidak dapat segera
    dibayar.
  • Bunga rekening giro
  • Akuntansi Komersial dicatat sebagai
    pengahasilan
  • Akuntansi Fiskal tidak dicatat sebagai
    penghasilan, karena bunga sudah dikenakan PPh
    dengan tarif final 20 dan tidak boleh digabung
    dengan penghasilan yang lain (dikenakan tarif
    umum).

22
2. Sekuritas
  • Merupakan surat berharga yang mudah
    diperjualbelikan untuk investasi sementara
    memanfaatkan dana yang tidak digunakan (secondary
    cash reserves).
  • Jenis Sekuritas
  • a. Saham Biasa Saham Preferen
  • Penghasilan dari Saham dividen, saham bonus,
    hak membeli emisi saham capital gains.
    Penghasilan dividen tidak dikenakan pajak.
  • Praktek Komersial
  • Mencatat nilai sekuritas berdasarkan Cost Method
    Lower Cost or Market
  • Praktek Fiskal
  • Mencatat nilai sekuritas berdasarkan Cost Method
  • Penghasilan dari penjualan saham tidak perlu
    dilaporkan dalam SPT dan dikonsolidasikan dengan
    penghasilan lainnya yang tidak dikenakan pajak
    final.

23
2. Sekuritas
  • b. Obligasi
  • Bunga Obligasi dihitung sebagai penghasilan PPh
    yang dipungut atas bunga obligasi tidak boleh
    dikapitalisasi, tetapi harus dicatat sebagai
    pajak yang dibayar di muka (pasal 23).
  • c. Sekuritas yang lain
  • Commercial paper, promissory notes, bill of
    exchange, bankers acceptance, sertifikat
    deposito, repurchase agreement
  • Selisih nilai beli dan nilai jual / pelunasan
    merupakan penghasilan bagi pemegang sekuritas dan
    biaya bagi penerbit sekuritas.

24
2. Sekuritas
  • d. Deposito
  • Merupakan satuan mata uang rupiah atau valas,
    jangka pendek atau jangka panjang di dalam atau
    di luar negeri.
  • Untuk tujuan perpajakan termasuk deposito on
    call. Bunga deposito dikenakan pajak 20 dan
    final. Bunga deposito merupakan penghasilan kena
    pajak yang bersifat final dan pajaknya tidak
    dapat dikreditkan.
  • e. Wesel Tagih
  • Wesel tagih timbul dari utang piutang
    penyerahan barang atau jasa.
  • Bunga yang diterima pada saat pelunasan
    merupakan penghasilan pemegang wesel dan biaya
    bagi penerbit promes.
  • Penghasilan bunga diskonto merupakan obyek
    potongan PPh pasal 23 (WP dalam negeri) atau PPh
    pasal 26 (WP luar negeri) .

25
Contoh Kasus Wesel Tagih (Pendiskontoan, pajak
atas bunga dipotong di muka oleh pembeli)
  • Wesel milik PT. Andi, nominal Rp. 1 juta
    tertanggal 10 Juni 1996, jangka waktu 60 hari
    (jatuh tempo 9 Agustus 1996), didiskontokan
    kepada PT. Iwan pada 25 Juni 1996. Jika
    disepakati tarif diskonto 12, uang yang akan
    diterima PT. Andi pada setiap kondisi berikut
    wesel tanpa bunga, dengan bunga 9 dan 15.

26
Contoh Kasus Wesel Tagih (Pendiskontoan, pajak
atas bunga dipotong di muka oleh pembeli)
27
Contoh Kasus Wesel Tagih (Pendiskontoan, pajak
atas bunga dipotong di muka oleh pembeli)
Pencatatan penyesuaian penghasilan bunga dalam
masa kepemilikan wesel (holding period) sbb
28
3. Piutang Usaha
  • Piutang usaha timbul karena penjualan barang atau
    penyerahan
  • jasa secara kredit.
  • Untuk tujuan PPh saat pencatatan penjualan
    mengikuti praktek akuntansi komersial.
  • Untuk tujuan PPn dapat berbeda dengan akuntansi
    komersial PPh. Pengusaha diminta untuk
    menerbitkan faktur pajak selambatnya 30 hari
    setelah penyerahan barang dari penjualan (faktur
    standar) atau bersama-sama pada akhir bulan
    (faktur gabungan).
  • Untuk tujuan perpajakan pembukuan penyisihan
    untuk potongan tunai retur penjualan tidak
    diperkenankan, tetapi memberlakukan metode
    penghapusan piutang langsung (direct written
    off).

29
4. Piutang yang lain
  • Merupakan piutang yang terjadi karena
  • transaksi di luar aktivitas usaha.
  • Untuk tujuan pajak ketentuan pasal 18 ayat 4 UU
    PPh piutang kepada perusahaan afiliasi
    dikarakteristik sebagai modal.
  • Untuk pembukuan komersial diakui sebagai
    piutang afiliasi untuk laporan keuangan fiskalà
    dimasukkan dalam kelompok penyertaan pada
    perusahaan afiliasi/investasi.

30
5. Persediaan
  • Merupakan aktiva
  • Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
    (barang dagang dan produk jadi)
  • Berada dalam proses produksi
  • Bahan baku dan bahan pembantu
  • Untuk tujuan PPN, pasal 1 bagian (e) UU PPN 1984
    menyatakan penyerahan barang kena pajak ke
    pedagang perantara dianggap transaksi penyerahan
    penjualan. Barang konsinyasi tidak termasuk
    persediaan consignor.
  • Akuntansi persediaan berkaitan dengan sistem
    pencatatan dan penilaian. Untuk tujuan
    perpajakan, pasal 10 ayat (6) UU PPh menganut
    Metode FIFO Harga Pokok Rata-rata.

31
6. Biaya dibayar di muka
  • Merupakan biaya yang telah terjadi yang akan
  • digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan
  • datang.
  • Untuk tujuan perpajakan, pasal 11 ayat (10) UU
    PPh 1984 menyebutkan biaya yang mempunyai masa
    manfaat gt 1 tahun diamortisasi dengan tarif yang
    berlaku untuk aktiva golongan 1 (50), golongan 2
    (25), golongan 3 (10) atau metode satuan
    produksi.
  • Namun sejak berlaku UU No. 10 tahun 94 biaya
    tidak dibebankan melalui amortisasi lagi
    melainkan dialokasi menurut masa manfaatnya.

32
PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PASAL 11 , 11A
  • UU PAJAK PENGHAILAN NO. 38 TAHUN 2008

33
Penyusutan Aktiva Tetap
  • Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan
  • memelihara penghasilan yang mempunyai masa
  • manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh
    dibebankan sekaligus, melainkan melalui
    penyusutan atau amortisasi .
  • Harta Berwujud yang tidak dapat disusutkan Rumah
    milik perusahaan (bukan daerah terpencil ) yang
    ditempati pegawai merupakan pemberian kenikmatan,
    sehingga tidak dapat disusutkan kecuali pegawai
    yang menempati diberikan tunjangan perumahan
    sebesar biaya penyusutan rumah tersebut

34
Metode dan Tarif Penyusutan (AktivaTetap
Berwujud) Pasal 11 (6) UU no. 36 tahun 2008
Kelompok Harta Masa Manfaat Tarif Penyusutan Tarif Penyusutan
Kelompok Harta Masa Manfaat Garis Lurus Saldo Menurun
Bukan Bagunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Bangunan Permanen Tidak Permanen 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 20 tahun 10 tahun 25 12,5 6,25 5 5 10 50 25 12,5 10 - -
35
Metode dan Tarif Amortisasi ( Aktiva Tetap Tidak
Berwujud) Pasal 11A (6) UU no. 36 tahun 2008
Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Manfaat Tarif Penyusutan Tarif Penyusutan
Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Manfaat Garis Lurus Saldo Menurun
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 25 x HP 12,5 6,25 5 50 x NSB 25 12,5 10
36
Cara Menghitung Penyusutan Fiskal
  • Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya
    pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih
    dalam proses pengerjaan, penyusutannya
    dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta
    tersebut.
  • Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya
    pengeluaran untuk harta berwujud yang diperoleh
    setelah tanggal 1 Januari 2001, sedangkan untuk
    sebelumnya dimulai pada tahun saat digunakan
    aktiva tersebut.

37
Cara Menghitung Penyusutan Fiskal
  • 3. Dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak
    (KPP), WP dapat memulai penyusutan sejak harta
    tersebut digunakan atau menghasilkan (bulan
    produksi komersial)
  • 4. Dasar penyusutan fiskal adalah harga perolehan
    tanpa dikurangi taksiran nilai residu
  • 5. Penyusutan fiskal dilakukan perjenis aktiva
    tetap

38
Penyusutan Alat-alat Kecil
  • Small tools /perlengkapan yang sama atau
    sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan,
    misal sendok untuk usaha hotel, pembebanan biaya
    dapat berdasarkan jumlah pengantian atau
    pembelian baru

39
Perlakuan PPh atas Pengeluaran/Biaya perolehan
Perangkat Lunak (Software) Komputer
  • a. Perangkat Lunak Komputer adalah semua program
    yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer
    atas biaya pengeluaran dan up grade berupa
    program aplikasi
  • Umum
  • Dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun
    pengeluaran
  • Dikapitalisasi pada harga perolehan komputer,
    pembebanannya melalui penyusutan fiskal (kel 1)

40
Perlakuan PPh atas Pengeluaran/Biaya perolehan
Perangkat Lunak (Software) Komputer
  • b. Program aplks khusus (kel 1) adalah program
    yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi
    sistem administrasi, pekerjaan, kegiatan usaha
    tertentu, misalnya perbankan, asuransi, rumah
    sakit dsb, pembebanannya melalui penyusutan
    fiskal kelompok 1
  • Penyusutan komputer, printer, scanner, dan
    sejenisnya
  • Diperoleh sebelum 8 April 02, disusutkan
    berdasarkan
  • kel 2 (April 02), sebelumnya disusutkan kel. 1,

41
Penyusutan Kendaraan Sedan
  • 1. Kendaraan sedan atau yang sejenis termasuk
    juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan
    untuk seorang pegawai tertentu karena jabatannya
    atau pekerjaannya, dan penggunaannya full time
    baik untuk kepentingan perusahaan maupun
    keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang
    bersangkutan
  • 2. Atas biaya pemeliharaan kendaraan dan
    perbaikan rutin termasuk pengeluaran rutin untuk
    pembelian atau pemakaian bahan bakar, dapat
    dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible)
    sebesar 50
  • 3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau
    perbaikan besar, dapat dibebankan sebagai biaya
    perusahaan (deductible) sebagai 50 melalui
    penyusutan fiskal kel 2

42
Penyusutan Kendaraan Sedan
  • 3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau
    perbaikan besar, dapat dibebankan sebagai biaya
    perusahaan (deductible) sebagai 50 melalui
    penyusutan fiskal kel 2
  • 4. Yang dimiliki sebelum tanggal 18 April 2002,
    dihitung Nilai Sisa Buku Fiskal Kel.2 tanggal 30
    April 2002, 50 nya dapat dibebankan sebagai
    biaya peruahaan melalui penyuutan fiskal

43
Penyusutan Fiskal merupakan Penyusutan Dipercepat
  • Masa manfaat penyusutan fiskal lebih pendek
    dibandingkan masa penyusutan komersial
    mengakibatkan pada awal tahun investasi,
    penyusutan fiskal lebih besar dibanding
    penyusutan komersial, laba fiskal lebih kecil
    dibandingkan laba komersial dan PPh terhutang
    menurut fiskal lebih kecil dari beban PPh menurut
    akuntansi, dengan PSAK No. 46 akan dibukukan
    dalam Kewajiban Pajak Tangguhan (Deffered Tax
    Liabilities)

44
KREDIT PAJAK PENGHASILAN
45
Kredit Pajak Penghasilan
  • Untuk mendapatkan pajak yang masih harus
  • dibayar pada suatu tahun pajak maka atas pajak
  • yang terutang perlu dikurangi dengan kredit
    pajak.
  • Kredit pajak penghasilan adalah pajak-pajak yang
  • telah dibayar sendiri atau telah dipotong oleh
  • pihak lain yang berkaitan dengan transaksi antara
  • Wajib Pajak dengan pihak lain

46
  • Yag perlu diperhatikan atas pajak-pajak yang
    dapat di kresitkan antar lain
  • PPh yang dapat dikreditkan tersebut berhubungan
    dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam rangka
    mendapatkan, menagih, dan memlihara penghasilan
  • Masa bulan perolehan PPh yang dikreditkan berada
    pada masa tahun PPh yang terutang

47
Kredit Pajak yang dipotong atau dipungut pihak
lain
  • PPh 21
  • PPh 22
  • PPh 23
  • PPh 24
  • Kredit Pajak Yang Dibayar Sendiri
  • PPh Pasal 25
  • Fiskal Luar Negeri
  • Surat Tagihan Pajak (STP)

48
KEWAJIBAN DAN MODAL
  • Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang wajib
    dilakukan di masa yang akan datang dalam bentuk
    penyerahan aktiva atau pemberian jasa, yang
    timbul karena adanya transaksi pada masa
    sebelumnya

49
Klasifikasi Kewajiban
  • 1. Kewajiban Jangka Pendek
  • 2. Kewajiban Jangka Panjang
  • 3. Kewajiban Lain

50
1. Kewajiban Jangka Pendek (Lancar)
  • Adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi
    dalam waktu satu tahun atau satu siklus
    operasional perusahaan mana yang lebih lama (PSAK
    No. 9 Buku SAK 1994)
  • Kewajiban Lancar mencakup antara lain
  • ?Hutang Dagang
  • berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa
    yang diperlukan dalam kegiatan usaha normal.
  • Hutang dagang dapat dicatat dengan Metode
  • ? Metode Bruto ? jumlah yang harus dibayar,tanpa
    potongan tunai
  • ? Metode Netto ? jumlah yang harus dibayar jika
    ada potongan tunai
  • Untuk pembelian BKP, maka dalam jumlah hutang,
    termasuk PPN

51
  • Contoh
  • Tanggal 15 Januari 2008 dibeli barang kena pajak
    Rp. 10.000.000. Tanggal 10 Pebruari 2008 hutang
    itu dilunasi
  • Pencatatan berdasarkan metode bruto
  • 15 Januari 2008
  • Pembelian 10.000.000
  • PPN Masukan 1.000.000
  • Hutang Dagang
    11.000.000
  • 10 Pebruari 2008
  • Hutang Dagang 11.000.000
  • Kas
    11.000.000
  • ? Hutang Wesel
  • Dapat terjadi sebagai transformasi hutang dagang
    atau yang dikeluarkan untuk mendapatkan pinjaman
  • Apabila atas wesel, harus dibayar bunga/dipotong
    bunga (diskonto), maka bunga (diskonto) yang
    dibayar atas wesel harus dicatat terpisah.
  • Contoh
  • Tanggal 1 Juli 2008 PT Adhitya meminjam uang dari
    bank dengan menyerahkan surat promes Rp.
    10.000.000 dengan diskonto 12 dan jangka waktu
    12 bulan

52
  • 31 Desember 2008
  • Biaya bunga 600.000
  • Diskonto wesel bayar
    600.000
  • Rugi-Laba 600.000
  • Biaya bunga
    600.000
  • Pelunasan Wesel
  • Wesel bayar 100.000.000
  • Kas
    100.000.000
  • ? Hutang Deviden
  • Utang dividen timbul, jika sudah ada pengumuman
    pembagian laba.
  • Sesuai dengan ketentuan UU PPh, maka terutangnya
    dividen akan menimbulkan kewajiban pemotongan PPh
    23 sebesar 10 Final, (ketentuan ini mulai
    berlaku 1 Januari 2009) apabila dividen dibagikan
    kepada WPOP, sedangkan bagi WP Badan harus
    dilihat berdasarkan kepemilikan sahamnya.
  • Contoh
  • Tanggal 20 Desember 2008 PT Radhitya mengumumkan
    akan membayar deviden tunai Rp. 10.000.000 pada
    10 Januari 2009.

53
  • Pencatatan
  • 20 Desember 2008
  • Laba ditahan 10.000.000
  • Hutang deviden
    8.500.000
  • PPh ps 23 harus dibayar
    1.500.000
  • 10 Januari 2009
  • Hutang deviden 8.500.000
  • Kas
    8.500.000
  • Saat Pelunasan PPh 23
  • PPh 23 harus dibayar 1.500.000
  • Kas 1.500.000

54
  • 2. Kewajiban Jangka Panjang
  • ? Hutang Obligasi
  • Obligasi merupakan surat pengakuan hutang jangka
    panjang yang akan dibayar pada tanggal tertentu
  • Menurut spesifikasi dan sifat kewajiban yang
    melekat pad emitennya terdiri dari
  • obligasi hipotik
  • obligasi dengan jaminan surat berharga
  • obligasi dengan jaminan pihak ketiga
  • obligasi tanpa jaminan
  • obligasi dengan bunga yang bergantung pada
    penghasilan penerbit
  • obligasi dengan hak atas laba
  • obligasi konversi
  • Menurut pembuktian atas kepemilikan
  • obligasi terdaftar
  • obligasi tanpa registrasi
  • Menurut cara pelunasan dan tanggal jatuh tempo
  • obligasi dengan satu tanggal jauth tempo
  • obligasi seri

55
Hutang Hipotik Pinjaman hipotik umumnya
merupakan pinjaman dengan beban bunga tetap dan
ditutup untuk waktu yang lama. Biaya penutupan
hipotik umumnya langsung merupakan beban pada
periode itu.
  • Sebagaimana saham, pada obligasi juga dapat
    terjadi adanya agio dan disagio. Hal ini
    merupakan penyesuaian terhadap tarif bunga
    nominal , yaitu agio mengurangi biaya bunga dan
    sebaliknya disagio menambah biaya bunga. Untuk
    penyesuaian rugi laba, penyesuaian dilakukan
    dengan amortisasi tahunan terhadap jumlah agio
    atau disagio. Penghasilan bagi pemodal baik
    berupa bunga maupun amortisasi disagio merupakan
    Penghasilan Kena Pajak.
  • Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh,
    disebutkan bahwa bagian keuntungan yang
    didistribusikan kepada pemegang obligasi yang
    mempunyai hak terhadap laba merupakan dividen,
    sehingga bagi emiten obligasi, hanya bunga tetap
    yang dianggap sebagai biaya pengurang PKP,
    sedangkan bagian laba variabelnya diperlakukan
    sama dengan dividen.

56
  • 3. Restrukturisasi Hutang
  • ?mencegah penyitaan dan pengaduan kepailitan.
    Restrukturisasi dapat berupa pertukaran aktiva,
    pertukaran ekuitas dan modifikasi persyaratan.
    Restrukturisasi dapat menyebabkan total
    pembayaran melebihi nilai utang terbaru
  • 4. Kewajiban yang lain
  • hutang yang besarnya bergantung pada hasil usaha
  • piutang dagang yang digadaikan
  • penjualan piutang wesel
  • endosemen atau wesel bayar
  • sengketa hukum
  • kewajiban sesuai dengan kontrak
  • pembelian aktiva tetap atau pembangunan aktiva
    tetap berdasarkan kontrak

57
Hutang Pihutang Pajak
  • Hutang Pajak Penghasilan
  • Hutang Pihutang PPN dan PPn BM

58
I. Pajak Penghasilan
  • Pajak Penghasilan Pasal 25
  • pelunasan sendiri oleh wajib pajak
    selama tahun berjalan dilakukan dengan membayar
    angsuran bulanan sesuai dengan ketentuan pasal 25
    (misalnya 1/12 dari PPh terhutang menurut SPT
    tahun lalu setelah dikurangi dengan kredit pajak)
  • pembayaran angsuran merupakan
    pembayaran dimuka terhadap hutang pajak
    penghasilan yang akan dihitung sendiri oleh wajib
    pajak pada akhir tahun pajak
  • Pajak Penghasilan Pasal 21
  • ? Pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium,
    tunjangan, pensiun, kegiatan, dan imbalan
    sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (termasuk
    jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas)
    dipungut melalui sistem pemotongan (withholding
    system) pada saat penghasilan itu dibayarkan
  • Contoh
  • PT Adhitya pada januari 2009 membayarkan gaji dan
    upah sebagai berikut
  • Jumlah brutto
    Rp. 100.000.000
  • Potongan
  • Iuran pensiun Rp. 5.000.000
  • Premi astek 2.500.000
  • Pajak penghasilan 12.500.000


  • 20.000.000
  • Dibayarkan
    Rp. 80.000.000

59
  • Pencatatan oleh perusahaan
  • a. Pada saat penghitungan dan pemotongan pajak
    iuran pensiun premi astek
  • Biaya gaji
    100.000.000
  • Hutang iuran pensiun
    5.000.000
  • Hutang premi astek
    2.500.000
  • Hutang PPh pasal 21
    12.500.000
  • Kas
    80.000.000
  • b. Pada saat penyetoran pajak dan iuran lainnya
    ke kas negara
  • Hutang PPh ps 21
    12.500.000
  • Hutang iuran pensiun
    5.000.000
  • Hutang premi astek
    2.500.000
  • Kas
    20.000.000
  • Pajak Penghasilan Pasal 22
  • ? dipungut dari potensi penghasilan yang
    terdapat dalam transaksi impor atau penghasilan
    yang terdapat dalam transaksi impor atau kegiatan
    dibidang lain

60
  • Contoh
  • PT Adhitya ditunjuk sebagai pemungut PPh ps 22
    atas transaksi yang dilakukan melalui badan itu.
    Januari 200, PT Iwan melakukan transaksi senilai
    Rp. 100.000.000 dengan PT Adhitya. Tarif PPh
    pasal 22 misalnya 2,5. Oleh karena itu, PT Iwan
    selain membayar nilai transaksi Rp. 100.000.000
    masih harus menambah pembayaran PPh ps 22 Rp.
    2.500.000 ( 2,5 x 100.000.000)
  • Pencatatan yang dilakukan PT Adhitya
  • a. Pada waktu memungut PPh pasal 22
  • Kas
    102.500.000
  • Hutang PPh ps 22
    2.500.000
  • Penjualan
    100.000.000
  • b. Pada waktu penyetoran PPh pasal 22
  • Hutang PPh pasal 22 2.500.000
  • Kas
    2.500.000
  • Pajak Penghasilan Pasal 23
  • ? pemotongan pajak penghasilan yang berupa
    dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa dan imbalan
    atas jasa.
  • ? tarif potongan 15 atas jumlah penghasilan
    brutto atau prakiraan penghasilan netto
  • ?pengecualian pembayaran bunga kepada bank, sewa
    kepada perusahaan sewa guna usaha, bunga simpanan
    tertentu

61
  • Contoh
  • PT Adhitya membayar bunga kepada PT Iwan Rp.
    50.000.000
  • Pencatatan
  • a. Pemotongan PPh pasal 23 sebanyak 15
  • Biaya bunga 50.000.000
  • Hutang PPh pasal 23
    7.500.000
  • Kas
    42.500.000
  • b. Pembayaran pajak ke kas negara
  • Hutang PPh pasal 23 7.500.000
  • Kas
    7.500.000
  • Pajak Penghasilan pasal 26
  • ? pemotongan pembayaran dividen dan bunga kepada
    wajib pajak luar negri
  • ? tarif 20 dari jumlah brutto
  • Contoh
  • PT Adhitya membayar premi asuransi Rp. 10.000.000
    kepada X Co. Ltd. Dan atas premi itu diperkirakan
    penghasilan 50, maka PT Adhitya harus memotong
    pajak Rp. 1.000.000 (20 x 50 x Rp. 10.000.000)

62
  • II. PPN dan PPn BM
  • ? Penghasilan yang diperoleh atau diterima
    perusahaan dikenakan pajak penghasilan,
  • sedangkan atas transaksi penyerahan barang dan
    jasa dikenakan PPN dan PPn BM
  • Contoh
  • PT Adhitya pada januari 2008 melakukan pembelian
    barang dan jasa kena pajak Rp.
  • 10.000.000 dan menyerahkan barang kena pajak Rp.
    15.000.000. Tarif PPN 10, kalau
  • semua pajak masukan dapat dikreditkan maka
    pencatatan

63
  • a. Pembelian barang dan jasa
  • Pembelian
    10.000.000
  • PPn masukan 1.000.000
  • Kas/Hutang
    11.000.000
  • b. Penjualan barang
  • Kas/ Piutang
    16.500.000
  • Penjualan
    15.000.000
  • PPn keluaran
    1.500.000
  • c. Pada saat penyetoran PPN
  • PPN keluaran 1.500.000
  • PPN masukan
    1.000.000
  • PPN harus dibayar
    500.000
  • PPN harus dibayar 500.000
  • Kas
    500.000

64
  • Hutang Pajak yang lain
  • ? PBB, pajak yang dipungut pemerintah daerah
    (misalnya pajak kendaraan bermotor), retribusi
  • ? pajak tersebut umumnya dapat dikurangkan dari
    penghasilan bruto perusahaan
  • ? pada penutupan tahun, pajak itu dipindahkan
    sebagai biaya pada laporan laba-rugi

65
Modal Sendiri dan Ekuitas
  • Modal Saham
  • Saldo Laba
  • Right, Warrant, dan Opsi atas Saham
  • Penyesuaian Modal
  • Selisih Penilaian Kembali

66
A. Modal Saham
  • ? merupakan bagian dari ekuitas suatu perseroan
    terbatas yabg dikontribusikan pemilik.
  • Jenis saham
  • saham biasa
  • saham preferen, hak preferensi
  • a. pembagian aktiva lebih dulu pada saat
    likuidasi
  • b. pembagian deviden
  • c. convertible
  • d. dapat ditebus kembali
  • Agio selisih lebih antara nilai nominal
    dan harga pasar
  • Disagio selisish kurang antara nilai nominal
    dan harga pasar
  • Cara pembayaran saham tunai, angsuran, penukaran
    dengan saham perusahaan lain
  • Contoh
  • PT Darma menempatkan 1000 lembar saham biasa
    dengan nilai nominal Rp. 10.000 dengan harga Rp.
    15.000 per lembar
  • Pencatatan
  • Kas 15.000.000

67
  • Treasury Stock pembelian kembali saham oleh
    perusahaaan penerbit saham tersebut
  • Pencatatan treasury stock
  • Cost method sebesar jumlah yang semula
    diterima apabila saham itu akan dikeluarkan lagi
  • Par value method apabila saham dianggap
    ditarik dari peredaran
  • Penerimaan dari treasury stock dapat dianggap
    sebagai deviden apabila
  • a. Dalam tahun lampau diperoleh laba
  • b. Kelebihan penerimaan diatas harga perolehannya
  • Saham preferen dapat ditukar dengan saham biasa
  • ?selisih NB saham preferen (nominal agio)
    dengan NNom saham biasa dapat merupakan agio
    saham biasa (kalau lebih besar)
  • ? dibebankan kepada laba yang ditahan (kalau
    lebih rendah)
  • Contoh
  • PT Iwan mempunyai 1000 lembar saham prioritas
    convertible dengan harga nominal _at_Rp. 10.000.000.
    Agio saham Rp. 2.500.000. Pada 2 Januari 2009
    diumumkan saham itu dapat ditukarkan dengan saham
    biasa dengan nilai nominal _at_ 5.000.000, dengan
    proporsi 1 lb saham prioritas mendapat 3 lb saham
    biasa

68
  • Pencatatan oleh PT Iwan
  • Modal saham prioritas
    10.000.000
  • Agio saham prioritas
    2.500.000
  • Laba ditahan
    2.500.000
  • Saham biasa (3.000 x 5.000)
    15.000.000
  • Untuk tujuan pajak
  • ? pembebanan kepada laba ditahan 2.500.000
    dianggap sebagai pembagian deviden kepada
    pemegang saham prioritas
  • ? PT Iwan harus memotong PPh pasal 23 sebesar
    15, kecuali pemegang saham itu sebuah badan
  • ? penerima saham memperhitungkan dividen
    2.500.000 dan mengkreditkan PPh pasal 23

69
  • B. Saldo Laba dan Distribusi Laba
  • 1. Saldo Laba(laba ditahan)
  • ? PSAK No. 21 saldo laba menunjukkan akumulasi
    hasil usaha periodik setelah memperhitungkan
    pembagian deviden dan koreksi laba periode lalu.
  • Contoh
  • PT Darma dalam tahun 2008 memperoleh penghasilan
    kena pajak Rp. 100.000.000. Penghasilan itu
    diperoleh setelah eliminasi penghasilan antar
    badan Rp. 34.000.000 dan pengeluaran untuk
    karyawan yang berupa fasilitas dan kenikmatan
  • Untuk keperluan perpajakan, penghasilan dan laba
    2008 PT Darma yang dapat ditransfer
  • ke saldo laba dihitung sbb
  • Penghasilan kena pajak Rp.
    100.000.000
  • Pajak penghasilan
    21.250.000

  • 78.750.000
  • Penghasilan bukan objek pajak
    34.000.000

  • 112.750.000
  • Pengeluaran bukan pengurang PKP
    20.000.000
  • Penghasilan dan laba
    92.750.000

70
  • 2. Distribusi Laba
  • ? deviden distribusi laba kepada para pemegang
    saham
  • Bentuk pembagian deviden
  • ? uang kas, harta selain kas, surat hutang, saham
    perusahaan sendiri
  • Distribusi dividen menyebabkan berkurangnya
    jumlah saldo laba
  • Pengecualian
  • a. dividen saham dalam bentuk pemecahan saham
  • b. Dividen likuidasi
  • c. Pembagian lainnya yang bukan merupakan dividen
    dalam pengertian akuntansi komersial, tetapi
    diperlakukan seperti itu dalam perpajakan
  • Pengertian deviden dalam perpajakan
  • a. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa
    penyetoran
  • b. Penerimaan atau perolehan dari pembelian
    kembali sebagian atau seluruh saham yang disetor
  • c. Pembayaran kembali sebagian atau seluruh
    penyetoran modal, sepanjang terdapat laba dari
    tahun-tahun lampau, kecuali dalam pengecilan
    modal statuter
  • d. Pembayaran kepada atau penerbitan tanda-tanda
    laba
  • e. Laba yang dibagikan kepada pemegang obligasi
    yang berpartisipasi dalam laba
  • f. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi
    persero yang dibebankan sebagai biaya perusahaan

71
  • Yang dipertimbangkan dalam pembagian deviden
  • Tanggal pengumuman, pendaftaran, dan pembayaran
  • deviden secara resmi terhutang saat dilakukan
    pengumuan pembagian deviden
  • Contoh1
  • Tanggal 20 Desember 2008 PT Darma mengumumkan
    akan membagi deviden sejumlah Rp. 10.000.000.
    Pada tanggal 5 Januari 2009 dividen dibayar tunai
  • Pencatatan
  • a. 20 Desember
  • Saldo laba
    10.000.000
  • Hutang deviden
    8.500.000
  • Hutang PPh pasal 23
    1.500.000
  • b. 5 Januari
  • HUtang dividen 8.500.000
  • Hutang PPh pasal 1.500.000
  • Kas
    10.000.000

72
  • Jika dividen, dilunasi dengan penyerahan
    sekuritas PT Q yang mempunyai nilai nominal Rp.
    10.00.000 dengan kurs 110 (semula diperoleh
    dengan kurs 105) maka pencatatan berdasarkan
    nilai pasar tampak sebagai berikut
  • Investasi sekuritas PT Q
    500.000
  • Laba atas investasi sekuritas
    500.000
  • Saldo laba
    11.000.000
  • Hutang deviden
    11.000.000
  • Hutang deviden
    11.000.000
  • Investasi sekuritas PT Q
    11.000.000
  • Contoh 2
  • PT Darma membagikan deviden yang berupa treasury
    stock dengan harga pasar Rp. 11.500.000. Harga
    perolehan saham itu Rp. 10.500.000. Pencatatan
    yang dibuat oleh badan (tanpa memperhatikan PPh
    pasal 23 dan pasal 26) sebagai berikut
  • Saldo laba
    11.500.000
  • Treasury stock
    10.500.000
  • Agio saham transaksi TS
    1.000.000

73
  • C. Riht, Warrant, dan Opsi atas Saham
  • Perusahaan yang berkeinginan melakukan emisi
    saham dapat memberikan kesempatan pertama untuk
    membeli saham kepada
  • pemegang saham lama (dalam bentuk pre-emptive
    stock right)
  • pemegang sekuritas yang lain
  • opsi kepada pejabat atau karyawan perusahaan
  • Pencatatan penerbitan right dalam memorial
  • Bagi investor, pengumuman right secara komersial
    diikuti dengan relokasi biaya (harga) perolehan
    saham.
  • Harga perolehan relokasi dipakai sebagai unsur
    penambah harga saham baru
  • Contoh
  • PT Iwan memiliki 100 lembar saham PT Andi (dari
    total 1000 lembar). Nilai Nominal
  • saham Rp. 10.000 dan dibeli dengan harga Rp.
    18.000 per lembar. PT Andi
  • mengumumkan tiap 4 lembar saham lama dapat
    membeli 1 lembar saham emisi baru
  • dengan harga Rp. 11.000. Saham lama dijual di
    pasar dengan harga sebesar Rp. 14.500
  • (tanpa right), sedangkan right dapat dijual
    dengan harga Rp. Rp. 500. Alokasi harga
  • perolehan yang dilakukan PT Iwan sebagai berikut

74
  • Right 500/(14.500 500) x Rp. 18.000 Rp. 600
    per lembar
  • Saham Rp. 18.000 - Rp.600 Rp. 17.400
  • Atas alokasi harga perolehan dicatat
  • Hak atas saham PT Andi (600 x 100) Rp. 60.000
  • Investasi saham PT Andi
    Rp. 60.000
  • Bila hak atas saham itu dimanfaatkan, dicatat
  • Investasi saham PT Andi Rp.
    335.000
  • Kas
    Rp. 275.000
  • Hak atas saham PT Andi
    Rp. 60.000
  • Nilai saham baru sebanyak 25 lembar yang dibeli
    sebesar 25 x Rp. 11.000, ditambah dengan harga
    right Rp. 60.000 dan jumlah totalnya Rp. 335.000
  • Kalau right dijual semua dengan harga Rp. 875 per
    lembar, dibuat catatan sbb
  • Kas (100 x 875)
    Rp. 87.500
  • Hak beli saham PT Andi
    Rp. 60.000
  • Laba penjualan hak beli saham PT Andi
    Rp. 27.500

75
  • Warrant
  • Penerbitan saham preferen atau obligasi sering
    diikuti dengan hak untuk membeli saham biasa
    perusahaan.
  • Contoh
  • PT Surya menerbitkan 100 lembar saham preferen
    dengan nominal Rp. 10.000 dengan harga Rp.
    12.000. Pemegang saham preferen itu dapat memesan
    saham biasa dengan nominal Rp. 5.000 dengan harga
    Rp. 6.500. Segera setelah penerbitan saham
    preferen warrant terjual dengan harga Rp. 1.000,
    sedangkan saham preferen tanpa warrant dijual
    dengan harga Rp. 11.500
  • Harga perolehan warrant 1.00/(11.500 1.000) x
    12.000 Rp. 960.000 atau sebesar Rp. 960 per
    lembar.
  • Pada saat penjualan 100 lembar saham preferen
    oleh PT Surya dibuat catatan sbb
  • Kas
    Rp. 12.000.000
  • Saham preferen
    Rp. 10.000.000
  • Agio saham preferen
    1.040.000
  • Warrant saham biasa
    960.000

76
  • Bila warrant dipakai semua, dicatat
  • Kas Rp.
    6.500.000
  • Warrant atas saham biasa 960.000
  • Saham biasa
    Rp. 5.000.000
  • Agio saham biasa
    2.460.000
  • Bila warrant dibiarkan kadaluarsa, dicatat
  • Warrant atas saham biasa
    960.0000
  • Tambahan setoran modal kadaluarsa-warrant
    960.000
  • secara komersial, kadaluarsanya warrant dianggap
    sebagai transaksi modal ? tidak ada keuntungan
    yang dilaporkan
  • Opsi saham
  • Merupakan pemberian hak berpartisipasi karyawan
    dalam pemilikan perusahaan
  • Nilai yang dicatat dalam realisasi program
    sebesar nilai pertukaran yang terjadi

77
  • D. Penyesuaian Modal karena Kuasi Reorganisasi
  • Kuasi reorganisasi (atau restrukturisasi kapital)
    merupakan prosedur penataan kembali modal yang
    dilakukan untuk menutup kerugian struktural
    (kerugian terus-menerus) atau defisit dalam
    jumlah yang material ? tampilan struktur
    perusahaan menjadi lebih baik
  • Contoh Neraca PT Darma per 31 Desember 2008,
    sebagai berikut

Aktiva lancar Peralatan Akumulasi depresiasi 300.000 2.000.000 (600.000) 1.700.000 Hutang Modal saham Tambahan modal distr Saldo laba 400.000 1.500.000 300.000 (500.000) 1.700.000
78
  • Untuk menutup jumlah negatif saldo laba,
    dilakukan kuasi reorganisasi sbb
  • Peralatan dinilai kembali sebesar harga pasar
    menjadi Rp. 920.000 (semula 1.400.000)
  • Dalam aktiva lancar terdapat persediaan yang
    overstated Rp. 80.000 dan
  • Rp. 40.000 merupakan piutang tak
    tertagih
  • Nilai nominal saham diturunkan menjadi Rp. 40 per
    saham (semula Rp. 100)
  • Pencatatan yang dilakukan sbb
  • Saldo laba
    Rp. 480.000
  • Akumulasi depresiasi
    Rp. 480.000
  • Saldo laba
    Rp. 120.000
  • Aktiva lancar
    Rp, 120.000
  • Modal saham (nom Rp.100) Rp. 1.500.000
  • Modal saham (nom Rp. 40)
    Rp. 1.500.000
  • Tambahan modal disetor
    Rp. 900.000
  • Tambahan modal disetor Rp.
    1.100.000

79
  • Setelah kuasi reorganisasi
  • Kuasi reorganisasi PT Darma dapat menimbulkan
    beberapa implikasi sbb
  • Pengurangan nilai persediaan dan penghapusan
    piutang memerlukan suatu penelitian yang seksama
    sebab ketentuan pajak menganut asas material
    (bagaimana faktanya). Secara jelas pengurangan
    nilai persediaaan tidak diperkenankan, sedangkan
    penghapusan piutang harus didukung oleh beberapa
    fakta.
  • Devaluasi peralatan (aktiva tetap) tak mudah
    diizinkan karena pajak menganut harga historis
  • Penghapusan rugi (defisit Rp. 500.000) dapat
    menghilangkan hak konpensasi kerugian sebagaimana
    diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU PPh 1984

Aktiva lancar Peralatan Akumulasi depresiasi 180.000 2.000.000 (1.080.000) Hutang Modal saham Tambahan modal disetor Saldo laba 400.000 600.000 100.000 -
1.100.000 1.100.000
80
  • E. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap
  • Akuntansi menganut harga historis dan harga
    pertukaran.
  • Penyimpangan dasar harga historis dapat diterima
    apabila
  • Terdapat perubahan harga yang cukup material dan
    secararelatif bersifat permanen
  • Memperoleh fasilitas perpajakan
  • Untuk penjualan saham di pasar modal
  • Untuk tujuan penggabungan usaha
  • .
  • Ketentuan revaluasi sejak tahun 1996
  • Harus dilakukan dengan bantuan lembaga appraisal
    yang disahkan Mentri Keuangan berdasarkan harga
    pasar wajar
  • Hanya boleh dilakukan terhadap aktiva yang
    dimiliki lebih dari 5 tahun.
  • Nilai sisa lebih dari penilaian kembali aktiva
    dikenakan pajak penghasilan final 10 setelah
    terlebih dahulu dikompensasikan dengan kerugian
    yang masih berhak atas kompensasi kerugian.
  • Bila ada selisih penilaian kembali setelah pajak
    itu dikapitalisasikan dan dibagikan dalam bentuk
    saham bonus, pembagian deviden tidak dikenakan
    pajak penghasilan
  • Penyusutan dari aktiva yang dinilai kembali itu
    dilakukan bukan berdasarkan sisa manfaat, tetapi
    berdasarkan masa manfaat (semula) sesuai dengan
    ketentuan perpajakan

81
  • Contoh
  • PT Dian, selain aktiva kelompok 1 (masa manfaat 4
    tahun) dan kelompok 2 (masa manfaat 8 tahun),
    mempunyai harta berupa tanah dan bangunan Rp.
    300.000. Nilai buku dari harta kelompok 2 Rp.
    150.000.000. Perusahaan berniat melakukan
    revaluasi dengan jasa appraisal Iwan rekan.
    Nilai appraisal tanah dan bangunan Rp.
    500.000.000, nilai harta kelompok 2 Rp.
    200.000.000. Perusahaan masih mempunyai kerugian
    yang dapat dikompensasikan Rp. 125.000.000.
    Dengan penilaian kembali itu akan diperoleh nilai
    lebih Rp. 250.000.000. Karena kerugian yang masih
    dapat dikompensasikan Rp. 125.000.000, pajak
    penghasilan yang dapat dibayar final 10 sebesar
    Rp. 12.500.000. Nilai lebih itu kemudian
    dikapitalisasi dalam bentuk saham dan dibagikan
    kepada para persero.
  • Pencatatan yang dilakukan
  • 1. Untuk mencatat revaluasi
  • Tanah dan bangunan
    Rp. 200.000.000
  • Harta kelompok 2
    50.000.000
  • Pajak penghasilan terhutang
    Rp. 12.500.000
  • Selisih penilaian kembali aktiva

    237.500.000
  • 2. Untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan
  • Pajak penghasilan terhutang
    Rp. 12.500.000
  • Kas

    Rp. 12.500.000

82
  • 3. Untuk mencatat kapitalisasi selisih penilaian
    kembali
  • Selisih penilaian kembali aktiva
    Rp. 237.500.000
  • Modal saham
    Rp.
    237.500.000
  • Untuk pembagian saham bonus tidak dilakukan
    pencatatan pembukuan, cukup dalam buku memorial
  • Bila terlebih dahulu ditentukan, saldo rugi akan
    ditutup ke selisih penilaian kembali aktiva yang
    berarti jumlah yang dikapitalisasi Rp.
    112.500.000
  • Biaya yang dikeluarkan untuk kantor appraisal
    sehubungan dengan jasa yang lain, misalnya Rp.
    12.500.000 karena sesuai dengan ketentuan
    perpajakan biaya itu tidak boleh dikurangkan dari
    penghasilan kena pajak yang lain, jumlah yang
    dikapitalisasi menjadi Rp. 100.000.000
  • Penyusutan atas nilai buku baru harta kelompok 2
    Rp. 200.000 dilakukan selama masa 8 tahun, apakah
    memakai metode garis lurus atau saldo menurun
    bergantung pada metode yang dipakai perusahaan
    sebelum revaluasi.
  • Nilai buku bangunan Rp. 500.000.000 disusutkan
    selama 20 th dengan menggunakan metode garis
    lurus.

83
PENGHASILAN PASAL 4 UU NO. 36
  • TAHUN 2008

84
Penghasilan
  • Subjek Pajak Penghasilan
  • Objek Pajak Penghasilan
  • Penghasilan yang Bukan Objek Pajak Penghasilan
  • Penghasilan yang dikenakan pajak Final
  • Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak
  • Penghasilan Luar Negeri

85
Subjek Pajak Penghasilan
  • Subjek Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang
    menurut ketentuan harus membayar, memotong atau
    memungtu pajak yang terhutang atas objek pajak .
  • Subjek Pajak dibedakan
  • Subjek Pajak Dalam Negeri
  • Subjek Pajak Luar Negeri

86
Subjek Pajak Penghasilan
  • Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri
  • 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di
    Indonesia atau orang pribadi yang berada di
    Indonesia lebih dari 183 hari dlm jangka waktu 12
    bulan, atau wp orang pribadi berniat untuk
    bertempat tinggal di Indonesia
  • 2. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di
    Indonesia,
  • 3. Warisan yang belum terbagi sebagao kesatuan,
    menggantikan yang berhak.

87
Subjek Pajak Penghasilan
  • Subjek Pajak Luar Negeri
  • Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
    Indonesia atau orang pribadi yang berada di
    Indonesia lebih dari 183 hari dlm jangka waktu 12
    bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
    bertempat kedudukan di Indonesia yang
  • Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
    bentuk usaha tetap di Indonesia
  • Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari
    Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau
    melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
    Indonesia

88
Objek Pajak Penghasilan
  • Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah
    PENGHASILAN, yaitu setiap tambahan kemampuan
    ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
    Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
    dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
    konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib
    Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
    bentuk apa pun

89
Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan
  • Beberapa bentuk penghasilan menurut akuntansi
    komersial sudah dibukukan sebagai penghasilan ,
    tetapi dalam akuntansi pajak bukan merupakan
    penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan.
    Artinya penghasilan tersebut tidak perlu lagi di
    perhitungkan PPh terhutangnya. Bukan objek PPh
  • Bantuan atau sumbangan,
  • Zakat
  • Harta hibahan
  • Warisan
  • Harta termasuk setoran tunai yang diterima
    oleh Badan sebagai pengganti saham atau
    sebagai pengganti penyertaan modal

90
Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan
  • 6. Pemberian dalam bentuk Natura
  • 7. Klaim Asuransi
  • 8.Deviden Tertentura
  • 9. Iuran Dana Pensiun
  • 10. Penghasilan Dana Pensiun
  • 11. Pembagian Laba Komanditer yang tidak Terbagi
    atas saham
  • 12. Bunga Obligasi perusahaan Reksadana
  • 13. Penghasilan Modal Vent
  • 14. Pembebansan Hutang Tertentu

91
Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final
No. Jenis Penghasilan Tarif Dari Diatur
1. Bunga Deposito dan Tabungan 20 Bunga Ps 4(2) UU PPh
2. Bunga dan Premium SWAP / Forward 20 Bungan dan Premium Ps 4(2) UU PPh
3. Bunga diterima Anggota Koperasi 15 Bunga Ps 4(2) UU PPh
Hadiah Undian 25 Bruto PP No.132/2000
Pesangon, Tebusan Pensiun, THT, tabungan hari tua yang dibayar sekaligus Psl 17 PB- Rp 25 jt Kep. 545/PJ/2000
4. Transaksi saham serta sekuritas lainnya di Bursa Efek antara lain saham saham diterima orang pribadi atau badan 0,1 Bruto Ps 4(2) UU PPh
5. Saham diterima Pendiri 0,5 Seluruh saham saat IPO Ps 4(2) UU PPh
6. Bunga Obligasi Dengan Kupon Diskonto Obligasi dengan Kupon 20 Bruto Bunga Ps 4(2) UU PPh
7. Diskonto Obligasi tanpa bunga 20 Selisih Lebih Ps 4(2) UU PPh
8. Penghasilan Tanah dan/bangunan 5 N.tertinggi H.Jual dan NJOP Ps 4(2) UU PPh
9. Sewa tanah dan/ bangunan 10 Sewa bruto Ps 4(2) UU PPh
10. Jasa Konsultan Manajemen 4 Bruto -PPN Ps 4(2) UU PPh
11. Jasa Maklon Internasional 2,1 Biaya pembuatan Bhn Baku KMK 543/2002
12 Penerbangan Luar Negeri 2,64 Bruto KMK 417/1996
13. Pelayaran Dalam Negeri 1,2 Peredaran Bruto KMK 417/1996
14. Konstruksi Pengusaha Kecil, pengadaan s.d Rp 1M 2 DPP PPN Ps 4(2) UU PPh
15. Bahan bakar minyak jenis Premix, Super TT dan gas penyalur/agen PERTAMINA 0,3 Penjualan Kep 417/2001
16. Hasil Tembakau 0,15 Harga Bandrol KMK.384/2001
17. Semen 0,25 DPP PPN KMK 401/2001
18. Selesih lebih hasil revaluasi 10 Selisih lebih-komps kerugian
92
Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak
  • Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dapat
    dibedakan
  • Penghasilan dari kegiatan usaha
  • Penghasilan sebagai Karyawan
  • Penghasilan dari pemberi jasa
  • Penghasilan dari Modal atas harta yang bergerak
  • Penghasilan dari Modal atas harta tak bergerak
  • Penghasilan dari Pembebasan hutang

93
Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak
  • Penghasilan dari kegiatan usaha
  • Penghasilan dari suatu kegiatan usaha yang
    merupakan objek pajak terdiri dari kegiatan
    usaha maupun luar usaha seperti
  • a. Laba Usaha
  • b. Penghasilan dari Luar Usaha
  • Laba Usaha
  • Penjualan Rp xxx
  • Harga Pokok Penjualan Rp xxx
  • Laba Bruto Rp xxx
  • Biaya Usaha Rp xxx
  • Laba Usaha Rp xxx

94
Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak
  • Laba Bruto Usaha
  • Penjualan atau peredaran bruto dihitung
    berdasarkan akrual Stelsel
  • Potongan Penjualan diakui kalau sudah
    direalisasi, penyisihan potongan penjualan tidak
    diakui
  • Retur penjualan yang tidak diganti barang, diakui
    berdasarkan realisasi, penyisihan tidak diakui
  • Penilaian persediaan berdasarkan Harga Perolehan
    (tidak diperkenankan dengan dasar harga pokok dan
    harga pasar mana yg lebih rendah)
  • Metode Penilaian Persediaan dengan FIFO atau
    Rata-rata (LIFO tidak diperkenankan)

95
Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak
  • Laba Bruto Usaha
  • f. Kerugian atas barang hilan atau kecurian
    harus
  • didukung dengan laporan kepolisian
  • g. Pemusnahan barang harus dibuat berita acara
    dan
  • diotorisasi oleh pejabat yang berwenang
  • h. Hilang dalam proses produksi, dalam
    penyimpanan
  • atau penguapan harus sesuai dengan rendemen
    yang wajar

96
Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak
  • 2. Penghasilan sebagai Karyawan
  • Gaji
  • Upah
  • Tunjangan
  • Honorarium
  • Komisi, Bonus, THR, Gratifikasi,
  • Hadiah

97
Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak
  • 3. Penghasilan dari pemberi jasa
  • Jasa Pelayaran (Sewa kapal tanpa awak 6)
  • Jasa Konstruksi (perecanaan, pelaksanaan,
    pengawasan)
  • Jasa Perencana dan jasa Pengawasan
  • Jasa Tenaga Ahli (Dokter, Akuntan, Arsitek,
    Pengacara dll)
  • 4. Penghasilan dari Modal atas harta yang
    bergerak
  • Keuntungan karena selisih Kurs
  • Keuntungan karena penjualan / krn pengaliahan
    harta
  • Sewa harta yang bergerak

98
Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak
  • 5. Penghasilan dari Modal atas harta tak
    bergerak, berupa
  • Bunga (premium, diskonto, imbalan krn jaminan
    hutang)
  • Dividen (pembagian laba baik langsung maupun
    tidak langsung dalam nama dan bentuk apapun)
  • Royalti (Hak atas harta tak berwujud, harta
    berwujud, informasi)

99
Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak
  • 6. Penghasilan dari Pembebasan Hutang
  • Pembebasan hutang oleh pihak yang berpiutang
    dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang
    semula berhutang, sedangkan bagi pihak yang
    berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Dengan
    peraturan pemerintah dpt dikecualikan dari
    ketentuan tsb
  • Hutang dari debitur kecil, misalnya Kukesra, KUT,
    kredit perumahan sangat sederhana
  • Kredit kecil sampai batasan Rp 300.000.000

100
Penghasilan Luar Negeri
  • Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar
    negeri
  • Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun
    pajak diperolehnya penghasilan tersebut (akrual
    stelsel)
  • Penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak
    diperolehnya penghasilan (Kas Stelsel)
  • Penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun
    pajak saat perolehan tersebut ditetapkan sesuai
    dengan MKRI 650/KMK04/1994, SE 22/pj.4/1995
  • Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh
    dikompensasikan dengan penghasilan dalam negeri
  • Pajak Penghasilan yang dibayar/terutang di luar
    negeri dapat dikreditkan dalam tahun pajak

101
Penghasilan Luar Negeri
  • Jumlah kredit pajak luar negeri tidak boleh
    melebihi jumlah tertentu
  • Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar
    atau terutang di luar negeri melebihi jumlah
    kredit pajak luar negeri yang diperkenankan,
    kelebihannya tidak dapat
  • Diperhitungkan dengan PPh tahun berikutnya,
  • Dikurangi
  • Restutusi

102
Biaya Konsep, Pengakuan, dan Realisasi
103
1. Pengertian Biaya
  • Biaya adalah pengorbanan yang
  • dinyatakan dalam rupiah untuk
  • memperoleh barang dan jasa.
  • Berdasarkan Periode Akuntansi Pemanfaatannya
  • Pengeluaran Kapital ( Cap
About PowerShow.com