Jakarta, 8 Maret 2011 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Jakarta, 8 Maret 2011 PowerPoint presentation | free to download - id: 5b328b-MzAzN



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Jakarta, 8 Maret 2011

Description:

... daerah terlambat 1 kab sorong 1 provinsi papua barat 2 kota sorong 3 kab sorong selatan 4 kab raja ampat 5 kab kaimana 6 kab fakfak ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:215
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 34
Provided by: Wibo1
Learn more at: http://www.bpkp.go.id
Category:
Tags: ampat | jakarta | maret | raja

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Jakarta, 8 Maret 2011


1
PERAN PPK - SKPD DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN, ASET TETAP, DAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA
Disampaikan Oleh Iman Bastari Deputi Kepala
BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah
Jakarta, 8 Maret 2011
2
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K
P )
3
PERMASALAHAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
  • Opini atas LKPD 2009
  • Belum terdapat LKPD di Wilayah Provinsi Papua dan
    Papua Barat yang memperoleh Opini WTP
  • Di Wilayah Provinsi Papua, dari 30 Pemda sebanyak
    7 Pemda memperoleh opini WDP, 12 Pemda memperoleh
    opini TMP dan sisanya sebanyak 11 pemda belum
    diketahui hasilnya.
  • Di Wilayah Provinsi Papua Barat, dari 12 pemda
    sebanyak 1 Pemda memperoleh opini WDP, 5 pemda
    memperoleh opini TMP dan sisanya sebanyak 12
    pemda belum diketahui hasilnya
  • Ketepatan waktu penetapan APBD 2010
  • Di Wilayah Provinsi Papua, dari 30 Pemda hanya 12
    pemda yang tepat waktu penetapan APBD-nya
  • Di Wilayah Provinsi Papua Barat, dari 12 Pemda
    hanya satu pemda yang tepat waktu penetapan
    APBD-nya yaitu Kabupaten Sorong
  • Penyerapan Anggaran Tahun 2010
  • Penyerapan anggaran per 31 Juli 2010, rata-rata
    penyerapan anggaran di wilayah Provinsi Papua
    hanya 27,41 sedangkan di wilayah Provinsi
    Papua Barat sebesar 28,16.

4
PERKEMBANGAN OPINI ATAS LKPD DI WILAYAH PROVINSI
PAPUA
5
PERKEMBANGAN OPINI ATAS LKPD DI WILAYAH PROVINSI
PAPUA BARAT
6
PERMASALAHAN OPINI LKPD 2009 DI WILAYAH PROVINSI
PAPUA DAN PAPUA BARAT
  • Pelaporan dan penatausahaan persediaan tidak
    tertib
  • Aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya,
    karena
  • Tidak dapat ditelusuri nilai dan / atau
    keberadaan aset tetap yang dilaporkan dalam
    neraca
  • Pencatatan aset tetap tidak akurat
  • Tidak didukung dengan bukti kepemilikan
  • Penyertaan modal tidak didukung bukti penyertaan
    modal
  • Terdapat Pengeluaran belanja yang tidak didukung
    dengan bukti lengkap dan sah
  • Terdapat dana kegiatan yang belum dapat
    dipertanggungjawabkan
  • Terdapat pengeluaran kas daerah yang tidak
    melalui mekanisme APBD
  • Terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai
    peruntukannya
  • Penatausahaan dan pencatatan pendapatan daerah
    dan pengelolaan rekening daerah belum sesuai
    ketentuan

7
KETEPATAN WAKTU PENETAPAN APBD 2010 - PAPUA
NO PEMERINTAH DAERAH TEPAT WAKTU NO PEMERINTAH DAERAH TERLAMBAT
1 PROVINSI PAPUA v 1 KAB SARMI v
2 KOTA JAYAPURA v 2 KAB PUNCAK JAYA v
3 KAB JAYAPURA v 3 KAB YAHUKIMO v
4 KAB KEEROM v 4 KAB BIAK NUMFOR v
5 KAB PEG. BINTANG v 5 KAB SUPIORI v
6 KAB JAYAWIJAYA v 6 KAB KEP YAPEN v
7 KAB TOLIKARA v 7 KAB WAROPEN v
8 KAB NABIRE v 8 KAB MERAUKE v
9 KAB MIMIKA v 9 KAB MAPPI v
10 KAB ASMAT v 10 KAB PANIAI v
11 KAB BOVEN DIGOEL v 11 KAB MAMB. TENGAH v
12 KAB MAMBERAMO RAYA v 12 KAB YALIMO v
13 KAB LANNY JAYA v
14 KAB NDUGA v
15 KAB PUNCAK v
16 KAB DOGIYAI v
17 KAB INTAN JAYA v
18 KAB DEIYAI v
8
KETEPATAN WAKTU PENETAPAN APBD 2010 PAPUA BARAT
NO PEMERINTAH DAERAH TEPAT WAKTU NO PEMERINTAH DAERAH TERLAMBAT
1 KAB SORONG v 1 PROVINSI PAPUA BARAT v
2 KOTA SORONG v
3 KAB SORONG SELATAN v
4 KAB RAJA AMPAT v
5 KAB KAIMANA v
6 KAB FAKFAK v
7 KAB MANOKWARI v
8 KAB TELUK WONDAMA v
9 KAB TELUK BINTUNI v
10 KAB TAMBRAUW v
11 KAB MAYBRAT v

9
SEBAB-SEBAB KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD
  • Keterbatasan SDM aparatur pemerintah daerah,
    kurang koordinasi, dan kurang mentaati peraturan
  • Pengolahan hasil musrenbang memerlukan waktu lama
  • Menunggu penetapan perubahan APBD Tahun 2009
  • Menunggu penetapan anggota DPRD dan alat
    kelengkapannya
  • Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas.
  • Menunggu penetapan Dana Perimbangan
    (DAU/DAK/DBH).
  • Pergantian pejabat bupati dan / atau pejabat
    eselon II, III, IV
  • Dll

10
DI WILAYAH PROVINSI PAPUA
Range Realisasi () Jumlah Pemda Persentase
0-10 1 4,76
11-20 6 28,57
21-30 6 28,57
31-40 4 19,05
41-50 3 14,29
51-60 1 4,76
RATA-RATA 27,41 21
11
DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
Range Realisasi () Jumlah Pemda Persentase
0-10
11-20 1 8,33
21-30 7 58,33
31-40 4 33,34
41-50
51-60
RATA-RATA 28,16 12
12
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K
P )
13
Permasalahan Akuntabilitas Pengelolaan Aset
  • Pencatatan aset tetap tidak/belum akurat
    mengakibatkan saldo awal aset tetap Tahun 2009
    tidak dapat diyakini kewajarannya
  • Aset daerah masih banyak dikuasai oleh yang tidak
    berhak
  • Aset yang belum jelas kepemilikannya sebagai efek
    dari pemekaran.
  • Aset daerah masih banyak yang belum jelas dokumen
    kepemilikannya
  • Pembebasan tanah memerlukan biaya besar

14
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K
P )
15
Permasalahan Akuntabilitas proses pengadaan
barang/jasa (1)
  • Terdapat denda keterlambatan pekerjaan belum
    ditetapkan dan disetor ke kas daerah.
  • Penggunaan dana bantuan subsidi biaya personal
    siswa belum didukung bukti pertanggungjawaban
    yang lengkap.
  • Penggunaan dana belum didukung bukti
    pertanggungjawaban yang lengkap.
  • Dana bantuan langsung masyarakat (BLM-Respek)
    untuk distrik, kampung, dan kelurahan belum
    disalurkan oleh kas daerah
  • Terdapat kekurangan volume pekerjaan.
  • Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Tidak Didukung
    Addendum Kontrak

16
Permasalahan Akuntabilitas proses pengadaan
barang/jasa (2)
  • Panitia Pengadaan Tidak Memiliki HPS Perbedaan
    Kuantitas antara Berita Acara Serah Terima Barang
    Dengan Dokumen Kontrak
  • Dokumen Lelang Tidak Lengkap
  • Terdapat fisik pekerjaan yang tidak dapat
    diselesaikan
  • Nilai kontrak melampui Owners Estimate (OE)
  • Harga kontrak pekerjaan dimark-up
  • Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi
    dalam kontrak
  • Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang Telah
    Menunjuk Suatu Merk Tertentu

17
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K
P )
PERANAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)
18
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)
  • 1. Pengertian PPK SKPD
  • Pasal 1 Permendagri No 13/2006 tentang
    Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-SKPD
    adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
    usaha keuangan pada SKPD
  • 2. Tugas PPK SKPD (Psl 14 PP 58/2005 dan Psl
    13 Permendagri 13/2006)
  • Meneliti kelengkapan SPP (UP, GU, LS, TU)
  • Melakukan verifikasi SPP
  • b. Menyiapkan SPM
  • c. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
    (Khusus SKPD Pengelola Pendapatan Daerah)
  • Melaksanakan akuntansi dalam rangka menyusun
    laporan keuangan SKPD
  • Larangan bagi PPK SKPD, tidak boleh merangkap
    sebagai
  • Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
    penerimaan daerah
  • Bendahara
  • Pejabat Pelaknsana Teknis Kegiatan (PPTK)

19
MENELITI KELENGKAPAN DAN VERIFIKASI SPP SERTA
MENYIAPKAN SPM
  • HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN, ANTARA LAIN
  • KECEPATAN PROSES PEMROSESAN SPP DAN SPM
  • Kecepatan Proses SPP dan SPM akan berpengaruh
    pada penyerapan anggaran SKPD
  • SPM harus diterbitkan paling lama 2 hari setelah
    diterimanya SPP
  • KETERSEDIAAN DAN KETEPATAN PEMBEBANAN ANGGARAN
  • Ketersediaan / Kecukupan anggaran yang akan
    dibebani
  • Ketepatan pembebanan program / kegiatan /
    rekening anggaran dalam DPA SKPD
  • Kesesuaian Tujuan Peruntukannya
  • KETEPATAN PERHITUNGAN
  • Ketepatan perhitungan rekapitulasi dengan
    rinciannya
  • Ketepatan perhitungan Potongan SPM (Pajak, IWP,
    Taperum)
  • Ketepatan perhitungan Rincian
  • KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG SPP DAN SPM
  • Kecukupan Lampiran Dokumen pendukung
  • Kesesuaian bukti pertanggungjawaban
  • Keabsahan Dokumen pendukung

20
VERIFIKASI HARIAN ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN
DAERAH
  • HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN, ANTARA LAIN
  • KETEPATAN REKENING / AKUN
  • Ketepatan akun / rekening yang akan digunakan
    untuk mencatat realisasi pendapatan
  • KETEPATAN WAKTU
  • Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh
    penerimaannya ke rekening kas umum daerah
    selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari
    kerja
  • Kesesuaian tanggal bukti dengan realisasi
    penerimaan/penyetoran dan pencatatannya (Pisah
    Batas)
  • 3. KETEPATAN JUMLAH
  • Kesesuaian jumlah yang dilaporkan BUD dan SKPD.
    Oleh karena itu harus dilakukan rekonsiliasi
    secara periodik dan berkesinambungan dengan
    Bendaharawan Umum Daerah (BUD) karena terdapat
    kemungkinan terjadi penyetoran langsung ke kas
    daerah tanpa melalui bendahara penerimaan
  • Kesesuaian jumlah antara bukti penerimaan dan
    penyetoran dengan pencatatan pada bendahara
    penerimaan

21
MELAKSANAKAN AKUNTANSI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
LAPKEU SKPD
  • Kewajiban Penyusunan Lapkeu SKPD
  • Laporan Realisasi Anggaran
  • Neraca
  • Laporan Realisasi Anggaran di SKPD meliputi
  • Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
  • Realisasi penerimaan oleh bendahara penerimaan
  • Realisasi penyetoran ke kas daerah oleh bendahara
    penerimaan
  • Menyusun Laporan Realisasi Belanja
  • Realisasi Belanja per program, kegiatan dan
    rekening
  • Laporan Neraca SKPD, meliputi
  • Aset pada SKPD
  • Kas
  • Persediaan
  • Piutang
  • Aset Tetap (Tanah, Gedung Bangunan, Mesin
    Peralatan, Jalan/Jaringan, Aset Tetap Lainnya,
    Konstruksi Dalam Pengerjaan/KDP)
  • Hutang PFK
  • Pemungutan dan Penyetoran Pajak

22
MELAKSANAKAN AKUNTANSI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
LAPKEU SKPD .. Lanjutan
  • HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
  • Kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan
    Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
  • Kesesuaian Laporan Keuangan SKPD dengan Laporan
    Keuangan Pemda
  • Lapkeu Pemda pada dasarnya merupakan kompilasi
    atas lapkeu SKPD
  • Perlu dilakukan rekonsiliasi antara data SKPD
    dengan data di Satuan Kerja Pengelola Keuangan
    Daerah (SKPKD), yaitu
  • Rekonsiliasi data realisasi pendapatan
  • Rekonsiliasi data realisasi belanja
  • Rekonsiliasi data aset tetap
  • 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan dokumen
    pendukung
  • Kesesuaian realisasi pendapatan dengan bukti
    penerimaan pada bendahara penerimaan dan bukti
    penyetoran ke Kas Daerah
  • Kesesuaian realisasi belanja dengan bukti-bukti
    pertanggungjawaban (SPJ) belanja daerah
  • Kesesuaian mutasi penerimaan/pengeluaran dan
    saldo kas daerah dengan rekening koran bank
  • Kesesuaian aset tetap yang dilaporkan dengan
    bukti kepemilikan / perolehan
  • Kesesuaian laporan keuangan dengan fisik
  • Kesesuaian realisasi belanja dan bukti
    pertanggungjawaban dengan prestasi pekerjaan
  • Kesesuaian saldo aset yang dilaporkan dengan
    bukti fisik aset (Cash Opname, BA Inventarisasi,
    dsb..)

23
UPAYA OPTIMALISASI PERAN PPK SKPD
  • Pengembangan Kapasitas SDM secara
    berkesinambungan
  • Update pengetahuan atas perkembangan ketentuan
    perundang-undangan yang berlaku
  • Proses regenerasi SDM
  • Melengkapi Sistem dan Prosedur
  • Prosedur standar dalam pelaksanaan penatausahaan
    keuangan
  • Prosedur standar dalam proses penyusunan laporan
    keuangan
  • Menggunakan Sistem Informasi berbasis Teknologi
    Informasi
  • Otomatisasi atas proses penatausahaan keuangan
    dan penyusunan laporan keuangan (Implementasi
    SIMDA Keuangan)
  • Pemberdayaan Pengawasan Intern
  • Memastikan bahwa prosedur standar dijalankan
  • Mengurangi resiko terjadinya kesalahan

24
(No Transcript)
25
(No Transcript)
26
ALUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUAI
IMPLEMENTASI SIMDA KEUANGAN
  • Output
  • - SPD
  • - SPP
  • - SPM
  • - SP2D
  • - SPJ
  • - Pengesahan SPJ
  • - Register
  • - Buku Lap Bendahara
  • dan BUD
  • -- Dll
  • Output
  • - LRA
  • - NERACA
  • - ARUS KAS
  • - BUKU BESAR
  • - BUKU PEMBANTU
  • - Dll
  • Output
  • - RKA SKPD
  • - APBD
  • - Penjabaran APBD
  • - DPA SKPD
  • - Anggaran Kas
  • - Dll

27
TAHAPAN IMPLEMENTASI SIMDA KEUANGAN
28
PENJELASAN ALUR PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN
SIMDA KEUANGAN
  • Program Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan program
    aplikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan
    keuangan daerah mulai dari proses penyusunan
    anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
  • Dengan sistem yang terintegrasi, maka SIMDA
    Keuangan diharapkan akan menghemat waktu proses
    pengelolaan keuangan. Data yang dihasilkan dalam
    proses anggaran akan digunakan dalam proses
    penatausahaan, dan demikian juga data yang
    dihasilkan dari proses penatausahaan keuangan
    akan digunakan dalam proses pembukuan / pelaporan
    keuangan.
  • SIMDA Keuangan telah dapat menghasilkan dokumen
    dan laporan-laporan dalam pengelolaan keuangan
    daerah yang dipersyaratkan ketentuan perundangan
    serta dokumen/laporan lain yang dibutuhkan untuk
    kepentingan manajemen.
  • Implementasi SIMDA Keuangan dianggap berhasil
    apabila laporan keuangan sudah dapat dihasilkan
    dari Aplikasi SIMDA, karena hal ini juga berarti
    bahwa SIMDA Keuangan juga telah digunakan dalam
    penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah.
  • Keberhasilan dalam implementasi SIMDA Keuangan
    akan dipengaruhi oleh komitmen dari komponen yang
    terlibat dalam proses pengelolaan keuangan
    daerah.

29
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SIMDA DI PROVINSI PAPUA
30
PENJELASAN PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SIMDA DI
PROVINSI PAPUA
  • Dari 30 Pemda di Papua, sebanyak 10 pemda telah
    bekerjasama dengan BPKP untuk mengimplementasikan
    SIMDA Keuangan
  • Kondisi implementasi SIMDA Keuangan pada 10 Pemda
  • 10 Pemda telah menggunakan dalam proses
    penganggaran / penyusunan APBD dan penatusahaan
    keuangan
  • 5 Pemda telah menghasilkan laporan keuangan dari
    Aplikasi SIMDA
  • Dari 10 pemda yang telah mengimplementasikan
    SIMDA Keuangan, sebanyak 5 pemda diantaranya
    perlu ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan
    laporan keuangan dari Aplikasi SIMDA

31
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SIMDA DI PROVINSI
PAPUA BARAT
32
PENJELASAN PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SIMDA DI
PROVINSI PAPUA BARAT
  • Dari 12 Pemda di Papua Barat, kecuali Kabupaten
    Manokwari seluruhnya telah bekerjasama dengan
    BPKP untuk mengimplementasikan SIMDA Keuangan
  • Kondisi implementasi SIMDA Keuangan pada 11 Pemda
  • 11 Pemda telah menggunakan dalam proses
    penganggaran / penyusunan APBD
  • 9 Pemda telah menggunakan dalam proses
    penatusahaan keuangan
  • 6 Pemda telah menghasilkan laporan keuangan dari
    Aplikasi SIMDA
  • Dari 11 pemda yang telah mengimplementasikan
    SIMDA, sebanyak 5 pemda diantaranya perlu
    ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan laporan
    keuangan dari Aplikasi SIMDA

33
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI SIMDA
  • Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA
  • Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam
    pelaksanaan implementasi SIMDA di masing-masing
    pemda
  • Menilai pencapaian hasil implementasi SIMDA pada
    masing-masing pemda
  • Mendorong dibangunnya sistem dan prosedur
    pendukung pelaksanaan implementasi SIMDA
  • Mekanisme rekonsiliasi data realisasi anggaran
    SKPD dengan SKPKD
  • Mekanisme rekonsiliasi data mutasi kas daerah
    antara BUD dengan Bank
  • Mekanisme rekonsiliasi atas mutasi aset tetap di
    tingkat SKPD
  • Mekanisme rekonsiliasi atas data aset tetap
    antara SKPD dengan SKPKD
  • Meningkatkan kapasitas SDM Pemda
  • Peningkatan kualitas SDM (operator dan
    administrator)
  • Proses regenerasi
  • Mendorong terlaksananya tindak lanjut hasil audit
    BPK
  • Menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak
    lanjut hasil audit BPK
  • Maintenance , dan pengembangan Aplikasi SIMDA
  • Implementasi baru pada pemda yang belum
    bekerjasama dengan BPKP
About PowerShow.com