BAB 6 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – BAB 6 PowerPoint presentation | free to view - id: 56ad7d-YWZmM



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

BAB 6

Description:

Title: Slide 1 Author: BUDI Last modified by: acer Created Date: 1/10/2009 2:04:29 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Other titles – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1950
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 80
Provided by: Budi5
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: BAB 6


1
KELAS X SMA
BAB 6
SISTEM POLITIK INDONESIA
2
Waktu 8 x 45 Menit(Keseluruhan KD)
Kompetensi Dasar 6.1. Mendeskripsikan
infrastruktur dan suprastruktur politik di
Indonesia. 6.2. Mendeskripsikan perbedaan sistem
politik di berbagai negara. 6.3. Menampilkan
peran serta dalam sistem politik di Indonesia.
  • Standar
  • Kompetensi
  • 6. Menganalisis Sistem Politik di Indonesia.

3
Waktu 4 x 45 Menit
Kompetensi Dasar 6.1. Mendeskripsikan
infrastruktur dan suprastruk-tur politik di
Indonesia.
Standar Kompetensi 6. Menganalisis Sistem
Politik di Indonesia..
4
(Indikator)Hasil Yang Diharapkan
  • Menguraikan pengertian sistem politik.
  • Mendeskripsikan ciri-ciri umum, macam-macam
    sistem politik dan demokrasi sebagai sistem
    politik.
  • Menganalisis infrastruktur politik dari masa ke
    masa di Indonesia.
  • Menganalisis suprastruktur politik di Indonesia.

5
PETA KONSEP (KD 6.1.)
6
1. Sistem Politik
a. Pengertian Sistem Politik
Dalam arti umum, politik adalah macam-macam kgt
dalam suatu sistem politik/negara yg menyangkut
proses menentukan sekaligus melaksanakan
tujuan-tujuan sistem itu.
Kata politik (Yunani) polis negara kota.
Polis berarti city state mrp segala
aktivitas yg dijalankan oleh Polis untuk
kelestarian dan perkem-bangannya politike
techne (politika). Politik pada hakikatnya the
art and science of government atau seni dan ilmu
memerintah.
7
  • Lanjutan ...........
  • Dalam pengertian lain, politik dapat diartikan
  • Seni dan ilmu meraih kekuasaan secara
    konstitusio-nal maupun nonkonstitusional.
  • Usaha yang ditempuh warga negara untuk
    mewujud-kan kebaikan bersama (teori klasik
    Aristoteles).
  • Hal yang berkaitan dng penyelenggaraan
    pemerinta-han dan negara.
  • Merupakan kegiatan yg diarahkan untuk
    mendapat-kan mempertahankan kekuasaan di
    masyarakat.
  • Segala sesuatu tentang proses perumusan dan
    pelak-sanaan kebijakan publik.

8
  • Lanjutan ...........

Batasan sistem politik menurut beberapa ahli
a. Rusandi Simuntapura, sistem politik ialah
mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam
struktur politik dalam hubungan satu sama lain
yang menunjukkan suatu proses yang
langgeng. b. Sukarna, sistem politik ialah tata
cara mengatur neg. c. David Easton, sistem
politik dapat diperkenalkan sbg interaksi yg
diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial
sehingga nilai-nilai dialokasikan secara
otoritatif kepada masyarakat. d. Robert Dahl,
sistem politik mrp pola yg tetap dari hubu-ngan
antara manusia serta melibatkan sesuatu yg luas
berarti ttg kekuasaan, aturan-aturan,
kewenangan.
9
Lanjutan ...........
Sistem Politik Menurut Kautsky
  • Sistem Tradisional, ada pada masyarakat
    pra-industrialisasi (Kelas Ningrat menguasai
    tanah dan produksi yg menduduki pemerintahan
    Tani mene-rima kekuasaan dari kaum ningrat
    Menengah men-duduki pemerintahan, militer dan
    agama).
  • Sistem Totalitarianism, ingin mengendalikan
    masya-rakat secara total (agama, keluarga, olah
    raga, dll). Mereka memerlukan teknologi dan
    senjata modern.
  • Sistem Totalitarianism Ningrat, kelas ini
    memegang kekuasaan dengan metode totaliter dlm
    memerintah, buruh tani tidak memiliki cukup
    kekuatan. Proses industrialisasi dan gerakan
    nasionalis mrp ancaman.

10
Lanjutan ...........
  • Sistem Totaliterianism Cendekiawan, sistem ini
    dipimpin kaum ningrat yang didukung oleh kaum
    menengah/cendekiawan dan kapitalis.
  • Sistem Demokrasi, semua gol mempunyai kesem-patan
    turut serta dlm proses politik dan pemerintah,
    dengan ciri-ciri
  • kedaulatan ada ditangan rakyat,
  • pemerintah berdsrkan persetujuan dari yang
    diperintah,
  • kekuasaan mayoritas,
  • jaminan HAM dan jaminan golongan minoritas,
  • pemilu jujur dan adil,
  • persamaan didepan hukum,
  • pembatasan kekuasaan secara konstitusional.

11
Fungsi Sistem Politik
  • Kapabilitas, adalah kemampuan sistem politik
    dalam menjalankan fungsinya (eksistensi) di
    lingkungan yang lebih luas.
  • Konversi, menggambarkan kegiatan pengolahan input
    menjadi ouput mulai dari penyampaian tuntutan,
    perangkuman tuntutan menjadi tindakan pembuatan
    aturan, pelaksanaan peraturan, menghakimi, dan
    komunikasi.
  • Adaptif, yaitu menyangkut sosialisasi
    rekruitmen yg bertujuan memantapkan bangunan
    struktur politik dari sistem politik.

2 Fungsi Utama Sispol Perumusan kepentingan
rakyat, Pemilihan pemimpin serta pejabat
pembuat kep.
12
Kapabilitas Sistem Politik
  • Regulatif, merupakan penyelenggaraan pengawa-san
    terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang
    ada di dalamnya.
  • Ekstraktif, merupakan pengelolaan SDA dan SDM
    untuk mencapai tujuan dari sistem politik.
  • Distributive, hasil pengelolaan SDA untuk
    didistri-busikan kepada masyarakat.
  • Responsif, kemampuan sistem politik dlm
    menang-gapi tekanan dari masyarakat.
  • Simbolik, efektivitas simbol dari sistem politik
    ter-hadap lingkungan intra dan ekstra masyarakat.
  • Domestik dan Internasional, suatu sistem politik
    berinteraksi di lingkungan domestik dan
    interna-sional.

13
  • Lanjutan ...........
  1. Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap
    masyarakat, baik ke dalam maupun keluar.
  2. Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat
    berdasarkan kewenangan.
  3. Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara
    sah ataupun tidak.

14
b. Ciri-ciri Umum Sistem Politik
Sistem Politik Menurut Almond, Memiliki 4 (Empat)
Ciri-ciri
  • Mempunyai kebudayaan politik .
  • Menjalankan fungsi-fungsi .
  • Memiliki spesialisasi.
  • Merupakan sistem campuran.

15
  • Lanjutan .........

Cara kerja sistem politik berdasarkan input dan
output yg digambarkan oleh Hoogerwerf
16
c. Macam-macam Sistem Politik
Almond dan Powell, membagi 3 (tiga) katagori
sistem politik yakni
  • Primitif yang intermittent (bekerja dng
    sebentar-sebentar istirahat).
  • Tradisional dengan struktur-struktur bersifat
    pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu
    kebudayaan subyek.
  • Modern di mana struktur-struktur politik yang
    berbeda-beda, berkembang dan mencerminkan
    aktivitas budaya politik participant.

17
  • Lanjutan .........
  • Klasifikasi sistem politik menurut Alfian
  • Otoriter/Totaliter
  • Anarki
  • Demokrasi
  • Demokrasi dalam transisi.
  • Ramlan Surbakti mengklasifikasikan
  • sistem politik dengan kriteria
  • Otokrasi Tradisional,
  • Totaliter,
  • Demokrasi,
  • Negara Berkembang

18
  • Lanjutan .........

Menurut Almond dan Coleman, macam-macam sistem
politik yg banyak berlaku di negara berkembang
  1. Demokrasi Politik,
  2. Demokrasi Terpimpin,
  3. Oligarki Pembangunan,
  4. Oligarki Totaliter,
  5. Oligarki Tradisional

SISTEM POLITIK
19
d. Demokrasi Sebagai Sistem Politik
  • Menurut Bingham Powel, Jr., sistem politik
  • demokrasi ditandai
  • Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa
    pemerin-tah tersebut mewakili keinginan
    rakyatnya.
  • Pengaturan yg mengorganisasikan perundingan untuk
    mem-peroleh legitimasi, dilaksanakan melalui
    pemilu.
  • Sebagian besar orang dewasa dapat mengikuti
    proses pemili-han (memilih/dipilih).
  • Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa
    dipaksa.
  • Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar
    (kebe-basan berbicara, berorganisasi dan pers).
    Setiap partai politik berusaha untuk memperoleh
    dukungan.

20
Setelah mempelajari materi-materi tentang Infra
Struktur Politik dan Supra Struktur Politik,
lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan
Cooperative Integrated Reading and Composition
(CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan
Menulis
  1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 5
    orang.
  2. Diberikan wacana atau kliping sesuai dengan
    topik pembelejaran.
  3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan
    dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan
    terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar
    kertas.
  4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
  5. Buatlah kesimpulan bersama.
  6. Penutup.

21
2. Supra Struktur Infra Struktur Politik di
Indonesia
a. Infrastruktur Politik
  • Berdasarkan teori politik, infra struktur
  • politik mencakup
  • Partai politik (political party),
  • Kelompok kepentingan (interest group),
  • Kelompok penekan (pressure group),
  • Media komunikasi politik (political communication
    media), dan
  • Tokoh politik (political figure).

22
  • Lanjutan ...........

Hak dasar sebagai bangsa yg merdeka dan berdaulat
serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan
(Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar
sebagai warga negara
  • Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia
    (Pasal 26),
  • Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
    (Pasal 27 ayat (1)),
  • Memperoleh pekerjaan penghidupan yg layak (Pasa
    27 ayat 2),
  • Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran
    lisan dan tulisan (Pasal 28),
  • Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia
    (Pasal 28A)
  • Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat
    (2)),
  • Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),
  • Mendapat pendidikan (Pasal 31),
  • Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),
  • Mengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33)
    dan
  • Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal
    34).

23
  1. Partai Politik (Political Partai) di Indonesia

Eksistensi parpol mrp prasyarat, baik sbg sarana
penyaluran aspi-rasi rakyat, mau-pun dalam proses
penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya di
dalam badan perwakilan rakyat.
Cara Memperoleh Kekuasaan
  • Pertama, secara legal (ikut pemilu legislatif).
  • Kedua, secara ilegal (melakukan subversib,
    revolusi atau coup detat).

24
  1. Masa Pra Kemerdekaan

Budi Utomo (Jkt, 20 Mei 1908), mrp organisasi
modern pertama yg melakukan perlawanan scr non
fisik.
  • Sarekat Islam (1912),
  • Muhammadiyah (1912),
  • Indische Partij (1912),
  • PKI (1921),
  • PNI (1927),
  • Partai Rakyat Indonesia (1930),
  • Partai Indonesia (1931),
  • Partai Indonesia Raya (1931).

Dlm perkemba-ngannya menjadi partai-partai
politik yang didukung kaum terpelajar dan buruh
tani.
25
  1. Masa Pasca Kemerdekaan (Tahun 1945 1965)

Tumbuh suburnya partai-partai politik, didasarkan
pada Maklumat Pemerintah tgl. 3 Nov 1945.
KLASIFIKASI PARTAI POLITIK MENURUT DASAR/ASASNYA KLASIFIKASI PARTAI POLITIK MENURUT DASAR/ASASNYA KLASIFIKASI PARTAI POLITIK MENURUT DASAR/ASASNYA KLASIFIKASI PARTAI POLITIK MENURUT DASAR/ASASNYA
Ketuhanan Kebangsaan Marxisme Nasionalisme
Partai Masjumi, Partai Sjarikat Indonesia, Pergerakan Tarbiyan Islamiah (Perti), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Dll. Partai Komunis Indonesia (PKI) Partai Sosialis Indonesia Partai Murba Partai Buruh Permai Partai Demokrat Tionghoa (PTDI) Partai Indonesia Nasional (PIN) IPKI
  • Partai Nasional Indonesia (PNI)
  • Partai Indonesia Raya (Parindra)
  • Partai Rakyat Indonesia (PRI)
  • Partai Demokrasi Rakyat (Banteng)
  • Partai Rakyat Nasional (PRN)
  • Partai Kebangsaan Indonesia (Parki)
  • Dll.

26
Lanjutan ...........
  • Alfian, mengelompokkan partai politik hasil
  • Pemilu 1955
  • Aliran Nasionalis (Partai Buruh, PNI, PRN, PIR
    Hazairin, Parindra, SKI, dan PIR-Wongsonegoro).
  • Partai Islam (Masjumi, NU, PSII, dan Perti).
  • Aliran Komunis (PKI, SOBSI dan BTI).
  • Aliran Sosialis (PSI, dan GTI).
  • Aliran Kristen (Partai Katolik, dan Parkindo).

27
Lanjutan ...........
Kehidupan politik masa demokrasi liberal (1955
1959), banyak ditandai pergantian kabinet.
Persaingan antar elit partai politik besar,
telah mem-bawa negara pada instabilitas politik,
sehingga mandeknya pemb ekonomi rawannya
keamanan.
Akibat konflik berkepanjangan pada Badan
Konstituante (merumuskan UUD yang bersifat),
mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang selanjutnya melahirkan
demokrasi terpimpin.
28
  1. Masa Orde Baru (Tahun 1966 - 1998)
  • Parpol Peserta Pemilu 1971
  • Golongan Karya (Golkar),
  • Partai Nasional Indonesia (PNI),
  • Nahdatul Ulama (NU),
  • Partai Katolik,
  • Partai Murba,
  • Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII),
  • Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI),
  • Partai Kristen Indonesia (Parkindo),
  • Partai Muslimin Indonesia (Parmusi),
  • Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).

Orde Baru (1966) melakukan pembenahan institusi
politik, karena jumlah parpol yang banyak, tidak
menjamin stabilitas politik
29
  • Lanjutan ...........

Hasil Pemilu 1971, menunjukkan kemenangan Golkar.
Terjadi penyederhanaan partai politik Partai
berbasis Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Partai
Islam) menjadi Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Partai berbasis sosialis dan nasionalis
(Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba dan IPKI)
menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975, Pemilu 1977
1982 hanya diikuti 3 (tiga) peserta
  • PPP (ke-Islaman ideologi Islam)
  • Golkar (kekaryaan dan keadilan sosial)
  • PDI (demokrasi, kebangsaan/ nasionalisme dan
    keadilan).

30
  • Lanjutan ...........

Perbandingan Perolehan Suara Partai Peserta
Pemilu Selama Orde Baru
No Tahun Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu
No Tahun Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Golongan Karya (Golkar) Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
1. 1971 14.833.942 (96) 34.348.673 (236) 5.516.849 (30)
2. 1977 18.722.138 (99) 39.313.354 (232) 5.459.987 (29)
3. 1982 20.871.880 (94) 48.334.724 (242) 5.919.702 (24)
4. 1987 13.701.428 (61) 62.783.680 (299) 9.324.708 (40)
5. 1992 16.624.647 (62) 66.599.331 (282) 14.565.556 (56)
6. 1997 25.340.028 (89) 84.187.907 (325) 3.463.225 (11)
31
  1. Masa/ Era Reformasi (Tahun 1999 s.d. Sekarang)

Berdasarkan UU No. 3/1999, partai-partai politik
di Indonesia diberikan kesempatan hidup kembali
mengikuti pemilu multi partai (diikuti 48
parpol).
No Nama Partai Politik No Nama Partai Politik
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Partai Indonesia Baru (PIB) Partai Kristen Indonesia (Krisna) Partai Nasional Indonesia (PNI) Partai Aliansi Demokrat Indonesia P. Kebangkitan Muslim Indonesia Partai Umat Islam (PUI) Partai Kebangkitan Umat (PKU) Partai Masyumi Baru (PMB) P. Persatuan Pembangunan (PPP) P. Syarikat Islam Indonesia (PSII) P. Demokrasi Indonesia Perj (PDIP) 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 48. Partai Kebangsaan Merdeka (PKM) P. Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Rakyat Demokrat (PRD) P. Syarikat Islam Indonesia 1905 Partai Katolik Demokrat Partai Pilihan Rakyat (Pilar) Partai Rakyat Indonesia (PARI) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Pekerja Indonesia
32
  1. Kelompok Kepentingan (Interest Group)
  • Jenis-jenis kelompok kepentingan
  • Kelompok Anomik (kelompok spontan tidak
    memiliki nilai/norma),
  • Kelompok Asosiasional (biasanya jarang
    terorganisir dan kegiatannya kadang-kadang),
  • Kelompok Institusional ( mrp kelompok pendukung
    kepentingan institusional seperti partai
    politik, korporasi bisnis, dll.),
  • Kelompok Assosiasonal (mrp kelompok yg
    terorga-nisir yg menyatakan kepentingan dari
    suatu kelompok dan memiliki prosedur teratur).

33
  • Lanjutan ...........

Kegiatan kelompok kepentingan di dalam suatu
negara, sangat bergantung kepada sistem politik
pemerintah apakah menerapkan sistem kepartaian
tunggal/ dua partai/ lebih.
Pada sistem partai tunggal, kelompok kepentingan
sangat dibatasi, karena pemerintahan totaliter.
Pada umumnya dianut oleh negara komunis (Rusia,
RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba dll.).
Pada sistem dua partai/ lebih, kelompok
kepentingan berpeluang tumbuh dan berkembang
dengan pesat. Pada umumnya dianut oleh
negara-negara yang Demokratis.
34
  1. Kelompok Penekan (Pressure Group)

Kelompok penekan, dpt dipergunakan rakyat untuk
menyalurkan aspirasinya dgn sasaran mempengaruhi
atau membentuk kebijaksanaan pemerintah.
  • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
  • Organisasi sosial keagamaan,
  • Organisasi Kepemudaan,
  • Organisasi Lingkungan Hidup,
  • Organisasi pembela Hukum dan HAM,
  • Yayasan atau Badan hukum lainnya.

Contoh institusi Kelompok penekan
35
  1. Media Komunikasi Politik (Political Communication
    Media)

Media komunikasi politik, dpt berfungsi utk
menyam-paikan informasi dan persuasi mengenai
politik baik dari pemerintah kpd masyarakat
maupun sebaliknya.
Dapat memainkan peran penting thd penyampaian
informasi serta pembentukan /mengubah pendapat
umum dan sikap politik publik.
Media komunikasi surat kabar, telefon,
faximile, internet, televisi, radio, film, dan
sebagainya.
36
  1. Tokoh Politik (Political Figure)

Pengangkatan tokoh politik dilakukan melalui
proses
  • Transformasi dari peranan-peranan non-politis
    (keagamaan, kebudayaan, status sosial, dll.)
    untuk memainkan peranan politik yang bersifat
    khusus.
  • Pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan
    tugas-tugas politik.

37
  • Lanjutan ...........

Menurut Lester G. Seligman, bahwa proses
pengangkatan tokoh-tokoh politik berkaitan dgn
  • Legitimati elit politik,
  • Masalah kekuasaan,
  • Representativitas elit politik, dan
  • Hubungan antara pengang-katan tokoh-tokoh politik
    dengan perubahan politik.

38
g. Suprastruktur Politik
Pada Negara Monarki, pemerintahan dikuasi oleh
keluarga bangsawan. Raja/Ratu, berperan sebagai
lambang kebesaran/alat pemersatu. Kabinet dpt
dibentuk berdasarkan pemilu (tergan- tung tkt
pendemokrasiannya).
Merupakan mesin politik resmi sebagai penggerak
politik formal.
Pada Negara Republik, elit politik ada yang
memegang kekuasaannya secara diktator. Namun juga
banyak yang bersifat demokratis (tergantung
Konstitusi/UUD negaranya).
39
  • Lanjutan ...........
  • Perkembangan ketatanegaraan modern, pd umumnya
  • elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan
  • Eksekutif (pelaksana undang-undang),
  • Legislatif (pembuat undang-undang), dan
  • Yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang)
  • Dgn sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan.

Didukung infra struktur politik (rakyat, partai
politik ormas), dlm pemerintahan melalui
wakil-wakilnya.
Supra struktur politik mantap
40
  • Lanjutan ...........

Mekanisme pemerintahan (infrastruktur dan
suprastruktur politik) dapat memenuhi fungsinya,
manakala Sistem Politik mampu
  1. Mempertahankan pola (tata cara, norma-norma dan
    prosedur-prosedur yang berlaku).
  2. Menyelesaikan ketegangan (menyelesaikan, konflik
    perbedaan pendapat) yg memuaskan semua pihak.
  3. Melakukan perubahan (kemampuan adaptasi dgn
    perkembangan baik di dalam maupun luar negeri).
  4. Mewujudkan tujuan nasional (kristalisasi
    keinginan masyarakat untuk mencapai tujuan
    tersebut).
  5. Mengintegrasikan menjamin keutuhan seluruh
    sistem.

41
(No Transcript)
42
Waktu 4 x 45 Menit
Kompetensi Dasar 6.2. Mendeskripsikan
perbedaan sistem politik di berbagai
negara. 6.3. Menampilkan peran serta
dalam sistem politik di Indonesia.
Standar Kompetensi 6. Menganalisis Sistem
Politik di Indonesia..
43
(Indikator)Hasil Yang Diharapkan
  • Mendeskripsikan pendekatan sistem politik negara.
  • Menganalisis perbedaan sistem politik negara
    (Inggris, RRC, dan Republik Indonesia).
  • Menganalisis partisipasi politik warga negara.
  • Menganalisis faktor-faktor pendukung partisipasi
    politik.

44
PETA KONSEP (KD 6.2. 6.3.)
45
3. Perbedaan Sistem Politik Di Berbagai Negara
a. Pendekatan Sistem Politik Negara
Setiap negara memiliki sistem politik yang
berbeda. Utk mempelajari proses politik suatu
negara diper-lukan beberapa pendekatan
  • Sejarah
  • Sosiologis
  • Kultural / Budaya
  • Psycho-Sosial (Kejiwaan masyarakat)
  • Filsafat
  • Ideologi
  • Konstitusi dan Hukum

46
b. Perbedaan Sistem Politik Negara
a). Sistem Politik Negara Inggris
No Faktor Yang Mempengaruhi Uraian / Keterangan
1. Latar Belakang Sejarah Sejak abad 19, Inggris berubah menjadi masyarakat industri modern. Para politisi mulai menyesuaiakan sistem politik tsb. Mereka juga dihadapkan pada masalah upaya memba-ngun kesejahteraan warganegaranya.
2. Kondisi Sosiologis Kondisi masyarakat Inggris dalam waktu cepat mampu bersaing dengan negaranegara lain yang lebih dahulu merintis ke arah industrialisasi. Meskipun masyarakat Inggris bersifat kekotaan, namun tetap menghendaki sistem monarki dengan satu raja dan banyak bangsa.
3. Kondisi Kultural/ Budaya Sebagian masyarakat Inggris dikenal sebagai masyarakat yang disiplin dan taat pada aturan. Nilai-nilai dan kebudayaan politik diwariskan dari generasi ke generasi melalui suatu rangkaian pengalaman dalam keluarga, di sekolah dan ditempat kerja.
47
Lanjutan ...........
4. Kondisi Psycho-Sosial / Kejiwaan masyarakat Mayoritas masyarakat sangat menghormati simbol-simbol kekuasaan negara (ratu/raja, lembaga pemerintah, dll). Mereka senantiasa menunjukkan ketaatannya kepada undang-undang politik azasi.
5. Pedoman Filsafat Masyarakat sangat mendukung rejim yang berkuasa, manakala para penguasa juga mentaati undang-undang politik asasi, dan jika dilanggar maka akan mengahadapi perlawanan. Kejahatan sangat tercela dan dianggap melawan masyarakat.
6. Paham atau Ideologi yang diterapkan Penerapan ideologi negara, adalah ideologi liberal. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat menghormati kebebasan dan hak-hak asasi manusia.
7. Pedoman Konstitusi dan Hukum Kekuasaan pemerintah, lebih banyak dibatasi oleh konvensi dari pada hukum formal. Rakyat hidup dalam ketenangan dan kepastian hukum, karena pemerintah memberikan perlindungan hukum yang baik dan penghormatan terhadap hak-hak asasi warganegaranya. Aturan yang dibuat, ditaati oleh semua komponen elit politik, pemerintah maupun masyarakat demi jaminan keamanan dan kesejahteraan bersama.
48
Lanjutan ...........
  • Penyelenggaraan pemerintah, dilaksanakan
  • oleh
  • Kabinet (Perdana menteri dan dewan menteri) serta
    parlemen (Majelis Rendah dan Majelis Tinggi).
  • Parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah
    dibatasi, karena cara kerjanya diawasi oleh
    kabinet.
  • Perdana Menteri dapat memastikan bahwa setiap
    usul yang diajukan pemerintahnya, akan disetujui
    dalam bentuk yang dikehendaki parlemen.

49
b). Sistem Politik Negara RRC
No Faktor Yang Mempengaruhi Uraian / Keterangan
1. Latar Belakang Sejarah Proses kehidupan sistem politik di China, merupakan produk revolusi menggantikan sistem kerajaan yang telah bertahan berabad-abad. Revolusi demi revolusi, menjadikan Partai Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa dan membentuk pemerintahan komunis sampai dengan sekarang.
2. Kondisi Sosiologis Pada masyarakat Cina, lembaga-lembaga sosial yang dominan adalah keluarga. Mereka mengakui wewenang kekuasaan para pemimpinnya atas tingkah laku sosialnya. Kesetiaan harus diarahkan pada kepentingan kolektif dan bukan pada ikatan-ikatan pribadi.
3. Kondisi Kultural/ Budaya Pemerintah Cina sejak tahun 1949, telah mengupayakan pendidikan sabagai salah satu alat yang paling efektif untuk mengubah sikap politik orang-orang Cina. Melalui pendidikan, masyarakat ikut menanggung beban sosialisasi dan menciptakan masyarakat yang melek huruf sebagai syarat pendidikan politik dan keterlibatan politik.
50
Lanjutan ...........
4. Kondisi Psycho-Sosial / Kejiwaan masyarakat Negara Cina memiliki wilayah dan penduduk terbesar di dunia. Sebelum menjadikan Partai Komunis Cina berkuasa, selalu dilanda perang saudara. Dewasa ini, mereka bangga karena memiliki kekayaan budaya tinggi yang diwariskan oleh para pendahulunya.
5. Pedoman Filsafat Mayoritas masyarakat Cina memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi. Sifat-sifat antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan, dan usaha bersama mendapatkan nilai tinggi. Azas percaya diri sendiri mempunyai implikasi nasional maupun internasional.
6. Paham atau Ideologi yang diterapkan Revolusi Cina telah berlangsung selama puluhan tahun sebelum partai komunis menjadi kekuatan yang besar dalam politik Cina dan mulai menguasai pemerintahannya. Anti imperialisme merupakan unsur paling kuat dalam pembentukan ideologi komunis.
7. Pedoman Konstitusi dan Hukum Berdasarkan Konstitusi 1954, organ wewenang negara tertinggi dan pemegang wewenang legislatif adalah Konggres Rakyat Nasional (KRN). Selain KRN, adalah Dewan Negara (Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri dan kepala-kepala dari semua kementerian dan komisi). Selain itu juga ada Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejakasaan Rakyat Tertinggi.
51
Lanjutan ...........
  • Penguasa Komunis Cina selalu berupaya
  • Mengikutsertakan warganya dalam kegiatan politik
    secara teratur dan terorganisir melalui gerakan
    masa, keanggotaan dalam organisasi masa, dan
    partisipasi dalam pengelolaan unit-unit
    produksi).
  • Dalam kaderisasi calon-calon pemimpin komunis,
    dilakukan rekruitmen aktivis, kader dan anggota
    partai.
  • Masuk menjadi anggota PKC merupakan tindakan yang
    menentukan dalam rekruitmen politik yang akan
    memperoleh promosi dan kekuasaan.

52
c). Sistem Politik Negara Republik Indonesia
No Faktor Yang Mempengaruhi Uraian / Keterangan
1. Latar Belakang Sejarah Bangsa Indonesia harus menghadapi kolonial Belanda dan bala tentara Jepang untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan, para pemimpin Indonesia terlibat dalam proses politik dengan mencari format berdasarkan demokrasi Pancasila.
2. Kondisi Sosiologis Masyarakat Indonesia yang multi agama, ras dan antar golongan telah dipersatukan dalam kesatuan politik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, upaya saling menghormati dan kerja sama dalam membangun kerukunan hidup penting untuk ditegakkan.
3. Kondisi Kultural/ Budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar sendi-sendi multi kultural. Bangsa Indonesia memiliki semangat untuk selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Budaya musyawarah, toleransi, dan saling menghormati telah diwariskan kepada calon-calon pemimpin melalui jalur-jalur pendidikan formal, in-formal, maupun nor-formal.
53
Lanjutan ...........
4. Kondisi Psycho-Sosial / Kejiwaan masyarakat Bangsa Indonesia, sebelum menjadikan Pancasila sebagai dasar negara selalu dapat dipecah belah oleh bangsa lain. Dengan semangat rela berkorban dan cinta tanah air bangsa Indonesia mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia sangat menentang segala mecam bentuk penjajahan.
5. Pedoman Filsafat Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.
6. Paham atau Ideologi yang diterapkan Ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, akan selalu dikaitkan dengan proses politik dalam pengaturan penyelengga-raan pemerintahan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam struktur politik, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum.
7. Pedoman Konstitusi dan Hukum Sejak pemilu 2004, presiden dipilih oleh rakyat sehingga tanggung jawabnya kepada rakyat. Lembaga negara, terdiri dari MPR, Presiden, DPR, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung.
54
Lanjutan ...........
Demokrasi di Indonesia dgn sistem demokrasi
Pancasila dengan prinsip a. Harus berdasarkan
Pancasila sebagaimana disebut di dalam Pembukaan
UUD 1945, serta penjabaran-nya dalam Batang Tubuh
Penjelasan UUD 1945. b. Menghargai dan
melindungi hak-hak asasi manusia. c. Dalam
ketatanegaraan, harus berdasar atas kelem-bagaan
yang diharapkan segala sesuatunya dapat
diselesaikan melalui saluran-saluran tertentu
sesuai UUD 1945. d. Bersendi atas hukum
sebagaimana dijelaskan di dlm penjelasan UUD 1945.
55
Lanjutan ...........
  • Sistem politik Demokrasi Pancasila menghargai
    nilai-
  • nilai musyawarah sebagai berikut
  • Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
  • Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
  • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan
    untuk kepentingan bersama
  • Musyawarah harus diliputi olh semangat
    kekeluargaan
  • Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab
    menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah
  • Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai
    dengan hati nurani yang luhur
  • Keputusan yang diambil harus dapat
    dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Tuhan
    YME, menjun-jung tinggi harkat martabat
    manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

56
Lanjutan ...........
  • Demokrasi Pancasila pada hakikatnya demokrasi
  • yang bercorak khas Indonesia, yang penerapannya
  • dijabarkan dalam
  • Pemerintahan Berdasarkan Hukum.
  • Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
  • Pengambilan Keputusan Berdasakan Musyawarah
  • Peradilan yang Bebas dan Merdeka
  • Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Sosial
    Politik (Orsospol)
  • Pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu)

57
Lanjutan ...........
Aspek - aspek Demokrasi Pancasila a. Aspek
formal b. Aspek materiil c. Aspek normatif
(kaidah)
  • Pengambilan keputusan sesuai dengan
  • prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila
  • Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
  • Persamaan,
  • c. Kebebasan yang bertanggungjawab,
  • d. Mengutamakan persatuan dan kesatuan.

58
Setelah mempelajari materi-materi tentang
Sistem Politik di Berbagai Negara, dilanjutkan
Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau
pernyataan sebagai berikut
  1. Berikan penjelasan singkat, apa sajakah perbedaan
    pokok dlm menen-tukan cara bekerjanya sistem
    politik sebagai berikut

No Cara Kerja Uraian Singkat
1. Sosial Politik ..........................................................................
2. Rekruitmen Politik ..........................................................................
3. Komunikasi Politik ..........................................................................
  1. Berikan tanggapan penjelasan, bagaimanakah pola
    pembinaan dan proses politik pada masyarakat
    Inggris yang dikenal sangat patuh kepada
    peraturan perundangan dan disiplin dalam
    kehidupan sehari-hari ! ..........................
    ..................................................
    ..................

59
Lanjutan ...........
  1. Dalam sistem politik negara Cina berdasarkan
    Konstitusi Tahun 1954, terdapat 3 elit politik
    yang sangat berpengaruh. Berikan penjelasan
    singkat tugas pokok elit politik tersebut !

Konggres Rakyat Nasional Dewan Negara Mahkamah Rakyat Tertinggi
.................................. .................................. ..................................
  1. Tuliskan persamaan dan perbedaan Demokrasi
    Terpimpin dan Demokrasi Pancasila yang pernah
    dipraktikkan dalam sistem politik negara
    Inodnesia !

Demokrasi Terpimpin Demokrasi Pancasila
..................................................... .......................................................
60
c. Peran Serta Dalam Sistem Politik di Indonesia
  1. Partisipasi Politik Warga Negara
  • Partisipasi politik, merupakan penentuan sikap
    dan
  • keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi
    dan
  • kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya
  • Mendorong individu tersebut berperan serta dalam
    pencapaian tujuan organisasi,
  • Ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban
    bersama.

61
Lanjutan ...........
Pengertian Partisipasi Politik menurut para ahli
  • Herbert Mc. Closky, Partisipasi politik adalah
    kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat
    melalui mana mereka mengam-bil bagian dalam
    proses pemilihan penguasa dan secara langsung,
    dlm proses pembentukan kebijaksanaan umum.
  • Norman H. Nie dan Sidney Verba, Partisipasi
    politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang
    legal yang sedikit banyak langsung bertujuan
    untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara
    dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh
    mereka.
  • Prof. Miriam Budiardjo, Partisipasi politik
    merupakan kegiatan seseorang dalam partai
    politik. Partisipasi politik mencakup semua
    kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut
    serta dalam proses pemi-lihan pemimpin-pemimpin
    politik dan turut serta secara langsung atau
    tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan
    umum.

62
Lanjutan ...........
Bentuk-bentuk Partisipasi Politik
KONVENSIONAL NON-KONVENSIONAL
Pemberian Suara (voting) Diskusi politik Kegiatan kampanye Membentuk dan bergabung dalam kelompok Kepentingan. Komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif. Pengajuan petisi Berdemonstrasi Konfrontasi Mogok Tindak kekerasan politik terhadap harta benda. Tindak kekerasan politik terhadap manusia.
63
Lanjutan ...........
Milbrath M.L. Goel mengidentifikasi 7 (tujuh)
bentuk partisipasi politik individual
No Bentuk Partisipasi Uraian / Keterangan
1. Aphatetic Inactives Tidak beraktifitas dan partisipatif, tidak pernah memilih.
2. Passive Supporters Memilih secara reguler/teratur, menghadiri Parade patriotik,membayarseluruh pajak, mencintai negara.
3. Contact Specialist Pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi dan nasional dalam maslaah-masalah tertentu.
64
Lanjutan ...........
4. Communicators Mengikuti informasi politik, mengirim pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin partai politik.
5. Party and Campaign Workers Bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, bergabung dan mendukung partai politik, dipilih jadi kandidat partai politik.
6. Community Activist Bekerja dengan orang-orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal dan melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial.
7. Protesters Bergabung dengan demonstrasi publik di jalanan, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang salah.
65
Tingkatan atau piramida partisipasi politik dari
David F. Roth dan Frank L. Wilson (1980).
66
Lanjutan ...........
Tingkatan pada parisipasi politik, sangat
tergantung dari akibat yang disebabkannya
  • Menduduki jabatan politik atau administratif.
  • Mencari jabatan politik atau administratif.
  • Keanggotaan aktif suatu organisasi politik.
  • Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.
  • Keanggotan aktif suatu organisasi semu politik
    (quasi-political).
  • Keanggotan pasif suatu organisasi semu politik
    (quasi-political).
  • Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan
    sebagainya.
  • Partisipasi dalam diskusi politik informal minat
    dalam bidang politik.
  • Voting (pemberian suara).

67
  1. Faktor-faktor Pendukung Partisipasi Politik

1) Pendidikan Politik
Menurut Alfian, Pendidikan politik dapat
diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah
proses sosialisasi politik masyarakat sehingga
mereka memahami dan menghayati betul-betul
nilai-nilai yang terkandung dlm suatu sistem
politik yang ideal yang hendak dibangun.
Pendidikan politik sebenarnya dimaksudkan untuk
mewujudkan atau setidak-tidaknya menyiapkan
kader-kader yang dapat diandalkan untuk memenuhi
harapan masyarakat luas, dalam arti yang
benar-benar memahami semangat yang terkandung di
dalam perjuangan sebagai kader bangsa.
68
Lanjutan ...........
Melalui pendidikan politik, diharapkan
kader-kader anggota partai politik akan
memperoleh manfaat
  1. Dapat memperluas pemahaman, penghayatan dan
    wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu
    yang bersifat politis.
  2. Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik
    dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku.
  3. Lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik
    rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya
    terhadap pembangunan politik bangsa secara
    keseluruhan.

69
2) Kesadaran Politik
Menurut Drs. M. Taopan, kesadaran politik adalah
suatu proses batin yang menampakkan keinsafan
dari setiap warga negara akan urgensi (hal
terpenting) urusan kenegaraan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah
sama, sangat tergantung pada latar belakang
pendidikannya. Kaum elit dan kelompok menengah,
nampak relatif lebih baik. Sedangkan kelompok
masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah,
diperlukan pembinaan yang intensif.
70
Lanjutan ...........
Partisipasi politik anggota masyarakat dapat
dilaksana-kan dengan
No Bidang Implementasi Partisipasi politik
1. Politik Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan antara lain Ikut memilih dalam pemilihan umum, Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, Presiden, DPR, Menteri, dan sebagainya, Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain-lain.
2. Ekonomi Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan- kegiatan antara lain Menciptakan sektor-sektor ekonomi yang produktif baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Melalui keahlian masing-masing, dapat menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif, kreatif dan kompetititf dari pada produk luar. Kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi kesejahteeraan dan kemajuan bersama.
71
Lanjutan ...........
3. Sosial-Budaya Setiap warga negara dapat mengikuti kegiatan-kegiatan antara lain Sebagai pelajar atau mahasiswa, harus dapat menunjukkan prestasi belajar yang tinggi. Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum , seperti tawuran, narkoba, merampok, berjudi, dan sebagainya. Profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional.
4. Hankam Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan- kegiatan antara lain Bela negara dalam arti luas, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegak negara republik Indonesia. Menjaga stabilitas dan kemanan nasional agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
72
2) Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan
untuk menggambarkan proses dengan jalan mana
orang belajar tentang politik mengembangkan
orientasi pada politik.
  • Keluarga (family)
  • Sekolah
  • Partai Politik

SARANA DALAM SOSIALISASI POLITIK
73
Setelah mempelajari materi-materi tentang
Partisipasi Politik, Faktor-faktor Pendukung
Partisipasi Politik, dilanjutkan Penugasan dengan
menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai
berikut
  1. Berikan penjelasan singkat tentang bentuk-bentuk
    partisipasi politik sebagai berikut

No Bentuk Partisipasi Uraian Singkat
1. Passive Support ....................................................................................................................................
2. Contact Specialist ....................................................................................................................................
3. Community Activist ....................................................................................................................................
74
Lanjutan ...........
  1. Berikan penjelasan pentingnya partisipasi politik
    warga negara di dalam sistem politik negara
    Indonesia ! ......................................
    ..................................................
    ..............................

Berikan 2 (dua) contoh yang anda ketahui
..................................................
..................................................
.................
  • Berikan tanggapan penjelasan, pentingnya
    pendidikan politik warga negara dalam sistem
    politik negara Indonesia berikan contohnya !
  • ......

75
LATIHAN UJI KOMPETENSI
SOAL ESSAY/URAIAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan
berikut ini dengan singkat dan jelas !
  1. Berikan penjelasan, ciri-ciri umum sistem politik
    menurut Almond !
  2. Dalam hal penerapan, jelaskan perbedaan orientasi
    tujuan partai politik di Indonesia pada masa orde
    baru dan era reforamsi !
  3. Pada akhir abad 20-an, gerakan partisipasi
    politik di Indonesia semakin meningkat, berikan
    alasan penjelasannya !
  4. Berikan penjelasan tentang pentingnya pendidikan
    politik ! dalam kegiatan partisipai politik di
    Indonesia !
  5. Berikan masing-maing 2 (dua) contoh wujud
    sosialisasi politik di dalam keluarga, sekolah
    maupun melalui partai politik !

76
STUDI KASUS
PARTAI POLITIK ALAMI KRISIS, DAYA ARTIKULASI MENURUN
Setelah pemilu (2004), daya artikulasi partai politik menurun. Tidak heran jika sekarang kekuatan di luar negara muncul dengan kekuatan yang lebih kentara. Kondisi ini memperlihatkan betapa partai politik sekarang mengalami krisis. Hal ini disampaikan oleh pengamat Fachry Ali dalam diskusi tentang sikap partai politik terhadap masalah diplomasi pertahanan dan keamanan nasional yg diselenggarakan Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Kamis 4 Mei 2006. Menurut Fachry, partai politik memang sudah bisa menerima hasil pemilu. Namun, pemerintah yang terpilih tidak mampu membuatg koalisi nasional secara besar-besaran. Problemnya, presiden terpilih yang berasal dari partai kecil akan bermasalah ketika berhadapan dengan parlemen. Untungnya ada Jusuf Kalla, yang berhasil menguasai Golkar sehingga bisa membuat stabilitas politik lebih kuat di parlemen, ujarnya. Sayangnya, partai seperti PPP hampir tidak bersuara pada kebijakan pemerintah dan rakyat. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sudah menempatkan diri sebagai oposisi, tidak punya kepandaian menangkap esensi persoalan. Mereka tidak punya kemampuan meluncurkan persoalan pada saat yang tepat. Jadinya, fungsi oposisi hampir tidak berjalan, dan yang dilakukan hanya hal-hal kecil. Padahal, PDIP potensial tampil berhadapan dengan pemerintah, ujarnya. Sumber Harian Kompas, 5/5/2006
77
Tagihan Tugas
  • Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan
    kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi
    yang ada dibenak anda !
  • Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang
    terjadinya krisis dan menurunnya daya
    artikulasi partai politik di Indonesia pasca
    pemilu 2004 !
  • Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa partai
    politik sebesar PPP dan PDIP kurang mampu
    menangkap esensi persoalan bangsa dan negara
    dalam memberi usulan-usalan konstruktif kepada
    pemerintah !
  • Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya
    dalam membangun artikulasi partai politik guna
    meningkatkan kinerja di parlemen !
  • Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda
    lakukan guna meningkatkan kinerja pemerintah
    dengan mitra kerjanya parlemen
  • Sebagai salah satu kelompok kepentingan !
  • Sebagai ketua suatu partai politik !
  • Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat !
  • Sebagai Presiden Republik Indonesia !

78
INQUIRI
Carilah referensi dari berbagai sumber untuk
mengkaji ulang tentang rumusan dan penerapan
sistem politik demokrasi Pancasila (berikut
gambar-gambar pendukungnya) yang berkaitan dengan
tata cara pengambilan keputusan !
  1. Pahami kembali tentang rumusan demokrasi
    Pancasila , dan buatlah skenario (simulasi atau
    role play) wujud demokrasi Pancasila dalam
    pengambilan keputusan di sekolah !
  2. Carilah topik-topik dari berbagai sumber (mass
    media cetak atau elektronik) sekitar pelaksanaan
    sistem politik demokrasi Pancasila (cara
    pengambilan keputusan),
  3. Kemudian lakukan demonstrasi dalam bentuk
    simulasi atau role play di dalam kelas !

79
TERIMAKASIH
KITA TELAH BERGABUNG
SEMOGA PEMBELAJARAN HARI INI BERMANFAAT
WASSALAMUALAIKUM WR.WB.
About PowerShow.com