PAPARAN PENCERAHAN HUKUM

1
PAPARAN PENCERAHAN HUKUM

• PUSPENKUM
• KEJAKSAAN AGUNG RI

2
PENGERTIAN HUKUM

• MENURUT SUDIMAN KARTOHADIPRODJO
• HUKUM ITU ADALAH SESUATU YANG BERSANGKUTAN
  DENGAN MANUSIA, DALAM KEADAAN HUBUNGANNYA DENGAN
  MANUSIA LAIN.

3
PEMBAGIAN HUKUM DARI BERBAGAI SEGI
4
PEMBAGIAN HUKUM DARI BERBAGAI SEGI

• Menurut Pompe
• Hukum Pidana adalah semua aturan hukum yang
  menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya
  dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang
  bersesuaian.

5
HUKUM PIDANA MATERIIL

• BERISIKAN PERATURAN TENTANG
• Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman
  (Strafbare Feiten), misalnya
• Mengambil barang milik orang lain
• Dengan sengaja merampas nyawa orang lain
• Siapa-siapa yang dapat dihukum, atau dengan
  perkataan lain mengatur pertanggung jawab
  terhadap hukum pidana
• Hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang
  yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
  UU atau disebut juga Hukum Penentia IR

6
HUKUM PIDANA FORMIL

• Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung
  cara-cara negara mempergunakan haknya untuk
  melaksanakan hukuman (Secara umum diatur dalam
  KUHAP/UU No. 8 Tahun 1981 dan PP No. 27 Tahun
  1983)
• Berlakunya Hukum Pidana
• Menurut Waktu (Tempus Delictie)
• Menurut Tempat (Locus Delictie)
• Menurut Kebangsaan

7
INTI HUKUM PIDANA

• Perbuatan Pidana
• Formil Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana
  dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan
  diancam dengan pidana, barang siapa yang
  melanggar larangan tersebut
• Materiil Bersifat melawan hukum
• Pertanggung Jawab Pidana
• Unsurnya adalah kesalahan, sedangkan unsur dari
  kesalahan adalah
• Mampu bertanggung jawab
• Sengaja atau alpa
• Tidak ada alasan pemaaf.

8
PENGERTIAN KORUPSI

• SECARA HARFIAH BERARTI KEBUSUKAN, KEBURUKAN,
  KEBEJATAN, KETIDAK JUJURAN, DAPAT DISUAP, TIDAK
  BERMORAL, PENYIMPANGAN DARI KESUCIAN.
• MENURUT KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA
• KORUPSI ADALAH PERBUATAN YANG BURUK SEPERTI
  PENGGELAPAN UANG, PENERIMAAN UANG SOGOK DAN
  SEBAGAINYA.

9
UU YANG MENGATUR TINDAK PIDANA KORUPSI

• UU NO. 3 TAHUN 1971 SEPANJANG PERBUATAN ITU
  DILAKUKAN SEBELUM TANGAL 16 AGUSTUS TAHUN 1999
• 2. UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo. UU NO. 20 TAHUN 2001
  TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

10
DELIK DELIK KORUPSI

• Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan
  negara atau perekonomian negara
• Kelompok delik penyuapan yang bersifat aktif
  (yang menyuap) maupun yang bersifat pasif (yang
  disuap) serta gratifikasi
• Kelompok delik penggelapan
• Kelompok delik pemerasan dalam jabatan
  (knevelarij, extortion)
• Kelompok delik pemalsuan
• Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan,
  leveransir, rekanan

11
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

• PASAL 2 AYAT (1) UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO.
  20 TAHUN 2001
• SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM LAKUKAN
  PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN
  ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN
  KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA,
  DIPIDANA ..........
• ? SETIAP ORANG ADALAH ORANG PERSEORANGAN DAN
  ATAU KORPORASI YANG DIDAPAT DIPERTANGGUNG
  JAWABKAN MENURUT HUKUM PIDANA.
• ? MELAWAN HUKUM ADALAH TIDAK MEMPUNYAI HAK
  SENDIRI UNTUK MENIKMATI KEUNTUNGAN (KORUPSI)
  TERSEBUT.

12
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

• ? MEMPERKAYA MAKSUDNYA MENJADIKAN ORANG YANG
  BELUM KAYA MENJADI KAYA, ATAU ORANG YANG SUDAH
  KAYA BERTAMBAH KAYA. (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
  TANGERANG TANGGAL 13 MEI 1992 NO. 18/PIT/B/
  PN/TNG).
• ? MERUGIKAN ARTINYA MENJADI RUGI ATAU MENJADI
  BERKURANG.
• ? KEUANGAN NEGARA MENURUT PASAL 1 UU NO. 17
  TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA ARTINYA SEMUA
  HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA YANG DAPAT DINILAI
  DENGAN UANG, SERTA SEGALA SESUATU BAIK BERUPA
  UANG MAUPUN BERUPA BARANG YANG DAPAT DIJADIKAN
  MILIK NEGARA BERHUBUNG DENGAN PELAKSANAAN HAK
  DAN KEWAJIBAN TERSEBUT.

13
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

• KEUANGAN NEGARA MENURUT PENJELASAN UU NO. 31
  TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 YAITU SELURUH
  KEKAYAAN NEGARA DALAM BENTUK APAPUN YANG
  DIPISAHKAN ATAU YANG TIDAK DIPISAHKAN TERMASUK
  DIDALAMNYA SEGALA BAGIAN KEKAYAAN NEGARA DAN
  SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL KARENA
• a. BERADA DALAM PENGUASAAN, PENGURUSAN, DAN
  PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA, BAIK
  TINGKAT PUSAT MAUPUN DI DAERAH
• b. BERADA DALAM PENGUASAAN, PENGURUSAN, DAN
  PERTANGGUNG JAWABAN BADAN USAHA MILIK
  NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH, YAYASAN, BADAN
  HUKUM DAN PERUSAHAAN YANG MENYERTAKAN MODAL
  NEGARA, ATAU PERUSAHAAN YANG MENYERTAKAN MODAL
  PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN DENGAN
  NEGARA.

14
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

• ? KERUGIAN NEGARA ADALAH MENURUT PASAL 1 ANGKA 22
  UU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
  KERUGIAN NEGARA/DAERAH ADALAH KEKURANGAN UANG,
  SURAT BERHARGA, DAN BARANG, YANG NYATA DAN PASTI
  JUMLAHNYA SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
  BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI.
• ? KERUGIAN NEGARA DALAM PRAKTEK PERADILAN
• HARUS RIIL DAN TERUKUR.

15
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

• ? MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA.
• YANG DIMAKSUD DENGAN PEREKONOMIAN NEGARA ADALAH
  KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG DISUSUN SEBAGAI USAHA
  BERSAMA BERDASARKAN ASAS KEKELUARGAAN ATAUPUN
  USAHA MASYARAKAT SECARA MANDIRI YANG DIDASARKAN
  PADA KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH, BAIK DITINGKAT
  PUSAT MAUPUN DIDAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN
  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YANG
  BERTUJUAN MEMBERIKAN MANFAAT, KEMAKMURAN DAN
  KESEJAHTERAAN KEPADA SELURUH KEHIDUPAN RAKYAT.
• CONTOH KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
  TANGGAL 31 OKTOBER 1986 NO. 1164K/PID/1985 DENGAN
  TERDAKWA TONY GOZAL ALIAS GO TIONG KIEN, DIREKTUR
  CV. CIPTA NUSA........

16
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

• RUMUSAN PASAL 3 UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20
  TAHUN 2001
• SETIAP ORANG YANG DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN
  DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU
  KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN
  ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU
  KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
  ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA .....
• ? MENGUNTUNGKAN ADALAH SAMA ARTINYA DENGAN
  MENDAPATKAN UNTUNG, YAITU PENDAPATAN YANG
  DIPEROLEH LEBIH BESAR DARI PENGELUARAN, TERLEPAS
  DARI PENGGUNAAN LEBIH LANJUT DARI PENDAPATAN YANG
  DIPEROLEHNYA.

17
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

• ? MENYALAHGUNAKAN ADALAH MENGGUNAKAN KEWENANGAN,
  KESEMPATAN ATAU SARANA YANG MELEKAT PADA JABATAN
  ATAU KEDUDUKAN YANG DIJABAT ATAU DIDUDUKI OLEH
  PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK TUJUAN LAIN
  DARI MAKSUD DIBERIKANNYA KEWENANGAN, KESEMPATAN
  ATAU SARANA TERSEBUT.

18
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

• RUMUSAN PASAL 13 UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO.
  20 TAHUN 2001
• SETIAP ORANG YANG MEMBERI HADIAH ATAU JANJI
  KEPADA PEGAWAI NEGERI DENGAN MENGINGAT KEKUASAAN
  ATAU WEWENANG YANG MELEKAT PADA JABATAN ATAU
  KEDUDUKANNYA, ATAU OLEH PEMBERI HADIAH ATAU JANJI
  DIANGGAP MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKAN
  TERSEBUT, DIPIDANA .......

19
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

• RUMUSAN DELIK YANG DIADOPSI DARI KUHP
• ADA 13 PASAL YANG DIADOPSI DARI KUHP MENJADI
  DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI, YAITU
• DELIK PENYUAPAN PASAL 209, 210 KUHP (SUAP
  AKTIF), PASAL 418, 419 DAN 420 KUHP (SUAP PASIF).
• DELIK PENGGELAPAN (PASAL 8,9 DAN 10 UU NO. 31
  TAHUN 1999 YANG DIADOPSI DARI PASAL 415,416 DAN
  417 KUHP).
• DELIK PEMERASAN DALAM JABATAN (PASAL 12 UU NO.
  31 TAHUN 1999 YANG DIADOPSI DARI PASAL 423 DAN
  425 KUHP).
• DELIK YANG BERKAITAN DENGAN PEMBORONGAN,
  LEVERANSIR DAN REKANAN (YANG DIADOPSI DARI PASAL
  387, 388 DAN 435 KUHP, PASAL-PASAL INI ERAT
  KAITANNYA DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003).

20
BAGAIMANA PROSEDUR PENANGANANNYA?
DI KEJAKSAAN RI DAN KPK
PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA DAN MENGAMBIL DUA
KEPUTUSAN MENYATAKAN BERKAS PERKARA LENGKAP
ATAU MENGEMBALIKAN BERKAS PERKARA KEPADA JAKSA
PENYIDIK DENGAN PETUNJUK , APABILA MASIH ADA
KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERKARA BAIK SECARA
FORMIL MAUPUN MATERIIL
PENYELIDIKAN
PENYIDIKAN
PENUNTUTAN
PERSIDANGAN
EKSEKUSI
21

• TERIMA KASIH