Satuan Acara PerKuliahan (SAP) Pengantar Ilmu Pemerintahan

1
Satuan Acara PerKuliahan (SAP)Pengantar Ilmu
Pemerintahan

• By Yana Syafrie
• Perum Warga IKIP Blok III E No.20 43/09 Tegal
  Gondo Karangploso Malang 0816558502
• E-mail syafrie_at_umm.ac.id

2
KONTRAK BELAJAR

• Identitas Mata Kuliah
• Nama Mata Kuliah Peng. Ilmu Pemerintahan
• Kode Mata Kuliah 023301
• Semester/ TA Genap/ 2004-2005
• Jumlah SKS 3 SKS
• Status MK. Keahlian Berkarya Jumlah
  Pertemuan 16 kali
• 14 kali perkuliahan  
• 1 kali UTS
•   1 kali UAS
• Mata kuliah prasyarat Tidak ada

3
Deskripsi PerkuliahanMata kuliah ini berusaha
memperkenalkan bagaimana mengetahui dan memahami
proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu
negara dengan berbagai fenomena dan problematika
yang terjadi. Dalam mata kuliah ini, tidak hanya
mengutamakan pemahaman pada materi saja, tetapi
juga dapar menjelaskan dengan dengan tepat secara
kontekstual. Untuk itu, sifat penyajiannya lebih
informatif daripada substantif, mengingat
karakteristik mata kuliah pengantar yang
meletakan dasar-dasar menuju pada pemahaman lebih
lanjut tentang Ilmu Pemerintahan.

• Tujuan Instruksional Meletakan dasar-dasar
  pemahaman mahasiswa terhadap Ilmu Pemerintahan.
  Melalui pengetahuannya terhadap kajian yang ada
  dalam Ilmu Pemerintahan, mahasiswa diharapkan
  mampu mengetahui dan menjadikannya dasar
  pemahaman terhadap Ilmu Pemerintahan. Hasil
  proses perkuliahan menjadi dasar bagi pemahaman
  mata kuliah keahlian tentang pemerintahan
  selanjutnya.

4
Materi Kuliah

1. Kontak Belajar
2. Pengertian Pemerintahan
3. Kekuasaan dan Kewenangan
4. Negara dan Pemerintah
5. Paham-paham penyelenggaraan Negara
6. Pemisahan Kekuasaan Negara
7. Good Governance
8. Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia
9. Hubungan Lembaga Kekuasaan di Pusat
10. Pemerintahan Daerah di Indonesia
11. Dinamika Pemerintahan
12. Diskusi Kelompok Konsep Negara Bangsa (nation
    state) dan Pembentukan Negara
13. Diskusi Kelompok Bentuk negara dan Pemerintahan
14. Review Mata Kuliah

5

• Buku Bacaan
• Budiardjo, Miriam, 1999, Dasar-Dasar Ilmu
  Politik. PT Gramedia, Jakarta.
• Guruh LS, Syahda, 2000, Menimbang Otonomi Vs
  Federal, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
• Huntington, Samuel P, 1995, Gelombang
  Demokratisasi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.
• Haryanto, Dkk, 1997, Fungsi-fungsi Pemerintahan,
  Badan DIKLAT Depdagri, Jakarta.
• Iver, Mc, 1985, Jaring-Jaring Pemerintahan,
  Aksara Baru, Jakarta.
• Ndraha, Taliziduhu,, Kybernology 1 dan 2 (Ilmu
  Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta.

6
Buku Bacaan

• Ranney, Austin, 1990, The Governing Of Men, The
  Dryden Press, Hinsdale, Illinois. Rasyid,
  Muhammad Ryaas, 2000, Makna Pemerintahan
  (Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan), PT
  Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
• Said, M. Masud (ed), 1997, State of The Art Ilmu
  Politik Dan Pemerintahan, Cahaya Press, Malang.
• Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik,
  PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
• Syafiie, Inu Kencana, 1994, Pengantar Ilmu
  Pemerintahan, Mandar Maju, Bandung.
• Trasformatif, 2003, Kuldesak Kajian Pemerintahan,
  , Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM Volume 1,
  No. 1, Yogyakarta.

7
Metode Perkuliahan Proses belajar dilakukan
melalui kegiatan tatap muka, yang meliputi
perkuliahan di kelas berupa ceramah, diskusi,
dan presentasi makalah mengenai fenomena
Pemerintahan dan proses politik kontemporer
selama kurun waktu perkuliahan

• Tugas
• Setiap mahasiswa wajib membuat tugas, baik berupa
  penjelasan teoretik, proposisi teoretik, maupun
  praktis mengenai fenomena pemerintah dan
  pemerintahan di Indonesia

8
Penilaian

• Aspek penilaian meliputi
• Absensi kuliah 10
• Tugas 30
• UTS 25
• UAS 25
• Aktivitas 10
• Prinsip penilaian yang digunakan adalah proporsi
  sama penting, artinya untuk empat aspek
  penilaian pertama di atas, harus terpenuhi dengan
  nilai berapapun dan cara yang sehat. Bila
  ditemukan indikasi salah satunya tidak terpenuhi
  atau ada kecurangan, maka nilai akhir dianggap
  gagal.

9
Pengantar Ilmu Pemerintahan

• By Yana Syafrie
• Perum Warga IKIP Blok III E No. 20
• 0816558502 E-mail syafrie_at_.umm.ac.id

10
Genealogi Ilmu Pemerintahan

• Unsur Mutlak Negara (1) Rakyat (2) Wilayah (3)
  Pemerintah dan Pemerintahan (4) Kedaulatan dan
  Kemerdekaan dan (5) Dasar dan Tujuan
• Negara merupakan suatu bentuk kehidupan bersama,
  suatu organisasi dari sejumlah manusia yang
  memiliki tujuan bersama.
• Dalam setiap organisasi, pasti ada kegiatan
  tertentu yang dilakukan warga dalam mencapai
  tujuannya.

11
Pemerintah dan Pemerintahan

• Pemerintah ? Organ (badan, lembaga), atau alat
  perlengkapan negara.
• Pemerintahan ? bidang tugas atau fungsi.

12
Pemerintahan dalam Arti Luas dan Sempit

• Pemerintahan (luas) ? semua organ-organ,
  badan-badan atau lembaga-lembaga, alat-alat
  kelengkapan negara atau aparatur negara yang
  menjalankan pelbagai macam kegiatan atau
  aktivitas untuk menbcapai tujuan negara.
• Pemerintah (luas) ? semua lembaga negara yang
  terdiri dari lembaga-lembaga legislatif,
  eksekutif, dan yudikatif (John Locke dan
  Mosteqiueu)

13
Continue...

• Pemerintah (sempit) ? hanyalan ditujukan pada
  lembaga eksekutif saja.
• Lembaga eksekutif (baik di pusat (presiden- wakil
  presiden dan kabinetnya (departemen), dan
  beberapa lembaga lainnya. Gubernur, Bupati,
  Walikota, dan jajaran pemerintahan kebwahnya).

14
Pemerintahan

• Pemerintahan Umum ? keseluruhan struktur dan
  proses-proses didalamnya (prosestata cara)
  perumusan kebijakan dan keputusan yang bersifat
  mengikat, untuk dan atas nama kehidupan bersama
  (U. Rosental).
• Pemerintahan ? kegiatan di dalam negara yang
  bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan negara.
  
• Obyek sasaran ? rakyat dan wilayah negara.
• Dasar negara ? landasan dan tujuan negara (arah
  perjalanannya)

15
Continue

• Pemerintahan ? segala kegiatan/ usaha yang
  terorganisir, bersumber pada kedaulatandan
  kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, mengenai
  rakyat dan wilayah negara tersebut demi
  tercapainya tujuan negara.
• Pemerintahan ? kegiatan yang terorganisisr
  mempunyai makna bahwa kegiatan-kegiatan tersebut
  dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai
  tujuan bersama, dengan kerjasama, adasnya
  pembagian kerja, dibawah satu pimpinan.

16
Continue

• Secara Struktur Fungsional ? suatu sistem
  (struktur atau organisasi) dari berbagai macam
  fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar
  tertentu untuk mewujudkan tujuan negara.
• Tugas dan fungsi ? hanya dapat dilaksanakan
  apabila disertai dengan kewenangan/ kekuasaan.

17
Ilmu Pemerintahan

• Ilmu Pemerintahan ? suatu pengetahuan yang
  mempelajari seluk beluk/ persoalan
  penyelenggaraan pemerintahan dalam arti
  seluas-luasnya (Josep Riwu Kaho).
• Ipem ? ilmu pengetahuan yang otonom yang
  mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan
  proses-proses dalam penyelenggaraan umum, baik
  cara bekerjanya struktur-struktur dan
  proses-proses itu secar internal maupun eksternal.

18
Continue

• IPem ? ilmu yang mempelajari tentang cara
  bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum
  disusun dan difungsikan, baik secara internal
  maupun secara eksternal, yaitu terhadap waraga
  negara (H.A. Brasz).
• IPem ? suatu ilmu pengetahuan yang sasaran dan
  obyeknya adalah pemerintahan dalam arti yang
  sangat luas.

19
Ilmu Pemerintahan Sebagai Ilmu

• Ontologi (tentang ada dan realitas)
• Refleksi Rasional
• Analisis dan Sintesis Logika
• Sistematika, Obyek
• Obyek Pemerintahan
• Obyek Forma
• Obyek Materia

20
Continue.

• Obyek Forma (ciri khas/ kekhususan)
• Pemerintahan Pusat dan daerah
• Govern Governed
• Hub. Antar lembaga-lembaga
• Out Put Pemerintahan (Fungsi, Aktivitas, dan
  Gejala)
• Obyek Materia (Kesamaan)
• Ilmu Politik
• Ilmu Administrasi Negara
• Ilmu Negara
• Hukum Tata Negara

21
Continue.

• Epistemologi (Pengetahuan)
• Terminologi
• Metodologi
• Sistematika
• Teori dan Tekniknya
• Azas/ dasarnya
• Aksiologi (penerapan ilmu)
• Klasifikasinya
• Tinjauannya
• Perkembangannya

22
Klasifikasi Ilmu pemerintahan

• Ilmu Murni (teoritis)
• Ilmu Empiris (terapan)
• Ilmu Teoritis Empiris

23
Kekuasaan dan Kewenangan dalam Pemerintahan

• By Yana Syafrie
• Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM
• Jl. Tlogomas Raya No. 246 Malang

24
Filsafat Kekuasaan

• Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau
  sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat
  akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus
  menerapkannya terhadap tindakan-tindakan
  perlawanan dari orang-orang atau
  golongan-golongan tertentu (Max Weber)
• Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap
  masyarakat? bersahaja, besar, atau rumut
  susunannya.

25
Continue

• Kekuasaan tidak dapat dibagi rata pada semua
  anggota masyarakat ? kemampuan untuk mempengaruhi
  pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang
  kekuasaan.
• Kekuasaan?suatu konsep kuantitatif (dapat
  dihitung hasilnya) luas wilayah, siapa orang
  dipengaruhi, lamanya berkuasa, uang dan barang
  yang dimilikinya?.
• Secara filsafati ? kekuasaan dapat meliputi
  ruang, waktu, barang dan manusia

26
Konsep Kekuasaan

• Kekuasaan?kemampuan seseorang atau sekelompok
  manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya
  seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa,
  sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan
  keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki
  kekuasaan itu. (Miriam Budiardjo)
• Keseluruhan dari kemampuan , hubungan-hubungan
  dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari
  fihak lainuntuk tujuan-tujuan yang ditetapkan
  oleh pemegang kekuasaan. (Ossip K. Flechtheim)

27
Continue

• Kekuasaan?kemampuan untuk mengendali kan tingkah
  laku orang lain, baik secara langsung dengan
  memberi perintah , maupun secara tidak langsung
  dengan memper- gunakan segala alat dan cara yang
  tersedia. (R.M. MacIver)
• Pada dasarnya kekuasaan ?ditunjukkan pada diri
  manusia (utamanya kekuasaan pemerintahan dalam
  negara).

28
Sumber Kekuasaan

• Legitimate Power ? perolehan kekuasaan melalui
  pengangkatan (UU, SK, dll)
• Coersive Power ? perolehan kekuasaan melalui cara
  kekerasan (perebutan atau perampasan bersenjata,
  unconstitutional, kudeta (coup d etat).
• Expert Power ? perolehan kekuasaan berdasarkan
  keahlianseseorang (merit system).
• Reward Power ? perolehan kekuasaan melalui suatu
  pemberian atau karena berbagai pemberian.
• Reverent Power perolehan kekuasaan melalui daya
  tarik seseorang (fisik, performance, dll).

29
Bentuk-bentuk Kekuasaan

• Influence, kemampuan untuk mempengaruhi otang
  lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara
  sukarela.
• Persuasion, kemampuan meyakinkan orang lain
  dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu.
• Manipulasi, penggunaan pengaruh, dalam hal ini
  yang dipengaruhi tidak menyadari tingkahlakunya
  mematuhi pemegang kekuasaan.
• Coercion, peragaan kekuasaan (ancaman paksaan)
  yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap
  pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai
  dengan kehendak pemilik keuasaan.
• Force, penggunaan tekanan fisik, membatasi
  kebebasan menimbulkan rasa sakit, atau pun
  membetasi pemenuhan kebutuhan biologis agar
  melakukan sesuatu.

30
Dimensi-dimensi Kekuasaan

• Potensial dan Aktual,
• Potensial ? memiliki sumber-sumber ke- kuasaan
  (kekayaan, tanah, senjata, science dan informasi,
  popularitas, satatus sosial, massa terorganisir,
  dan jabatan)
• Aktual ? telah menggunakan sumber-sumber yang
  dimilikinya ke dalam kegiatan politik yang
  efektif.
• Konsensus dan Paksaan
• Konsensus ? berusaha menggunakan kekuasaan untuk
  mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan.
• Paksaan ? cenderung memandang politik sebagai
  perjuanagn, pertentangan, dominasi, dan konflik
  (kelompok kecil masy).

31
Continue

• Positif dan Negatif
• Positif ? penggunaan sumber kekuasaan untuk
  mencapai tujuan yang dipandang penting dan
  diharuskan.
• Negatif ? penggunaan sumber kekuasaan untuk
  mencegah pihak lain mencapai tujuannya, tidak
  hanya dipandang tidak perlu tetapi juga
  merugikan.
• Jabatan dan Pribadi
• Jabatan ? dalam masy. Modern (Presiden, PM,
  menteri, dll)
• Kualitas pribadi ? kualitas diri, kapabilitas,
  akseptabilitas, integritas, dll harus dimiliki.

32
Continue

• Implisit dan Eksplisit
• Implisit ? pengaruh yang tidak dapat dilihat
  tetapi dapat dirasakan.
• Eksplisit ? pengaruh yang secara jelas terlihat
  dan terasakan.
• Langsung dan Tidak Langsung
• Langsung ? penggunaan sumber kekuasaan untuk
  mempengaruhi pembuat dan pelaksanaan keputusan
  politik dengan melakukan hub. secara langsung.
• Tidak langsung ? penggunanaan sumber kekuasaan
  untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana
  keputusan politik melalui perantara pihak lain
  (berpengaruh).

33
Pelaksanaan Kekuasaan

• 3 Masalah utama kekuasaan
• Bagaimana kekuasaan dilaksanakan
• Bagaimana kekuasaan didistribusikan
• Mengapa seseorang atau kelompok tertentu memiliki
  kekuasaan yang lebih besar dalam situasi dsan
  kondisi tertentu
• 4 Faktor Pelaksanaan kekuasaan
• Bentuk dan jumlah sumber
• Distribusi sumber
• Kapan mengunakan sumber dan hasil penggunaan
  sumber kekuasaan

34
Kewenangan

• Kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat
  memiliki otoritas dan kewenangan
• Otoritas dalam arti hak untuk memiliki legitimasi
  kekuasaan
• Kewenangan dalam arti hak untuk ditaati
  (obedience).

35
Perbedaan Kekuasaan dan Kewenangan

• Kekuasaan
• Tidak selalu berupa kewenangan
• Memiliki keabsahan (legitimate power)
• Tidak selalu memiliki keabsahan
• Kewenangan
• Hak moral untuk membuat dan melaksanakan
  keputusan politik dalam sebuah negara
  (pemerintahan)

36
Negara (state) dan Pemerintahan (government)
37
Unsur-unsur Negara

• A permanent population
• A defined territory
• A government
• A capacity to enter into relations with other
  states
• (Montevideo Convention 1933)

38
Pengertian Negara

• Negara (polis) ialah persekutuan dari keluarga
  dan desa guna memperoleh hidup yang
  sebaik-baiknya (Aris Toteles).
• Persekutuan keluarga-keluarga dengan segala
  kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu
  kuasa yang berdaulat (Jean Bodin).
• Negara ialah suatu persekutuan yang senmpurna
  dari orang-orang merdeka untuk memperoleh
  perlindungan hukum (Hugo Grotius).

39
Continue

• The State is the ultimate regulator of the
  legitimate use of force within its territory
  (Robert A. Dahl).
• Negara ialah komunitas manusia yang secara sukses
  memonopli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam
  wilayah tertentu (Max Weber).
• Negara adalah alat (agency) yang mengatur,
  mengendalikan persoalan bersama atas nama
  masyarakat (Roger H. Soltau).

40
Teori Asal-usul Negara

• Teori Hakikat Manusia (Socrates) ? Yunani Kuno
• Teori Rasio Manusia (Cicero) ? Romawi Kuno
• Teori Ketuhanan (Thomas Aquinas) ? Abad
  Pertengahan
• Teori Kedaulatan (Jean Bodin) ? Renaissance
• Teori Hukum Alam (Thomas Hobbes) ? homo homini
  lupus
• Teori Kekuatan/ Kekuasaan (Karl Marx)
• Teori Positivisme (Hans Kelsen) ? sistem hukum
• Teori Modern (Kranenburg) ? fakta, keadaan,
  tempat, dan waktu tertentu.

41
Sifat Hakikat Negara

• Organisasi Kekuasaan/ Kewibawaan
• Pengelompokan Masyarakat
• Kesamaan Tujuan (integration)
• Coercion instrument
• (Kranenburg dan Rudolf Smend)

42
Continue

• Unity Nation
• Power Org.
• Group of Conquer
• Execute to desire

Tinjauan Sosiologis
Tinjauan Politis

• Interaction Agency

• Power Agency
• Agreement Prod.
• Law Agency

Tinjauan Yuridis

• Reality
• Condition
• Element
• Otoritas

Tinjauan Obyektif
43
Tujuan Negara

• Eschatology dan Spekulatif
• Tujuan Negara dihubungkan dengan tujuan akhir
  hidup manusia.
• Mythology dan Empiris/ Kenegaraan
• Power Oriented (Machiavelli)
• Power and Prosperity/ Unity (Dante Alleghiere)
• Liberty and equity (Immanuel Kant)
• Welfare and Happiness (Sosialis, Kapitalis)

44
Teori-Teori Fungsi Negara

• John Locke
• Fungsi Legislatif
• Fungsi Eksekutif
• Fungsi Federatif

• Montesqiueu
• Fungsi Legislatif
• Fungsi Eksekutif
• Fungsi Federatif

45
Continue.

• Catur Praja (Van Vollenhoven)
• Regeling (fungsi perundang-undangan)
• Bestuur (fungsi pemerintahan)
• Recht spraak (fungsi Kehakiman)
• Politie (fungsi kepolisian)
• Dwi Praja (Andrew Jackson)
• Policy Making (spoil system)
• Policy Executing (merit system)

46
Tipe, Bentuk, Susunan Negara dan Pemerintahan

• By Yana Syafrie
• Jurusan Ilmu Pemerintahan
• Kampus III UMM
• Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang

47
Pemahaman Teoretik

• Tipe-tipe negara ? erat kaitannya dengan
  unsur-unsur negara (faktor menimbulkan berbagai
  macam variasi negara) suatu perkembangan dalam
  sejarah.
• Menggolongkan tipe negara dapat dilihat dari
  ciri-ciri pokok yang dominan dari negara yang
  ada.
• Uraian tipe negara dimulai dengan fase negara
  timur kuno ? negara modern.

48
Continue

• Dalam tiap fase ditemukan bentuk-bentuk negara
  bentuk klasik (monarki, aristokrasi, dan
  demokrasi) bentuk modern (monarki, republik).
• Bentuk negara ? erat kaitannya dengan tipe negara.

49
Continue.

• Istilah bentuk negara harus dibedakan dengan
  bentuk pemerintahan (M. Hutauruk)
• Bentuk negara bentuk pemerintahan (Mac Iver dan
  Duguit)
• Bentuk negara ? organisasi negara secara
  keseluruhan (struktur negara dan unsur-unsurnya).
  
• Bentuk Pemerintahan ? struktur organisasi dan
  fungsi pemerintahannya (G.S. Diponolo)

50
Continue

• Terlepas dari perbedaan-perbedaan
• Tipe negara menyoal ciri-ciri pokok yang dominan
  dalam negara menurut sejarah perkembangan negara
• Bentuk negara menyoal negara baik secara
  sosiologis maupun yuridis
• Susunan negara menyoal pembagian kedaulatan
  diantara beberapa bagian dari negara.

51
Tipe Negara

• Diklasifikasikan kedalam 5 Tipe Negara
• Tipe Negara Timur Kuno
• Tipe Negara Yunani Kuno
• Tipe Nagara Romawi Kuno
• Tipe Negara Abad Pertengahan
• Tipe Negara Modern

52
Negara Timur Kuno

• Ciri-ciri pokok
• Negara didasarkan pada faham keagamaan
  (religion).
• Kekuasaan? absolut dan despotisme (lalim),
  pemerintahan oleh raja-raja yang berkuasa mutlak
  dan sewenang-wenang (the King can do not wrong) ?
  negara-negara barat.
• Raja bertanggung jawab ? keburukan dan kebaikan
  masyarakatnya.
• Theocracy dan absolute

53
Negara Yunani Kuno

• Negara kota (polis, city state, stad staat) dan
  demokrasi langsung.
• Manusia adalah zoon politicon ? status activus
  (aktif terlibat dalam urusan pemerintahan).
• Setiap warga ? memenuhi tugas kenegaraan
  (masyarakat negara), juga memenuhi tugas
  keagamaan (masyarakat agama).
• Penguasa atau pemerintah harus dari kalangan
  orang-orang pintar (aristoktasi).

54
Negara Romawi Kuno

• Fase Sejarah Romawi Kuno (a) fase kerjaan (b)
  fase republik (c) fase principat (d) fase
  dominat.
• Fase Kerajaan dan Republik ? ajaran-ajaran
  yunani, kerajaan (sparta), republik (athena) ?
  city state.
• Demokrasi tidak mungkin terjadi ? rakyat harus
  menyerahkan kekuasaannya pada Caesar
  (caesarismus) berdasarakan kepercayaan rakyat
  kepada caesar melalui perjanjian (lex regia) ?
  fase principatdandominat (ulpianus).
• Caesar ? absolut dan berkuasa penuh

55
Negara Abad Pertengahan

• Lanjutan dari tipe negara Romawi Kuno
• Teori hukum perdata (dasar-dasar dalam bernegara)
  ? faham dualisme (hak raja (rex), hak rakyat
  (regnum).
• Teori Patrimonial (feodalisme) ?kekuasaan
  berdasarkan hak milik.
• Teori Teokratis (perlawanan gereja) dan Teori
  Sekularisme
• 2 aliran (1) Kelanjutan absolutisme Romawi Kuno
  (2) Kedaulatan rakyat.

56
Negara Modern

• Tipe Negara Hukum (kaum borjuis liberal) ? negara
  hukum yang demokratis.
• Demokrasi suatu bentuk politik bukan yuridis
  (Rosseau) ? absolut demokrasi (mayoritas absolut,
  minoritas tertindas) ? hukum membatasi demokrasi.
• Kekuasaan dari rakyat (kedaulatan rakyat) ?
  pemerintahan oleh rakyat (konstitusinalisme).
• Negara Demokrasi sistem dan lembaga perwakilan.

57
Tipe Negara Dalam Tabel
58
Bentuk Negara

• 2 Sudut Pandang Negara
• Sosiologis ? negara secara keseluruhan (bangunan
  negara)
• Yuridis ? dari sudut struktur atau isinya.
• Sudut pandang sosiologis ? bentuk negara.
• Sudut pandang yuridis ? bentuk pemerintahan.

59
Continue

• 3 Aliran dalam menyoal bentuk negara
• Aliran 1 (a tree partite classification of
  state) memandang organisasi dihubungkan dengan
  pemerintahannya, sehingga bentuk negara bercampur
  dengan bentuk pemerintahan
• Aliran 2 (a b partite classification of state)
  memandang apriori terhadap dua bentuk yang
  kontradiktif ?Machiavelli Republik dan monarki,
  atau demokrasi dan diktator.
• Aliran 3 mencoba memakai kriteria yang lain,
  baik dalam menentukan bentuk negara, maupun
  bentuk pemerintahan.

60
Continue

• Aliran 1 3 bentuk negara ideal (klasik
  tradisonal) ?monarki, aristokrasi, dan demokrasi
  (Plato, Aristoteles, Polybius, dan Thomas
  Aquinas)
• Aliran 2 2 bentuk negara ?republik dan monarki
  (Machiavelli ?demokrasi dan diktator)
• Aliran 3 kriteria sendiri (C.F. Strong dan R.M.
  Mac Iver)

61
Bentuk Negara Aliran 1

• Plato ? Aristocracy (smart), Timokrasi
  (kepentingan penguasa), Oligarki (borjuis),
  Demokrasi (kekuasaan rakyat) ? Anarki, Tirani
  (kekuasaan satu orang) ? aristocracy.
• Aristoteles ? (a) berdasarkan jumlah orang yang
  memegang pemerintahan (1 Orang) Monarki dan
  Tirani, (Beberapa Orang) Aristokrasi dan
  Oligarki, (Banyak Orang) Politeia dan Demokrasi
  (b) berdasarkan kualitas pemerintahannya (pribadi
  atau umum).

62
Tabel Bentuk Negara Aristoteles
63
Continue

• Polybius ? Monarki (people trust) ?Tirani
  (absolute) ? Aristokrasi (priyayi) ? Oligarki ?
  Demokrasi (from,by,for people/ representative) ?
  Okhlokrasi (disorder) ? Monarki.
• Thomas Aquinas ? 1 Orang (Monarki,Tirani) ?
  Beberapa Orang (Aristokrasi, Oligarki) ? Rakyat
  (Politeia, Demokrasi)

64
Tipe Negara Aliran 2

• Machiavelli ? Republik (republica) dan Monarki
  (principat)
• Jellinek ? will/ desire one person (Monarki),
  will/ desire (proses yuridis) gabungan
  orang-orang (majelis/dewan) ?Republik
• Duguit ?Republik atau Monarki (pengangkatan
  kepala negara). Turun-temurun (Monarki), Diangkat
  (pemilu) ?Republik.
• Otto Koellreuteur ? (equity) kesempatan yang sama
  untuk menjadi pemimpin negara dengan
  syarat-syarat. (un equity) warga negara dari
  keturunan tertentu.

65
Tipe Negara Aliran 3

• C.F. Strong
• Bangunannya (kesatuan atau serikat) ? otonomi
  (unitary) dan negara bagian
• Konstitusinya (naskah atau tidak) ?stabilitas
  kepastian organisasi, dan pedoman
• Badan Perwakilan (susunan dan syarat-syarat
  pemangku jabatannya)
• Badan Eksekutif (bertanggung jawab pada parlemen
  atau tidak) dan
• Hukum yang berlaku
• 3-4 ?bentuk pemerintahannya (negara dalam
  strukturnya)

66
Continue

• R.M. Mac Iver
• Constitutional Basis ? Oligarki (Monarki,
  Dictatorship, Teokrasi, Plural Headship,
  Demokrasi (Limited Monarki, Republik).
• Economic Basis ?Folk Economy Primitive Gov,
  Feudal Gov, Capitalist Gov, Socialist Gov.
• Communal Basis ? Tribal Gov, Polis Gov, Country
  Gov, National Gov, Multtinational Gov, Werid Gov.
• Sovereignty Basis ? Unitary Gov, Empire Colony
  Dependency, Federal Gov.

67
Continue

• Menurut Struktur Organisasinya
• Monarki (Absolut, Konstitusional, Monarki
  Parlementer)
• Republik (sistem parlementer, direct control
  system (referendum dan inisiatif rakyat), sistem
  presidensial (check and balances)

68
Susunan Negara

• Susunan negara ? pembagian kekuasaan secara
  vertikal.
• 2 Macam Kemungkinan (1) Unitary State
• (2) Federation State.
• Unitary State ? negara yang tidak tersusun dari
  beberapa negara (sifatnya tunggal).
• Authority (central gov) dibagi ke daerah-daerah
  (autonomy) ? decentralization system,
  deconsentration system, auxiliary system.
• C.F. Strong ? 1) Supremasi dari Parlemen Pusat
  2) Tidak ada badan-badan lain berdaulat.

69
Continue

• Federation State ? terdiri dari beberapa negara
  yang semula berdiri-sendiri (otonom), kemudian
  bergabung menjadi satu negara, dengan ikatan
  kerjasama antara negara-negara tersebut, untuk
  kepentingan bersama.
• Federasi ? menyerahkan sebagian urusannya untuk
  diurus pemerintah federal, selebihnya diurus oleh
  negara-negara bagian (reserve powers).
• Urusan pemerintah federal ? moneter, militer, dan
  urusan pertahanan.

70
Negara Federasi (C.F. Strong)

• Ciri Utama
• Supremasi dan konstitusi dalam federasi itu
  terwujud
• Pembagian kekuasaan (distribution of powers)
  antara negara federasi dengan negara-negara
  bagian
• Suatu lembaga diberi wewenang untuk menyelesaikan
  perselisihan antara pemerintah federal dengan
  pemerintah negara bagian.

71
Negara Konfederasi

• Konfederasi ? serikat negara-negara.
• Bersatunya beberapa negara demi kepentingan
  bersama, tidak berifat erat atau renggang,
  sehingga hampir menyerupai perjanjian
  multilateral.
• Kedaulatan dipegang oleh negara-negara yang ada/
  bersangkutan.
• Perbedaan negara serikat dan serikat
  negara-negara ? seberapa jauh policy yang dibuat
  pemerintah pusat itu berlaku langsung dan tidak
  langsung berlaku bagi warga negara.

72
Faham-faham Penyelenggaraan Negara Dan
Pemerintahan

• By Yana Syafrie
• Jurusan Ilmu pemerintahan UMM
• Jl. Raya Tlogomas No.246
• syafrie_at_umm.ac.id

73
Bentuk Negara (Aliran 2)

• Negara Kerajaan (Monarki)
• Kepala negaranya?Raja, sultan, Kaisar, ratu.
• Kepala negara diangkat/dinobatkan secara turun
  temurun (kultur)
• Kepala Negara ?simbol (persatuan dan kesatuan
  bangsa, dihormati)
• ContohInggris,Belanda, Jepang, Jerman,dll.

74
Continue...

• Negara Republik
• Kepala Negara ?presiden
• Republik ?serikat dan kesatuan
• Kepala Negara ?Presiden (simbol, kecuali sistem
  pemerintahannya memberikan posisi dominan kepada
  presiden)
• Kepala pemerintahan ?PM

75
Negara Republik
Negara Republik Serikat Parlementer
Negara Republik Serikat
Negara Republik Serikat Presidensil
Negara Republik
Negara Republik Kesatuan Parlementer
Negara Republik Kesatuan
Negara Republik Kesatuan Presidensil
76
Negara Kerajaan
Negara Kerajaan Serikat Parlementer
Negara Kerajaan Serikat
Negara Kerajaan Serikat Presidensil
Negara Kerajaan
Negara Kerajaan Kesatuan Parlementer
Negara Kerajaan Kesatuan
Negara Kerajaan Kesatuan Presidensil
77
Sistem Pemerintahan

• Pemerintahan Parlementer
• Pemerintahan dipilih secara langsung oleh warga
• Anggota dan Pemimpin kabinet (PM) dipilih oleh
  parlemen
• Double Function (legislatif dan eksekutif)
• To Govern?Partai Pemenang Pemilu/Koalisi Partai
• Kabinet bertahan ?didukung mayoritas parlemen
• Parlemen ? menjatuhkan kabinet (mosi tidak
  percaya)
• PM ?membubarkan parlemen

78
Continue

• Pemerintahan Presidensil
• Eksekutif dan Legislatif ?Independent
• Authority ?dipilih rakyat secara terpisah
• Pelaksana Kebijakan ?Presiden
• Kepala Negara Kepala Pemerintahan ?Presiden
• Kabinet bertanggung Jawab ? Presiden

79
Pemerintahan Campuran

• Presiden ?Kepala Negara
• Kepala Pemerintahan ?PM
• Kabinet Bertanggung Jawab ?Palemen
• Presiden tidak dapat dijatuhkan Parlemen
• Presiden dapat membubarkan parlemen

80
Pemerintahan Diktator Proletariat

• Kepartaian Tunggal
• Kemakmuran Rakyat banyak
• Tidak ada Hak Individu
• Pemerintahan Komunis
• Sistem Pemerintahan Totaliter

81
Pemisahan Kekuasaan Negara (Separation of Power)

• By Yana Syafrie
• Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM
• Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang

82
Teori-Teori Fungsi Negara

• John Locke
• Fungsi Legislatif
• Fungsi Eksekutif
• Fungsi Federatif

• Montesqiueu
• Fungsi Legislatif
• Fungsi Eksekutif
• Fungsi Yudikatif

83
3 Jenis Kekuasaan (Montesquieu)

• Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan
  peraturan
• Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan
  dan
• Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan
  peraturan tersebut

84
Continue

• 3 Jenis kekuasaan itu harus didistribusikan
• Kekuasaan yang bersifat mengatur adalah kekuasaan
  perundang-undangan diserahkan kepada organ
  legislatif
• Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan
  diserahkan kepada organ eksekutif
• Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan
  peraturan diserahkan kepada organ yudikatif.

85
3 Perbedaan Penafsiran Teori

• Di Amerika Serikat pemisahan kekuasaan yang
  tegas, pemisahan organ-organnya ? Sistem
  Pemerintahan Presidensial.
• Di Eropa Barat organ yang satu dengan yang
  lainnya terdapat hubungan timbal balik, seperti
  eksekutif dengan legislatif ? Sistem Pemerintahan
  Parlementer.
• Di Swiss badan eksekutif hanyalah badan
  pelaksana dari apa yang digariskan badan
  legislatif ?Sistem Pemerintahan Referendum

86
Pemisahan Kekuasaan (Gabriel A. Almond)

• Rule Making Function
• Rule Application Function
• Rule Adjudication Function

87
Rule Making Function

• Berwenang merumuskan kemauan rakyat atau kemauan
  umum (public interest) dengan jalan menentukan
  kebijaksanaan umum (public policy) yang mengikat
  seluruh masyarakat.
• Badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan
  rakyat dengan jalan menentukan public policy dan
  menuangkannya dalam undang-undang.

88
Continue

• Teori Perwakilan ? Indirect Democracy
• Perwakilan ?seseorang atau kelompok yang
  mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk
  berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok
  yang lebih besar.
• Perwakilan ?miniatur dari masyarakat secara
  keseluruhan (perasaan, pikiran, peta kondisi
  masy).
• Perwakilan ? principal agent (bertinak atas nama
  pihak lain)

89
Jenis Perwakilan

• 2 Jenis Perwakilan (C.F. Strong)
• Perwakilan Politik ? terjadi dari adanya pe
  milihan umum (pemilu).
• Perwakilan Fungsional ? dengan menggunakan
  mekanisme peng- angkatan.

90
4 Kategori Perwakilan

• Independent ? prinsip kepentingan publik yang
  diperjuangkan tidak tergantung rakyat atau
  pemerintah.
• Partai ? Prinsip perjuangannya sesuai dengan
  program yang telah digariskan oleh partai.
• Rakyat ? memperjuangkan kepentingan rakyat,
  akuntabilitas pada konstituen.
• Pemerintah ? mewakili kepentingan pemerintah,
  orientasinya hanya sebagai kepanjangan tangan
  pemerintah.

91
Hakikat Fungsi Legislatif

• Upaya Mencegah terjadinya absolutisme
  pemerintahan.
• Adanya unsur pengawasan (check and balances), dan
  mendampingi eksekutif.
• Fungsi Kontrol (tertib, teratur, sustainable,
  efektif, dan efesien) ? Planning, Progress
  Report, Decision/action.

92
Fungsi Badan Legislatif

• Policy Making and Law Making Function
  (initiative, amendment, budget authority)
• To Control Executive (guard, specially control
  authority)

93
Fungsi Kontrol

• Question Hour
• Interpellation ? meminta keterangan
• Enquete ? mengadakan penyelidikan sendiri
• Mosi ? Sistem Parlementer