KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN PowerPoint presentation | free to view - id: 47de8a-YWViN



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Description:

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN I Nyoman Widia, Ak., B.A.P., M.H. 0818807229 92619029 7871929 Pembahasan Materi Beberapa Pengertian Kewajiban Mendaftarkan ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:3193
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 43
Provided by: PPh6
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN


1
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
2
  • I Nyoman Widia, Ak., B.A.P., M.H.
  • 0818807229
  • 92619029
  • 7871929

3
Pembahasan Materi
  • Beberapa Pengertian
  • Kewajiban Mendaftarkan Diri, NPWP, dan
    Permasalahannya
  • Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan
  • Kewajiban Menyampaikan SPT dan Permasalahannya
  • Kewajiban Pembayaran Pajak
  • Sanksi-sanksi Perpajakan
  • Pemeriksaan Pajak
  • Penetapan dan Ketetapan Pajak
  • Penagihan Pajak
  • Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Ketentuan Khusus

4
PENETAPAN DAN KETETAPAN
  • Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar
    besarnya pajak yang terutang secara benar
    berdasarkan ketentuan peraturan
    perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan
    dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu
    diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat
    keputusan dari administrasi perpajakan

5
KETETAPAN PAJAK
  • SKPN
  • SKPKB
  • SKPKBT
  • SKPLB
  • STP
  • SKPPKP

6
SKPN
  • POKOK PAJAK (PPH TERUTANG) KREDIT PAJAK
  • HASIL PEMERIKSAAN DARI SPT NIHIL, SPT KB, SPT LB.

7
SKPKB
  • PPH TERUTANG gt KREDIT PAJAK
  • ADA SANKSI ADMINISTRASI
  • BUNGA 2 SEBULAN MAX 24 BULAN
  • KENAIKAN 50
  • KENAIKAN 100

8
SKPKBT
  • DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN
  • SUDAH PERNAH TERBIT SKPKB, SKPLB, SKPN
  • JIKA DITEMUKAN DATA BARU (NOVUM) DAN/ATAU DATA
    SEMULA YANG BELUM TERUNGKAP
  • MELALUI PEMERIKSAAN ULANG DAN/ATAU TEMUAN APARAT
    PENGAWASAN FUNGSIONAL
  • SANKSI KENAIKAN 100 (TIDAK KENA JIKA WP MENGAKU
    ATAS KEHENDAK SENDIRI)
  • JIKA LEWAT 10 TAHUN, SANKSI BUNGA 48

9
SKPLB
  • PPH TERUTANG lt KREDIT PAJAK
  • MELALUI PROSES PEMERIKSAAN
  • PALING LAMBAT 12 BULAN SEJAK PERMOHONAN MASUK

10
STP
  • PPH DALAM TAHUN BERJALAN TIDAK/KURAN DIBAYAR
  • HASIL PENELITIAN SPT TERDAPAT KURANG BAYAR AKIBAT
    SALAH TULIS/SALAH HITUNG
  • KENA SANKSI ADM. BUNGA DAN/ DENDA
  • SEHARUSNYA PKP, TAPI TIDAK LAPOR
  • SUDAH PKP, TAPI
  • TIDAK BUAT FP
  • BUAT FP, TAPI TIDAK LENGKAP
  • BUAT FP, TAPI TERLAMBAT
  • TIDAK PKP, TAPI BUAT FP

11
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
KELEBIHAN PAJAK
  • TANPA PEMERIKSAAN, HANYA PENELITIAN
  • MAX 3 BULAN (PPH), 1 BULAN (PPN)
  • KHUSUS BAGI WP PATUH
  • MASIH DAPAT DIPERIKSA, SANKSI 100

12
SYARAT WP PATUH
  • SPT TEPAT WAKTU DLM 2 TH TERAKHIR
  • SPT MASA YG TERLAMBAT (TH TERAKHIR) MAX 3 MASA
    TDK BERTURUT2, MAX BATAS AKHIR MASA BERIKUTNYA
  • TIDAK PUNYA TUNGGAKAN PAJAK
  • TDK PERNAH DIPIDANA FISKAL DALAM 10 TH TERAKHIR
  • JIKA DIAUDIT, HARUS WTP ATAU WDP TAPI TDK
    PENGARUH KE LABA/RUGI
  • JIKA TIDAK DIAUDIT, HRS MENGAJUKAN PERMOHONAN,
    DENGAN SYARAT DLM 2 TH TERAKHIR
  • ADA PEMBUKUAN
  • JIKA DIPERIKSA, KOREKSI MAX 10

13
PENAGIHAN
14
Dasar Penagihan Pajak
  • Surat Tagihan Pajak
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  • Surat Keputusan Pembetulan
  • Surat Keputusan Keberatan
  • Putusan Banding

15
PROSES PENAGIHAN
  • SKP J.T.
  • J.T. ST
  • ST SP
  • SP SPMP
  • SPMP PENG. LELANG
  • PENG - PELELANGAN
  • 1 BULAN
  • 7 HARI
  • 21 HARI
  • 2 X 24 JAM
  • 14 HARI
  • 14 HARI

16
PENUNDAAN/ANGSUR
  • TERTULIS KE KPP MAX 15 HARI SEBELUM J.T.
  • ALASAN JELAS BUKTI YG MENGUATKAN
  • ADA JAMINAN (TERGANTUNG KAKPP)
  • TDK ADA UTANG PAJAK YG J.T.
  • MAX 10 HARI HRS TERBIT SK. JIKA TIDAK, DIANGGAP
    DITERIMA
  • MENGAKU (TDK KEBERATAN, DLL.)

17
PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
  • TANPA MENUNGGU J.T. PEMBAYARAN
  • TERHADAP SELURUH UTANG PAJAK
  • PP AKAN MENINGGALKAN INDONESIA UTK SELAMANYA
    (BERNIAT UNTUK ITU)
  • PP MEMINDAHTANGANKAN BARANGNYA UTK MEMPERKECIL
    USAHA
  • ADA TANDA2 PP AKAN MENGUBAH BENTUK USAHA
  • DIBUBARKAN OLEH NEGARA
  • BARANG PP DISITA PIHAK LAIN (PAILIT)

18
HAK MENDAHULUI
  • POKOK PAJAK
  • SANKSI DENDA, BUNGA, KENAIKAN
  • BIAYA PENAGIHAN PAJAK

19
PENGECUALIAN HAK MENDAHULU
  • BIAYA PERKARA YG SEMATA-MATA DISEBABKAN SUATU
    PENGHUKUMAN UNTUK MELELANG SUATU BARANG
  • BIAYA UNTUK MENYELAMATKAN BARANG TSB.
  • BIAYA PERKARA YG SEMATA-MATA DISEBABKAN
    PELELANGAN DAN PENYELESAIAN SUATU WARISAN

20
DALUWARSA PENAGIHAN
  • LEWAT 10 TAHUN SETELAH
  • SAAT TERUTANGNYA PAJAK
  • BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU
    TAHUN PAJAK
  • KECUALI
  • TERBIT ST SP (SEJAK TGL PENYAMPAIAN SP)
  • ADA PENGAKUAN WP
  • TERBIT SKPKB/SKPKBT (SEJAK TGL TERBIT)

21
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
22
  • Keberatan
  • Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
  • Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak
  • Pembetulan
  • Banding
  • Gugatan
  • Peninjauan Kembali

23
KEBERATAN DIAJUKAN ATAS
  • SKPKB
  • SKPKBT
  • SKPLB
  • SKPN
  • Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak
    ketiga berdasarkan ketentuan peraturan per-UU
    perpajakan

24
SYARAT KEBERATAN
  • Diajukan secara tertulis dalam bhs. Indonesia
  • Mencantumkan jumlah pajak yg terhutang/jumlah
    pajak yg dipotong/dipungut/jumlah rugi menurut
    penghitungan WP
  • Alasan yang jelas
  • Paling lambat 3 bulan sejak tgl. SKP atau tgl.
    pemotongan/pemungutan, kecuali force majore
  • Satu surat keberatan untuk satu ketetapan
    pajak/satu bukti pemotongan/pemungutan

25
  • Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara
    tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan
    pajak, penghitungan rugi, pemotongan/pemungutan.
  • Jangka waktu penyelesaian keberatan adalah 12
    bulan sejak tgl Surat Keberatan (tanda terima
    KPP/pos tercatat). Jika lewat, dianggap diterima
  • Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
    membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

26
  • SK KEBERATAN DAPAT BERUPA
  • Menerima seluruhnya
  • Menerima sebagian
  • Menolak
  • Menambah besarnya pajak terutang

27
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
  • DJP dapat mengurangkan/menghapuskan sanksi
    administrasi, dalam hal
  • WP khilaf
  • WP tidak memahami peraturan perpajakan
  • Ketidaktelitian petugas pajak

28
  • Syarat-syarat
  • Diajukan secara tertulis dalam bhs Indonesia
  • Diajukan atas suatu STP, SKPKB, SKPKBT
  • Memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan
  • Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tgl STP/SKP
  • Tidak mengajukan keberatan atas pokok pajak
  • Jangka waktu penyelesaian 12 bulan sejak tgl.
    permohonan diterima

29
PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
  • DJP dapat mengurangkan/membatalkan ketetapan
    pajak yang tidak benar, misalnya WP ditolak
    keberatannya akibat tidak memenuhi syarat formal
  • Syarat-syarat
  • Diajukan untuk suatu SKP
  • Menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya terutang
    menurut WP
  • Jangka waktu penyelesaian 12 bulan sejak tgl.
    permohonan diterima

30
PEMBETULAN
  • Pembetulan dapat dilakukan
  • Karena jabatan
  • Permohonan WP
  • Pembetulan dapat dilakukan terhadap
  • SKP
  • STP
  • SK Keberatan
  • SK Pengurangan/Penghapusan Sanksi Adm
  • SK Pengurangan/Pembatalan SKP
  • SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

31
  • Ruang lingkup kesalahan yg dapat dibetulkan
  • Kesalahan tulis
  • Salah nama, alamat, NPWP, no. SKP, Jenis Pajak,
    Masa/Tahun Pajak, Tgl. j.t.
  • Kesalahan hitung
  • Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian
  • Kekeliruan dalam penerapan peraturan
  • Penerapan tarif
  • Penerapan Norma Penghitungan
  • Penerapan Sanksi adm
  • PTKP
  • Penghitungan PPh th berjalan
  • Pengkreditan
  • Jangka waktu penyelesaian 12 bulan sejak
    permohonan diterima. Jika lewat, dianggap
    diterima

32
BANDING
  • Banding hanya dapat dilakukan
  • Atas SK Keberatan
  • Ke Badan Peradilan Pajak (Pengadilan Pajak)
  • Syarat-syarat
  • Diajukan secara tertulis dalam bhs Indonesia
  • Mengemukakan alasan yang jelas
  • Dalam jangka waktu 3 bulan sejak SK Keberatan
    diterima
  • Melampirkan salinan SK Keberatan yang dibanding
  • Satu Surat Banding untuk satu SK Keberatan
  • Telah melunasi 50 dari pajak ymh dibayar

33
  • Yang dapat mengajukan banding
  • Wajib Pajak
  • Wakil Wajib Pajak
  • Ahli waris (WP meninggal)
  • Pengurus (WP Badan)
  • Kurator (WP Pailit)
  • Kuasa Wajib Pajak
  • Pengacara
  • Konsultan
  • Kuasa khusus

34
GUGATAN
  • Gugatan diajukan atas
  • Pelaksanaan penagihan pajak SP,SPMP, Pengumuman
    Lelang
  • Keputusan selain yg ditetapkan pasal 25(1) dan 26
  • Keputusan Pembetulan atas STP (psl. 16)
  • Keputusan atas STP (psl 36)

35
  • Syarat-syarat
  • Diajukan secara tertulis dalam bhs Indonesia ke
    PP dg mencantumkan tgl. diterimanya pelaksanaan
    penagihan atau keputusan yg digugat
  • Diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tgl
    pelaksanaan penagihan
  • Diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tgl
    diterimanya Surat Keputusan yg digugat
  • Jika force major, dapat diperpanjang 14 hari
  • Satu gugatan utk satu Pelaksanaan penagihan/1
    Keputusan
  • Dilampirkan salinan dokumen yg digugat

36
SYARAT PK
  • Putusan PP didasarkan pada suatu kebohongan/tipu
    muslihat pihak lawan yg baru diketahui setelah
    perkaranya diputus atau berdasarkan bukti2 yg
    kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
  • Terdapat bukti tertulis baru yg bersifat
    menentukan
  • Telah dikabulkan suatu hal yg tidak dituntut atau
    lebih dari yg dituntut, kecuali yg diputus
    berdasarkan psl 80 ayat 1 b dan c UU PP
  • Jika ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus
    tanpa dipertimbangkan sebab2nya
  • Terdapat suatu putusan yg nyta2 tidak sesuai
    dengan ketentuan perundang2an yg berlaku

37
RESTITUSI
  • Permohonan diajukan setelah terbit SKPLB (psl 17)
  • Permohonan diajukan sebelum terbit SKPLB bareng
    SPT masuk (Psl. 17 B)
  • Permohonan diajukan sebelum dan tidak terkait
    SKPLB (Psl. 17 C)

38
  • Permohonan diajukan setelah terbit SKPLB (psl 17)
  • SPT semula tidak LB
  • SPT LB tapi lupa/tidak menyilang kotak restitusi
  • SPMKP harus terbit 1 bulan sejak permohonan
  • Jika lewat, dapat imbalan bunga 2 sebulan

39
  • Permohonan diajukan sebelum terbit SKPLB bareng
    SPT masuk (Psl. 17 B)
  • SPT semula LB dan minta restitusi
  • SKPLB terbit 12 bulan sejak SPT masuk
  • Jika lewat
  • dianggap diterima
  • SKPLB harus terbit 1 bulan sejak batas itu
  • Jika lewat, dapat imbalan bunga 2 sebulan

40
  • Permohonan diajukan sebelum dan tidak terkait
    SKPLB (Psl. 17 C)
  • SPT semula LB
  • WP termasuk kriteria WP Patuh
  • Proses cepat
  • Jika hasil pemeriksaan kemudian menjadi KB, kena
    sanksi kenaikan 100

41
IMBALAN BUNGA
  • Terlambat menerbitkan SPMKP
  • Terlambat menerbitkan SKPLB
  • Kelebihan pembayaran akibat dikabulkannya
    keberatan/banding
  • Kelebihan pembayaran akibat pengurangan sanksi
    administrasi psl 14 (4) dan/ psl 19(1)

42
SEKIAN TERIMA KASIH
About PowerShow.com