SISTEM PELAYANAN KESEHATAN - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

Description:

sistem pelayanan kesehatan & kebijakan tentang peran pekerjaan sosial mata kuliah peksos medis sistem pelayanan kesehatan menurut dubois & miley (2005 : 317) : sistem ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:8625
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 33
Provided by: asp969
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: SISTEM PELAYANAN KESEHATAN


1
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KEBIJAKAN TENTANG
PERAN PEKERJAAN SOSIAL
  • MATA KULIAH PEKSOS MEDIS

2
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
  • Menurut Dubois Miley (2005 317)
  • Sistem pelayanan kesehatan merupakan jaringan
    pelayanan interdisipliner, komprehensif, dan
    kompleks, terdiri dari aktivitas diagnosis,
    treatmen, rehabilitasi, pemeliharaan kesehatan
    dan pencegahan untuk masyarakat pada seluruh
    kelompok umur dan dalam berbagai keadaan.
  • Berbagai sistem pelayanan kesehatan meliputi
    pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit-rumah
    sakit, klinik-klinik medikal, organisasi-organisas
    i pemeliharaan kesehatan, lembaga kesehatan
    rumah, perawatan dalam rumah, klinik-klinik
    kesehatan mental, dan pelayanan-pelayanan
    rehabilitasi.
  • Pekerja sosial bekerja dalam berbagai sistem
    pelayanan kesehatan.

3
LANJUTAN SITEM PELYANAN
  • Menurut Zastrow (1982 319 322)
  • Pelayanan kesehatan diorganisasi dalam komponen
  • Praktek dokter sendiri, kurang disupervisi, hanya
    bertanggungjawab kepada pasien, relatif
    terisolasi.
  • Setting pelayanan rawat jalan berkelompok,
    seperti balai-balai pengobatan atau klinik-klinik
    khusus (seperti klinik ginjal, balai pengobatan
    gigi) atau yang diselenggarakan di perguruan
    tinggi atau sekolah-sekolah, di pabrik-pabrik, di
    perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja
    lain.
  • Setting Rumah sakit
  • Perawatan dalam rumah

4
  • Pelayanan kesehatan masyarakat yang diorganisir
    dalam berbagai tingkatan lokal, regional, oleh
    pemerintah pusat atau nasional, dan
    internasional.
  • Umumnya pelayanan kesehatan masyarakat
    disediakan melalui program-program kesehatan
    secara lokal, lebih fokus pada promotif dan
    pencegahan atau upaya perubahan masyarakat dalam
    mengatasi suatu masalah kesehatan, seperti
    memberantas penyakit menular.

5
LANJUTAN SITEM PELYANAN
  • Menurut Johntson, M. (1988 7 - 18)
  • Sistem kesehatan terbagi ke dalam subsitem
  • Yang menitikberatkan pada pelayanan kuratif
  • 2) Yang menitikberatkan pada pelayanan promotif
    dan
  • preventif

6
Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia
7
Visi Pembangunan Kesehatan
  • Gambaran keadaan masyarakat Indonesia di masa
    depan atau Visi yang ingin dicapai melalui
    pembangunan kesehatan dirumuskan dalam INDONESIA
    SEHAT 2010

8
Lanjutan
  • Dalam Indonesia Sehat 2010, lingkungan yang
    diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya
    keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari
    polusi, tersedianya air bersih, sanitasi
    lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman
    yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan
    kesehatan serta terwujudnya kehidupan masyarakat
    yang saling tolong menolong dengan memelihara
    nilai-nilai budaya bangsa.

9
Lanjutan
  • Perilaku masyarakat Indonesia Sehat 2010 yang
    diharapkan adalah yang bersifat proaktif untuk
    memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah
    resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari
    ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam
    gerakan kesehatan masyarakat

10
Lanjutan
  • Kemampuan masyarakat yang diharapkan pada masa
    depan adalah yang mampu menjangkau pelayang
    kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan,
    baik yang bersifat ekonomi, maupun non ekonomi.
  • Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksudkan
    disini adalah pelayanan kesehatan yang memuaskan
    pemakai jasa pelayanan serta yang diselenggarakan
    sesuai dengan standar dan etika pelayanan
    profesi.

11
 Untuk mewujudkan INDONESIA SEHAT 2010, ada
empat misi pembangunan kesehatan
  • Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan
    kesehatan
  • Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup
    sehat
  • Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan
    yang bermutu, merata dan terjangkau.
  • Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu,
    keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya

12
Sistem Kesehatan Nasional
  • Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan
    kesehatan, diperlukan dukungan Sistem Kesehatan
    Nasional yang tangguh.
  • Di Indonesia, Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
    telah ditetapkan pada tahun 1982.
  • SKN secara terus menerus mengalami perubahan
    sesuai dengan dinamika masyarakat

13
Pengertian SKN
  • Suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya
    bangsa Indonesia secara terpadu dan saling
    mendukung guna menjami derajat kesehatan yang
    setinggi-tingginya sebagai perwujudan
    kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam
    Pembukaan UUD 1945.
  • Dari rumusan pengertian di atas, jelaslah SKN
    tidak hanya menghimpun upaya sektor kesehatan
    saja melainkan juga upaya dari berbagai sector
    lainnya termasuk masyarakat dan swasta.
    Sesungguhnyalah keberhasilan pembangunan
    kesehatan tidak ditentukan hanya oleh sektor
    kesehatan saja.

14
Tujuan SKN
  • Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua
    potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun
    pemerintah secara sinergis, berhasil-guna dan
    berdaya-guna, sehingga tercapai derajat kesehatan
    masyarakat yang setinggi-tingginya.

15
Maksud dan Kegunaan Sistem Kesehatan Nasional
  • Penyusunan SKN dimaksudkan untuk dapat
    dipergunakan sebagai landasan, arah dan pedoman
    penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik oleh
    masyarakat, swasta maupun oleh pemerintah (pusat,
    provinsi, kabupaten/kota) serta pihak pihak
    terkait lainnya.

16
Indikator pencapaian SKN ditentukan oleh dua
determinan
  • Pertama, status kesehatan yakni yang menunjuk
    pada tingkat kesehatan yang berhasil dicapai oleh
    SKN yang dihitung dengan menggunakan disability
    adjusted life expectancy (DALE).
  • Kedua, tingkat ketanggapan (responsiveness)
    system kesehatan yakni yang menunjuk pada
    kemampuan SKN dalam memenuhi harapan masyarakat
    tentang bagaimana mereka ingin diperlakukan dalam
    memperoleh pelayanan kesehatan. Hasil yang
    diperoleh untuk indikator ini menempatkan
    Indonesia pada urutan ke 106 dari 191 negara
    anggota WHO yang dinilai.

17
Indikator kinerja SKN ditentukan oleh tiga
determinan
  • Pertama, distribusi tingkat kesehatan di suatu
    negara ditinjau dari kematian Balita.
  • Kedua, distribusi ketanggapan (responsiveness)
    sistem kesehatan ditinjau dari harapan
    masyarakat.
  • Ketiga, distribusi pembiayaan kesehatan ditinjau
    dari penghasilan keluarga. Hasil yang diperoleh
    untuk indikator ini menempatkan Indonesia pada
    urutan ke 92 dari 191 negara anggota WHO yang
    dinilai

18
Prinsip-Prinsip SKN
  • Perikemanusiaan
  • Hak Asasi Manusia
  • Adil dan Merata
  • Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat
  • Kemitraan
  • Pengutamaan dan Manfaat
  • Tata kepemerintahan yang baik

19
SKN terdiri dari enam subsistem, yakni
  • Subsistem Upaya Kesehatan
  • (kuratif/rehabilitatif, promotif dan pencegahan)
  • Subsistem Pembiayaan Kesehatan
  • Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan
  • Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan
  • Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
  • Subsistem Manajemen Kesehatan

20
Subsistem Upaya Kesehatan
  • Subsistem kuratif (di Indonesia) meliputi
  • 1) Praktek partikelir seorang dokter dan
    praktek dokter- dokter dalam klinik spesialis
    yang memiliki laboratorium, alat-alat rotgen dan
    sebagainya serta melakukan konsultasi bersama.
  • 2) Perawatan kesehatan kelompok, seperti
    yayasan kesehatan, perawatan kesehatan atau
    pengobatan yang disediakan perusahaan, pabrik,
    instansi pemerintah, sekolah atau persatuan
    perburuhan.
  • 3) Rumah sakit, klinik termasuk balai
    pengobatan dalam puskesmas dan lembaga-lembaga
    kesehatan besar.
  • 4) Ahli-ahli farmasi.
  • Pelayanan kuratif diselenggarakan oleh
    pemerintah maupun swasta.

21
Subsistem Upaya Kesehatan
  • Subsistem promotif dan preventif (di Indonesia)
  • Upaya promotif dan preventif yang dilakukan
    pemerintah antara lain
  • 1) Program Kesehatan Masyarakat Desa, seperti
    latihan kader kesehatan, pembentukan dana
    sehat, penyuluhan kesehatan, penyediaan air
    bersih, peningkatan kesehatan lingkungan, taman
    gizi, pemanfaatan pekarangan, pemugaran rumah.
  • 2) Upaya perbaikan gizi keluarga
  • 3) Posyandu yang memberikan pelayanan
    keluarga berencana, gizi, kesehatan ibu dan
    anak, immunisasi.

22
Subsistem Upaya Kesehatan
  • 4) Usaha promotif dan preventif yang
    diselenggarakan dalam pusat kesehatan masyarakat
    meliputi pemeliharaan kesehatan ibu dan anak,
    Keluarga Berencana, pencegahan dan
    penanggulangan bencana penyakit menular,
    penyuluhan kesehatan, kebersihan dan kesehatan
    lingkungan, usaha kesehatan sekolah, perawatan
    kesehatan jiwa.
  • Usaha promotif dan preventif yang dilakukan rumah
    sakit melalui program kesehatan masyarakat.
  • Pelayanan promotif dan preventif juga dilakukan
  • oleh badan-badan swasta/organisasi masyarakat.

23
KEBIJAKAN TENTANG PERAN PEKERJAAN SOSIAL
  • Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No.
    YM 00.03.2.4.603 tentang Penerapan buku Pedoman
    Pelayanan Rehabilitasi Medik di
  • Rumah Sakit
  • tim rehabilitasi medik terdiri atas dokter,
    psikolog, fisioterapi, ortotik prostetik,
    okupasi terapis, terapis wicara, pekerja sosial
    medik dan perawat masing-masing dipimpin oleh
    seseorang kepala pelayanan sesuai dengan
    profesinya

24
KEBIJAKAN TENTANG PERAN PEKERJAAN SOSIAL
  • Kebutuhan tenaga pekerja sosial medik
  • Klasifikasi RS

    Ideal Minimal
  • Rumah Sakit Umum Kelas A 12
    3
  • Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan 8
    4
  • Rumah Sakit Umum Kelas B
  • Non Pendidikan
    6 3
  • Rumah Sakit Umum Kelas C
    3 1

25
KEBIJAKAN TENTANG PERAN PEKERJAAN SOSIAL
  • Tugas pekerja sosial medik
  • 1) Memantau keadaan sosial ekonomi pasien
    dengan cara wawancara dengan pasien, keluarga
    pasien, atau atasan pasien.
  • 2) Memberikan bimbingan sosial kepada pasien
    dan keluarganya memberikan motivasi/dorongan
    moril, memberikan alternatif pemecahan masalah,
    mengurangi tekanan mental.
  • 3) Mengadakan kunjungan rumah.
  • 4) Membuat studi kasus bila diperlukan.

26
Lanjutan
  • 5) Membuat laporan berkala.
  • 6) Menyiapakan kelengkapan administrasi untuk
    klaim asuransi/bantuan jaminan kesehatan.
  • 7) Bekerjasama dengan badan-badan sosial untuk
    memecahkan masalah yang dihadapi pasien dan
    keluarganya.
  • 8) Menyiapkan rencana pemulangan pasien baik bagi
    pasien maupun lingkungan.
  • 9) Menyiapkan tempat untuk latihan
    kerja/keterampilan bagi penderita yang disiapkan
    pulang.

27
PEKERJAAN SOSIAL DI RS JIWA
  • Tenaga-tenaga pokok (baku) yang seharusnya ada di
    setiap unit Rehabilitasi Pasien mental adalah
    Psikiater/dokter, Psikolog, Perawat Psikiatri,
    Social Worker, Occupational Therapist
    (Okupasiterapis), Instruktur kerja, Pembantu
    Instruktur (Tukang), serta ahli lain yang dapat
    membantu kelancaran upaya rehabilitasi.
  • Kebutuhan tenaga Social Worker
  • minimal 1/unit
  • optimal 1 50

28
PEKERJAAN SOSIAL DI RS JIWA
  • Peran Social Worker
  • Pekerja sosial berperan dalam melaksanakan
    resosialisasi dan memecahkan masalah-masalah
    sosial pada diri rehabilitan, keluarga dan
    masyarakat. Disamping itu hendaknya menjadi
    penghubung dan pelaksana dalam kerjasama lintas
    sektoral.

29
Kebijakan Kesehatan Level Internasional
30
Kebijakan Kesehatan Level Internasional
  • Kesehatan bagi semua orang (health for all)
  • Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia

31
Prinsip-Prinsip Deklarasi Kesehatan Dunia
  • Kesempatan untuk mencapai taraf kesehatan dan
    kesejahteraan yang setinggi-tingginya merupakan
    hak asazi manusia yang mendasar, tanpa
    membeda-bedakan menurut ras, latar belakang
    etnis, agama, jenis kelamin, usia, kemampuan,
    orientasi seksual maupun golongan.
  • Prinsip Pelayanan Kesehatan Primer yang terpadu
    dan universal, seperti yang digambarkan dalam
    Deklarasi Alma Ata tahun 1978, seharusnya menjadi
    dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan
    dengan kesehatan. Kini, kebutuhan akan pendekatan
    yang menyetarakan, partisipatif, dan lintas
    sektoral terhadap masalah kesehatan semakin
    meningkat.
  • Pemerintah memiliki tanggung jawab yang penting
    dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan,
    pendidikan dan pelayanan sosial lainnya dapat
    terjangkau oleh semua orang dan sesuai dengan
    kebutuhan mereka, bukan berdasarkan kemampuan
    mereka untuk membayar.

32
Lanjutan
  • Partisipasi rakyat dan organisasi kemasyarakatan
    sangat penting dalam penyusunan, penerapan dan
    pengkajian ulang semua kebijakan dan program
    kesehatan dan sosial.
  • Kesehatan terutama ditentukan oleh lingkungan
    sosial, ekonomi dan politik, dan seharusnya,
    bersama-sama dengan pembangunan yang
    berkesinambungan dan merata, menjadi prioritas
    utama dalam pengambilan kebijakan daerah, negara,
    maupun internasional.
  • Untuk mengatasi krisis kesehatan dunia, kita
    perlu mengambil langkah-langkah pada setiap
    tingkatan perorangan, wilayah, nasional,
    regional dan global dan di setiap sektor.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com