PROSPEK DAN TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DI ASEAN DAN INDONESIA PASCA PIAGAM ASEAN: PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1
PROSPEK DAN TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DI
ASEAN DAN INDONESIA PASCA PIAGAM ASEAN
PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

• Nandang Sutrisno

2
ASEAN CHARTERBerlaku 15 Desember 2008

• Dalam perspektif Hukum Perdagangan Internasional
  ASEAN Charter
• Memperkuat landasan hukum dan kelembagaan dalam
  mengimplementasikan ASEAN Free Trade Agreement
  (AFTA) dan
• Memperkuat pembentukan Komunitas ASEAN, khususnya
  Komunitas Ekonomi ASEAN.

3
ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)

• KTT ke-5 di Singapura 1992
• Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic
  Cooperation
• Pencanangan AFTA pada 1 Januari 1993 dengan
  Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
  sebagai mekanisme utama

4

• Tujuan AFTA
• Liberalisasi perdagangan barang, jasa dan
  investasi
• Meningkatkan daya saing kawasan sebagai unit
  produksi tunggal
• Penghapusan hambatan-hambatan tarif dan non-tarif
  untuk meningkatkan efisiensi ekonomi,
  produktivitas dan daya saing.
• Jadwal Pemberlakuan
• 2008
• Dipercepat menjadi 2003 (Agenda of Greater
  Economic Integration, 1995)
• Dipercepat lagi menjadi 2002 (Statement of Bold
  Measures, KTT 6, Hanoi) bagi ASEAN 6 (Brunei
  Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines,
  Singapura dan Thailand).

5

• Penurunan Hambatan Tarif
• 99,8 produk dalam Inclusion List of ASEAN-6
• tarifnya antara 0-5
• 65 di antaranya telah bertarif 0
• Tarif rata-rata ASEAN-6 turun menjadi 1,51 dari
  12,76 (1993).
• 91 produk negara CLMV (Cambodia, Lao Peoples
  Democratic Republic, Myanmar and Viet Nam) telah
  dimasukkan ke dalam Inclusion List.
• 77 di antaranya telah bertarif 0-5

6

• Penurunan Hambatan Non-Tarif
• Proses verifikasi dan notifikasi-silang
• Memperbaharui definisi operasional Hambatan
  Non-Tarif
• Menyusun data-base tentang Hambatan Non- Tarif
• Menghapuskan kebijakan-kebijakan non-tarif yang
  tidak perlu.

7
Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN.

• ASEAN Vision 2020 (Kuala Lumpur, 1997)
• Mencita-citakan ASEAN sebagai suatu komunitas
  yang berpandangan maju ke depan, hidup dalam
  lingkungan yang damai, stabil dan makmur,
  dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam
  pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang
  saling peduli.
• ASEAN Concord II (KTT 9, Bali, 2003)
• Menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi komunitas
  yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada 2020.

8

• Komunitas ASEAN 2015 (KTT 12, Cebu, 2007)
• Cebu Declaration on the Acceleration of the
  Establishment of an ASEAN Community by 2015
• Mempercepat Visi 2020 menjadi 2015
• Tujuan lebih mempererat integrasi ASEAN dalam
  menghadapi konstelasi politik internasional, dan
  menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih
  terbuka dalam menghadapi permasalahan baik
  internal maupun eksternal.
• Meningkatkan kekompkanan dan kohesivitas serta
  efektivitas kerjasama.
• 3 pilar
• Komunitas Keamanan ASEAN
• Komunitas Ekonomi ASEAN
• Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

9

• Komunitas Ekonomi ASEAN 2015
• Ditandai dengan kebebasan arus barang, jasa,
  investasi, pekerja terampil dan arus modal yang
  lebih bebas.
• Menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang mempunyai
  daya saing tinggi dengan tingkat pembangunan
  ekonomi yang merata dan terintegrasi dalam
  ekonomi global.
• Prospek
• Memperluas skala ekonomi
• Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial
  ekonomi
• Meningkatkan daya tarik investor dan wisatawan
• Mengurangi biaya transaksi perdagangan
• Memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis
• Meningkatkan daya saing UKM
• Meningkatkan akses pasar intra-ASEAN
• Meningkatkan transparansi
• Mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan
  standarisasi domestik

10

• Tantangan
• Meningkatkan pemahaman publik, khususnya kalangan
  bisnis
• Meningkatkan daya saing melalui peningkatan
  efisiensi dalam segala aspek
• Menciptakan good governance
• Menentukan prioritas sektor-sektor yang akan
  diliberalisasi
• Menyelaraskan posisi Indonesia dalam berbagai
  negosiasi baik bilateral, regional maupun
  multiateral
• Meningkatkan kemampuan implementasi komitmen yang
  telah disepakati.

11
PROSPEK BAGI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

• Rules-based economic integration market economy
• Adherence to multilateral trade rules and ASEANs
  rules-based regimes
• Progress reduction towards elimination of all
  barriers to regional economic integration.

12
TANTANGAN BAGI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

• ASEAN Charter building bloc or stumbling bloc?
• WTO versus ASEAN
• Most Favoured Nation versus Preferential
  Treatment
• Regionalism versus Multilateralism.
• WTO Rules on RTAs
• Article XXIV of GATT 1994
• Enabling Clause