PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN DALAM MENSINERGIKAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING REGIONAL DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL

1
PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN DALAM MENSINERGIKAN
NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA GUNA MENINGKATKAN
DAYA SAING REGIONAL DALAM RANGKA MEMPERKOKOH
KETAHANAN NASIONAL
Oleh DRS. H. HUSNAN BEY FANANIE, MA Wakil
Sekretaris Jenderal PPP
2
Wilayah Asia Tenggara
3
Maksud dan Tujuan
4
Sistematika/Tata Urut
BAB I PENDAHULUAN
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN
BAB III PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN DALAM
MENSINERGIKAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA SAAT
INI
BAB IV PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
5
Sistematika/Tata Urut (Lanj.)
BAB V PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN DALAM
MENSINERGIKAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA YANG
DIHARAPKAN
BAB VI KONSEPSI PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN
DALAM MENSINERGIKAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA
BAB VII PENUTUP
6
PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN DALAM MENSINERGIKAN
NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA GUNA MENINGKATKAN
DAYA SAING REGIONAL DALAM RANGKA MEMPERKOKOH
KETAHANAN NASIONAL
PARADIGMA NASIONAL
POKOK PERSOALAN
PEMBRDY ASEAN DLM MENSNRG NGR2 ASTENG YG DIHRAPKAN
PROSES
PEMBRDY ASEAN DLM MENSNRG NGR2 ASTENG SAAT INI
S
M
O

• BLM STABIL DAN MERATANYA KONDISI PEREKONOMIAN
  NGR2 ASEAN
• MSH SERING TERJADI TRANSNASIONAL CRIME DI BBRP
  NGR ASEAN
• MARAKNYA BUDAYA BARAT NEGATIF YG MASUK KE DLM
  NGR2 KWSAN YG DPT MERUSAK GENERASI MUDA

DAYA SAING REGIONAL MENINGKAT
K
U
S
ALUR PIKIR
FEED BACK
TANNAS TRKKHKAN
PELUANG DAN KENDALA
PENGARUH LINGSTRA
7
PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN DALAM MENSINERGIKAN
NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA GUNA MENINGKATKAN
DAYA SAING REGIONAL DALAM RANGKA MEMPERKOKOH
KETAHANAN NASIONAL
PARADIGMA NASIONAL
PEMBRDY ASEAN DLM MENSNRG NGR2 ASTENG YG DIHRAPKAN
PEMBRDY ASEAN DLM MENSNRG NGR2 ASTENG SAAT INI
PROSES
DAYA SAING REGIONAL MENINGKAT
S
M
O

• Supra Struktur
• Infra Struktur
• Sub Struktur

• PMRTH/ DPR
• DEPLU
• DUBES
• TNI/POLRI
• DEPKOP
• DEPKEU
• BI
• DIKNAS
• ASEAN
• TOMAS
• TOGA

• Regulasi
• Traktat
• Perjnjian
• MOU
• Krjsama
• Pmbinaan
• Gakkum Intrnsional

TANNAS TRKKHKAN
K
U
S
POLA PIKIR
BANG LINGSTRA
FEED BACK
8
Beberapa organisasi di kawasan Asia Tenggara yang
menginspirasikan berdirinya ASEAN

1. The South East Asian Treaty Organization (SEATO),
   didirikan tahun 1954 di Manila.
2. The Asian and Pacific Council (ASPAC), didirikan
   tahun 1966 atas inisiatif Korea Selatan
3. The Association of South East Asia (ASA),
   didirikan pada tanggal 30 Juli 1961 atas
   instigasi PM Malaysia, Tunku Abdul Rahman
4. The Malaysia-Philippines-Indonesia (MAPHILINDO),
   didirikan tanggal 31 Juni 1963 di Manila

9
Kata Kunci/Ruang Lingkup

• Pemberdayaan Organisasi ASEAN Dalam Mensinergikan
  Negara-negara di Asia Tenggara
• Meningkatkan Daya Saing Regional
• Memperkokoh Ketahanan Nasional

10
PARADIGMA NASIONAL
11
Peraturan Perundangan Terkait
PEMBUKAAN UUD 1945
TAP MPR NO. IV/MPR/1999 TENTANG GBHN
UU NO. 17/1985 TENTANG PENGESAHAN UNCLOS
UU NO. 6/1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA
UU NO. 37/1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
RUU TENTANG PENGESAHAN PIAGAM ASEAN
PP NO. 37/2002 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL
DAN PESAWAT UDARA ASING
12
Beberapa Tinjauan Pustaka

• Anwar Ibrahim, "Penduduk Asia Tenggara tidak akan
  pernah melupakan sejarah yang telah berlalu,
  bahwa kawasan yang mereka diami konon merupakan
  pusat pertemuan peradaban besar dari berbagai
  tempat di belahan bumi. Namun mereka tetap
  menyadari bahwa peradaban yang masuk tersebut
  bukanlah sesuatu yang harus diikuti secara utuh
  melainkan harus disesuaikan dengan kondisi
  kawasan yang mereka huni. (Anwar Ibrahim, The
  Asian Renaissance, Times Book International,
  Singapura, 1996, hh. 123-124)
• Samuel P. Huntington, "Pembangunan ekonomi Asia
  Tenggara dan rasa percaya diri masyarakatnya
  dapat mempengaruhi politik internasional
  setidaknya melalui tiga jalan (1) pembangunan
  ekonomi yang memungkinkan negara pemimpin kawasan
  tersebut memperluas kemampuan militer mereka, (2)
  pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan
  intensitas konflik antara masyarakat Asia
  Tenggara dan barat, dan (3) pertumbuhan ekonomi
  yang datang dari negara paling besar di kawasan
  tersebut dapat mempengaruhi hegemoni sosial di
  kawasan tersebut. (Samuel P.H., Clash of
  Civilization, SimonSchusters, NY, 1996, h. 2006)
• Ian Batey beropini, bahwa
• Abad XXI akan menjadi abad milik Asia, termasuk
  Asia Tenggara.
• Abad XXI akan menjadi abad konsumen dan permainan
  penting dalam peta pemasaran.
• Tingkah laku dan daya beli masyarakat Asia
  (termasuk Asia Tenggara) akan mampu menyaingi
  tingkah laku dan daya beli masyarakat
  negara-negara barat dimulai jelang tahun 2020.
  (Ian Batey, Asian Branding a Great Way to Fly,
  Gramedia, Jakarta, 2002)

13
Beberapa Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

• Mahathir Mohammad, Asia sudah barang tentu dapat
  mencapai kejayaan dengan kenyataannya sebagai
  benua terbesar, sebagaimana Amerika Serikat yang
  mencapai kejayaan karena keberadaannya sebagai
  negara terkuat dan terbesar. Keberadaannya itulah
  yang memungkinkan berbagai impian terjadi. Jadi
  kelak orang-orang Asia akan bangga jika dipanggil
  sebagai Engkau orang Asia, sebagaimana
  orang-orang Amerika berbangga dengan panggilan
  Engkau orang Amerika. (Mahathir Muhammad,
  Pentadbiran Mahathir Prestasi dan Krisis Dalam
  Pemerintahan, Times Books International, Kuala
  Lumpur, 2003, h. 223)
• Paul L. Krugman dan Maurice Obstfeld,
  "Dibandingkan dengan negara-negara industri,
  negara-negara berkembang begitu miskin akan
  faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk
  membangun perindustrian modern, yakni modal dan
  tenaga kerja trampil. Kelangkaan faktor-faktor
  produksi inilah yang menyebabkan rendahnya
  tingkat pendapatan per kapita sekaligus
  menghambat negara berkembang untuk mencapai skala
  ekonomis (economics of scale) yang optimal yang
  telah mampu memperkaya negara-negara industri.
  (Paul LK dan Maurice O, Ekonomi Internasional
  Teori dan Kebijakan, UIHC Publisher, Jakarta,
  1991, h. 431)

14
Beberapa Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

• Jose L. Tongzon, SingapuraMalaysiaIndonesia
  secara berkelanjutan melakukan dominasi
  perdagangan intra-ASEAN ekspor Singapura ke
  Malaysia, ekspor Malaysia ke Singapura, ekspor
  Indonesia ke Singapura, dan ekspor Singapura ke
  Indonesia. Bentuk perdagangan yang dilakukan
  ketiga negara tersebut diambil secara intensif
  dengan berbagai pendekatan. (Jose LT, The
  Economies of Southeast Asia Before and After
  Crisis, EdwardElgar publishing, Cheltenham, 2002,
  hh. 3-5)
• Ginandjar Kartasasmita, Negara-negara industri
  baru yang kemudian sukses dalam pembangunan
  ekonominya, adalah negara-negara yang menerapkan
  asas-asas demokrasi. (Ginandjar K., Pembangunan
  Untuk Rakyat, Jakarta, 1996, h. 111)
• Samuel P. Huntington, Kemajuan sebuah bangsa
  paling tidak akan tercapai sekali dalam sejarah
  peradabannya, dan jika bangsa itu beruntung maka
  sejarah itu akan terulang pada segmen-segmen
  peradaban berikutnya. (Samuel PH, Op.Cit., h.
  301)

15
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

• Pasca era reformasi mendatangkan banyak perubahan
  di segala sektor kehidupan masy. Indonesia.
• Penentuan OTDA dlm rangka mempercepat pembangunan
  di daerah.
• Timbulnya penguatan identitas lokal.
• Perbaikan iklim investasi yg sebelumnya tertutup
  bagi pihak asing.
• Dll.

• Perekonomian dunia yang tidak seimbang merupakan
  dampak buruk globalisasi.
• Perkembangan globalisasi dalam segala bidang
  berjalan sangat cepat.
• Berakhirnya perang dingin ditandai dengan makin
  dominannya perdagangan.
• Dll.

• Adanya klaim tumpang tindih di kawasan Laut Cina
  Selatan.
• Pencetusan CEPT dlm rangka mempercepat perwujudan
  AFTA.
• Dll.

PELUANG DAN KENDALA
16
STRUKTUR ORGANISASI ASEAN
17
Pemberdayaan organisasi ASEAN dapat terstruktur
menjadi kerjasama ASEAN, yaitu
Kuala Lumpur
18
Menuju Kawasan ASEAN yang Memiliki Daya Saing
KOMPETISI GLOBAL
Peluang
Memperkuat Integrasi
Pencapaian Skala Ekonomi
ASEAN Pasar Tunggal dan Basis Produksi

• Persaingan Bebas
• Antarnegara anggota
• Dengan kawasan lain

Daya Saing
Proses Liberalisasi
Mekanisme Pasar
Membuka Pasar Domestik Negara Anggota (Produk dan
Faktor Produksi)
Kendala
Sumber Sjamsul Arifin, dkk., Masyarakat Ekonomi
ASEAN Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah
Kompetisi Global, Gramedia, Jakarta, 2008, h. 10
19
Selected Basic ASEAN Indicators (30 April 2008)
20
Selected ASEAN Macroeconomics Indicators (30
April 2008)
21
KONTRIBUSI EKSPOR NON MIGAS INDONESIA (Data
Depdag RI, 2007)
22
KONTRIBUSI EKSPOR NON MIGAS INDONESIA (Data
Depdag RI, 2007)
23
Pemberdayaan Organisasi ASEAN Saat Ini

• Di Bidang Ekonomi
• Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 di
  masa pertengahan 1980-an, dan menyumbang 2,8
  bagi pertumbuhan ekonomi dunia secara global.
• Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau
  ASEAN Economic Community (AEC) yang akan
  dipercepat di tahun 2015 pada ASEAN Summit ke-12
  melalui Cebu Declaration (13 Januari 2007).
  Percepatan pembentukan AEC dilakukan guna
  memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi
  kompetisi global, terutama dari China dan India.
• Beberapa pertimbangan untuk mempercepat
  pembentukan AEC di antaranya
• Potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar
  10-20 untuk barang konsumsi sebagai dampak
  integrasi ekonomi.
• Peningkatan kemampuan kawasan dengan implementasi
  standar dan praktik internasional, intelectual
  property rights, dan adanya persaingan.

24
Pemberdayaan Organisasi ASEAN Saat Ini

• Di Bidang Keamanan
• Pembentukan ASEAN Security Community (ASC) atau
  Masyarakat Keamanan ASEAN.
• Penjalinan kerjasama antar negara-negara anggota
  ASEAN dilakukan melalui beberapa upaya berikut
• Deklarasi ASEAN (Bangkok, 8 Agustus 1967),
• Deklarasi Zona Damai, Bebas, dan Netral
  (Kualalumpur, 27 Nopember 1971),
• Deklarasi Persesuaian (ASEAN Concord) (Bali, 24
  Pebruari 1976),
• Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia
  Tenggara (Bali, 24 Pebruari 1976),
• Deklarasi ASEAN mengenai Laut China Selatan
  (Manila, 22 Juli 1992),
• Traktat mengenai Zona Bebas Senjata Nuklir Asia
  Tenggara (Bangkok, 15 Desember 1997),
• Visi ASEAN 2020 (Kualalumpur, 15 Desember 1997)
• Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) di tahun
  1994, karena adanya saling ketergantungan
  keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Awalnya ARF
  beranggotakan negara-negara anggota ASEAN,
  selanjutnya keanggotaan tersebut diikuti oleh
  negara-negara Australia, Kanada, China, Uni
  Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara,
  Mongolia, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini,
  Rusia, dan Amerika Serikat.
• Yang dibahas dalam ARF adalah isu-isu yang
  berkembang seputar keamanan kawasan (Asia-Pasifik
  dan ASEAN) yang meliputi hubungan dengan
  negara-negara kuat, non-proliferasi, kontra
  terorisme, kejahatan antar-negara, dan isu-isu
  seputar Laut China Selatan dan Semenanjung Korea.

25
Pemberdayaan Organisasi ASEAN Saat Ini

• Di Bidang Sosial-Budaya
• Pembentukan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
  atau Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN, seiring
  dengan Visi ASEAN 2020, merupakan pengikat
  komunitas yang berada di kawasan Asia Tenggara
  dengan wujud kepedulian dan penemuan atas
  identitas kawasan secara umum.
• Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia
  adalah suatu strategi kunci untuk mempersiapkan
  potensi profesi dan pekerjaan, di samping untuk
  mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan
  sosial khususnya di bidang ekonomi. Dengan adanya
  pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat
  dengan sendirinya akan meningkat.
• Untuk menunjang tujuan di atas, ASEAN telah
  melakukan
• Program Kerja ASEAN di bidang kesejahteraan
  sosial, keluarga, dan kemasyarakatan.
• Program Kerja ASEAN di bidang penanganan
  HIV/AIDS.
• Program Kerja ASEAN di bidang penganganan kaum
  lanjut usia.
• Jaringan keamanan dan kesehatan bagi kaum buruh.
• Program Kerja ASEAN dalam mempersiapkan kaum
  generasi muda untuk pekerjaan dan berbagai
  peluang global.
• Pembentukan ASEAN University Network (AUN) atau
  Jaringan Perguruan Tinggi ASEAN yang
  mempromosikan kolaborasi antara tujuh belas
  perguruan tinggi di kawasan ASEAN.
• Pembentukan Program Pertukaran Pelajar ASEAN,
  Forum Budaya Kaum Generasi Muda, dan Forum
  Pembicara Muda ASEAN.
• Pekan Budaya ASEAN Tahunan, Perkemahan Kawula
  Muda ASEAN, dan ASEAN Quiz.
• Program Pertukaran Media ASEAN.
• Pembentikan kerangka Environmentally Sustainable
  Cities (ESC) dan Perjanjian Kerjasama mengenai
  Penanggulangan Polusi Kabut antar-Perbatasan.

26
Permasalahan yang Dihadapi

• 1. Di Bidang Ekonomi
• Belum stabil dan meratanya kondisi perekonomian
  masing-masing negara ASEAN.
• 2. Di Bidang Keamanan
• Masih sering terjadinya transnational crime
  (kejahatan transnasional) di beberapa negara
  dalam kawasan Asia Tenggara, seperti terorisme,
  illegal mining, illegal fishing, illegal loging
  dan lain-lain.
• 3. Di Bidang Sosial-Budaya
• Maraknya budaya Barat negatif yang masuk ke
  dalam negara-negara kawasan (termasuk Indonesia)
  yang dapat merusak kehidupan generasi muda.

27
Pemberdayaan Organisasi ASEAN yang Diharapkan

• Di Bidang Ekonomi
• Pembentukan AEC sudah selayaknya dilakukan
  melalui tiga kerangka strategis, yaitu
• Pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis
  produksi.
• kawasan ekonomi yang berdaya saing.
• pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi
  dengan perekonomian global.
• Integrasi ekonomi dapat dicapai baik melalui
  pendekatan supranasional maupun
  intergovernmental. Dalam pendekatan
  supranasional, negara-negara anggota ASEAN telah
  sepakat untuk menjalankan sebagian kedaulatan
  mereka kepada suatu lembaga supranasional.
  Ketentuan atau hukum berlaku secara regional yang
  mengikat negara-negara anggota maupun masyarakat
  di negara-negara tersebut. Sementara pendekatan
  intergovernmental ditandai dengan tidak adanya
  sharing kedaulatan di antara negara-negara
  anggota, dan negara-negara tersebut mempunyai hak
  veto atau hak untuk menolak atas penawaran
  kesepakatan regional.
• Suatu negara masih dimungkinkan untuk mengadopsi
  kebijakan yang berbeda dengan negara lainnya
  dalam kerangka kepentingan nasional sepanjang
  bukan diskriminasi di antara negara-negara
  anggota.
• Penerapan kebijakan tersebut sebetulnya dapat
  diterapkan dengan adanya beberapa perangkat media
  yang telah dibentuk oleh negara-negara yang
  berada dalam kawasan ASEAN, seperti AFTA dengan
  mekanisme CEPT.

28
Pemberdayaan Organisasi ASEAN yang Diharapkan

• Di Bidang Keamanan
• Penghormatan terhadap kedaulatan, kemerdekaan dan
  integritas teritorial
• Tanggungjawab kolektif untuk memperkokoh
  perdamaian, keamanan dan kesejahteraan.
• Penolakan agresi.
• Prinsip non-interference dalam masalah internal.
• Pengembangan konsultasi.
• Penolakan kekerasan.
• Pengembangan terhadap kebenaran dan rekonsiliasi.
• Penolakan blokade ekonomi dan boikot serta
  ancaman penggunaan kekuatan.
• Batas nasional yang tak boleh diganggu gugat.
• Penghormatan terhadap HAM , perbedaan kultur,
  bahasa dan agama serta warisan peradaban
• Ketentuan tentang human security untuk semua
• Penyelesaian perselisihan secara damai
• Saling membantu dalam mengatasi bencana alam
• Perhatian atas keluhan atas rasa takut atau
  khawatir
• Keterbukaan, komprehensif, dan orientasi ke
  depan
• Penghormatan terhadap Piagam PBB, hukum
  internasional, good governance, demokrasi, dan
  konstitusi
• Penghormatan terhadap pluralisme budaya, sosial,
  agama, dan keanekaragaman.

29
Pemberdayaan Organisasi ASEAN yang Diharapkan

• Di Bidang Sosial-Budaya
• ASCC harus seiring dengan Visi ASEAN 2020 yang
  mengedepankan kepedulian sosial.
• ASCC hendaknya melakukan pengembangan sosial yang
  ditujukan pada peningkatan standar kehidupan
  khususnya di masyarakat pedesaan, mencakup
  penanganan kaum wanita, remaja, dan masyarakat
  lokal.
• ASEAN hendaknya mensinergikan berbagai program
  pengembangan sosio-kultural yang diintegrasikan
  dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan
  melakukan pembinaan kualitas sumber daya manusia
  yang menjadi kunci strategis demi perwujudan
  lapangan pekerjaan bagi generasi mendatang,
  mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan
  sosial, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
  Untuk itu ASEAN melalui ASCC harus dapat
  mengedepankan berbagai potensi lokal (yang
  terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya
  alam) demi mengangkat citra lokal.
• ASEAN hendaknya melakukan koordinasi dan
  kerjasama di dalam kawasan dalam penanganan
  kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan dan
  pengobatan berbagai penyakit menular, seperti
  HIV/AIDS dan SARS. ASEAN juga hendaknya mendukung
  berbagai kegiatan internal kawasan dengan
  penyediaan obat-obatan. Hal tersebut dilakukan
  agar masyarakat ASEAN merasa aman dan terjamin
  dalam masalah kesehatan dirinya.
• ASCC diharapkan dapat membentuk semacam forum
  persekutuan antar generasi dan profesi, seperti
  pelajar, penuilis, seniman, dan praktisi media
  agar persekutuan tersebut dapat mendukung
  berbagai kegiatan ASEAN dalam menghadapi
  perbedaan sosial-budaya yang berlaku di dalam
  kawasan, termasuk dapat membentuk sosial-budaya
  Asia Tenggara yang memiliki ciri tersendiri.
• ASCC juga hendaknya dapat secara intensif
  melakukan berbagai kerjasama dalam menyelesaikan
  ragam persoalan berkaitan dengan pertumbuhan
  penduduk, pengangguran, degradasi lingkungan,
  polusi di perbatasan antar-negara anggota, dan
  lain-lain, hingga keberadaan ASEAN dapat
  dirasakan membawa manfaat bagi masyarakat
  negara-negara di kawasan tersebut dan ASEAN
  menjadi spirit tersendiri bagi mereka.

30
INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Terlaksananya Kebijakan Pemerintah yang Konsisten
2. Berkembangnya Investasi di Asia Tenggara
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
4. Daya Saing Produk Industri Mengalami Peningkatan
5. Keamanan yang Terjamin
6. Gaya Hidup Masyarakat yang Lebih Mengedepankan
   Ciri Khas, Nilai, dan Norma Budaya Setempat

31
KEBIJAKAN

• Terciptanya pemberdayaan organisasi ASEAN dalam
  mensinergikan negara-negara di Asia Tenggara guna
  meningkatkan daya saing regional, melalui
  stabilisasi aspek-aspek perekonomian
  negara-negara anggota ASEAN, peningkatan dan
  pengembangan sistem pemantauan keamanan kawasan
  berdasarkan batas-batas wilayah, kedaulatan, dan
  kewibawaan masing-masing negara anggota, serta
  penggalakkan pendidikan serta pembinaan sejarah
  lokal yang diberlakukan oleh negara-negara ASEAN
  kepada masing-masing rakyatnya agar dapat lebih
  memahami latar belakang dan identitas yang harus
  diagungkan, dalam rangka memperkokoh ketahanan
  nasional.

32
STRATEGI

1. Stabilisasi aspek-aspek perekonomian
   negara-negara anggota ASEAN.
2. Peningkatan dan pengembangan sistem pemantauan
   keamanan kawasan berdasarkan batas-batas wilayah,
   kedaulatan, dan kewibawaan masing-masing negara
   anggota.
3. Penggalakkan pendidikan serta pembinaan sejarah
   dan budaya lokal yang diberlakukan oleh
   negara-negara ASEAN kepada masing-masing
   rakyatnya agar dapat lebih memahami latar
   belakang dan identitas yang harus diagungkan.

33
Upaya Strategi 1 Stabilisasi aspek-aspek
perekonomian negara-negara anggota ASEAN

1. Parlemen dan pemerintah masing-masing negara
   membuat berbagai kebijakan strategis dalam
   menstabilkan perekonomian nasionalnya.
2. Pemerintah masing-masing negara membuka
   kesempatan asing untuk melakukan investasi di
   negara masing-masing pada sektor-sektor
   pembangunan sarana dan prasarana dengan tidak
   merugikan kedua belah pihak (investor dan
   kreditur).
3. Pemerintah masing-masing negara melakukan
   penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal
   dan ekspor.
4. Bank Sentral masing-masing negara anggota
   hendaknya melakukan pemantauan pergerakan
   transaksi di berbagai bursa nasional
   masing-masing, bahkan jika perlu melakukan
   intervensi (dalam pasar mata uang) untuk
   melindungi nilai mata uang nasionalnya.
5. Pemimpin negara-negara anggota hendaknya mencari
   solusi kongkrit dalam menangani masalah
   perekonomian, antara lain dengan mengupayakan
   pencetusan satu nilai mata uang (single currency)
   yang berlaku umum di negara-negara anggota
   kawasan.
6. Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Menteri
   Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri
   Koperasi UKM, dan menteri-menteri terkait lain,
   yang juga berlaku di masing-masing negara
   anggota, melakukan pengkajian kebijakan penanaman
   modal dan ekspor baik di dalam maupun luar negeri.

34
Upaya Strategi 1 (Lanjutan) Stabilisasi
aspek-aspek perekonomiannegara-negara anggota
ASEAN

1. Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Menteri
   Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri
   Koperasi UKM, dan menteri-menteri terkait lain,
   yang juga berlaku di masing-masing negara
   anggota, melakukan pemberdayaan ekonomi nasional
   berbasis kerakyatan.
2. Menteri Luar Negeri dan perangkat diplomasi
   internasional masing-masing negara anggota
   melakukan sosialisasi kebijakan nasionalnya
   kepada masyarakat internasional berkaitan dengan
   pemberlakuan perekonomian nasional.
3. ASEAN sebagai organisasi harus dapat menjembatani
   kepentingan masing-masing negara anggotanya dalam
   mencapai kesepakatan perekonomian, baik itu
   bilateral maupun multilateral, antar
   negara-negara anggota maupun antara negara
   anggota dan negara-negara lain yang bukan
   anggota.
4. ASEAN sebagai organisasi sentral di kawasan
   membentuk badan khusus dalam mempersiapkan
   pembentukan satu nilai mata uang (single
   currency) yang akan diberlakukan paling tidak di
   beberapa negara anggotanya.
5. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di
   tiap-tiap negara anggota melakukan sosialisasi
   kebijakan perekonomian nasional dari berbagai
   aspeknya kepada masyarakat luas di negara
   masing-masing, seperti dengan penyuluhan,
   pembinaan, pelatihan, dan sebagainya.

35
Upaya Strategi 2 Peningkatan dan pengembangan
sistem pemantauan keamanan kawasan berdasarkan
batas-batas wilayah, kedaulatan, dan
kewibawaanmasing-masing negara anggota

1. Parlemen dan pemerintah masing-masing negara
   anggota harus dapat membuat kebijakan mengenai
   sistem pemantauan keamanan yang lebih
   komprehensif dan integral di wilayah kedaulatan
   negaranya.
2. Pemerintah masing-masing negara anggota melakukan
   kesepakatan multilateral dalam hal sistem
   pemantauan keamanan masing-masing negara,
   khususnya pada batas-batas wilayah antar-negara
   anggota.
3. Pemerintah masing-masing negara anggota melakukan
   kesepakatan multilateral untuk melakukan
   pemantauan keamanan kawasan secara umum.
4. ASEAN sebagai organisasi harus dapat menjembatani
   kepentingan masing-masing negara anggotanya dalam
   mencapai kesepakatan pemantauan keamanan
   antar-negara anggota, baik itu bilateral maupun
   multilateral.

36
Upaya Strategi 2 (Lanjutan) Peningkatan dan
pengembangan sistem pemantauan keamanan kawasan
berdasarkan batas-batas wilayah, kedaulatan, dan
kewibawaanmasing-masing negara anggota

1. ASEAN sebagai organisasi sentral di kawasan dapat
   membentuk badan khusus, semacam Dewan Keamanan
   Kawasan, untuk mewujudkan pemantauan keamanan
   kawasan secara umum dengan tetap menghormati
   kedaulatan dan kewibawaan negara-negara anggota.
2. Perangkat hankam yang berlaku di masing-masing
   negara anggota saling berkoordinasi dalam
   menangani kejahatan transnasional yang terjadi di
   negara-negara anggota kawasan.
3. Menteri Luar Negeri dan perangkat diplomasi
   internasional masing-masing negara anggota
   melakukan sosialisasi kebijakan nasionalnya
   kepada masyarakat internasional berkaitan dengan
   sistem pemantauan keamanan nasional.
4. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di
   tiap-tiap negara anggota melakukan sosialisasi
   kebijakan pemantauan keamanan nasional kepada
   masyarakat luas di negara masing-masing agar
   dapat menyadari dan memahami kepentingan keamanan
   nasional serta bertindak hati-hati untuk tidak
   melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara,
   seperti dengan penyuluhan, pembinaan, pelatihan,
   dan sebagainya.

37
Upaya Strategi 3Penggalakkan pendidikan serta
pembinaan sejarah dan budaya lokal yang
diberlakukan oleh negara-negara ASEAN kepada
masing-masing rakyatnya agar dapat lebih memahami
latar belakang dan identitas yang harus diagungkan

1. Parlemen dan pemerintah masing-masing negara
   (khususnya Indonesia) melakukan kajian ulang
   terhadap kebijakan sistem pendidikan nasional
   khususnya yang berkenaan dengan pendidikan
   sejarah dan budaya bangsa yang saat ini porsinya
   lebih kecil jika dibandingkan pada masa-masa
   sebelumnya.
2. Menteri Pendidikan Nasional dan menteri-menteri
   serupa lain di negara-negara anggota ASEAN
   membuat rancangan kurikulum nasional mengenai
   pendidikan formal sejarah nasional yang lebih
   komprehensif dan mudah dipahami oleh para peserta
   didik di masing-masing negara.
3. Parlemen dan pemerintah masing-masing negara
   harus berani melakukan ratifikasiatau amandemen
   ratifikasi yang telah adaterhadap berbagai
   produk hukum kawasan yang membatasi ruang gerak
   nasional masing-masing negara jika itu
   diperlukan, sebagaimana yang dilakukan oleh
   Pemerintah Indonesia dan DPR yang membuat RUU
   tentang amandemen Piagam ASEAN karena masih
   dianggap tidak representatif bagi kepentingan
   nasional.

38
Upaya Strategi 3 (Lanjutan)Penggalakkan
pendidikan serta pembinaan sejarah dan budaya
lokal yang diberlakukan oleh negara-negara ASEAN
kepada masing-masing rakyatnya agar dapat lebih
memahami latar belakang dan identitas yang harus
diagungkan

1. Pemerintah masing-masing negara menggalakkan
   program pembinaan masyarakat mengenai dampak
   negatif yang ditimbulkan oleh perilaku seks bebas
   dan pelacuran, dibantu oleh lembaga-lembaga
   kemasyarakatan yang ada di masing-masing negara.
2. Menteri Pemuda Olahraga dan menteri-menteri
   serupa di negara-negara anggota melakukan
   pembinaan bagi para generasi muda bangsa di
   bidang pemahaman nilai-nilai budaya bangsa.
3. Menteri Pemuda Olahraga dan menteri-menteri
   serupa di negara-negara anggota melakukan
   koordinasi dan kerjasama dalam pengenalan budaya
   yang ada di kawasan Asia Tenggara terhadap
   generasi muda untuk menambah wawasan dan khazanah
   intelektual, seperti dengan pertukaran pemuda,
   pemberian beasiswa, dan lain-lain.
4. Menteri Luar Negeri dan perangkat diplomasi
   internasional masing-masing negara anggota
   melakukan sosialisasi kebijakan nasionalnya
   kepada masyarakat internasional berkaitan dengan
   sistem pelaksanaan sosial-budaya.

39
KESIMPULAN

1. ASEAN merupakan organisasi sentral di kawasan
   Asia Tenggara yang terbentuk setelah diilhami
   dengan pembentukan organisasi-organisasi serupa
   di seputar kawasan tersebut sebelumnya, yakni
   SEATO (di Manila, 1954), ASPAC (Seoul, 1966), ASA
   (Kuala Lumpur, 1961, atas instigasi PM Malaysia,
   Tunku Abdul Razak, di tahun 1959), dan
   MAPHILLINDO (Manila, 1963).
2. Pemberdayaan organisasi ASEAN dilakukan dengan
   mensinergikan negara-negara anggotanya di bidang
   ekonomi, keamanan, dan sosial-budaya, sesuai
   dengan kesepakatan negara-negara anggota tersebut
   dalam Bali Concord II tahun 2003.
3. Pemberdayaan di tiga bidang tersebut diwujudkan
   dalam pembentukan berbagai komunitas kawasan,
   yakni (a) di bidang ekonomi membentuk ASEAN
   Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi
   ASEAN, (b) di bidang keamanan membentuk ASEAN
   Security Community (ASC) atau Masyarakat Keamanan
   ASEAN, dan (c) di bidang sosial-budaya membentuk
   ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) atau
   Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.

40
KESIMPULAN (Lanjutan)

1. Permasalahan-permasalahan pun muncul dalam
   melakukan pensinergian negara-negara anggotanya,
   yakni (a) di bidang ekonomi? belum stabil dan
   meratanya kondisi perekonomian masing-masing
   negara ASEAN, ditandai dengan adanya fluktuasi
   kondisi pasar-pasar perdagangan yang menjadi
   indikator makroekonomi yang mengalami kemerosotan
   tajam, disebabkan oleh krisis global, seperti
   kenaikan harga minyak dunia, krisis yang melanda
   Amerika Serikat, dan lain-lain, (b) di bidang
   keamanan? masih sering terjadinya transnational
   crime (kejahatan transnasional) di beberapa
   negara dalam kawasan Asia Tenggara, seperti
   terorisme, illegal mining, illegal fishing,
   illegal loging dan lain-lain yang dilakukan oleh
   aktor non-negara, bahkan ada juga beberapa
   kejahatan lain yang dilakukan oleh aktor negara
   seperti transaksi pembelian pasir ilegal yang
   diambil dari Kepulauan Riau oleh Negara
   Singapura, dan (c) di bidang keamanan? maraknya
   budaya barat negatif yang masuk ke dalam
   negara-negara kawasan (termasuk Indonesia) yang
   dapat merusak kehidupan generasi muda, seperti
   kehidupan seks bebas, hedonisme, pelacuran, dan
   sebagainya.

41
KESIMPULAN (Lanjutan)

• Untuk menetralisir permasalahan tersebut, perlu
  dikeluarkan kebijakan oleh masing-masing negara
  anggota dengan upaya-upaya yang jelas. Kebijakan
  tersebut adalah
• Di bidang ekonomi? stabilisasi aspek-aspek
  perekonomian negara-negara anggota ASEAN,
• Di bidang keamanan? peningkatan dan pengembangan
  sistem pemantauan keamanan kawasan berdasarkan
  batas-batas wilayah, kedaulatan, dan kewibawaan
  masing-masing negara anggota, dan
• Di bidang sosial-budaya? penggalakkan pendidikan
  serta pembinaan sejarah lokal yang diberlakukan
  oleh negara-negara ASEAN kepada masing-masing
  rakyatnya agar dapat lebih memahami latar
  belakang dan identitas yang harus diagungkan.

42
SARAN

1. DPR dan Pemerintah harus segera mensahkan RUU
   tentang Piagam ASEAN menjadi UU sebagai
   ratifikasi, mengingat negara-negara anggota ASEAN
   lain telah melakukan ratifikasi terlebih dahulu.
2. Pemerintah dan hendaknya dapat memotori
   negara-negara anggota ASEAN lain dalam
   mengamandemen ASEAN Charter setelah empat tahun
   resmi diberlakukan.
3. Lemhannas RI sebagai badan strategis negara dalam
   pembinaan ketahanan nasional dapat memberikan
   masukan kepada pemimpin nasional untuk
   menindaklanjuti pemberdayaan ASEAN sebagai
   organisasi sentral di kawasan Asia Tenggara dalam
   menciptakan iklim kawasan yang sehat dan memiliki
   daya saing internasional.
4. ASEAN sebagai organisasi sentral kawasan harus
   dapat berposisi netral dan tidak memihak salah
   satu atau sebagian negara anggotanya, serta tidak
   dapat diintervensi pihak luar kawasan dalam
   menentukan kebijakan strategis kawasan.

43
DAFTAR PUSTAKA

1. ---, Menggalang Investasi di Indonesia., Laporan
   Bank Dunia, 2005.
2. Abdurrohim Ghazali (ed.), Suara-suara Kritis
   Cendekiawan Menghendaki Perubahan, Mizan,
   Bandung, 1998.
3. Amado S. Lagdameo, Jr. (Ed.), Shaping the Future,
   Pandan Press, Makati, 2001.
4. Anwar Ibrahim, The Asian Renaissance, Times Books
   International, Kuala Lumpur, 1996.
5. Anthony Giddens, The Third Way The Renewal of
   Social Democracy, Polity Press, Cambridge, 1998.
6. Azyumardi Azra (peny.), Perspektif Islam di Asia
   Tenggara, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1989.
7. Benjamin Reilly, Democracy and Diversity
   Political Engineering in the Asia-Pacific, Oxford
   University Press, New York, 2006.
8. Deddy Ismatullah, Gagasan Pemerintahan Modern
   Dalam Konstitusi Madinah, Pustaka
   AttadbirSahifa, Bandung, 2006.
9. Hamzah Haz, Mengkaji Ulang Politik Ekonomi
   Indonesia Strategi Mewujudkan Keadilan Sosial,
   Pustaka Ciganjur, Jakarta, 2001.
10. Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations the
    Struggle for Power and Peace, Vanguard Books Pvt.
    Ltd., Lahore, 1991.

44
DAFTAR PUSTAKA (Lanjutan)

1. Ian Batey, Asian Branding a Great Way To Fly,
   Gramedia, Jakarta, 2002.
2. Jamal Albana, Runtuhnya Negara Madinah Islam
   Kemasyarakatan versus Islam Kenegaraan, Pilar
   Media, Yogyakarta, 2005.
3. Judith Kipper dan Harold H. Saunders (ed.), The
   Middle East in Global Perspective, American
   Enterprise Institute, Colorado, 1991.
4. Johan Hendrik Meuleman (peny.), Tradisi,
   Kemodernan, dan Metamodernisme, LKiS, Yogyakarta,
   1994.
5. Jose L. Tongzon, The Economies of South-East
   Asia Before and After the Crisis, Edward Elgar,
   Cheltenham, 2002.
6. Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian
   Masyarakat Edisi Ketiga, Gramedia, Jakarta,
   1993.
7. M. Dawam Rahardjo (Ed.), Pembangunan Ekonomi
   Nasional Suatu Pendekatan Pemerataan,Keadilan,
   dan Ekonomi Kerakyatan, Intermasa, Jakarta, 1997.
8. Madhukar Rana SJB, Comphrehensiver Security for
   South Asia Conceptualization Toward a Regional
   Strategy, SGE Publication, New Delhi, 2008.
9. Mahathir Mohammad, Pentadbiran Mahathir Prestasi
   dan Krisis Dalam Pemerintahan, Times Books
   International, Kuala Lumpur, 2003.
10. Muladi, Comprehensive Security, Bahan paparan
    pada PPRA XLII Lemhannas RI, Jakarta, 2008.

45
DAFTAR PUSTAKA (Lanjutan)

1. Michael T. Gibson (ed.), Tafsir Politik Telaah
   Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer,
   Qalam, Yogyakarta, 2002.
2. Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi
   Internasional Teori dan Kebijakan,
   UIHarperCollins Publishers, Jakarta, 1994.
3. Peter M. Manikas and Laura L. Thornton (Ed.),
   Political Parties in Asia, NDI, Washington DC,
   2002.
4. Rokhmin Dakhuri, Paradigma Baru Pembangunan
   Indonesia Berbasis Kelautan, Orasi Ilmiah Guru
   Besar Tetap bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir
   dan Kelautan, t.p., t.k., t.t.
5. Samuel P. Huntington, the Clash of Civilizations
   and the Remaking of World Order, SimonSchuster,
   New York, 1996.
6. Sjamsul Arifin dkk., Masyarakat Ekonomi ASEAN
   2015 Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah
   Kompetisi Global, Elex Media Komputindo, Jakarta,
   2008.
7. Stanley Wolpert, Mahatma Gandhi Sang Penakluk
   KekerasanHidupnya dan Ajarannya, Raja Grafindo
   Persada, Jakarta, 2002.
8. Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis dan
   Disertasi 2005, UNJ, Jakarta, 2004.
9. Tim Pokja BS Ketahanan Nasional, Modul Ketahanan
   Nasional, Lemhannas RI, Jakarta, 2008.
10. www.aseansec.org
11. www.bps.go.id

46
Sekian dan Terima Kasih