PER UNDANG-UNDANGAN - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PER UNDANG-UNDANGAN PowerPoint presentation | free to view - id: 4f46eb-NTVhO



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PER UNDANG-UNDANGAN

Description:

PER UNDANG-UNDANGAN Husin RM Apoteker M.Kes www.husinrm.wordpress.com.id Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jatim * Kuliah Fakultas Farmasi Ubaya 21 Mei 2008 – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1158
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 32
Provided by: din45
Category:
Tags: per | undang | undangan | hukum

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PER UNDANG-UNDANGAN


1
PER UNDANG-UNDANGAN
  • Husin RM Apoteker M.Kes
  • www.husinrm.wordpress.com.id
  • Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jatim

Kuliah Fakultas Farmasi Ubaya 21 Mei 2008
2
SISTEMATIKA PERKULIAHAN
  • HARI 1 PENDAHULUAN, UU
  • KESEHATAN,UU No 8,SKN,
  • PERDA 37/2000
  • HARI 2 PER UU OBAT
  • HARI 3 PER UU OT/KOSMETIK
  • HARI 4 PER UU PSIKOTROPIK/NAR
  • HARI 5 PER UU KESEHATAN LAIN

3
TUJUAN
  • MAMPU MEMAHAMI KONSEP HUKUM DAN TATA HUKUM,
    MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS MATERI PERUU
    FARMASI,DAN DAPAT MENGURAIKAN PENERAPAN HUKUM
    FARMASI

4
MATERI
  • KONSEP NORMA, ETIKA DAN HUKUM, MENGURAIKAN SELUK
    BELUK APARAT PEMERINTAHAN DI BIDANG FARMASI,
    MENGANALISIS POLA KEBIJAKAN REGULASI PERIJINAN,
    SERTIFIKASI DAN AKREDITASI SERTA PENGELOLAAN
    PERBEKALAN KESEHATAN,

5
Nomenklatur Per UU
  • Manajemen farmasi?
  • Manajemen farmasi pemerintahan?
  • Manajemen pemerintahan?
  • Manajemen Kebijakan Per UU Farmasi
  • Per UU Farmasi
  • Etik dan Per UU

6
WAWASAN MANAJEMEN DI PEMERINTAHAN
  • Kedudukan dan fungsi Dinkes
  • Struktur organisasi Dinkes
  • Tupoksi Dinkes

7
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DINKES
  • DINKES PROP BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA PROPINSI
    JAWA TIMUR
  • MERUPAKAN APARAT GUBERNUR DI BIDANG KEBIJAKAN
    KESEHATAN
  • FUNGSI MEMBANTU GUBERNUR DALAM BIDANG TAKTIS
    OPERASIONAL BIDANG KESEHATAN DAN MENKES RI DALAM
    TEKNIS KESEHATAN

8
(No Transcript)
9
STRUKTUR ORGANISASI DINKES
  • STRUKTUR ORGANISASI (SO) KESEHATAN BERDASARKAN
    PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2000
  • STRUKTUR DINKES PROP BUKAN UNDERBOW DEPARTEMEN
    KESEHATAN RI, JADI TIDAK MENGGAMBARKAN KEADAAN
    PUSAT
  • SO INI HANYA BERLAKU SAMPAI PERTENGAHAN TAHUN
    INI, SEBAB SUDAH KELUAR PP 38 DAN PP 41 TAHUN2007

10
East Java Province Health Service Office
11
(No Transcript)
12
(No Transcript)
13
(No Transcript)
14
(No Transcript)
15
(No Transcript)
16
(No Transcript)
17
(No Transcript)
18
SISTEMATIKA SUB DINAS DI DINKES
  • Sub Dinas Penyusunan Program
  • Sub Dinas Yankes
  • Sub DInas P2P
  • Sub Dinas Kesga
  • Sub Dinas PSD
  • Sub DInas Farmakmin
  • Bag Tata Usaha

19
Sub Dinas Penyusunan Program
  • a. Seksi Pengumpulan data dan
  • Informasi (Puldatin)
  • b. Seksi Penyusunan Program
  • Anggaran(Sungram)
  • c. Seksi Pengembangan Kelembagaan
  • Kebutuhan Nakes d. Seksi Penelitian
    Pengembangan
  • Program (Litbang)

20
2. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan
  • a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar b. Seksi
    Pelayanan Kesehatan Rujukan c. Seksi Pelayanan
    Kesehatan Penunjang d. Seksi Pelayanan Kesehatan
    Khusus

21
3. Sub Dinas Pencegahan Pemberantasan dan
Penyehatan Lingkungan
  • a. Seksi Pencegahan dan Surveilans
  • Epidemiologi b. Seksi Pemberantasan
    Penyakit c. Seksi Penyehatan air dan Pengamanan
  • Limbah d. Seksi Penyehatan Lingkungan

22
4. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Gizi
  • a. Seksi Kesehatan Ibu dan Balita b. Seksi
    Kesehatan Reproduksi c. Seksi Kesehatan Anak ,
    Remaja dan
  • Usila d. Seksi Gizi

23
5. Sub Pemberdayaan Sumberdaya
  • a. Seksi Promosi Kesehatan b. Seksi Upaya
    Kesehatatan
  • Bersumberdaya Masyarakat c. Seksi
    Mobilisasi Dana d. Seksi Peningkatan Mutu Nakes
  • Akreditasi

24
6. Sub Dinas Farmasi Makanan Minuman, terdiri
dari
  • a. Seksi Obat dan Alat Kesehatan b. Seksi
    Makanan dan Minuman c. Seksi Narkotika,
    Psikotropika dan Zat
  • Adiktif d. Seksi Kosmetik dan Obat
    Tradisonal

25
7. Bagian Tata Usaha
  • a. Sub Bagian umum Perlengkapan b. Sub Bagian
    Keuangan c. Sub Bagian Kepegawaian d. Sub Bagian
    Hukum Tata Laksana

26
Materi
  1. SO DINKES
  2. PERDA 37/2000
  3. UU 38 DAN 41/2007
  4. UU 32/2004 PEMERINTAHAN DAERAH
  5. SO DEPKES

27
SUB DINAS FARMASI , MAKANAN DAN MINUMAN
  • Sub Dinas Farmakmin melaksanakan upaya kesehatan
    yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari
    bahaya penyalahgunaan obat, psikotropika,
    narkotika dan zat adiktif (napza) serta bahan
    berbahaya lainnya juga melindungi masyarakat dari
    penggunaan sediaan farmasi, makanan dan alat
    kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu
    keamanan, menjamin ketersediaan, keterjangkauan
    dan pemerataan obat yang bermutu serta
    meningkatkan daya saing industri farmasi.
    Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur
    No. 37 tahun 2000, maka Tugas Pokok dan fungsi
    dari Sub Dinas Farmakmin

28
Tugas Pokok
  • Sub Dinas Farmakmin mempunyai tugas menyusun
    perencanaan, merumuskan kebijakan teknis
    operasional dan melaksanakan pembinaan teknis
    produksi, pengadaan, distribusi, penggunaan
    sediaan farmasi, narkotika, psikotropika, zat
    adtif

29
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub
Dinas Farmakmin mempunyai fungsi
  1. Penjabaran kebijakan tentang obat, alat
    kesehatan, makanan minuman, narkotika,
    psikotropika, zat adiktif lainnya, obat
    tradisional dan kosmetika.
  2. Penjabaran pedoman perizinan dan akreditasi
    usaha/pengelolaan obat, alat kesehatan, mak-min,
    narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,
    obat tradisional serta kosmetika.

30
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub
Dinas Farmakmin mempunyai fungsi
  1. Perencanaan, pengadaan dan pendistribusian obat
    pelayanan kesehatan dasar sangat esensial skala
    Propinsi
  2. Pemantauan dan evaluasi usaha obat, alat
    kesehatan, makanan minuman, narkotika,
    psikotropika zat adiktif lainnya dan obat
    tradisional serta kosmetika yang terakreditasi.
  3. Pembinaan dan pengendalian obat, alat kesehatan,
    makanan minuman, narkotika, psikotropika, zat
    adiktif lainnya dan oabat tradisional serta
    kosmetika
  4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
    Kepala Dinas.

31
TERIMAKASIH
About PowerShow.com