ARAH DAN TUJUAN MEMPELAJARI PANCASILA

1
PENDIDIKAN PANCASILA
OLEH PRIYO SULARSO
081
111
HP
359
000
2
ARAH DAN TUJUAN MEMPELAJARI PANCASILA

• Agar memiliki pengetahuan ttg PS yang benar
• Agar memiliki sikap sesuai dg nilai-nilai PS
• 3. Agar mampu melakukan perbuatan sesuai dengan
  nilai-nilai PS

3
Pancasila yang mana yang dipelajari

• - Adalah PS yang rumusannya terdapat dalam
  Pembukaan UUD 1945 alinea IV
• Dalam Pembukaan adanya rumusan tanpa nama
• Kedudukan, tata urutan, cara penulisannya, telah
  ditetapkan dalam Tap MPRS No. XX / MPRS/ 1966

4
Hakekat Pembukaan UUD 1945

• Sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi.
  Adalah kebulatan peraturan-peraturan hukum yang
  saling berhubungan satu dengan lainnya dan
  bersama-sama membentuk suatu kesatuan
• Syarat Sumber Tertib Hukum
• a. Adanya kesatuan subyek yg mengadakan
  
• (Pemerintahan Negara Republik
  Indonesia )
• b. Adanya asas kerokhanian sbg dasar
  peraturan
• ( Pancasila )
• c Kesatuan daerah untk berlakunya
  peraturan
• ( tmpah darah )
• d. Adanya kesatuan waktu (Sejak Indonesia
  Merdeka )

5
Hakekat Pembukaan UUD 1945

• 2. Sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental
  ( Staatsfundamental norm)

Unsur Didalamnya adalah
1. Terjadinya di bentuk Oleh pendiri neg

• Memuat ketentuan
• Ttg adanya tujuan negara
• Adanya UUD
• Bentuk negara ----- RI
• Adanya asas kerokhanian

2. Dari segi isinya
6
Hakekat Pembukaan UUD 1945( LANJUTAN DARI 1 )

• Pembukaan UUD 1945 pada hakekatnya dijiwai oleh
  Pancasila, sehingga dalam kedudukan dan fungsi
  Pancasila sebagai dasar Negara Republik
  Indonesia, Pancasila merupakan suatu dasar dan
  asas kerokhanian dalam setiap aspek
  penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan
  tertib hukum Indonesia.
• Jadi kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum
  dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber
  dari segala sumber hukum Indonesia

7
Hubungan Pembukaan Dg Pasal UUD 45

• a). Dalam hubungannya dengan tertib hukum
  Indonesia maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai
  hakekat kedudukan yang terpisah dengan batang
  tubuh UUD 1945.
• b) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya
  mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada batang
  tubuh UUD 1945.
• c) Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah
  Negara yang Fundamental yang menentukan adanya
  UUD 1945, yang menguasai hukum dasar negara, baik
  yang tertulis (UUD) maupun tidak tertulis
  (convensi), jadi merupakan sumber
  hukum dasar negara
• d) Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai
  Pokok Kaidah Negara yang Fundamental mengandung
  pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan ke
  dalam pasal-pasal UUD 1945.

8
MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945

1. Alinia pertama pengakuan tentang nilai 'hak
   kodrat' yaitu hakuntuk merdeka, yang tersimpul
   dalam kalimat "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan
   itu ialah hak segala bangsa

• Alinia kedua merupakan konskwensi logis dari
  alinea pertama yaitu hak kodrat yaitu hak
  untuk merdeka yg dicapai dg perjuangan,
• jadi bukan hadiah dari bangsa asing (
  Jepang )

3. Alinea ketiga mengandung makna religius,
konsekuensinya hrs mendasari seluruh hukum
positif, dan juga adanya pengakuan bhwa
kemerdekaan adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha
Esa
4. Alinea keempat memuat inti berdirinya RI
merdeka yaitu tujuan negara, diadakanya
UUD negara, bentuk negara yaitu republik,
tentang adanga dasar filsafat negara
yaitu Panasila
9
Hubungan Pembukaan Dg Pasal UUD 45

• a). Dalam hubungannya dengan tertib hukum
  Indonesia maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai
  hakekat kedudukan yang terpisah dengan batang
  tubuh UUD 1945.
• b) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya
  mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada batang
  tubuh UUD 1945.
• c) Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah
  Negara yang Fundamental yang menentukan adanya
  UUD 1945, yang menguasai hukum dasar negara, baik
  yang tertulis (UUD) maupun tidak tertulis
  (convensi), jadi merupakan sumber
  hukum dasar negara
• d) Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai
  Pokok Kaidah Negara yang Fundamental mengandung
  pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan ke
  dalam pasal-pasal UUD 1945.

10
Empat Pokok Pikiran Pembukaan UUD 45

• Poko Pokiran Pertama Pokok pikiran ini
  menegaskan bahwa dalam 'Pembukaan' diterima
  aliran pengertian negara persatuan. Negara yang
  melindungi segenap bangsa
• Poko Pokiran kedua Negara hendak mewujudkan
  keadilan sosial bagi seluruh rakyat . Pokok
  pikiran ini yang didasarkan pada kesadaran bahwa
  manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama
  untuk menciptakan keadilan sosial
• Poko Pokiran ketiga Negara yang berkedaulatan
  rakyat, berdasar atas kerakyatan dan
  permusyawaratan /perwakilan
• Poko Pokiran keempat Negara berdasarkan atas
  Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar
  kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena
  itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi
  yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain
  penyelenggara negara untuk memelihara budi
  pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh
  cita-cita moral rakyat yang luhur .

11
Kedudukan Pancasila

• Sebagai dasar negara RI akan memberi arah
  dalam penyelenggaraan negara.
  Disini Pancasila sbg sumber dari segala sumber
  hukum RI. Implementasinya pada peraturan organik
• 2. Sebagai pandangan hidup akan memberi
  petunjuk dalam hidup bermasyarakat.

12
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

• - UUD Pada awal kemerdekaan
• UUD 1945 belum dapat dilaksanakan, karena
  berjuang dimana kaum penjajah ingin kembali.
• - Konstitusi RIS
• Negara RI berubah menjadi neg Federal ( UUD
  RIS ).
• UUD 45 hanya berlaku di Neg RI ( jawa dan
  Sumatra dg ibukota Jogyakarta )

13
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945 ( lanjutan )

• - Undang-Undang Dasar Sementara
• Indonesia berbentuk Negara Kesatuan dengan
  Undang-Undang Dasar 1950.
• Sistem pemerintahannya parlementer
• Demokrasi liberal dan sudah berhasil melaksanakan
  pemilihan umum dan berhasil membentuk badan
  konstituante.

14
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945 ( lanjutan )

• - UUD 1945 ( yang berlaku berdasarkan Dekrit
  Presiden 5 Juli 1959 )
• Alasan kembali ke UUD 1945
• 1. Alasan obyektif
• 2. Alasan Subyektif
• Demokrasi yang berlaku adalah demokrasi terpimpin
  yaitu sistem demokrasi apabila DPR tidak dapat
  mencapai sepakat atas sesuatu maka permasalahan
  tersebut diserahkan pada pemimpin / Presiden.
  Jadi presiden yang akan memutuskan .

15
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945 ( lanjutan )

• UUD 1945 Pada Masa Orde Baru
• Tujuan/cita-cita Orde Baru
• 1. Koreksi terhadap pemerintahan
  sebelumnya.
• 2. Ingin memperbaiki nasip rakyat dalam
  semua
• aspek
• 3. Ingin melaksanakan PS secara murni
  dan
• konskwen
• Yang diraskan oleh rakyat
• 1. Ujung-ujungnya otoriter
• 2. Pancasila dijadikan sebagai alat kekuasaan
• 3. Maraknya praktik KKN
• 4. Semakin tidak berpihak pada rakyat