Selamat datang peserta program sarjana 1 Universitas BRAWIJAYA Malang Program Studi Ilmu Hukum Mata Kuliah Hukum Penataan Ruang

1
Selamat datang peserta program sarjana 1
Universitas BRAWIJAYA MalangProgram Studi Ilmu
HukumMata Kuliah Hukum Penataan Ruang

• pengajarImam Koeswahyono
• The Centre for Agrarian Law Development
• Faculty of Law Brawijaya University

2
Pokok Bahasan Penyajian

• Dua Bulan Pertama
• 1. Pengertian/ Definisi, Maksud Tujuan
• 2. Ruang lingkup/ Cakupan Materi
• 3. Kebijakan Pengaturan
• 4. Landasan konsepsional Prinsip/ Asas
• 5. Problematika/ Potret kasus Pemetaannya
• 6. Pembahasan/ Diskusi
• ? Dua Bulan Kedua
• 1. Latar Belakang/ Sejarah Hk Penataan Ruang
• 2. Konsepsi Prinsip Hk Tata Ruang Nasional
• 3. Kebijakan Pengaturan Tata Ruang Nas
• 4. Problematika/ Potret kasus pemetaannya
• 5. Pembahasan/ Diskusi

3
DAFTAR PUSTAKA ACUAN

• AP Parlindungan.,1993., Komentar Atas UU No.24 Th
  1992, Mandar Maju, Bandung
• Chris Verdiansyah (Eds).,2006., Politik Kota
  Hak Warga Kota Masalah Keseharian Kota Kita,
  Penerbit Buku Kompas, Jakarta
• Djayadinata.,2003, Perencanaan Tata Guna Tanah di
  Pedesaan Perkotaan, Eds revisi, ITB, Bandung
• Imam Koeswahyono Tunggul Anshari SN, 2000.,
  Bunga Rampai Politik Hukum Agraria di
  Indonesia, Edisi revisi, Univ.Neg Malang Press,
  Malang
• Siti Sutriah Nurzaman.,2002., Perencanaan Wilayah
  Wilayah di Indonesia Pada Masa Sekitar Krisis,
  Eds revisi, ITB, Bandung
• UU No.24 Tahun 1992 dan peraturan terkait
• Majalah /Jurnal Perencanaan Kota Wilayah ITB
  jurusan Planologi Fak teknik ITB
• Artikel di media massa cetak elektronika
  tentang penataan ruang

4
PENGERTIAN

• Ruang wadah yg meliputi ruang daratan, lautan,
  udara sbg kesatuan wil tempat manusia dan SDA
  melakukan kegiatan memelihara kelangsungan
  hidupnya
• Tata Ruang wujud struktural pola pemanfaatan
  ruang baik terencana/ tidak
• Penataan Ruang proses perenc, pemanfaatan dan
  pengendalian tata ruang
• Planning ? Organizing ? Actuating ? Controlling ?
  Evaluating ? POACE
• Kawasan wilayah dg fungsi utama lindung/ budi
  daya
• Azas ? semua kepentingan, terpadu, berdaya guna,
  berhasil guna, serasi, selaras, seimbang,
  berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan
  perlindungan hukum

5
Ruang lingkup/ Cakupan Materi

• Pencermatan fakta SDAland (tanah), hutan
  (forest), mining (tambang), sea (laut) wilayah
  pesisir, kekayaan alam lainnya flora fauna,
  energi
• Pendekatan Ekosistem sbg salah satu cara
  mencapai pemb berkelanjutan (sustainable
  development)
• Pembangunan berkelanjutan (sustainable
  development)
• Kompleksitas Masalah, Uncertainty
  (ketidakpastian), goncangan
• Prediksi Ke belakang Masa depan
  
• Pengkajian alternatif
• Partisipasi Kemitraan
• Sistem Pengetahuan Lokal
• Alternatif Penyelesaian Konflik
• Kebijakan pengaturan global nasional
• Landasan konsepsional Prinsip/ Asas
• Problematika/ Potret kasus pemetaannya

6
Landasan konsepsional Prinsip/ Asas

• Pembangunan berkelanjutan (sustainable
  development)diintroduksi WCED 1987 Our Common
  Future Komisi Bruntland? mengusulkan strategi
  lingk jangka panj mulai 2000 mengidentifikasi
  relasi man, SDA, lingk pemb dlm kebj nas
  global? 7 tujuan rethinking dev,mengubah
  kualitas pertmb,pemen kebth dsr, menjmin
  keberlanj,konsev peningkatan SDA, mengubah arah
  tekn risk management, memadukan pertb lingk
  ekonm
• Prinsip (Manitoba,1992) 1. keterpaduan kepts
  lingk ekon, 2.Pemanduan, 3.Pembag tangg jwb,
  4.Pencegahan, 5.Pelestarian,6. Pendaurulangan,
  7.Peningkatan,8.rehabilitasi reklamasi,9.
  Inovasi Iptek, 10.Tangg jwb global
• Pendekatan ekosistem Bocking (1994) hub makh
  hidup lingk terintegrasi? pendekatan komprhsf,
  menylh terpadu, Kay Schneider (1994) dlm
  Mitchell (1997) kompleksitas, keanekaragaman
  stabilitas. Kendala (Norton Walker 1982)
  berciri 1.normatif drpd post, 2.ilmiah/post dlm 2
  aras, 3. ketatnya norma

7
History of Sustainable Development

• In 1972, 113 nations gathered in Stockholm to
  address growing concerns about the undesirable
  environmental effects of economic growth.
• Two instruments were created The Declaration on
  the Human Environment and The Action Plan for the
  Human Environment.
• The United Nations Environment Program (UNEP) was
  established.

8
History of Sustainable Development

• Following the Stockholm Conference, international
  governmental and non-governmental organisations
  formulated programmes to implement the policies
  and principles.
• Important international instruments include
  World Conservation Strategy in 1980, World
  Charter for Nature in 1982 and Caring for the
  Earth A Strategy for Sustainable Living in 1991.

9
History of Sustainable Development

• Of particular importance is the report Our Common
  Future in 1987 which articulated the original
  concept of sustainable development as
  development that meets the needs of the present
  without compromising the ability of future
  generations to meet their own needs.

10
History of Sustainable Development

• In 1992, 20,000 people from 178 countries
  attended the United Nations Conference on the
  Environment in Rio de Janeiro, Brazil.
• Five key documents were signed
• Rio Declaration on Environment and Development
• Agenda 21
• The Convention on Biological Diversity
• The Framework Convention on Climate Change and
• The Statement of Forest Principles

11
Hukum Penataan Ruang/ Spatial Law/ Ruimtelijke
Recht

• Pengertian/ Definisi bid hk HAN yg mengatur ttg
  POACE tata ruang yg dilakukan melalui keputusan/
  pengaturan pem/ kepts pjbt publik
• Maksud Tujuan memahami wujud, proses/
  meka-nisme, pengaturan dan implikasi pengt tata
  ruang, melakukan penged dan evaluasi peny tata
  ruang, terciptanya ruang yg dinamis sesuai
  asas, berkualitas, keterpaduan, optimalisasi,
  perlind ruang, keseimbangan kepent
• Pengertian/Definisi Hukum as one of tool/
  piranti pengkajian bgm norma, asas, pelaksanaan/
  implementasi penegakannya ( TO Ihromi,
  Rahardjo, Nurjaya)
• Hak Kewajiban hak menikmati manfaat,
  pertambah-an nilai, mengetahui renc, berperan
  serta, memperoleh penggantian yg layak atas kond
  yg dialami sbg akibat pemb

12
Konsep perenc wil perubahan pemikiran (Nurzaman
1999 Siti Sutriah2002)
Pergeseran sistem nilai Lingk pemb berkelanjutan globalisasi
Top down/ growth pole Krg demokratis/ gt kept industri Lingk dpt dikalahkan tujuan pemb -perkemb mega urban -Kesenjangan antar wil -Tumbuhnya wil marginal
Bottom up/ agropolitan Lbh demokratis lbh menekankan keptg rakyat bnyk Aspek lingk sustainable dev gt mendpt perhatian -wil rural menjadi basis perkemb -hub dg wil luar dibatasi
Community based develop-ment Makin demokratik kept aspirasi rakyat gt terakomodasikan Konsep bertumpu pada makna Sustainability -Penurunan perkemb kota/ wil yg menurun -hub dg luar wil tetap penting
13
Proyeksi penduduk indonesia 2000-2025
2000-2005 1,34
2005-2010 1,27
2010-2015 1,18
2015-2020 1,06
2020-2025 0,92
total angka kelahiran 2005 2,27 4 juta bayi/
tahun
14
Angka korban kecelakaan lalin
Data Kepolisian Meninggal 8.762 Luka-luka 14.941 Total 23.703
Data Dep Kes 30.464 148.282 178.746
Data Asuransi Sumber ADB-ASEAN Regional Road safety Program angka kematian 36.000 ranking ke 2 sesudah Nepal (2005) 23.503 Bgm kelanjutan pembentukan DKTJ UU No.14 Th 1992 ?? 14.035 37.538
15
Jangan bunuh alam ini !

• Pengolahan SDA di Indonesia dilakukan tanpa
  mempertimbangkan batas ambang kemampuan hi-dup
  SDA itu sendiri (Rien Kuntari KOMPAS 6 Jan 2007
  34)
• Bencana Banjir Longsor 2004-2007 (KOMPAS
  6-01-2007)
• 19 Des 2004 Prov Riau krn sungai SiRoKam 6 tewas
• 17 Okt 2005 Kab Malang 4 Kec Ampel Gading,
  Dampit,Tirtoyudo, Sumber Manjing Wetan
• 2 Jan 2006 Kab Jember Kec Panti Rambipuji 31
  tewas, 7 hilang, 120 rmh hancur, 140 Ha sawah
  rusak
• 29 Mei 2006 Kab Sidoarjo Porong sumur
  Banjarpanji menyemburkan lumpur panas akibat
  pengeboran PT Lapindo
• 20 Juni 2006 Kab Jeneponto, Sinjai,Bantaeng
  Bulukumba Sulawesi Selatan 128 tewas, puluhan
  hilang
• 23 Desember 2006 6 kab (Aceh Tamiang) di NAD 8
  tewas
• 2 Jan 2007 banjir Sambas Kalimantan Barat 3000 Ha
  sawah 6000 Ha kebun jeruk terendam

16
Kondisi budi daya padi di beberapa negarasumber
indian farming kompas 17 nov 2006 33
India Luas 43,08 juta Ha Produksi 128,44 juta ton Produk-tifitas 2,0 ton/ ha
China 28,67 juta ha Produksi 177,66 juta ton Produktifitas 6,20 ton/ ha
indonesia Luas 11,64 juta ha Produksi 52,00 juta ton Produk-tifitas 4,47 ton/ha
thailand Luas 9,88 juta ha 25,91 Juta ton Produk-tifitas 2,62 ton/ ha
17
DAMPAK LUMPUR LAPINDO THD KERUGIAN PLN USER
Sumber KOMPAS Jatim 02 Desember 2006 hal A
Sblm ledakan pipa gas PLN kehilangan 3.100 pelanggan Rp. 450 juta
pelanggan Kualitas tegangan menurun
Sesudah ledakan pipa gas pln Defisit daya krn suplai gas ke pltgu gresik hilang
pelanggan Wajib mengurangi daya listrik 10 (industri) 50 watt rumah tangga
18
Pencermatan Psl 33 Ay (3) UUD 1945, Psl 2 ? 14
UUPA

• Terjadinya pengaruh otonomi daerah? reformasi
  ?OrBa ? Uu No.22/ 1999-? uu no.32/ 2004? hampir
  semua sektor kewnangan kab/kota.
• Kewenangan prop? pem lintaskab/ kota
• Terjadi kesenjangan perkemb wilayah pusat?
  daerah, prop? kab/ kota, kota? desa
• reposisi peran perencanaan keruangan dari
  providing (memberikan arahan/ kerangka
  pemanfaatan ruang dan penyediaan prasarana
  pembangunan) menjadi enabling (memberi peluang
  terjadinya investasi dan pembangunan) juga dari
  mengatur menjadi mendorong atau menstimuli
  pembangunan (Healey dalam Bakti Setiawan, 2001
  16)
• Faludi (1973) sebagaimana dikutip oleh Bakti
  Setiawan paradigma perencanaan tata ruang kota
  cenderung dilihat secara dikotomis yaitu
  substantive dan procedural atau explanatory dan
  prescriptive (Bakti Setiawan, 1994 33).
• sasaran kebijakan rasional, analisis yang
  sistematik, penyusunan alternatif kebijakan yang
  lagik, evaluasi sistematik terhadap alternatif
  kebijakan, monitoring hasil, Kelemahan teori
  prosedural planning cenderung memisahkan antara
  kebijakan dengan tindakan praksis (pelaksanaan)
  karena mengedepankan proses/ prosedur.
• Eksplanatory planning dan prescriptive planning
  mengedepankan pada rasionalisasi perencanaan
  dengan cara menjelaskan rasionalitaspilihan yang
  dilakukan.. Kelemahan yang ada pada teori ini
  adalah karena terlampau rasional, maka
  berkecenderungan melupakan dinamika
  sosial-politik pada masyarakat yang bersangkutan
  (depoliticisation of planning menurut terminologi
  Friedman (1973)
• 
  

19
Landasan konsepsional Prinsip/ Asas lanjutan.

• Community based resources management sbg jwb
  atas kegagalan HMN/ ide yg tak aplikatif hrs
  dibreakdown dlm norm/ keharusan (is a must)
• Genuine public participation 8 tangga partisipasi
  publik (Arnstein, 1969)1. manipulasi, 2.terapi,
  3. pemberitahuan, 4.konsultasi, 5.Placation
  (menampung saran),6. kemitraan, 7.pendelegasian
  kekuasaan, 8. kontrol masyarakat
• Pengakuan perlindungan HAM? debat universalitas
  vs partikularis,rethinking relasi ngr (pem) dgn
  SDA, hak dasar manusiapangan, papan, kesehatan,
  pendidikan, akses. Wiradi Fauzi (2001)? hak
  bawaan vs hak pemberian
• Desentralisasi yang demokratis upaya memperbarui
  hub pem pusat daerah,penyerahan hak kew dr
  pem pusat kpd daerah? dekonsentrasi
  medebewind?UU 5/74?22/99?32/2004
• Public accountability?pert jwb kebjk,tugas,
  keuangan,siapa kpd siapa, mekanisme
• Pengakuan pengakomodasian Pluralisme Hukum?2/
  lebih sistem hk saling interaksi? pluralisme hk
  kuat, lemah, pemetaan hk, pluralisme hk
  kritis?filosofi? paradigma? asas? norma

20
Sistem Pengetahuan Lokal

• Indigenous Knowledge periksa hasil KTT Bumi Rio
  de Jaineiro 1992 ttg keanekaragaman hayati
  diratifikasi 176 Ngr masy Adat diberikan
  kesempatan laus mengemb pengeth.
• Karakteristik komunal religio magis (Arimbi
  H,1999)
• Statement Kongres AMAN 15-16 Maret 1999
• Pengakuan perlindungan HAM? 1. HAT,
  2.Penguasaan Sda,3.Penghormatan sistem Adat
  identitas budaya, 4.Pengurusan diri sendiri via
  lmbg Adat,5. Pengakuan thd hk Adat
• Instrumen HI? 1. menentukan nasib sendiri,
  2.mewakili diri sendiri dlm masynya,3.menjalankan
  hk Adat,4. memiliki menguasai SDA,5.Self
  identification, 6.Indigenous knowledge? Konv ILO
  107/1957 169/ 1989, SU PBB 9 Agst hari masy
  Adat 1995-22004 dekade masy Adat intrnas?
  membentuk working group 54 angg perwk,
  penggalangan dana, ranc deklarasi hak masy Adat,
  permanen forum PBB masy Adat, lemb yg lsg berhub
  masy Adat ILO,WHO,UNESCO
• Dimensi kesejarahan? psg surut kebebasan
  (kolonial), pengeka-ngan/ tdk diakui? self
  governance? kejelasan dlm norm atas? bwh
  (sinkronisasi konsistensi)

21
Perbedaan nilai ganti rugi tnh bang korban
lumpur porong hasil pertemuan 1 des 2006 di gd
kab sidoarjo
Lapindo tanah _at_ Rp.500.000/ m2 Warga tanah _at_ rp.1.000.000/ m2
Lapindo tanah _at_ Rp.1.250.000/ m2 Warga tanah _at_ Rp.1.500.000,-/m2
Lapindo sawah _at_ Rp.90.000/ m2 Warga sawah _at_ Rp.120.000/ m2
22
DAMPAK LUMPUR LAPINDO THD KERUGIAN PLN USER
Sumber KOMPAS Jatim 02 Desember 2006 hal A
Sblm ledakan pipa gas PLN kehilangan 3.100 pelanggan Rp. 450 juta
pelanggan Kualitas tegangan menurun
Sesudah ledakan pipa gas pln Defisit daya krn suplai gas ke pltgu gresik hilang
pelanggan Wajib mengurangi daya listrik 10 (industri) 50 watt rumah tangga
23
Alternatif Penyelesaian Konflik

• Conflict (sosiologi) benturan antara 2 pihak
  gtkrn perbd nilai, status, kekuasaan kelangkaan
  SDA (Suporahardjo,2001) Dispute (antropologi
  hk)Gulliver 1977 no dispute exists unless
  until the right claimant or someone of his behalf
  actively raises the initial disagreement from
  the level of dyatic argument into the public
  arena, with the express intention of doing
  something about the desired claim
• Tipologi Konflik SDA 1. Land, 2.Income,
  3.Cultural social relationship, 4.Natural
  resources
• Ad.4. Jenis konflik SDA mencakup a. introduksi
  teknologi baru pengelolaan SDA b. dampak negatif
  pengl SDA oleh sekelompok masy, c. eksploitasi
  SDA tanpa planning d.dampak proyek vs pemilik SDA
  yg berkualitas tinggi
• Tahapan konflik (Nader Todd 1978)
  1.pre-conflict, 2. conflict, 3.dispute
• Wujud konflik 1.latent, 2. emerging 3.manifest
  (Suporahardjo)
• Solusi Law (hk)?keterbatasan,unifikasi,
  monologis (eenheidsbeginsel)
• MAPS/ ADR?a. fasilitasi, b.konsultasi,
  c.koordinasi, d. konsili-asi, e. mediasi, f.
  negosiasi

24
Sekian

• TERIMA KASIH/ THANK YOU
• ATAS PERHATIAN SDR/ FOR YOUR ATTENTION