INFORMENT CONSENT - PowerPoint PPT Presentation
Title:
INFORMENT CONSENT
Description:
Title: INFORMENT CONSENT Last modified by: Excomine's Created Date: 8/16/2006 12:00:00 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Other titles – PowerPoint PPT presentation
Number of Views:231
Avg rating:3.0/5.0
Title: INFORMENT CONSENT
1
INFORMENT CONSENT
- dr Shalahudin S, MSc
2
Beberapa perkembangan
- Revisi UUD 1945 yang a.l. memuat hak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan - Perubahan norma dan nilai dalam masyarakat
terutama sesudah tahun 1998 - Permenkes nomor 585 tahun 1989 tentang
Persetujuan Tindakan Medik, sebenarnya informed
consent sudah menjadi hukum - UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3
- PerMenKes RI No 585/ Menkes/ PER/ IX/ 1989
persetujuan tindakan medik/ informed consent
adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien
atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai
tindakan medik yang dilakukan thd pasien tersebut - Tindakan terhadap pasien berupa diagnostik dan
terapeutik
4
- UU Kesehatan 1999 (pengganti UU Kesehatan th
1992) - Substansi yang diatur
- Sumber Daya di Bidang Kesehatan (tenaga,
fasilitas pelayanan, perbekalan kesehatan,
teknologi dan produk teknologi) - Upaya kesehatan
- Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lansia dan
Penyandang cacat - Gizi
- Kesehatan Jiwa
- Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Kesehatan Lingkungan
- Kesehatan Kerja
- Pengelolaan Kesehatan
- Informasi Kesehatan
- Pembiayaan Kesehatan
- Peran Serta Masyarakat
- Badan Pertimbangan Kesehatan
- Pidana
5
- Tenaga Kesehatan (PP No. 32 Tahun 1996)
- setiap orang
- mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
- memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan - memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan
6
- Tenaga Kesehatan terdiri dari
- (a) tenaga medis (meliputi dokter dan dokter
gigi), - (b) tenaga keperawatan (meliputi perawat dan
bidan), - (c) tenaga kefarmasian (meliputi apoteker, analis
dan asisten apoteker), - (d) tenaga kesehatan masyarakat (meliputi
epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan,
mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan,
administrator kesehatan dan sanitarian), - (e) tenaga gizi (meliputi dietisien),
- (f) tenaga keterapian fisik (meliputi
fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara),
- (g) tenaga keteknisian medis (meliputi
radiografer, radioterapis, teknisi gizi, teknisi
elektromedis, analis kesehatan, refraksionis
optisien, motorik prostetik, teknisi tansfusi dan
perekam medis).
7
- Tenaga kesehatan
- wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di
bidang kesehatan - dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan
- dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk
mematuhi standar profesi tenaga kesehatan - Peraturan No 32 Tahun 1996 ttg Tenaga Kesehatan
pada pasal 21 ayat 1 berbunyi setiap tenaga
kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban
untuk memenuhi standar profesi tenaga kesehatan
dan menghormati hak pasien
8
Components of professionalism
Competence
Accountability
Ethics
Collegiality
Altruism
- Standard of professional conduct
9
Hubungan Nakes Pasien
- Terjalin dalam ikatan terapetik ( dalam bidang
pengobatan diagnostik, preventive, promotive,
curative dan rehabilitative - Ikatan transaksi ? (pada kasus tertentu
terutama pada kasus tanpa indikasi medis) - Kedepan mungkin akan lebih banyak ditemukan
- Ikatan terapetik Hak dan Kewajiban
10
Informed Consent
- Informed ? telah diberikan
penjelasan/informasi - Consent ? persetujuan yang diberikan
kepada seseorang utk berbuat sesuatu
11
Pengertian
- Proses komunikasi , bukan sekedar menandatangani
formulir persetujuan. - (informed consenct is a process, not an event
(Appelbaum dalam Guwandi) - Persetujuan yang diberikan oleh pasien/ kel
pasien terhadap suatu tindakan medis setelah
mendapatkan suatu informasi/ penjelasan dari
dokter /perawat /tenaga kesehatan yang berhak
sesuai dengan kompetensinya
12
- Istilah lain
- Persetujuan Tindakan Medik (PTM)
- ?Indonesia
- Gerichte toestemming (izin/persetujuan yang
terarah )? Belanda - Aufklarungspflicht (Kewajiban dokter utk memberi
keterangan ) ?Jerman
13
- Dasar Hukum
- Permenkes No 585/Men.Kes/Per/IX/1989
- Tentang Persetujuan Tindakan Medis
- PP No.32 th 1996 ttg Tenaga Kesehatan,
- Pasal 22 ayat (1) poin d meminta persetujuan
terhadap tindakan medis yang akan dilakukan - UU kesh 39 th 2009
14
Maksud dan Tujuan
- Perlindungan terhadap hak-hak azasi pasien utk
menentukan nasib sendiri - (hak informasi ttg penyakitnya, hak utk
menerima/menolak rencana perawatan) - Penghormatan kalangan kesehatan terhadap hak
perorangan - Pembatasan Otorisasi Nakes thd pasien
15
Bentuk PTM
- 1. Tersirat ( Implied Consent)? dianggap telah
diberikan - 2. Dinyatakan ( Expressed Consent)
16
Persetujuan Tersirat ( Implied Consent)
- Tanpa pernyataan yang tegas, hanya dengan isyarat
yang diterima nakes berdasarkan sikap dan
tindakan pasien - Dalam kondisi normal umumnya merupakan tindakan
yang sudah diketahui umum/biasa - Dalam kondisi darurat pasien tak mungkin diajak
komunikasi, keluarga tak ditempat ( Permenkes
585/1989, Pasal 11) ? Presumed consent
17
Expressed Consent
- Persetujuan dinyatakan dg lisan atau tulisan
- Pada tindakan yang melebihi prosedur yang umum
/biasa dilakukan pemeriksaan genital / rectal
? lisan - Tindakan invasif/ berisiko pembedahan utk
terapi/diagnosis ? tertulis
18
Kewajiban memberikan informasi
- Nakes harus menyampaikan informasi atau
penjelasan kepada pasien/ keluarga diminta atau
tidak diminta - Informasi yang berkaitan dengan penyakit pasien
prosedur diagnostik, tindakan/terapi,
alternatif terapi dan pembiayaan serta resiko
yang mungkin timbul dari proses tersebut.
19
- Informasi harus dijelaskan selengkap-lengkapnya,
kecuali dipandang merugikan pasien atau pasien
menolak untuk diberikan informasi - Informasi diberikan oleh nakes yang melakukan
tindakan atau nakes lain yang diberi wewenang - Bila dipandang perlu informasi bisa diberikan
pada pihak keluarga pasien
20
Persetujuan dari pasien
- Tidak dibawah tekanan hub nakes-pasien
- Sesudah mendapatkan informasi lengkap
- Pasien dewasa ( gt21 th atau sudah menikah )
- Pihak Kel/ Wali/ induk semang
21
Syarat sahnya PTM
- Diberikan secara bebas
- Diberikan oleh orang yang sanggup membuat
perjanjian - Telah mendapatkan penjelasan dan memahaminya
- Mengenai susuatu hal yang khas
- Tindakan dilakukan pada situasi yang sama
22
Penolakan (informed refusal)
- Merupakan hak pasien/ keluarga pasien
- Tiada satupun nakes yang bisa memaksa sekalipun
berbahaya bagi pasien - Sebaiknya pihak RS/ dokter meminta pasien/ kel
menandatangani surat penolakan terhadap anjuran
tindakan medik tsb di lembaran khusus
23
Daftar Pustaka
- Guwandi, 2006, Dugaan Malapraktek Medik, FKUI,
Jakarta - Soewono, Hendrojono, 2005, Batas
Pertanggungjawaban hukum Malpraktik Dokter dalam
Transaksi Terapeutik, Srikandi, Surabaya. - Warassih, Esmi, 2005, Pranata hukum, sebuah
telaah sosiologis, Suryadaru utama, Semarang - Permenkes nomor 585 tahun 1989 tentang
Persetujuan Tindakan Medik - UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
24
SEMOGA BERMANFAAT
- Terima Kasih...
