Klausula Baku

1
Klausula Baku

• Oleh
• Soemali

2
Pengantar

• Dalam era globalisasi ini, pembakuan
  syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang
  tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha
  mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan
  ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak
  bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru
  merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena
  hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu,
  menerima walaupun dengan berat hati.

3
Lanjut

• Perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan
  individu pengusaha menyatakan kehendak dalam
  menjalankan usahanya. Dalam membuat perjanjian,
  pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat
  berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi
  lemah.
• Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu
  take it (jika konsuumen membutuhkan silahkan
  ambil ), dan leave it (jika keberatan tinggalkan
  saja.

4
Lanjut

• Dalam masyarakat kapitalis, sudah lumrah jika
  pengusaha besar mengendalikan perekonomian
  masyarakat (negara) dengan menjual produk atau
  jasa yang dihasilkannya berdasarkan modelmodel
  perjanjian yang mengandung syarat-syarat yang
  menguntungkan pihaknnya. Syarat-syarat perjanjian
  yang mereka buat dan sodorkan kepada konsumen
  umumnya kurang mencerminkan rasa keadalan karena
  konsumen tidak berhak menawar syarat-syarat yang
  telah ditentukan oleh pengusaha. Menawar berarti
  menolak syarat-syarat yang ditentukan.

5
Lanjut

• Perjanjian baku diterima oleh para pengusaha
  umumnya dan dijadikan model perjanjian tidak
  hanya di negara-negara maju, melainkan juga di
  negara-negara berkem-bang sebagai dasar prinsip
  ekonomi, yaitu, dengan usaha sedikit mungkin,
  dalam waktu sesingkat mungkin, dengan biaya
  seringan mungkin, dengan cara sepraktis mungkin,
  memperoleh keuntungan sebesar mungkin.
• Dalam hubungan hukum sesama pengusaha, perjanjian
  baku hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa
  kare-na mereka berpegang pada prinsip ekonomi
  yang sama dan menerapkan sistem bersaing secara
  sehat dalam melayani konsumen.

6
Lanjut

• Dalam hubungan hukum antar pengusaha dan konsumen
  biasa (common consumers) justru muncul
  permasalahan utama, yaitu, kemampu-an konsumen
  memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan
  secara baku dan sepihak oleh pengusaha. Dalam hal
  ini konsumen harus me-nerima segala akibat yang
  timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat
  itu merugikan konsu-men tanpa kesalahannya.
  Konsumen dihadap-kan pada satu pilihan, yaitu,
  menerima dengan berat hati.

7
Ciri-ciri Perjanjian Baku

• Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar.
  Dalam bahasa Inggris disebut standard contract,
  standard agreement.
• Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang
  dipakai sebagai patokan.
• Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya
  perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai
  sebagai patokan atau pedoman bagi setiap
  kon-sumen yang mengadakan hubungan hukum de-ngan
  pengusaha.
• Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah model,
  rumusan, dan ukuran.

8
Lanjut

• Ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan
  menye-suaikan perkembangan tuntutan masyarakat.
• Ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan
  kepastian hukum.
• Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam
  perjanjian baku dilihat dari kepentingan
  pengu-saha bukan dari kepentingan konsumen.
• Pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepenting-an
  ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen
  hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan
  oleh pengusaha.

9
Lanjut

• Perjanjian baku dibuat secara tertulis berupa
  akta otentik atau di bawah tangan.
• Perjanjian baku memuat syarat-syarat baku
  menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang
  teratur dan rapi.
• Huruf yang dipakai kecil-kecil, kelihatan isinya
  padat dan sulit dibaca dalam waktu singkat, dan
  hal ini yang merugikan konsumen.
• Contoh perjanjian baku adalah polis asuransi,
  kredita dengan jaminan, tiket pengangkutan dan
  lainnya.

10
Lanjut

• Format perjanjian baku meliputi model, rumusan,
  dan ukuran. Format ini dibakukan, artinya sudah
  ditentukan model, rumusan, dan ukurannya,
  sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat
  dengan cara lain karena sudah dicetak.
• Model perjanjian dapat berupa blanko naskah
  perjanjian lengkap, atau blanko formulir yang
  dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian,
  atau dokumen bukti perjanjian yang memuat
  syarat-syarat baku.
• Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat
  secara singkat berupa pasal-pasal,
  klausula-klausula tertentu.

11
Lanjut

• Syarat-syarat perjanjian yang merupakan
  pernyataan ke-hendak ditentukan sendiri secara
  sepihak oleh pengusa-ha atau organisasi
  pengusaha.
• Syarat-syarat perjanjian dimonopoli oleh
  pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih
  menguntungkan pengu-saha daripada konsumen.
• Dalam perjanjian tergambar adanya klausula
  eksenorasi berupa pembebasan tanggung jawab
  pengusaha, tang-gung jawab tersebut menjadi beban
  konsumen.
• Pembuktian oleh pihak pengusaha yang membebaskan
  diri dari tanggung jawab sulit diterima oleh
  konsumen karena ketidaktahuannya.

12
Lanjut

• Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat
  perjan-jian yang disodorkan kepadanya, maka
  ditandatangani-lah perjanjian itu.
  Penandatanganan tersebut menunjuk-kan bahwa
  konsumen bersedia memikul beban tang-gung jawab
  walaupun mungkin ia tidak bersalah.
• Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat
  yang disodorkan itu, ia tidak boleh menawar
  syarat-syarat yang dibakukan itu.
• Menawar syarat-syarat baku berarti menolak
  perjanjian, pilihan menerima atau menolak
  inidalam bahasa Inggris diungkapkan dengan take
  it or leave it .

13
Lanjut

• Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula
  standar mengenai penyelesaian sengketa. Klausula
  ini biasanya apabila terjadi sengketa
  diselesaikan melalui musyawarah mufakat,
  pe-nyelesaian melalui perantara, yaitu, mediasi
  dan arbitrasi, dan melalui pengadilan.
• Penyelesaian sengketa tersebut selalu ada da-lam
  perjanjian standar, termasuk adanya pilihan forum
  dan hukum yang digunakan (choice of forum dan
  choice of law ).

14
Definisi

• Istilah perjanjian baku atau standar dalam
  istilah bahasa Inggris terdapat istilah
  standardized agreement, stan-dardized contract,
  pad contract, standard contract, con-tract of
  adhesion, standaardvoorwaarden (Belanda), contrat
  Dadhesion (Perancis), Allgemeine
  Geschaftben-dingungen (Jerman), perjanjian
  standar, perjanjian baku, kontrak standar, atau
  kontrak baku.
• Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis
  yang te-lah digandakan berupa formulir-formulir,
  yang isinya te-lah distandardisasi atau dibakukan
  terlebih dahulu seca-ra sepihak oleh para pihak
  yang menawarkan, serta di-tawarkan secara massal,
  tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang
  dimiliki konsumen.

15
Lanjut

• Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa
  perjan-jian baku adalah perjanjian yang isinya
  dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.
• Hondius menyatakan bahwa perjanjian standar
  adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun
  tanpa membica-rakan isinya serta pada umumnya
  dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak
  terbatas jumlahnya, na-mun sifatnya tertentu.
• Drooglever Fortuijn menyatakan bahwa perjanjian
  baku adalah perjanjian di mana bagian isinya
  yangpenting di-tentukan dalam susunan janji.

16
Lanjut

• Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa perjanjian
  ba-ku adalah perjanjian yang hampir seluruh
  klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh
  pemakainya dan pi-hak yang lain pada dasarnya
  tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau
  meminta perubahan.
• Johanes Gunawan menyatakan bahwa perjanjian
  stan-dar adalah perjanjian yang bentuknya
  tertulis berupa formulir-formulir, yang isinya
  telah disstandardisasi ter-lebih dahulu secara
  sepihak oleh produsen, serta bersi-fat massal
  tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang
  dimiliki konsumen.

17
Lanjut

• Lenhoff menyatakan bahwa perjanjian standar
  adalah perjanjian de-ngan ciri
• - transaksi dilakukan atas dasar formulir yang
  telah distandardisasai
• - formulir-formulir digunakan untuk memenuhi
  permintaan akan ba-rang atau jasa secara massal
• - formulir-formulir dirancang dan ditawarkan pada
  umum atau se-jumlah orang yang tidak tertentu
  banyaknya, dan tidak secara per-seorangan
• - formulir-formulir dirancang oleh
  perusahaan-perusahaan dengan bidang usaha besar,
  yang bergerak dalam produksi, distribusi, dan
  pemberian jasa secara massal
• - setiap offeree tidak memiliki posisi tawar
  (bargaining position), ia hanya dapat melekatkan
  diri pada kontrak atau menolak kontrak.

18
Pendapat Tentang Perjanjian Baku

• Sluijter menyatakan bahwa perjanjian baku bukan
  per-janjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang
  berha-dapan dengan konsumen) adalah seperti
  pembentuk undang-undang swasta (legio
  particuliere wetgever).
• Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai
  perjan-jian paksa (dwangcontract).
• Stein menyatakan bahwa perjanjian baku dapat
  diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi
  adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan
  kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri
  pada perjanjian itu.
• Asser-Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang
  menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada
  isi dan apa yang ditandatanganinya.

19
Lanjut

• Hondius menyatakan bahwa perjanjian baku
  mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan
  (gebruik) yang berlaku di lingkungan masyarakat
  dan lalu lintas perdagangan.
• Subekti menyatakan bahwa asas konsensualisme
  ter-dapat dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUH
  Per-data, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan
  meng-akibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga
  tidak meng-ikat sebagai undang-undang.
• Enggens menyatakan bahwa kebebasan kehendak di
  dalam perjanjian adalah merupakan tuntutan
  kesusilaan.

20
Lanjut

• Mariam Darus Badrulzaman membagi jenis-jenis
  perjan-jian standar terdiri
• 1. perjanjian baku sepihak, yaitu, perjanjian
  yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat
  kedudukannya di dalam perjanjian itu
• 2. perjanjian baku timbal balik, yaitu,
  perjanjian yang isi-nya ditentukan oleh kedua
  belah pihak, misal perjanjian perburuhan
• 3. perjanjian baku yang ditetapkan oleh
  pemerintah, yai-tu, perjanjian yang isinya
  ditentukan pemerintah terha-dap
  perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misal akta
  jual beli taqnah, akta hak tanggungan
• 4. perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan
  notaris atau advokat.

21
Klausula Baku

• Istilah klausula baku beraneka ragam, ada yang
  meng-gunakan klausul eksemsi, klausul eksenorasi,
  onredelijk bezwarend (Belanda), unreasonably
  (Inggris), exemption clause (Inggris),exculpatory
  clause (Amerika).
• Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa klausul
  eksonerasi adalah klausula yang berisi pembatasan
  per-tanggungan jawab dari kreditur.
• Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa klausul
  ek-semsi adalah klausul yang bertujuan untuk
  membebas-kan atau membatasi tanggung jawab salah
  satu pihak terhadap gugatan ihak lainnya dalam
  hal yang bersang-kutan tidak atau tidak dengan
  semestinya melaksanakan kewajibannya yang
  ditentuklan di dalam perjanjian terse-but.

22
Lanjut

• Kumar menyatakan exclusion clause adalah clause
  of a contract which purports to protect the
  proferens abso-lutely or in a limited manner
  against liability, for breach of contract, or
  damages, or exclude his liability if the action
  is brought after the stipulated time.
• David Yates menyatakan exclusion clause adalah
  any term in a contract restricting, excluding or
  modifying a remedy or a liability arising out of
  a breach of a contrac-tual obligation.
• Klausula eksenorasi adalah syarat yang secara
  khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab
  terha-dap akibat yang merugikan, yang timbul dari
  pelaksana-an perjanjian.

23
Lanjut

• Klausula eksenorasi dapat berasal dari rumusan
  pengu-saha secara sepihak, dapat juga berasal
  dari rumusan undang-undang.
• Klausula eksenorasi rumusan pengusaha membebankan
  pembuktian pada konsumen bahwa konsumen tidak
  ber-salah dan inilah yang menyulitkan konsumen.
• Klausula eksenorasi rumusan undang-undang
  membe-bankan pembuktian pada pengusaha bahwa ia
  tidak bersalah, sehingga bebas tanggung jawab.
• Tujuan utama klausula eksenorasi ialah mencegah
  pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha.

24
Lanjut

• Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
  memberikan definisi klausula baku adalah setiap
  aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang
  telah dipersiap-kan dan ditetapkan terlebih
  dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
  dituangkan dalamsuatu dokumen dan/atau perjanjian
  yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.
• Rijken mengatakan bahwa klausula eksenorasi
  adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu
  perjanjian de-ngan mana satu pihak menghindarkan
  diri untuk meme-nuhi kewajibannya membayar ganti
  rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi
  karena ingkar janji atau perbuatan melanggar
  hukum.

25
Lanjut

• Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
  menya-takan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan
  barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
  dipedagangkan dila-rang membuat dan/atau
  mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen
  dan/atau perjanjian apabila
• 1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku
  usa-ha
• 2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
  menyerahkan kembali barang yang dibeli oleh
  konsu-men
• 3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
  penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas
  barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen

26
Lanjut

• 4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen
  kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun
  tidak lang-sung untuk melakukan segala tindakan
  sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli
  oleh konsumen se-cara angsuran
• 5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya
  keguna-an barang atau pemanfaatan jasa yang
  dibeli oleh kon-sumen
• 6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk
  mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta
  kekayaan konsu-men yang menjadi objek jual beli
  jasa
• 7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan
  yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan
  dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak
  oleh pelaku

27
Lanjut

• usaha dalam massa konsumen memanfaatkan jasa yang
  dibelinya
• 8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa
  kepa-da pelaku usaha untuk membebankan hak
  tanggungan, hak gadai, dan hak jaminan terhadap
  barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
• Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku
  yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau
  tidak dapat dibaca secara jelas atau yang
  mengungkapkannya sulit dimengerti.
• Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku
  usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi
  ketentu-an 1 dan 2, dinyatakan batal demi hukum.

28
Lanjut

• Dilihat dari isinya terdapat 3 jenis klausula
  baku, yaitu
• 1. pengurangan atau penghapusan tanggung jawab
  terhadap akibat-akibat hukum, misalnya ganti rugi
  akibat wanprestasi
• 2. pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban
  sendiri
• 3. penciptaan kewajiban-kewajiban yang kemu-dian
  dibebankan kepada salah satu pihak, mi-salnya
  penciptaan kewajiban memberi ganti rugi kepada
  pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian.

29
Lanjut

• Apabila klausula baku tersebut digugat oleh
  kon-sumen di pengadilan, akan menyebabkan Ha-kim
  harus membuat putusan declaratoir bahwa klausula
  baku tersebut batal demi hukum.
• Pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 dipidana
  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) ta-hun
  atau pidana denda paling banyak
• Rp. 2.000.000.000.,00 ( dua milyar rupiah).

30
Lanjut

• Terdapat empat persoalan dalam pengaturan sanksi
  pidana dalam klausula baku, yaitu
• 1. soal besarnya/lamanya sanksi, di mana pelaku
  usaha yang melanggar Pasal 18, untuk ketentuan
  pidana pokok diancam pidana kurungan maksimal
  lima tahun atau pi-dana denda maksimal Rp 2
  milyar (Pasal 62). Sedang-kan untuk sanksi
  tambahan, masih dimungkinkan dija-tuhkan hukuman
  tambahan berupa (a) perampasan ba-rang tertentu,
  (b) pengumuman keputusan hakim
• (c ) pembayaran ganti rugi (d) perintah
  penghentian ke-giatan tertentu yang menyebabkan
  timbulnya kerugian konsumen (e) kewajiban
  penarikan barang dari peredar-an, atau (f)
  pencabutan ijin usaha.

31
Lanjut

• 2. kepada siapa sanksi pidana dijatuhkan. Menurut
  Pa-sal 61, penuntutan pidana dapat dilakukan
  terhadap pe-laku usaha dan/atau pengurusnya.
  Pelaku usaha di sini menurut penjelasan Pasal 1
  angka 3 termasuk di dalam-nya korporasi, dengan
  demikian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
  mengakui keberadaan pertanggungjawab-an pidana
  korporasi. Dalam Pasal 59 KUHP dinyatakan bahwa
  dalam hal-hal di mana karena pelanggaran
  diten-tukan pidana terhadap pengurus
  anggota-anggota ba-dan pengurus atau
  komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan
  pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut
  campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

32
Lanjut

• 3. pengaturan sanksi pidana dalam klausula ba-ku
  adalah salah satu bentuk kriminalisasi, di ma-na
  perbuatan sebelum adanya undang-undang
  perlindungan konsumen bukan merupakan tin-dak
  pidana, tetapi sekarang menjadi tindak pi-dana
• 4. dengan adanya sanksi pidana dalam klausula
  baku, menempatkan perjanjian yang memuat klausula
  baku, bukan lagi seratus persen dalam lingkup
  hukum privat, tetapi secara normatif su-dah
  termasuk dalam lapangan hukum publik.

33
Lanjut

• Salah satu tugas dan kewenangan BPSK adalah
  mela-kukan pengawasan terhadap pencantuman
  klausula baku ( Pasal 52 ). BPSK juga berwenang
  menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelaku
  usaha yang melang-gar ketentuan undang-undang
  perlindungan konsumen. Namun, anehnya pelanggaran
  terhadap ketentuan klau-sula baku, tidak termasuk
  dalam kompetisi BPSK untuk menjatuhkan sanksi
  administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 60.
  Dengan demikian, pelanggaran terha-dap ketentuan
  klausula baku tidak dapat dikenakan sanksi
  administrasi oleh BPSK.

34
Lanjut

• Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh
  pelaku usaha pada dokumen/perjanjian yang
  memenuhi keten-tuan Pasal 18 ayat (1) dan (2)
  dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian,
  adanya klausula baku tidak menutup kemungkinan
  bagi konsumen untuk melakukan tuntutan perdata
  kepada pelaku usaha, manakala kebe-radaan
  klausula baku tersebut merugikan kepentingan
  konsumen. Tuntutan perdata konsumen dapat
  menca-kup biaya/cost selama menggunakan
  produk/jasa yang bersangkutan dan risiko yang
  diderita konsumen akibat menggunakan produk/jasa
  tersebut.

35
Lawan Klausula Baku Dengan Jihad Sosial

• Jihad selama ini berkaitan dengan ledakan bom
  yang dilakukan oleh teroris, dan menjadi waca-na
  yang sangat dekat dengan kekerasan. Jihad nyaris
  identik dengan pedang dan darah. Tetapi dengan
  pengertian sesungguhnya, jihad adalah bekerja
  keras dalam banyak hal, dari masalah sosial
  kemanusiaan, hingga masalah ritus ke-agamaan,
  tapi yang lebih penting adalah masa-lah atau
  dimensi sosialnya.

36
Lanjut

• Perlawanan terhadap klausula baku yang merugikan
  da-pat dilakukan dengan keteguhan hati dan
  sungguh-sungguh membangun gerakan anti klausula
  baku yang menyesatkan, menyalahgunakan keadaan,
  dan merugi-kan konsumen. Yakni dengan
  mengumandangkan ge-rakan moral kepada para
  notaris, advokat, perbankan, asuransi, leasing,
  dan lain sebagainya agar tidak mem-buat klausula
  baku yang merugikan konsumen. Di sisi lain, juga
  melakukan gerakan kepada Badan Perlindung-an
  Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian
  Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga
  Perlindung-an Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
  untuk benar-benar melaksanakan tugas dan
  fungsinya melakukan pengawasan dan penindakan
  terhadap klausula

37
Terima Kasih

• Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian-nya,
  semoga tetap membaca, memahami, dan mengembangkan
  materi ini secara mandiri dan ikhlas.
• Wassalammualaikum Wr.Wb.