PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU

1
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN
RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN
PEMBANGUNAN
Oleh Direktur Jenderal Penataan
Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah Rakerda BKTRN, Pekanbaru 8-9 Maret 2004
2
PENDAHULUAN

• Rapat Kerja Daerah BKTRN sebagai tindak lanjut
  dari Rapat Kerja Nasional BKTRN.
• Tujuan kesamaan pandang dalam penyelenggara-an
  penataan ruang di semua tingkat pemerintahan
• Munculnya paradigma baru pembangunan

• percepatan penyelenggaraan otonomi daerah
• diperlukan keterpaduan pembangunan yang
  melibatkan kerjasama lintas wilayah
  (cross-jurisdiction) dan lintas sektor
  (multi-stakeholders)

3
PENDAHULUAN
Landasan keterpaduan pembangunan

• peraturan perundang-undangan agar tercipta
• kesamaan pandang dan langkah di antara
  seluruh
• pelaku pembangunan (UU 24 Tahun 1992 )
• kesepakatan antar daerah dan komitmen daerah
• dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
  
• keterpaduan (RTRWN ? Nasional, RTRWP ?
• Provinsi)
• perlu disusun sebuah dokumen rencana tata ruang
• yang dapat menjadi landasan keterpaduan
• pembangunan lintas provinsi dalam satu
  kawasan ?
• rencana tata ruang wilayah pulau

4
PERMASALAHAN

• kesenjangan pertumbuhan
• (kontribusi utara Jawa 88,63 dari total PDRB
  Jawa-Bali)
• menimbulkan kompetisi yang tidak sehat
  (rusaknya ekosistem di
• DAS, overfishing di Kawasan Laut Selat
  Malaka sebesar 108,8
• dan di Laut Jawa sebesar 88,98)

• kerusakan lingkungan di wilayah Jawa
• alih fungsi lahan basah menjadi fungsi
  perkotaan
• (50.000 ha/tahun dalam kurun 1979-1999,
  industrialisasi di
• wilayah Jatim dan Jabar telah mencapai 30,
  sementara di
• Banten dan Jateng mendekati 25, kerusakan
  20 SWS kritis
• dari 22 SWS di wilayah Jawa)

5
G. Pangrango
30-07-1992

17-09-2001
Sungai Batang Harileko
6
PERMASALAHAN

• dampak pemanasan global
• sea level rise 30 kota pantai di Indonesia
  potensial terkena
• dampak pemanasan global banjir, kerusakan
  mangrove,
• intrusi air laut, ancaman terhadap kegiatan
  masyarakat pesisir,
• berkurangnya luas daratan atau hilangnya
  pulau-pulau kecil

• belum optimalnya aksesibilitas
• pasar komoditi Sumatera / Nasional yang
  berada di Pantai Timur
• dan mempunyai akses ke Asia Pasifik
  (terutama Singapura),
• juga untuk wilayah Pantai Barat dan Tengah
  serta Pulau-Pulau
• Kecil di Barat / Timur

• belum intensifnya interaksi pasar komoditi
• Sumatera yang ada di Jawa dan antar provinsi
  di Sumatera perlu
• peningkatan akses (feeder road)

7

8
UPAYA-UPAYA

• Penataan Ruang sebagai suatu konsep untuk
  merencanakan
• ruang, memanfaatkan ruang serta mengendalikan
  dapat
• merupakan salah satu pendekatan untuk
  mewujudkan
• keterpaduan pembangunan

• UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
• sebagai pedoman utama dalam merencanakan
  ruang,
• memanfaatkan ruang, dan mengendalikan
  pemanfaatan
• ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah
  dan
• masyarakat di semua tingkatan

• Penerapan UU 22/1999, pergeseran paradigma dan
  tuntutan
• masyarakat ? perlu menyempurnakan UU No. 24
  Tahun 1992

9
UPAYA-UPAYA

• Mendorong Rencana tata ruang wilayah pulau
  sebagai
• alat untuk mensinergikan kepentingan lintas
  wilayah (cross-
• jurisdiction) dan lintas sektor
  (multi-stakeholders)

• Peran RTRW Pulau sebagai
• instrumen untuk perwujudan struktur ruang dan
  pola
• pemanfaatan ruang nasional sebagaimana
  termuat
• dalam RTRWN
• instrumen untuk mempertahankan integritas
  wilayah
• nasional
• dasar pencapaian keterpaduan, keserasian dan
• keterkaitan antar wilayah dan antar sektor di
  dalam
• suatu kesatuan pulau dalam rangka optimasi
• pemanfaatan ruang (sumberdaya).

10
UPAYA-UPAYA

• Muatan RTRW Pulau
• arahan pola pengelolaan struktur ruang (sistem
  pusat
• permukiman dan sistem jaringan prasarana
  wilayah),
• arahan pengelolaan pola pemanfaatan ruang
  (kawasan
• lindung dan kawasan budidaya),
• arahan pola pengelolaan konflik lintas wilayah
  dan lintas
• sektor,
• arahan tata laksana pemanfaatan ruang

• Untuk memperkuat kedudukan RTRW Pulau ?
  Keputusan
• Presiden (4 RaKeppres RTR Pulau, yaitu
  Sumatera, Jawa-
• Bali, Kalimantan, dan Sulawesi)

11
Pokok-pokok perubahan RUU Perubahan 24/1992

1. Perubahan semantik, untuk menyesuaikan istilah
   dalam UU 24/1992 dengan UU 22/1999 tentang
   Pemerintahan Daerah,
2. Penguatan hak masyarakat dalam penataan ruang,
   dengan secara eksplisit,
3. Perubahan bentuk produk peraturan perundangan
   yang diamanatkan dalam UU 24/1992,
4. Penegasan tentang penyelenggaraan penataan ruang
   lintas yurisdiksi melalui mekanisme kerjasama
   antar daerah,
5. Penegasan bahwa penataan ruang daratan, ruang
   lautan, dan ruang udara diselenggarakan sebagai
   satu kesatuan, baik dalam penataan ruang wilayah
   nasional maupun dalam penataan ruang wilayah
   Provinsi, Kabupaten/Kota (penetapan ALKI),

12
Pokok-pokok perubahan RUU Perubahan 24/1992

1. Pengaturan lebih rinci tentang pelaksanaan
   perizinan, pengawasan dan penertiban dalam rangka
   pengendalian pemanfaatan ruang,
2. Penegasan tentang hirarki fungsional dalam
   perencana-an tata ruang dan hirarki pengaturan
   perencanaan tata ruang,
3. Pengaturan tentang kedudukan RTR Pulau atau
   Kepulauan,
4. Pengaturan sanksi terhadap berbagai pelanggaran
   penataan ruang

.                                               
                                                  
 
13
TINDAK LANJUT KEPPRES RTR PULAU

• Bagi Pemerintah Pusat
• penyiapan program interface sebagai acuan sektor,
  
• penyiapan mekanisme kontrol pemanfaatan ruang
  daerah,
• penyiapan pedoman pemberian insentif dan
  disinsentif,
• penyiapan pedoman-pedoman lain untuk pemanfaatan
  dan pengendalian pemanfaatan ruang,
• penyelenggaraan pembinaan kerjasama pembangunan
  antar-wilayah,
• penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan
  mediasi dalam
• pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
  wilayah Pulau melalui mekanisme BKTRN.

14
(No Transcript)
15
(No Transcript)
16

17

18
TINDAK LANJUT KEPPRES RTR PULAU

• Bagi Pemerintah Daerah
• penyesuaian RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
  agar
• serasi dan selaras dengan RTR Pulau,
• penyiapan perangkat kelembagaan untuk mendukung
  
• proses kerjasama pembangunan lintas wilayah
  dan
• fasilitasi penyelesaian konflik pemanfaatan
  ruang,
• penyusunan program pembangunan di masing-masing
• provinsi, penyiapan mekanisme kontrol
  pemanfaatan
• ruang daerah,
• penyiapan kampanye publik dan sosialisasi
  melalui
• media cetak dan elektronik.

19

20

21
PENUTUP

• Peningkatan keterpaduan pembangunan lintas
  wilayah dan
• lintas sektor merupakan tantangan kita dalam
  penyelenggaraan
• pembangunan
• Perlu landasan yang kuat baik dalam bentuk
  peraturan perundang-
• undangan dan komitmen antar seluruh pelaku
  pembangunan
• Menciptakan kesamaan pandang dan komitmen
  seluruh pelaku
• pembangunan
• Menjaring masukan untuk proses penyempurnaan UU
  Nomor 24
• Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
• Komitmen rencana tata ruang wilayah pulau
  sebagai acuan
• pembangunan daerah
• Mencapai hasil yang optimal bagi penyempurnaan
  mekanisme
• penyelenggaraan penataan ruang di masa yang
  akan datang

22
Terima Kasih