Performance-based Budgeting

1
Performance-based Budgeting
Direktorat Anggaran I DJAPK
2
Outline

• Pengertian, Prinsip dan komponen
• Best practices
• Penerapan performance-based budgeting (PBB) di
  Indonesia
• Beberapa Isyu

3
Pengertian

• Marc and Jim, 2005
• PBB adalah prosedur atau mekanisme untuk
  memperkuat keterkaitan antara dana yang diberikan
  kepada instansi/lembaga pemerintah dengan outcome
  (hasil/dampak) dan/atau output (keluaran),
  melalui pengalokasian anggaran yang didasarkan
  pada informasi formal tentang kinerja.
• Informasi kinerja formal informasi mengenai
  ukuran kinerja (performance measure), ukuran
  biaya untuk masing-masing kelompok output dan
  outcome, dan penilaian atas efektivitas dan
  efisiensi belanja melalui berbagai alat analisis.

4
Pengertian (2)

• Joyce and Sieg, 2000
• a continuum that involves the availability and
  use of performance information at each of the
  various stages of the budget process budget
  preparation, budget approval, budget execution,
  and audit and evaluation

5
Tujuan PBB

• Marc Jim, 2005
• untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan
  produktivitas (allocative and productive
  efficiency) dari belanja pemerintah.
• VanLandingham, Wellman, Andrews, 2005
• Increase agency accountability by facilitating
  mission and goal definition, performance
  evaluation, and the use of performance
  information in planning and budgeting
  decision-making
• Increase agency budget flexibility by focusing
  the legislative appropriation process on
  outcomes, not inputs
• Improve coordination, eliminate program
  duplication, and provide better information to
  decision-makers
• Involve citizens more in the governance
  processwith the assumption that citizens are
  more interested in results than they are in
  process and
• Develop incentives for agencies to be more
  efficient and effective.

6
A well-performing budget system

• 1. Aggregate fiscal discipline,
• 2. Resource allocation and use based on
  strategic priorities,
• 3. Efficiency and effectiveness of programs and
  service delivery.
• (Public Expenditure Management Handbook, World
  Bank, 1998)

7
Komponen

• Struktur program yang jelas untuk mencapai output
  dan outcome yang terukur, serta jelas siapa
  penanggung jawabnya,
• Indikator kinerja,
• Pengukuran kinerja evaluasi program,
• Sistem informasi mengenai kinerja.

8
Output Outcome

• Keluaran (Output)
• Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
  yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
  sasaran dan tujuan program kebijakan

• Hasil (Outcome)
• Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
  keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam
  satu program

9
Input Program Kegiatan Output Outcome
(2)
Efektivitas
Efisiensi
10
Indikator Kinerja (1)

• Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja
  harus dapat dinyatakan dalam angka
  (kuantifikasi).
• Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator
  yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat
  prestasi kerja/kinerja.
• Macam Indikator Kinerja
• Indikator Kinerja Kegiatan
• Indikator Kinerja Program
• Indikator Efisiensi
• Indikator Kualitas

11
Contoh Sederhana Indikator Kinerja)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun Kegiatan Peningkatan Kualitas Guru MI dan
MTs Subkegiatan Lokakarya Peningkatan Kualitas
Guru

• Input
• jumlah guru yang mengikuti lokakarya,
• biaya total
• Indikator kinerja Kegiatan
• jumlah guru yang mengikuti lokakarya hingga
  selesai (output subkegiatan),
• Jumlah guru dengan kualifikasi yang diharapkan
  (output kegiatan)
• Indikator kinerja Program
• Jumlah presentase penduduk yang menamatkan
  pendidikan sembilan tahun (Outcome)

) Nama program, kegiatan, dan subkegiatan
diambil dari Renja Depag 2006
12
Contoh Sederhana Indikator Kinerja (1)

• Indikator efisiensi
• Biaya lokakarya per peserta (harga per unit
  satuan dari output subkegiatan)
• Biaya per guru untuk meningkatkan kualifikasi
  guru satu tingkat lebih tinggi (harga per unit
  satuan dari output kegiatan)
• Biaya per murid untuk menuntaskan wajib belajar
  sembilan tahun (harga per unit satuan dari
  outcome program)

13
Contoh Sederhana Indikator Kinerja (2)

• Indikator kualitas subkegiatan kegiatan
• Presentase peserta yang mengikuti lokakarya
  hingga selesai, atau
• Presentase peserta yang nilai hasil evaluasinya
  baik/tinggi (jika dalam lokakarya tersebut ada
  evaluasi)
• Presentase guru dengan kualifikasi yang sesuai
  dengan yang diharapkan
• Indikator kualitas program (outcome)
• Presentase murid yang menamatkan wajib belajar 9
  tahun (lulusan MTs) dengan nilai baik/tinggi.

14
Pengukuran Kinerja

• Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai
  seberapa besar perbedaan (gap) antara kinerja
  aktual dengan kinerja yang diharapkan.
• Dengan diketahuinya perbedaan (gap) tersebut,
  maka maka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan
  kinerja dapat dilakukan.

15
Pengukuran Kinerja (2)

• Pengukuran kinerja akan membantu dalam mengukur
  perbedaan antara output-outcome aktual dengan
  output-outcome ideal yang merupakan visi
  kementerian/ lembaga serta visi nasional

16
Pengukuran Kinerja (3)
Level Kinerja
Standar Kinerja 2
Standar Kinerja 1
gap
Kinerja Aktual
Waktu
17
Sistem Pemantauan/Evaluasi Program Kinerja

• Australia
• Auditor - General
• Productivity Commission
• Florida (USA)
• Office of Program Policy Analysis and Government
  Accountability (OPPAGA)
• Virginia (USA)
• Department of Planning and Budget

18
Australia Auditor-General

• Two main types of audit
• Financial (assurance) audit financial accounts
  and processes
• Performance audit how well agencies perform
• Scope
• Exclude appropriateness of policy/outcomes ie
  not full evaluation
• Performance audits cover
• management of the operations
• internal procedures for promoting and monitoring
  economy, efficiency and effectiveness
• improvements to management practices (including
  procedures for promoting and monitoring
  performance)

19
Australia Auditor General

• Political context
• Around 50 Performance Audits per year
• Politically sensitive hard to separate
  implementation from policy
• Auditor-General must exercise judgment about when
  to challenge government
• A-G is major accountability agent

20
Penerapan PBB di Indonesia
21
Subtopik

• Dasar Hukum Anggaran Berbasis Kinerja
• Maksud Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
• Prestasi Kerja/Kinerja
• Indikator Kinerja
• Pengukuran Kinerja
• Penanggung jawab Evaluasi Kinerja
• Pemeriksaan Kinerja

22
1. Dasar Hukum
UU No.17/2003 ttg Keuangan Negara

• Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/ pimpinan
  lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang
  menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/
  Lembaga. (ps 14 ayat 1)
• RKAKL sebagaimana dimaksud ayat 1 disusun
  berdasarkan prestasi kerja / kinerja yang akan
  dicapai. (ps 14 ayat 2)

23
Dasar Hukum (2)

• PP No. 20 tahun 2004 Pasal 3 ayat 2
• Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
  ayat 1, disusun dengan pendekatan berbasis
  kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah,
  dan penganggaran terpadu.
• PP 21/2004 (Pasal 4)
• RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan
  sebagai berikut
• a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
• b. Penganggaran terpadu
• c. Penganggaran berbasis kinerja

24
2. Maksud Penerapan Anggaran berbasis
Kinerja(Penjelasan PP 21/2004)

• Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari
  penggunaan sumber daya yang terbatas
• Tujuan dan indikator kinerja yang jelas akan
• mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas
  dalam pemanfaatan sumber daya, dan
• Memperkuat proses pengambilan keputusan tentang
  kebijakan dalam jangka menengah

25
3. PRESTASI KERJA/KINERJA

• Tingkat pencapaian sasaran (target) dari suatu
  program atau suatu kegiatan

Sasaran (target)

• Hasil (outcome) yang diharapkan dari suatu
  program, atau
• Keluaran (output) yang diharapkan dari suatu
  kegiatan

26
Input Program Kegiatan Output Outcome

• PP 21/2004 Pasal 7 ayat 1
• Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan
  dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
  dengan keluaran dan hasil yang diharapkan
  termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan
  keluaran tersebut.

27
4. INDIKATOR KINERJA

• PP 21/2004 Pasal 7 ayat 2
• Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja
  diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan
  evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis
  kegiatan

• Penjelasan PP 21/2004 (Poin I.4)
• Kementerian/lembaga dituntut memperkuat diri
  dengan kapasitas dalam mengembangkan indikator
  kinerja, dan sistem pengukuran kinerja, dan dalam
  meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya,
  sebagai persyaratan untuk mendapatkan anggaran

28
5. Pengukuran Kinerja

• PP 21/2004 Pasal 8
• (1) Dalam rangka penerapan anggaran berbasis
  kinerja, kementerian/lembaga melaksanakan
  pengukuran kinerja
• (2) Kementerian/lembaga melakukan evaluasi
  kinerja kegiatan satuan kerja kementerian/lembaga
  setiap tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar
  kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai
  umpan balik bagi penyusunan RKA-KL tahun
  berikutnya
• (3) Kementerian/lembaga melakukan evaluasi
  kinerja program sekurang-kurangnya sekali dalam 5
  (lima) tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar
  kinerja yang telah ditetapkan

29
6. Penanggung Jawab Evaluasi Kinerja

• Pimpinan satker bertanggung jawab terhadap
  evaluasi kinerja kegiatan
• (Pasal 8 ayat 2 PP 21/2004)
• Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab
  terhadap evaluasi kinerja program
• (Pasal 8 ayat 3 PP 21/2004)

30
7. Pemeriksaan Kinerja

• UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
  Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 4 ayat 3
• Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas
  pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas
  pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta
  pemeriksaan aspek efektivitas
• Penjelasan UU No. 15/2004
• Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan
  yang dibiayai dengan keuangan negara
  diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta
  memenuhi sasarannya secara efektif

(Sebagaimana pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja juga dilakukan oleh BPK)
31
Langkah Persiapan...

• Kerjasama Pemerintah World Bank Government
  Financial Management and Revenue Administration
  Project/GFMRAP (First Phase I 2004-2008)
• Public Financial Management Budget Planning and
  Development
• Technical Assistance, Training, Information
  System
• World Banks Initiative for Public Expenditure
  Analysis
• Workshops, Video Conferences (2006)
• Canadian International Development Agency (2005)
• Very short-term technical assistance

32
Isyu utama

• Belum adanya strategi penerapan PBB di Indonesia?
• Struktur program kegiatan pemerintah
• Perlu kejelasan konsistensi peran pemerintah
  (ltgt pasar masyarakat), pemerintah pusat (ltgt
  pemerintah daerah), serta peran tiap
  kementerian/lembaga
• Pemilihan dan penetapan output, outcome
• Mekanisme pengukuran kinerja yang obyektif dan
  independen
• Proses penyusunan, pembahasan (di intern
  pemerintah dan di DPR), pelaksanaan, evaluasi
  anggaran
• Penyiapan SDM, mind-set dan teknis

33
Perlunya Strategi
1. Reform Context
2. Reform Strategy
3. Reform Results

• Perubahan
• Fungsi anggaran,
• Prosedur anggaran,
• Struktur anggaran.

Tekanan Fiskal Konteks Sosial,
Adminmistratif, Politik

• Tujuan Reform
• Strategi Implementasi

Intervening variables Ekspektasi
publik Ekspektasi dan perubahan perilaku
politisi dan birokrasi
34
PBB saja tidak cukup

• PBB is a Political Rather than a Managerial
  Problem
• Perlu reform di bidang lain, a.l
• Civil Service,
• Accounting system,
• Public sector management,
• PBB requires changes in attitudes and culture by
  central agencies as well as spending ministries.
• (Andrews 2006, Shan 2006, Dixon 2005)

35
Depkeu saja tidak cukup

• Depkeu umumnya lebih concern dengan
  performance-budgeting, sedangkan
• Kementerian/lembaga lebih concern dengan getting
  money first,
• Semestinya kementerian/lembaga tidak sekedar
  menjadi peserta, dan harus memiliki visi yang
  sama dengan Depkeu Bappenas mengenai penerapan
  PBB
• Capacity building dalam perencanaan-penganggaran
  sangat diperlukan, di Depkeu Bappenas serta di
  kementerian/lembaga.

36
Faktor yang dapat mempengaruhi penerapan PBB

• Organisasional
• Teknis/proses

37
Faktor yang dapat mempengaruhi penerapan PBB (2)

• Faktor organisasional
• Ketiadaan kepemimpinan (leadership) yang
  konsisten,
• Ketiadaan kesepakatan mengenai tujuan reformasi,
• Ketiadaan sistem yang menangani pencatatan/
  perekaman,
• Inersia

38
Faktor yang dapat mempengaruhi penerapan PBB (3)

• Teknis/proses
• Pendefinisian program yang tidak tepat/memadai,
• Struktur program anggaran dalam PBB tidak
  selalu bisa langsung diterjemahkan dalam struktur
  anggaran dan perbendaharaan,
• Indikator/ukuran kinerja yang tidak tepat dan
  berimbang,
• Data mengenai kinerja yang tidak reliable,
• Masalah-masalah dalam pemberian insentif
  berdasarkan kinerja,
• Dukungan anggota parlemen.

39
Referensi

• Miekatrien Sterck Geert Bouckaert, 2006, The
  impact of performance budgeting on the role of
  parliament a four-country study, paper for the
  Conference A Performing Public Sector, the 2nd
  Translatic Dialogue on, Leuven-Belgium 1-3 June
  2006.
• Gary VanLandingham, Martha Wellman and Matthew
  Andrews, 2005, Useful, but not a panacea -
  performance-based program budgeting in Florida,
  International Journal of Public Administration,
  Vol. 28 No. 3 and 4.
• Geoff Dixon, 2005, Thailands quest for results
  focused budgeting, Prem Note, World Bank
• Herb Hill and Matthew Andrews, 2005, Reforming
  budget ritual and budget practice The case of
  performance management implementation in
  Virginia, International Journal of Public
  Administration, Vol. 28, Nos 34

40
Sekian
Terima kasih