MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI

1
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANBy
ISNAWATI

• PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
• UNTAG45 SAMARINDA

2
Dengan demikian, materi muatan peraturan
perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah
tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945 (Lex Inferior derogat Lex Superior).

• Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar
  tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar
  dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan
  negara dan merupakan hukum dasar dalam peraturan
  perundang-undangan.

3
Undang - Undang Dasar 1945

• Hukum Dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
• Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah
  dinyatakan dalam Risalah Rapat Paripurna ke-5
  Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah
  Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.
• Naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18
  Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan
  Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta
  dikukuhkan secara aklamasi
• Naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua,
  Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat UUD 1945
  (masing-masing hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999,
  2000, 2001, 2002)

4
TAP MPR RI

• Ketetapan MPR yang bersifat penetapan, yaitu
• Menetapkan Wapres menjadi Presiden,
• Memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan
  Wapres, serta
• Memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan
  Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
  tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
  jabatannya secara bersama-sama.

5
Undang - Undang

• Materi muatan yang harus diatur dengan
  Undang-Undang berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 12
  Tahun 2011 berisi hal-hal yang
• Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang
  Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 yang
  meliputi
• Hak-hak asasi manusia
• Hak dan kewajiban warga negara.
• Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara serta
  pembagian kekuasaan Negara
• Wilayah negara dan pembagian daerah
• Kewarganegaraan dan kependudukan
• Keuangan negara

6
Undang - Undang

• Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk
  diatur oleh Undang-Undang.
• Contoh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
  Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan, dalam
  rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat
  serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan
  dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam
  UUD (Pasal 34 ayat (3)). Maka dibentuk
  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi
  Yudisial.

7
Undang - Undang

• Pengesahan perjanjian internasional tertentu
• Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
  dilakukan oleh DPR atau Presiden.
• Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

8
PERPU

• Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 2011
• Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti
  Undang-Undang sama dengan materi muatan
  Undang-Undang.
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang
  ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal
  kegentingan yang memaksa.
• materi muatan Perpu semestinya mengenai hal-hal
  yang berkaitan dengan Penyelenggaraan
  Pemerintahan (administrasi negara).
• Jadi tidak boleh dikeluarkan Perpu yang bersifat
  ketatanegaraan dan hal-hal yang berkaitan dengan
  lembaga-lembaga negara, kekuasaan kehakiman,
  pelaksanaan kedaulatan rakyat dan lain-lain
  diluar jangkauan penyelenggaraan administrasi
  negara.

9
PERATURAN PEMERINTAH

• Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011
• Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi
  untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
  mestinya. yang dimaksud sebagaimana mestinya"
  adalah materi Peraturan Pemerintah tidak boleh
  menyimpang dari Undang-Undang yang bersangkutan.
• Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden sesuai
  dengan yang tercantum dalam undang-undang.
  Tentunya tidak akan bertentangan dalam
  melaksanakan UUD 1945.
• Peraturan Pemerintah hanya berisi ketentuan
  lebih lanjut dari Ketentuan yang terdapat dalam
  Undang-Undang. Untuk itu seyognya setiap
  undang-undang harus mencantumkan secara tegas
  kalau menghendaki diatur lebih lanjut peraturan
  pemerintah.

10
PERATURAN PRESIDEN

• Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011
• Berisi materi yang diperintahkan Undang-Undang
• Materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
• materi untuk melaksanakan penyelenggaraan
  kekuasaan Pemerintahan
• Peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam
  menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai
  atribusi dari pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
  Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945
• Peraturan Presiden dibentuk untuk
  menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah
  Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik
  secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan
  pembentuknya

11
PERATURAN DAERAH

• Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011
• Materi muatan Peraturan Daerah adalah Materi
  muatan Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan
  Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam
  
• rangka penyelenggaraan otonomi daerah
• tugas pembantuan
• menampung kondisi khusus daerah dan/atau lebih
  lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih
  tinggi.

12
KETENTUAN PIDANA

• Pasal 15 (1) UU Nomor 12 Tahun 2011
• Menjelaskan bahwa Materi muatan mengenai
  Ketentuan Pidana hanya dapat dimuat dalam
• Undang-Undang
• Peraturan Daerah Provinsi atau
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.