POLITICAL CONTEXT

1
POLITICAL CONTEXT DIPLOMATIC LANDSCAPES
ACTORS, ROLES INTERESTS

• M.K. Rejim Lingkungan Internasional
• Program Sarjana Reguler Departemen Hubungan
  Internasional FISIP UI
• Semester Gasal 2009-2010
• Nurul Isnaeni

2
AKTOR

• NEGARA
• ORGANISASI INTERNASIONAL
• KORPORASI MULTINASIONAL
• ORGANISASI NON PEMERINTAH
• KOMUNITAS EPISTEMIK

3
NEGARA

• Subjek Hukum Internasional
• Memegang kendali utama dalam proses formulasi
  kesepakatan perjanjian internasional serta
  implementasinya
• Menentukan kebijakan perdagangan keuangan serta
  bantuan pembangunan internasional.
• Menentukan agenda internasional
• Mempertimbangkan keterlibatan aktor lain.

4
NEGARA

• LEAD STATE
• Melakukan inisiatif, komitmen kuat untuk
  kesuksesan rejim, dukungan politik pendanaan
  bagi negara lain.
• SUPPORTING STATE
• Sukseskan proposal negara pemimpin
• SWING STATE
• Mengajukan konsensi untuk setiap dukungan
• VETO / BLOCKING STATE
• Menolak proposal melemahkan efektivtas rejim

5
PERTANYAAN (1)

• Faktor-faktor apa yang menentukan posisi
  diplomatik negara?
• Faktor apa yang paling dominan?
• Sejauhmana terjadi polarisasi antar negara?
• Bagaimana peta aliansi negara-negara dalam
  negosiasi multilateral? Jelaskan dalam sebuah
  contoh kasus

6
References for further studies

• Gareth Porter Janet W. Brown, Global
  Environmental Politics, Oxford, Westview Press,
  1996 (Bab 2 Nation-States Actors Roles and
  Interests, hal32-41)
• Paul G. Haris (Eds.), International Environmental
  Cooperation Politics and Diplomacy in Pacific
  Asia, Colorado University Press of Colorado,
  2002. (Bab 6 Environmental Agreements in SEA
  Balancing Economic Interests and Regional
  Politics, hl133)

7
References for further studies

• Richard N. Cooper, US Policy Towards the Global
  Environment dalam, A. Hurrell B. KIngsburry
  (Eds.), The International Politics of the
  Environment, Oxford University Press, 1992,
  hal.290
• Nurul Isnaeni, Japan and Global Environmental
  Politics An Overview on Japans International
  Roles in Environmental Issues, MANABU (Journal
  of Japanese Studies), Vol.1, No.2, April/Juni
  2006.
• Nurul Isnaeni, Bencana Hutan Gundul, Akankah
  Berakhir? Menelisik 2 Tahun Kebijakan Lingkungan
  SBY-JK), SPEKTRUM (Jurnal Kebijakan Publik dan
  Hubungan Internasional), Vol.IV, No.3, Juli 2007.

8
ORGANISASI INTERNASIONAL (1)

• Berperan besar dalam proses pembentukan hukum
  lingkungan internasional (soft law hard law)
• Berperan besar dalam mendukung proses penegakan
  aturan (hukum) dan regulasi internasional
• OI Reservoir of legal and technical
  expertise

9
ORGANISASI INTERNASIONAL (2)

• Menyediakan forum dialog, kerjasama dan
  koordinasi antar negara
• Menjadi agen yang mengumpulkan, menyebarkan dan
  mempertukarkan informasi
• Menjadi fasilitator bagi pengembangan hukum
  internasional
• Mendorong kepatuhan (compliance) negara anggota
  terhadap standar kewajiban yg sudah disepakati
• Menjadi fasilitator penyelesaian konflik

10
ORGANISASI INTERNASIONAL (3)

• Menyediakan dana bantuan bagi proyek pembangunan,
  termasuk bantuan teknis utk mempertajam strategi
  pembangunan
• Melakukan riset yang bertujuan untuk mempengaruhi
  birokrat lembaga pemerintahan untuk mengadopsi
  suatu kebijakan tertentu
• Memfokuskan diri pada tekanan-tekanan yang
  bersifat normatif, misal isu pembangunan
  berkelanjutan

11
AGEN KHUSUS PBB

• UNEP (Resolusi GA-2997, 15 Des.1972)
• Menjalankan mandat Stockholm Plan menjadi
  koordinator, fasilitator dan katalisator
  program-program LH
• CSD (Resolusi GA-47/191, 22 Des 1992)
• Memonitor implementasi Agenda 21
  Mengintegrasikan kepentingan pembangunan LH dlm
  sistem PBB dan negara-negara anggota
• GEF (November 1990)
• Menyediakan dana bagi proyek-proyek LH
  (ivestasi, bantuan teknis, penelitian) di negara
  miskin yang berpengaruh pada kondisi lingkungan
  global

12
BRETTON WOODS INSTITUTION

• Mempengaruhi strategi pembangunan kebijakan
  ekonomi negara-negara berkembang melalui
  dana-dana pinjaman pembangunan setiap tahunnya
• Structural Adjustment Lending Shift resources
  from domestic consumption to the export sector
• WB large scale, capital-intensive, centralized
  projects, and the basis of quantiable rate of
  return

13
WTO

• Mengatur hampir semua aspek perdagangan, termasuk
  komoditi pertanian, jasa, teknologi, investasi
  dan perbankan.
• Miliki enforcibility yang kuat dalam implementasi
  aturan-aturannya
• Article XX -gt ambiguity
• Proses dan metode produksi, internalisasi biaya
  lingkungan

14
PERTANYAAN (2)

• Bagaimana mekanisme kerja agen-agen khusus
  tersebut?
• Sejauhmana kinerja dan capaian tujuan mereka
  dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan?
• Apa masalah-masalah utama yang dihadapi mereka
  dalam menjalankan peran dan fungsinya?

15
References for further studies of International
Organizations

• Patricia Birnie Alan Boyle, International Law
  the Environment, 2nd Edition, Oxford Oxford
  University Press, 2002
• (Bab 2 International Governance and the
  Formulation of Environmental Law Policy, hal.
  34-57)
• Gareth Porter Janet W. Brown, Global
  Environmental Politics, Oxford, Westview Press,
  1996 (Bab 2 International Organizations as
  Actors, hal41-50)

16
KORPORASI MULTINASIONAL

• Motor pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan
  berkembang.
• 7000 -gt 37.000 TNCs (1970 -gt 2000)
• 500 Top TNCs hasilkan 50 emisi dunia 20/500
  kuasai distribusi pestisida di dunia
• 90 berbasis di negara-negara maju _gt kontrol
  sekitar 200.000 subsidiaries
• 70 kontrol perdagangan dunia
• 90 kuasai teknologi hak paten 70

17
KARAKTER TNCs

• Profit oriented
• Ambiguity dalam bersikap terhadap hukum/regulasi.
• Bergantung pada kekuatan lobby terhadap
  pemerintah (dan aktor lain)
• Berperan dalam inovasi teknologi ramah
  lingkungan, khususnya otomotif dan elektronik
• Fenomena corporate environmentalism

18
PERTANYAAN (3)

• Apakah kontrol TNCs terhadap pemerintah suatu
  yang absolut?
• Bagaimana anda menilai corporate
  environmentalism?
• Sudahkah transfer teknologi berjalan? Sejauhmana?
• Apakah teknolgi sebuah jawaban (yang efektif)
  bagi permasalahan lingkungan?

19
References for further studies

• Ian Rowlands, Transnational Corporations and
  Global Environmental Politics, in Josselin
  Wallace (Eds.), Non-State Actors in World
  Politics, Palgrave Publishers, 2001
• Jed Greer Kenny Bruno, Greenwash The Reality
  Behind Corporate Environmentalism, Penang Third
  World Network, 1996
• Peter Utting, The Greening of Business in
  Developing Countries Rethoric, Reality and
  Prospects, London Zed Books, 2002 (Bab 7
  Environmental Regulation of TNCs Needs and
  Prospects)

20
ORGANISASI NON PEMERINTAH

• Independen secara politik dan kelembagaan thd
  pemerintah bisnis
• 1980an, fenomena pertumbuhan NGO di level
  internasional maupun nasional/lokal
• Bersandar pada kekuatan jaringan, spesialisasi
  isu dan kedekatan pada grass-roots
• Aset utama legitimasi, transparansi dan
  transnasionalisme

21
KATEGORISASI NGOs

• International NGOs (INGOs)
• memiliki perwakilan di beberapa negara.
  Struktur dapat berupa federasi, atau sebuah
  organisasi yang terpusat
• Misal Friends of the Earth International
  (FOEI), berbasis di Amsterdam, konfederasi 33 NGO
  di tingkat nasional
• National NGOs
• Di AS telah berakar sejak akhir abad ke-19
  punya program internasional, pendekatan hukum,
  ekonomi.
• Misal Sierra Club, the NWF, EDF, NRDC
• Environmental Think Tanks
• Keberadaannya didukung oleh para ahli,
  program2 riset dan
• publikasi ilmiah. Misal WWI, WRI

22
PERTANYAAN (4)

• Bagaimana profil NGOs di negara berkembang?
• Adakah features yang membedakan antara NGOs di
  negara-negara berkembang dan di negara-negara
  maju?
• Bagaimana (sejauhmana) anda menilai keberhasilan
  peran NGOs, baik dalam mempengaruhi proses
  perundingan ataupun reformasi kebijakan?
• Apakah hubungan NGOs State atau NGOs
  Corporations selalu diametral?

23
References for further studies

• Lorraine Elliot, the Global Politics of the
  Environment, New York New York University Press,
  2004. (Bab 5 Global Environmental Governance
  Democratization and Local Voices -Global Civil
  Society- hal 119-125
• Gareth Porter Janet W. Brown, Global
  Environmental Politics, Oxford, Westview Press,
  1996 (Bab 2 Nongovernmental Organizations as
  Actors, hal41-50)
• Thomas Princen Matthias Finger Environmental
  NGO in World Politics Linking te Local and the
  Global, Routledge, London, 1994

24
KOMUNITAS EPISTEMIK

• Jaringan profesional dengan keahlian dan
  kemampuan yang telah diakui dalam bidang
  tertentu serta miliki tuntutan kewenangan atas
  pengetahuan yang berhubungan dengan kebijakan
  dalam wilayah / bidang isu tertentu.
• Miliki kesamaan atas norma/prinsip cara pandang
  thd suatu masalah, metodologi dalam mencari akar
  permasalahan solusinya, bgm hrs memformulasikan
  rekomendasi kebijakan
• Scientific Assessment -gt legitimasi politik

25
PERTANYAAN (5)

• Apakah Komunitas Epistemik dapat dianggap sebagai
  sebuah kelompok kepentingan / kelompok penekan?
• Sejauhmana pertimbangan politik dan ilmiah dapat
  diselaraskan?
• Bagaimana (sejauhmana) anda menilai peran mereka
  dalam perundingan internasional? Ambil contoh
  kasus untuk menjelaskan.

26
References for further studies

• Lorraine Elliot, the Global Politics of the
  Environment, New York New York University Press,
  2004. (Bab 5 Science and Environmental
  Governance, hal. 114-119)
• Stephen H. Schneider, et.all (Eds.), Climate
  Change Policy A Survey, Washington Island
  Press, 2002 (Bab 2 Uncertainty and Climate
  Change, hal.53)

27
Additional References

• Andreas Pramudianto, Diplomasi Lingkungan Teori
  dan Fakta, Jakarta, Universitas Indonesia Press,
  2008 (Bab 3 dan 4)
• Nurul Isnaeni, Pembangunan Berkelanjutan dan
  Peran Strategis Kelompok Bisnis-Industri, GLOBAL
  (Jurnal Politik Internasional), Vol 5, No.1,
  November 2002)
• Daniel C. Esty, Pivotal States and the
  Environment dalam Robert Chase, Emily Hill and
  Paul Kennedy (Eds), The Pivotal States A New
  Framework for U.S. Policy in the Developing
  World, New York WW Norton, 1999