PERBANDINGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DI PAPUA (INDONESIA) DAN SKOTLANDIA

1
PERBANDINGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAHDI PAPUA
(INDONESIA) DAN SKOTLANDIA 

• Oleh
• Iyang Yustika
• Asep Supriatna
• Restu Indra Permana
• Siti Aisyah
• Fuad Hasan

2
KEWENANGAN PAPUA BERDASARKAN OTONOMI KHUSUS

• Penjelasan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa
  kewenangan di sektor lain sebagaimana dimaksudkan
  oleh Undang-Undang ini adalah kewenangan
  Pemerintah Pusat yang meliputi
• Kebijakan tentang perencanaan nasional           
  
• Pengendalian pembangunan nasional secara makro  
      
• Dana perimbangan keuangan                       
      
• Sistem administrasi negara
• Lembaga perekonomian negara                    
      
• Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
• Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi
  tinggi
• Konservasi dan standarisasi nasional           
                      

3
PARLEMEN SKOTLANDIA

• Parlemen ini juga memungkinkan proporsi anggota
  perempuan mencapai 40 dari seluruh anggota 
  dibandingkan dengan 15 di Parlemen Kerajaan
  Inggris Raya.  Parlemen Skotlandia mempunyai
  struktur satu kamar yang berarti bahwa parlemen
  ini adalah lembaga legislatif tunggal. Otonomi
  khusus mirip dengan sistem dua kamar dengan DPR
  dan MPR sama-sama memiliki kewenangan membuat
  Peraturan daerah khusus.

4
KEUANGAN Di  Skotlandia ada 6 prinsip yang
mendasari pengaturan keuangan daerah otonom
sebagai berikut

• Skotlandia akan terus memperoleh alokasi yang
  wajar dari pembelanjaan publik Kerajaan Inggris
  Raya.
• Anggaran Skotlandia ditentukan dengan cara yang
  objektif, transparan, dan dapat
  dipertanggungjawabkan.
•  Skotlandia memiliki kebebasan maksimum untuk
  menentukan prioritas pembelanjaannya sendiri.
• Skotlandia memiliki kekuasaan terbatas untuk
  mengubah besarnya pajak. Pajak penghasilan dapat
  dinaikkan atau diturunkan hanya dengan 3.
• Kerajaan Inggris Raya dapat mempertahankan
  pengawasan atas pembelanjaan publik dan pinjaman
  publik sesuai dengan batas yang diijinkan
  Kerajaan Inggris Raya.
• Susunan pembiayaan harus menjamin kesinambungan,
  kestabilan, dan perencanaan jangka panjang.

5
Undang-undang Skotlandia 1998 menjamin pengawasan
keuangan dan penggunaan keuangan dengan membuat
ketentuan sebagai berikut

• Menteri-menteri Skotlandia harus menyiapkan
  laporan atas semua kegiatan mereka.
•  Laporan kegiatan itu harus dipublikasikan
• Laporan kegiatan  dan laporan keuangan harus
  disampaikan kepada Parlemen Skotlandia.
• Pembentukan Pemeriksa Publik yaitu orang yang
  mandiri, tidak dikendalikan oleh Pemerintah
  Skotlandia atau Parlemen untuk melakukan
  pemeriksaan keuangan laporan tersebut. Dia
  memeriksa laporan mengenai keabsahan pembayaran
  yang dibuat dan juga kehematan, keefisienan, dan
  keefektifan penggunaan sumber-sumber keuangan
  oleh Pemerintah Skotlandia.
• Parlemen Skotlandia harus mempertimbangkan semua
  catatan dan laporan yang disampaikan oleh
  Pemeriksa Publik.

6
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH SKOTLANDIA DAN
PEMERINTAH PUSAT

• Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan
  Pemerintah-pemerintah otonomi di Skotlandia,
  Wales dan Irlandia Utara menyetujui Memo
  Kesepahaman yang menetapkan prinsip-prinsip yang
  mendasari hubungan antara kedua pihak.
• Maksud di belakang Memo Kesepahaman
  ini adalah untuk menjamin tidak terjadi
  kejutan-kejutan. Prinsip-prinsip yang mengatur
  hubungan antara berbagai tingkat Pemerintah di
  Kerajaan Inggris Raya adalah sebagai berikut
• Komunikasi yang lancar.
• Pertukaran informasi dan penelitian
• Menyelesaikan pertentangan yang muncul antara
  pemerintah melalui dialog.
• Kerja bersama
• Kerahasiaan dalam pengaturan ini.
• Menjadi penghubung dalam masalah Uni Eropa dan
  internasional

7
KESIMPULAN

• Dari pembahasan diatas, perbandingan keuangan
  pusat dan daerah antara papua (Indonesia) dan
  Skotlandia. Hampir memiliki kriteria pelimpahan
  yang hampir sama dengan menggunakan sistem
  Desentralisasi 
• Adapun perbedaanya di indonesia lebih mengacu
  kepada undangundang 32 tahun 2004 tentang
  pemerintahan daerah dan undangundang 33 tahun
  2004 tentang keuangan pusat dan daerah. Sedangkan
  di negara skotlandia lebih mengacu kepada
  parlemen skotlandia yang mendapatkan dana hibah
  dari pemerintah pusat (Kerajaan Inggris Raya)
  untuk di kelola oleh pemerintah otonom yang
  disini pemerintah otonom adalah parlemen
  Skonlandia untuk menggunakan uang tersebut.

8
Sekian dari kelompok kamiTerima kasih..