BAB I GAMBARAN UMUM KEUANGAN PUBLIK

1
Keuangan Publik
UNIVERSITAS BUDI LUHUR JULI 2010
2
Referensi

• Musgrave, Richard A dan Peggy B. Musgrave. 1989.
  Public Finance in Theory and Practice.
  International Edition. United States
  McGraw-Hill, Inc.
• Rosen, Harvey S. 2002. Public Finance (Sixth
  Edition), McGraw Hill, New York.
• Nota Keuangan Republik Indonesia
• Laporan Keuangan Bank Indonesia
• Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep dan
  Implementasi
• Era Baru Kebijakan Fiskal
• Dll

3

• GAMBARAN UMUM
• KEUANGAN PUBLIK

4
Pengertian..(1)
Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi
yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah

• Yang termasuk pemerintah
• Seluruh unit pemerintah
• Institusi atau organisasi pemegang otoritas
  publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh
  pemerintah

• Keuangan publik menjelaskan dan menganalisis
• Belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan
  oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut.
  
• Mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh
  negara
• Mengapa pemerintah menggantungkannya pada
  jenis-jenis pajak tertentu.

5
Pengertian(2)

• Keuangan publik mempelajari
• Bagaimana proses pengambilan keputusan yang
  dilakukan oleh pemerintah, ? setiap keputusan
  akan mempunyai pengaruh terhadap ekonomi,
  keuangan rumah tangga dan swasta
• Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang efisien
  atau optimal, arti keadilan, dan antisipasi
  akibat finansial maupun ekonomi atas suatu
  keputusan publik.

• Fokus keuangan publik adalah
• Pendapatan dan Belanja Pemerintah
• Menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan
  dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi
  pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

6
Alasan mempelajari keuangan publik (1)

• Keuangan publik erat kaitannya dalam proses
  pengambilan keputusan berdasar asas demokrasi ?
  Politik Anggaran
• Apabila para pemilih wakil rakyat memonitor
  aktivitas para wakilnya, maka para wakil rakyat
  ini tentunya akan bekerja lebih keras dan
  berusaha meyakinkan para pemilihnya bahwa
  kontribusi mereka atas pembayaran-pembayaran
  pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang
  lebih baik bagi masyarakat.

Pertama
7
Alasan mempelajari keuangan publik (2)
Kedua
Sektor publik telah mengalami pertumbuhan dari
waktu ke waktu dalam jumlah yang sangat besar
nilainya.

• Mengapa pemerintah memerlukan anggaran sebanyak
  itu, digunakan untuk apa uang-uang itu, dan
  apakah uang tersebut digunakan dengan bijaksana?
• Apakah hasil penerimaan pajak (terutama pajak
  penghasilan) dari rumah tangga memang relevan
  dengan aktivitas-aktivitas sektor publik ini?
• Apakah pengeluaran-pengeluaran untuk
  masing-masing jenis tersebut dilakukan dengan
  bijaksana?

8
Alasan mempelajari keuangan publik (3)
Masyarakat akan menaruh perhatian lebih pada
aktivitas belanja publik setelah mereka membayar
pajak, sebagai akibat berkurangnya porsi
pengeluaran pribadi.
Ketiga
9
Pentingnya Sektor Publik (1)
Pemerintah bertanggung jawab melakukan tiga
kegiatan publik utama

• Penyediaan Pertahanan Nasional,
• Menjaga Keadilan Sosial
• Melaksanakan Pekerjaan Umum yang tidak dilakukan
  oleh swasta.

Menurut John Stuart Mill

• Pemerintah harus memelihara perdamaian
  melindungi masyarakat terhadap serangan dari
  dalam maupun dari luar ? perlu pertahanan
  nasional
• Pemerintah harus bersifat inferior dalam kegiatan
  industri perdagangan ? kegiatan ini biasanya
  dilakukan oleh sektor swasta
• Individu akan lebih percaya diri apabila
  mengerjakan sesuatu untuk kepentingannya sendiri
  ? untuk barang publik / kepentingan publik perlu
  pemerintah

10
Pentingnya sektor publik (2)
Alasan-alasan di atas selanjutnya diterapkan
dalam ekonomi kapitalis, namun akhirnya gagal
karena mekanisme pasar dlm sistem kapitalis
mempunyai beberapa kelemahan

• Adanya barang publik ? tidak dapat disediakan
  oleh pasar
• Adanya perbedaan biaya pribadi biaya sosial,
  manfaat pribadi manfaat sosial, sehingga perlu
  pemerintah untuk mengelola biaya manfaat sosial
• Adanya risiko yang sangat besar yang tidak
  mungkin dikelola oleh swasta
• Adanya sifat monopoli dalam bidang usaha tertentu
• Adanya inflasi deflasi yg tidak dapat
  diselesaikan secara otomatis oleh meknisme pasar
• Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata
  antar pelaku ekonomi pasar

11
Kriteria dalam menilai pentingnya sektor publik

• Komposisi output pengeluaran publik haruslah
  sesuai dengan keinginan konsumen,
• Adanya preferensi pengambilan keputusan yang
  terdesentralisasi,
• Tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan
  pasar, karena mekanisme pasar tidak dapat
  melaksanakan semua fungsi ekonomi.
• Karakteristik kebijakan publik mempunyai sifat
  mengarahkan, mengoreksi dan melengkapi peranan
  mekanisme pasar

12
Kriteria mengevaluasi kebijakan publik (1)
1. Equity Fairness (Keadilan dan kewajaran)

• Kewajaran dalam persepsi sosial dan fair tidaknya
  suatu kebijakan publik terhadap isu hak
  kepemilikan
• Misalnya
• Apakah wajar untuk menutup suatu perusahaan yang
  menyebabkan polusi udara dimana dalam
  pertimbangan lainnya, perusahaan tersebut juga
  menyediakan banyak kesempatan kerja pada saat
  tingginya tingkat pengangguran
• Apakah wajar mempertimbangkan untuk menutup
  bisnis penebangan hutan di sisi lain menghasilkan
  penghasilan bagi warga setempat ? Issue Climate
  Change?
• Apakah wajar mengenakan pajak yang digunakan
  untuk kebijakan pendidikan pada semua penduduk
  termasuk pada keluarga tanpa anak?

13
Kriteria mengevaluasi kebijakan publik (2)
2. Economic Efficiency (Efisiensi Ekonomi)
Kebijakan publik dapat dianalisis dari sudut
Pareto Efficiency yaitu melalui realokasi sumber
daya sehingga mencapai kondisi dimana seseorang
atau beberapa orang mengalami kepuasan lebih baik
tanpa menyebabkan pihak lain terbebani
3. Paternalism (Sistem Paternal)
Kebijakan publik dapat dievaluasi dari asumsi
bahwa pemerintah adalah pihak yang paling
mengetahui permasalahan penduduk suatu negara dan
pemerintah bebas menentukan kebijakan apa saja
Contoh, orang tidak akan menabung dalam jumlah
yang cukup untuk pensiun sehingga pemerintah
harus mengalokasikan penerimaan pajak agar
penduduk usia lanjut dapat memperoleh manfaat
14
Kriteria mengevaluasi kebijakan publik (3)
4. Freedom of choice (Kebebasan Individu)
Apakah kebijakan pemerintah dapat mendorong
kebebasan individu dalam bertransaksi ekonomi
5. Stabilization (Stabilisasi)

• Apakah kebijakan yang diambil pemerintah mampu
  meningkatkan pengeluaran agregat?
• Apakah ekonomi sektor swasta - yang dapat memberi
  pekerjaan pada setiap orang - perlu diintervensi
  pemerintah?

6. Trade Off

• Apakah pilihan kebijakan tidak akan mengorbankan
  tujuan lainnya?
• Apakah manfaat agregat dapat melampaui beban
  agregat?

15

• BARANG PUBLIK

16
Karakteristik barang publik

• Dua karakteristik kunci dalam mengklasifikasikan
  suatu barang menjadi barang publik
• Nonrivalry (tidak ada persaingan dalam
  konsumsinya)
• Nonexcludability (tidak dapat dikecualikan).
• Barang publik tidak dikonsumsi dalam artian
  dipakai habis, melainkan barang tersebut dapat
  dinikmati

17
Nonrival in consumption

• Barang publik merupakan nonrival in consumption
• Kuantitas dari barang publik dapat dinikmati oleh
  lebih dari satu konsumen tanpa mengurangi jumlah
  yang dinikmati oleh konsumen yang lainnnya.
• Sifat pokok
• Barang ini tidak dapat dimiliki.
• Sekali sudah tersedia, maka barang barang ini
  akan tersedia merata bagi semua orang.
• Akibatnya
• Konsumsi barang publik oleh satu orang tidak
  mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain,
• Tidak perlu bagi seseorang untuk memilikinya agar
  dapat memanfaatkannya.

18
Nonexcludability

• Tidak ada cara yang mungkin untuk mengecualikan
  siapapun agar dapat memanfaatkan barang publik ?
  misalnya pertahanan nasional.
• manfaatnya akan diperoleh oleh masyarakat dalam
  bentuk perlindungan dari serbuan luar negeri yang
  berlaku secara tidak terbagi untuk seluruh
  masyarakat, dan tidak ada yang dikecualikan dari
  manfaat manfaat ini.
• Manfaatnya akan berlaku sama bagi semua orang,
  meskipun mereka dapat mempunyai preferensi yang
  berbeda beda.

19
Perbedaan antara Barang Publik dan Barang Pribadi
Pertukaran barang pribadi dalam mekanisme pasar
tidak akan menghasilkan eksternalitas, sedangkan
pertukaran barang publik selain dapat
menghasilkan manfaat eksternal juga akan dapat
menyebabkan beban eksternal bagi pihak lain.
Contoh barang publik yang menghasilkan manfaat
eksternal adalah pertahanan nasional dan contoh
barang publik yang menghasilkan beban eksternal
adalah penyediaan mesin atau peralatan yang
menyebabkan adanya polusi udara
Biaya marjinal untuk distribusi barang publik
kepada konsumen adalah nol ? Hal ini merupakan
efek dari sifat non rival consumption
Biaya atau manfaat yang muncul yang diakibatkan
karena adanya transaksi pasar dimana biaya
ataupun manfaat tersebut tidak tercermin dalam
harga barang
20

• Alasan Terjadinya Perbedaan antara Barang Publik
  dengan Barang Pribadi

21
(1) Karena kegagalan mekanisme pasar

• Mekanisme pasar didasarkan pada pertukaran dan
  pertukaran hanya terjadi jika terdapat hak
  eksklusif bagi pihak yang membelinya.

Dalam sistem Pasar

• Produsen akan memproduksi barang jika Konsumen
  membutuhkan barang itu ? Hanya pihak yang
  bersedia membayar barang yang dapat memperoleh
  manfaat atas barang
• Dalam kondisi ini, pasar menjadi efisien, karena
  transaksi pemanfaatan barang dianalogikan sebagai
  suatu tender terbuka dan setiap orang boleh
  mengikuti tender sehingga tidak ada yang dirugikan

22
(2) Dalam Penyediaan barang publik tidak terjadi
mekanisme pasar yang efisien.

• Satu orang tidak akan dapat secara ekslusif
  memanfaatkan barang publik, karena apabila orang
  tersebut mengkonsumsi, pada saat yang sama orang
  atau pihak lain dapat mengkonsumsi barang publik
  tersebut secara bersama-sama.
• Konsumen juga tidak bersedia untuk melakukan
  pembayaran atas barang publik tadi, dengan
  pertimbangan bahwa orang lain juga menikmati
  barang yang sama.
• Manfaat yang dirasakan oleh satu pihak akan sama
  dengan manfaat yang dirasakan pihak lain,
  sehingga pembayaran hanya oleh satu konsumen
  tidak signifikan.
• Hubungan antara produsen dan konsumen menjadi
  tidak ada dan dengan demikian maka tugas
  pemerintahlah yang harus bersedia memproduksi
  barang publik tersebut.
• Pemerintah juga harus mengambil tindakan apabila
  mekanisme pasar tersebut tidak berjalan.

23
Permasalahan yang muncul ditinjau dari proses
penyediaan barang publik
Dari sisi Pemerintah

• Bagaimana pemerintah harus menentukan berapa
  banyak barang publik yang perlu diadakan.
• Kesulitan akan terjadi dalam menentukan jenis dan
  kualitas barang publik, berapa konsumen yang
  harus membayar dan bagaimana manfaat ini akan
  dapat dinilai oleh konsumen

Dari sudut pandang konsumen

• Mereka tidak dapat menyatakan kepada pemerintah
  berapa nilai pelayanan umum yang disediakan oleh
  pemerintah.
• Persediaan barang publik tidak banyak dipengaruhi
  oleh kontribusi individu.
• Konsumen tidak mempunyai hak suara secara
  perorangan untuk menyatakan bagaimana nilai
  pelayanan yang nyata bagi mereka, kecuali ada
  jaminan konsumen lain juga akan melakukan hal
  yang sama.
• Konsumen akan dapat memilih sebagai free rider
  atas apa yang disediakan oleh pemerintah.

24
Free Rider Problem (1)
Sebuah sistem yang meminta kontribusi masyarakat
secara sukarela untuk penyediaan dan pembiayaan
barang publik akan dapat berjalan apabila
komunitas publiknya hanya terdiri dari beberapa
individu
Dalam kelompok kecil, dimana masing-masing orang
kenal satu sama lain, apabila mereka mempunyai
gagasan terhadap penyediaan suatu barang akan
lebih mudah mencapai kompromi ? setiap anggota
mudah mengidentifikasi manfaat barang tersebut

• Contoh Penghuni Apartemen Mewah
• Mempunyai kepentingan yg sama
• Jumlah orang terbatas
• Shg mudah untuk kompromi dalam penyediaan barang
  publik spt kemanan, pembangunan jalan, dll

25
Free Rider Problem (2)
Kompromi dlm penyediaan brg publik akan sulit
terjadi jika jumlah orang yang terlibat dlm
proses pengambilan keputusan bertambah ? karena
Informasi tentang selera, kemampuan ekonomi,
tentang manfaat nyata atas pengadaan barang
publik semakin kurang
Akibatnya

• Problem akan muncul jika jumlah free rider
  bertambah banyak ? krn akhirnya semua anggota
  kelompok tidak dapat menikmati kenyamanan barang
  publik

• Beberapa orang dengan sukarela memberikan
  kontribusi untuk penyediaan barang publik
• Namun di lain pihak, terdapat segelintir orang
  yang enggan memberikan kontribusinya secara
  sukarela ? disebut free rider (orang yang
  mengambil manfaat barang publik tanpa memberikan
  kontribusi apa pun)

26

• EKSTERNALITAS

27
Pengertian (1)
Adalah biaya yang dibebankan pada pihak ketiga
atau keuntungan yang diperoleh oleh pihak ketiga
diluar transaksi pasar, dimana biaya biaya
tersebut tidak dapat dibebankan pada yang
menimbulkannya atau keuntungan yang diperoleh
seseorang tanpa dipungut biaya bagi yang
menikmati keuntungan tersebut
Pada umumnya akan muncul dalam transaksi
penyediaan dan atau pertukaran barang publik,
karena karakteristik dasarnya
Eksternalitas

• Karena adanya eksternalitas, maka biaya produksi
  wajib mememasukkan biaya biaya yang timbul
  sebagai akibat dari proses produksi (polusi,
  kebisingan dll) karena pasar tidak akan
  memperhitungkan biaya tersebut
• Proses menambahkan biaya sosial kedalam biaya
  produksi dan nantinya tercermin dalam biaya pasar
  disebut proses internalisasi eksternalitas
  (internalizing externalities)

28
Pengertian (2)
Dengan adanya eksternalitas, pemerintah menjamin
bahwa pihak yang diuntungkan akan memberikan
kompensasi dan menjamin bahwa pihak yang
dirugikan akan menerima kompensasi dari orang
atau perusahaan yang mengakibatkan biaya biaya
tersebut
Eksternalitas
Caranya Membebankan pajak atau memberikan
subsidi yang sesuai untuk menyamakan nilai nilai
perorangan dan masyarakat

• Misalnya, peraturan mengharuskan produsen untuk
  memperhatikan keamanan pekerjanya, mengurangi
  emisi gas buang, mengurangi kebisingan dalam
  metode produksinya

29
Positive Externalities (manfaat eksternal)

• Pendidikan untuk anak, misalnya, tidak hanya
  memberi manfaat bagi anak-anak dan keluarganya,
  akan tetapi juga bagi masyarakat ?PKH
• Sampah lingkungan yang diangkut secara teratur,
  yang mengakibatkan risiko kesehatan kita akan
  berkurang, dan nilai properti kita akan mengalami
  peningkatan.
• Ketika lampu penerangan jalan ada di seberang
  blok rumah kita, yang dibayar oleh para warga
  dalam kompleks tersebut, kita dapat berjalan
  dalam kondisi aman di malam hari.
• Ketika sebuah keluarga memperbaiki rumah dan
  lingkungan sekitar dengan indah, manfaat tidak
  hanya dinikmati oleh warga sekitar, akan tetapi
  juga dinikmati oleh orang-orang yang lewat di
  perumahan tersebut.

30
Negative Externalities (Biaya eksternal)
Biaya yang menjadi beban bagi pihak ketiga yang
tidak tercermin dalam harga pasar barang

• Eksternalitas Konsumsi Perokok pasif orang
  yang ikut menghirup asap rokok meskipun dia tidak
  merokok mengganggu kesehatan,
• Eksternalitas Produksi Polusi air yang
  diakibatkan oleh limbah pabrik

31

• FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

32
Fungsi pemerintah

• Fungsi Alokasi
• Fungsi penyediaan barang publik atau proses
  alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai
  barang pribadi atau barang publik bagaimana
  komposisi barang publik ditetapkan
• Fungsi Distribusi
• Fungsi penyesuaian atas distribusi pendapatan dan
  kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan
• Fungsi Stabilisasi
• Fungsi penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat
  untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja,
  stabiliatas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi,
  dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada
  perdagangan dan neraca pembayaran

33
Peran Pemerintah dalam Perekonomian

• Provider Role
• Pemerintah menyediakan barang publik untuk
  menjamin stabilitas ekonomi makro, keadilan,
  penyelesaian konflik, dan perlindungan hak asasi

• Partnership Role
• Pemerintah menjadi mitra swasta dalam penyediaan
  peraturan, pembangunan infrastruktur dasar dan
  perlindungan dari risiko dan kerugian

Kondisi sekarang

• Pemerintah lebih banyak dibutuhkan dalam
  peranannya sebagai
• Regulator dari mekanisme pasar
• Fasilitator dari lingkungan kelembagaan dan
  pengaturan yang kondusif atas pembangunan sektor
  swasta

34

• MATERI PEMBAHASAN BERIKUTNYA

35
Topik Pembahasan Keuangan Publik

• Struktur dan Siklus Anggaran
• Penerimaan Negara
• Belanja Negara
• Pembiayaan Defisit Anggaran dan Pengelolaan Utang
• Risiko Fiskal
• Desentralisasi Fiskal

36
Presentasi (1)

• Dalam satu kelas dibagi dalam 12 kelompok
• Setiap kelompok akan mempresentasikan topik yang
  ada dalam buku Era Baru Kebijakan Fiskal
• Ada 6 (enam) Bab yang harus dipresentasikan dan
  setiap Bab diambil dua topik
• Periodisasi Kebijakan Fiskal
• Perpajakan, Kepabeanan, dan Pengelolaan Kekayaan
  Negara
• Perkembangan Kebijakan Belanja Negara
• Pengelolaan Utang Pemerintah dan Pasar Modal
• Desentralisasi Fiskal
• Peningkatan Kualitas dan Pengamanan Pelaksanaan
  Kebijakan Fiskal

37
Presentasi (2)

• Topik untuk masing-masing kelompok akan
  ditentukan oleh Pengajar
• Setiap kelompok wajib membuat paparan untuk
  presentasi dan diserahkan kepada pengajar
• Jadwal dan waktu presentasi akan diatur oleh
  pengajar dan diharapkan setiap kali pertemuan ada
  presentasi dari mahasiswa
• Jadwal presentasi dimulai pada pertemuan minggu
  depan

38
Terima Kasih