DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

1
DASAR PEMBUATANPERJANJIAN KERJA, PERATURAN
PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

• BAMBANG PRIYANTO, SH

2
HUBUNGAN KERJA
HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA BURUH
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA YANG MEMPUNYAI UNSUR

- UPAH
- PERINTAH
- PEKERJAAN
3
SYARAT KERJA
HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PEKERJA/ BURUH
YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PERJANJIAN KERJA
PERJANJIAN ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PENGUSAHA
ATAU PEMBERI KERJA YANG MEMUAT SYARAT SYARAT
KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
4
DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA

1. KECAKAPAN KEDUA BELAH PIHAK
2. KEMAMPUAN ATAU KECAPAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN
   HUKUM
3. ADANYA PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN DAN
4. PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN TIDAK BERTENTANGAN
   DENGAN KETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN DAN PERATURAN
   PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

• CATATAN
• a DAN b DAPAT DIBATALKAN
• c DAN d BATAL DEMI HUKUM

5
ISI MATERI PERJANJIAN KERJA

1. NAMA, ALAMAT PERUSAHAAN DAN JENIS USAHA
2. NAMA, JENIS KELAMIN UMUR DAN ALAMAT PEKERJA/BURUH
3. JABATAN DAN JENIS PEKERJAAN
4. TEMPAT PEKERJAAN
5. BESARNYA UPAH DAN CARA PEMBAYARANNYA
6. SYARAT-SYARAT KERJA YANG MEMUAT HAK DAN KEWAJIBAN
   PENGUSAHA
7. MULAI DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN
   KERJA
8. TEMPAT DAN TANGGAL PERJANJIAN DIBUAT
9. TANDA TANGAN PARA PIHAK

6
PERJANJIAN KERJA

1. WAKTU TERTENTU
2. WAKTU TIDAK TERTENTU

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

• JANGKA WAKTU ATAU
• SELESAINYA SUATU PEKERJAAN

7
SYARAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

1. SECARA TERTULIS, BAHASA INDONESIA DAN LATIN
2. TIDAK DAPAT MENSYARATKAN PERCOBAAN

JENIS SIFAT PEKERJAAN

1. SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA
2. PEKERJAAN DALAM WAKTU TIDAK TERLALU LAMA DAN
   PALING LAMA 3 TAHUN
3. BERSIFAT MUSIMAN
4. BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU, KEGIATAN BARU,
   PRODUK TAMBAHAN YANG MASIH DALAM PERCOBAAN ATAU
   PENJAJAGAN

8
JANGKA WAKTU

1. PALING LAMA 2 TAHUN DAN HANYA DIPERPANJANG 1 KALI
   UNTUK WAKTU PALING LAMA 1 TAHUN.
2. DALAM HAL PERPANJANGAN 7 HARI SEBELUM BERAKHIR
   DIBERI TAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA
   PEKERJA/BURUH
3. PEMBAHARUAN HANYA BOLEH 1 KALI DAN PALING LAMA 2
   TAHUN
4. DILAKUKAN SETELAH MELEBIHI MASA TENGGANG WAKTU 30
   HARI

9
PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN

• PENGUSAHA WAJIB MEMBUAT SURAT PENGANGKATAN BAGI
  PEKERJA/BURUH.
• SURAT PENGANGKATAN
• - NAMA DAN ALAMAT PEKERJA/BURUH
• - TANGGAL MULAI BEKERJA
• - JENIS PEKERJAAN
• - BESARNYA UPAH

10
PKWT UNTUK PEKERJAAN BERSIFAT MUSIMAN

1. PEKERJAAN YANG PELAKSANAANNYA TERGANTUNG PADA
   MUSIM ATAU CUACA
2. HANYA DAPAT DILAKUKAN UNTUK SATU JENIS PEKERJAAN
   PADA MUSIM TERTENTU
3. PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MEMENUHI
   PESANAN ATAU TARGET DILAKUKAN SEBAGAI PEKERJAAN
   MUSIMAN
4. DILAKUKAN UNTUK PEKERJA YANG MELAKUKAN KEGIATAN
   TAMBAHAN.
5. MEMBUAT DAFTAR NAMA PEKERJA YANG MELAKUKAN
   KEGIATAN TAMBAHAN
6. TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMBAHARUAN

11
PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU
SEMENTARA SIFATNYA

1. DIDASARKAN ATAS SELESAINYA PEKERJAAN TERTENTU
2. DIBUAT PALING LAMA 3 TAHUN
3. DISELESAIKAN LEBIH CEPAT DARI YANG DIPERJANJIKAN
   MAKA PKWT PUTUS DEMI HUKUM PADA SAAT SELESAINYA
   PEKERJAAN
4. DALAM PKWT DIDASARKAN ATAS SELESAINYA PEKERJAAN
   TERTENTU, HARUS DICANTUMKAN BATASAN SUATU
   PEKERJAAN DINYATAKAN SELESAI.
5. DAPAT DILAKUKAN PEMBARUAN
6. PEMBAHARUAN DILAKUKAN SETELAH MELEBIHI MASA
   TENGGANG WAKTU 30 HARI KERJA
7. SELAMA TENGGANG WAKTU TIDAK ADA HUBUNGAN KERJA
8. DALAM PKWT PARA PIHAK DAPAT MENGATUR LAIN DARI
   KETENTUAN PEMBAHA RUAN DAN WAKTU PEMBAHARUAN

12
PKWT PEKERJAAN BERHUBUNGAN PRODUK BARU

1. DIBERLAKUKAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN YANG
   BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU, KEGIATAN BARU
   ATAU PRODUK TAMBAHAN YANG MASIH DALAM PERCOBAAN
   ATAU PENJAJAGAN
2. DAPAT DILAKUKAN UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 2
   TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 1 TAHUN
3. TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMBAHARUAN
4. MELAKUKAN PEKERJAAN DILUAR KEGIATAN ATAU DILUAR
   PEKERJAAN YANG BIASA DILAKUKAN PERUSAHAAN

13
PENCATATAN

1. PKWT DICATATKAN PENGUSAHA KEPADA INSTANSI YANG
   BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
   SETEMPAT SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI KERJA SEJAK
   PENANDATANGAN.
2. PEKERJA HARIAN LEPAS YANG DICATATKAN ADALAH
   DAFTAR PEKERJA/BURUH

14
PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

1. UNTUK PEKERJAAN TERTENTU YANG BERUBAH-RUBAH DALAM
   WAKTU DAN VOLUME PEKERJAAN SERTA UPAH DIDASARKAN
   PADA KEHADIRAN.
2. KURANG DARI 21 HARI KERJA DALAM 1 BULAN
3. BEKERJA 21 HARI ATAU LEBIH DALAM 3 BULAN
   BERTURUT-TURUT
4. PEKERJA HARIAN LEPAS DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN
   JANGKA WAKTU PKWT PADA UMUMNYA.
5. WAJIB MEMBUAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS
   SECARA TERTULIS
6. WAJIB MEMBUAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS,
   SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT NAMA/ALAMAT PEMBERI
   KERJA, NAMA/ALAMAT PEKERJA, JENIS PEKERJAAN YANG
   DILAKUKAN, BESARNYA UPAH/IMBALAN
7. DAFTAR PEKERJA/BURUH YANG DISAMPAIKAN KEPADA
   INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
   KETENAGAKERJAAN SETEMPAT SELAMBAT-LAMBATNYA 7
   HARI KERJA SEJAK MEMPEKERJAKAN PEKERJA HARIAN
   LEPAS

15
AKIBAT HUKUM

1. PKWT TIDAK DIBUAT DALAM BAHASA INDONESIA DAN
   HURUF LATIN BERUBAH MENJADI PKWTT SEJAK ADANYA
   HUBUNGAN KERJA.
2. PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA
   SIFATNYA PENYELESAIAN LEBIH 3 TAHUN DAN PEKERJAAN
   YANG BERSIFAT MUSIMAN TIDAK DILAKUKAN UNTUK
   MELAKUKAN PEKERJAAN TAMBAHAN, BERUBAH SEJAK
   ADANYA HUBUNGAN KERJA
3. PEKERJAAN UNTUK PRODUK BARU TIDAK SESUAI DENGAN
   JANGKA WAKTU DAN DILAKUKAN PEMBARUAN, BERUBAH
   SEJAK DILAKUKAN PENYIMPANGAN.
4. PEMBAHARUAN TIDAK MELALUI MASA TENGGANG WAKTU
   DAN TIDAK DIPERJANJIKAN LAIN, BERUBAH SEJAK TIDAK
   TERPENUHINYA SYARAT PKWT TERSEBUR.
5. PENGUSAHA MENGAKHIRI HUBUNGAN KERJA, HAK-HAK
   PEKERJA DAN PROSEDUR PENYELESAIANNYA DILAKUKAN
   SESUAI KETENTUAN PERATURAN PER-UU AN BAGI PKWTT

16
PERATURAN PERUSAHAAN
PERATURAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS OLEH
PENGUSAHA YANG MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA DAN
TATA TERTIB PERUSAHAAN
17
DASAR HUKUM PERATURAN PERUSAHAAN

1. UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 BAGIAN
   KEENAM PASAL 108 115
2. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
   TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN
   PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN PENDAFTARAN
   PERJANJIAN KERJA BERSAMA NO. 48/MEN/2004 TANGGAL
   8 APRIL 2004

18
TUJUAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. MEMBERIKAN KEPASTIAN SYARAT-SYARAT KERJA DI
   PERUSAHAAN
2. MENINGKATKAN KEGAIRAHAN DAN KETENANGAN BEKERJA
3. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA, AKHIRNYA AKAN
   MENINGKATKAN TARAF HIDUP PEKERJA DAN KELUARGANYA

19
MATERI PERATURAN PERUSAHAAN

1. HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA
2. HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA
3. SYARAT KERJA
4. TATA TERTIB PERUSAHAAN
5. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA

20
PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH
   SEKURANG-KURANGNYA 10 ORANG WAJIB MEMBUAT
   PERATURAN PERUSAHAAN
2. MEMUAT SYARAT KERJA YANG BELUM DIATUR DALAN
   PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RINCIAN
   PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. MERUPAKAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
4. MASUKAN YANG DISAMPAIKAN SP/SB DAN ATAU WAKIL
   PEKERJA/BURUH BERSIFAT SARAN DAN PERTIMBANGAN,
   TIDAK DAPAT DIPERSELISIHKAN

21
PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. HANYA DAPAT DIBUAT 1 PERATURAN PERUSAHAAN YANG
   BERLAKU BAGI SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN
2. PERUSAHAAN YANG MEMILIKI CABANG DAPAT DIBUAT
   PERATURAN PERUSAHAAN TURUNAN YANG BERLAKU DI
   MASING-MASING PERUSAHAAN
3. PERATURAN PERUSAHAAN TURUNAN BERLAKU SETELAH
   MENDAPATKAN PENGESAHAN
4. BEBERAPA PERUSAHAAN BERGABUNG DALAM SATU GRUP,
   PERATURAN PERUSAHAAN DIBUAT MASING-MASING
   PERUSAHAAN

22
PROSES MENDAPATKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN

1. PENGESAHAN HARUS MENDAPATKAN NASKAH RANCANGAN
   PERATURAN PERUSAHAAN KEPADA PERWAKILAN
   PEKERJA/BURUH
2. SARAN DAN PERTIMBANGAN HARUS SUDAH DITERIMA
   PENGUSAHA DALAM WAKTU 14 HARI KERJA SEJAK
   DITERIMANYA NASKAH RANCANGAN PERATURAN PERUSAHAAN
3. DALAM WAKTU 14 HARI KERJA, TIDAK MEMBERIKAN SARAN
   DAN PERTIMBANGAN, PENGUSAHA DAPAT MENGAJUKAN
   PERMOHONAN PENGESAHAN DISERTAI BUKTI

23
PERSYARATAN PERMOHONAN PENGESAHAN PERATURAN
PERUSAHAAN

1. MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS
2. MELAMPIRKAN NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN RANGKAP 3
   YANG TELAH DI TANDA TANGANI OLEH PENGUSAHA
3. MELAMPIRKAN BUKTI TELAH DIMINTAKAN SARAN DAN
   PERTIMBANGAN DARI PERWAKILAN PEKERJA/BURUH

24
PERMOHONAN PENGESAHAN PERATURAN
PERUSAHAAN

1. NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN
2. NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN
3. WILAYAH OPERASI PERUSAHAAN
4. STATUS PERUSAHAAN
5. JENIS ATAU BIDANG USAHA
6. JUMLAH PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN
7. STATUS HUBUNGAN KERJA
8. UPAH TERTINGGI DAN TERENDAH
9. NAMA DAN ALAMAT SP/SB BILA ADA
10. NOMOR PENCATATAN SP/SB BILA ADA
11. MASA BERLAKU
12. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG KEBERAPA

25
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. KEPALA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
   KETENAGAKERJAAN KAB/KOTA, UNTUK PERUSAHAAN YANG
   TERDAPAT HANYA DALAM 1 KAB/KOTA
2. KEPALA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
   KETENAGAKERJAAN DI PROPINSI UNTUK PERUSAHAAN YANG
   TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 KAB/KOTA
3. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
   UNTUK PERUSAHAAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1
   PROPINSI

26
PROSES PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. MENELITI KELENGKAPAN DOKUMENTASI DAN MATERI
   PERATURAN PERUSAHAAN
2. MENGEMBALIKAN PERMOHONAN PENGUSAHA DALAM WAKTU
   PALING LAMA 7 HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA
   PERMOHONAN, UNTUK DILENGKAPI DAN DIPERBAIKI
3. PERUSAHAAN WAJIB MENYAMPAIKAN NASKAH PERATURAN
   PERUSAHAAN DALAM WAKTU PALING LAMA 14 HARI KERJA
   SEJAK TANGGAL DITERIMANYA PENGEMBALIAN PERATURAN
   PERUSAHAAN
4. APABILA TIDAK DIKEMBALIKAN DALAM WAKTU PALING
   LAMA 14 HARI KERJA, DAPAT DIANGGAP PERUSAHAAN
   BELUM MEMILIKI PERATURAN PERUSAHAAN

27
PROSES PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN WAJIB MENERBITKAN
   SURAT KEPUTUSAN DALAM WAKTU PALING LAMA 30 HARI
   KERJA
2. DALAM HAL WAKTU 30 HARI KERJA TERLAMPAUI DAN
   PERATURAN PERUSAHAAN TELAH MEMENUHI SYARAT,
   PERATURAN PERUSAHAAN DIANGGAP TELAH MENDAPATKAN
   PENGESAHAN
3. CATATAN AKIBAT NO. 4 PERUSAHAAN DIKENAKAN SANKSI
   PIDANA PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL
   188 UU KETENAGAKERJAAN

28
TUJUAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. MENCEGAH ISI PERATURAN PERUSAHAAN BERTENTA-NGAN
   DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
2. MENGESAHKAN PERBAIKAN DAN MENINGKATKAN SYARAT
   KERJA

29
PERUBAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. PERUBAHAN HARUS BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA
   PENGUSAHA DAN SP/SB DAN ATAU WAKIL PEKERJA/BURUH
2. PERUBAHAN HARUS MENDAPATKAN PENGESAHAN KEMBALI
3. PERUBAHAN DIANGGAP TIDAK ADA APABILA BELUM
   MENDAPATKAN PENGESAHAN

30
PEMBAHARUAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. PENGUSAHA WAJIB MENGAJUKAN PEMBAHARUAN PALING
   LAMA 30 HARI KERJA SEBELUM BERAKHIRMAYA MASA
   BERLAKU PERATURAN PERUSAHAAN
2. PEMBAHARUAN DILAKUAKAN SEBAGAIMANA PENGATURAN
   PERMOHONAN PENGESAHA PERATURAN PERUSAHAAN
3. DALAM PEMBAHARUAN, APABILA TERDAPAT PERUBAHAN
   MATERI DARI PERATURAN PERUSAHAAN SEBELUMNYA,
   PERUBAHAN TERSEBUT HARUS DIDASARKAN ATAS
   KESEPAKATAN PENGUSAHA DENGAN WAKIL PEKERJA/BURUH
4. KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUSAHAAN YANG TELAH
   BERAKHIR MASA BERLAKUNYA, TETAP BERLAKU SAMPAI
   DITANDA TANGANINYA PKB ATAU DISAHKANYA PERATURAN
   PERUSAHAAN BARU
5. DALAM HAL PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB TELAH
   DILAKUKAN, BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN, PENGUSAHA
   WAJIB MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGESAHAN
   PEMBAHARUAN PERATURAN PERUSAHAAN.

31
KETENTUAN PERATURAN PERUSAHAAN

• PENGUSAHA MEMPEKERJAKAN PEKERJA
  SEKURANG-KURANGNYA 10 ORANG WAJIB MEMBUAT
  PERATURAN PERUSAHAAN
• MULAI BERLAKU SEJAK DISAHKAN
• MASA BERLAKUNYA 2 (DUA) TAHUN DAN WAJIB
  DIPERBAHARUI SETELAH HABIS MASA BERLAKUNYA
• SELAMA BERLAKUNYA PP, PENGUSAHA WAJIB MELAYANI
  KEHENDAK SP/ SB UNTUK PEMBUATAN PKB
• SELAMA PERUNDINGAN BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN, PP
  BERLAKU SAMPAI HABIS JANGKA WAKTU BERLAKUNYA
• KETENTUAN DALAM PP TIDAK BOLEH BERTENTANGAN
  DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
• PERUBAHAN PP HANYA DAPAT DILAKUKAN ATAS DASAR
  KESEPAKATAN PENGUSAHA DAN WAKIL PEKERJA
• PERUBAHAN PP HARUS MENDAPAT PENGESAHAN
• 9. PENGUSAHA WAJIB MEMBERITAHUKAN DAN
  MENJELASKAN ISI PP SERTA MEMBERIKAN NASKAH PP
  ATAU PERUBAHANNYA KEPADA PEKERJA

32
SANKSI

• TINDAK PIDANA PELANGGARAN
• DENDA PALING SEDIKIT RP. 5.000.0000 DAN PALING
  BANYAK RP. 50.000.000 PASAL 188
• TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN
• PASAL 108 AYAT 1
• TIDAK MELAKUKAN PEMBAHARUAN
• PASAL 111 AYAT 3
• TIDAK MEMBERITAHUKAN DAN MENJELASKAN ISI SERTA
  MEMBERIKAN NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN ATAU
  PERUBAHANNYA KEPADA PEKERJA
• PASAL 114

33
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PERJANJIAN YANG MERUPAKAN HASIL PERUNDINGAN
ANTARA SERIKAT PERKERJA/SERIKAT BURUH YANG
TERCATAT PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI
BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGUSAHA ATAU
BEBERAPA PENGUSAHA ATAU PERKUMPULAN PENGUSAHA
YANG MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA, HAK DAN
KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK
34
DASAR HUKUM PEMBUATAN PKB

• UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 BAGIAN
  KETUJUH PASAL 116 PASAL 133
• KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN
  PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN PENDAFTARAN
  PERJANJIAN KERJA BERSAMA
• NO. 48/MEN/2004 TANGGAL 8 APRIL 2004

35
TUJUAN PKB

1. MENGUSAHAKAN PERBAIKAN SYARAT-SYARAT KERJA
2. MENINGKATKAN KEGAIRAHAN DAN KETENANGAN BEKERJA DI
   PERUSAHAAN

36
MATERI PKB

1. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN SERTA ALAMAT SP/SB
2. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN SERTA ALAMAT PENGUSAHA
3. NOMOR SERTA TANGGAL PENCATATAN SP/SB
4. HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA
5. HAK DAN KEWAJIBAN SP/SB BESERTA PEKERJA
6. JANGKA WAKTU DAN TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PKB
7. TANDA TANGAN PARA PIHAK
8. PENANDATANGANAN OLEH WAKIL HARUS ADA SURAT KUASA
   KHUSUS DILAMPIRKAN PADA PKB

37
PEMBUATAN PKB

1. HANYA DAPAT DIBUAT 1 PKB, BERLAKU BAGI SELURUH
   PEKERJA DI PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN
2. PERUSAHAAN YANG MEMILIKI CABANG, PKB INDUK
   BERLAKU DI SEMUA CABANG DAN DAPAT DIBUAT PKB
   TURUNAN YANG BERLAKU DI MASING-MASING CABANG
3. PKB INDUK MEMUAT KETENTUAM YANG BERLAKU UMUM DI
   SELURUH CABANG PERUSAHAAN, PKB TURUNAN MEMUAT
   PELAKSANAAN PKB INDUK YANG DISESUAIKAN DENGAN
   KONDISI CABANG PERUSAHAAN MASING-MASING
4. PKB TURUNAN BELUM DISEPAKATI, PKB INDUK TETAP
   BERLAKU

38
PERSYARATAN PEMBUATAN PKB

1. DIRUNDINGKAN SP/SB ATAU BEBERAPA SP/SB YANG
   TERCATAT PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI
   BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGUSAHA ATAU
   BEBERAPA PENGUSAHA
2. HARUS DIDASARI ITIKAD BAIK DAN KEMAUAN BEBAS
   KEDUA BELAH PIHAK
3. DILAKUKAN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
4. LAMANYA PERUNDINGAN DITETAPKAN BERDASARKAN
   KESEPAKATAN DAN DITUANGKAN DALAM TATA TERTIB
   PERUNDINGAN

39
PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB

1. TEMPAT PERUNDINGAN DILAKUKAN DI KANTOR PERUSAHAAN
   ATAU KANTOR SP/SB ATAU TEMPAT LAIN SESUAI DENGAN
   KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK
2. BIAYA PERUNDINGAN MENJADI BEBAN PENGUSAHA,
   KECUALI DISEPAKATI LAIN OLEH KEDUA BELAH PIHAK
3. TIM PERUNDING SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DENGAN
   KETENTUAN MASING-MASING PIHAK PALING BANYAK 9
   ORANG DENGAN KUASA PENUH
4. SP/SB YANG TIDAK TERWAKILI DALAM TIM PERUNDING
   DAPAT MENYAMPAIKAN ASPIRASINYA SECARA TERTULIS
   KEPADA TIM PERUNDING SEBELUM DIMULAI PERUNDINGAN

40
SYARAT SP/SB UNTUK MERUNDINGKAN PEMBUATAN PKB

1. SP/SB TELAH TERCATAT BERDASARKAN U U NO. 21 TAHUN
   2000
2. MEMENUHI PENGESAHAN SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 119
   DAN PASAL 120 UU. NO. 13 TAHUN 2003
3. MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS

41
SERIKAT PEKERJA MEMBUAT PKB

1. DALAM HAL 1 SP MEMILIKI ANGGOTA LEBIH DARI 50
   DARI JUMLAH PEKERJA
2. MENDAPAT DUKUNGAN LEBIH 50 DARI JUMLAH SP
   MELALUI PEMUNGUTAN SUARA
3. BILA TIDAK MENDAPAT DUKUNGAN SP DAPAT MENGAJUKAN
   KEMBALI PERUNDINGAN PKB SETELAH 6 BULAN SEJAK
   DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA
4. DALAM HAL LEBIH DARI 1 SP MAKA SP YANG MEMILIKI
   JUMLAH KEANGGOTAAN LEBIH DARI 50 DARI JUMLAH
   PEKERJA
5. MELAKUKAN KOALISI, SEHINGGA TERCAPAI KEBIH 50
   DARI JUMLAH PEKERJA
6. MEMBENTUK TIM PERUNDING YANG KEANGGOTAANNYA
   DITENTUKAN SECARA PROPORSIONAL
7. PEMUNGUTAN SUARA DISELENGGARAKAN PANITIA (WAKIL
   PEKERJA DAN PENGURUS SP) DISAKSIKAN OLEH
   PENGUSAHA DAN PIHAK PEJABAT YANG BERTANGGUNG
   JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
8. KEANGGOTAAN SP DIBUKTIKAN DENGAN KARTU ANGGOTA

42
PROSES PELAKSANAAN HAK BERUNDING APABILA HANYA
SATU SP

1. SP/SB TIDAK MEMILIKI JUMLAH ANGGOTA LEBIH DARI 50
   DARI JUMLAH SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN
2. SP/SB TERSEBUT DAPAT MEWAKILI PEKERJA DALAM
   PERUNDINGAN PKB, BILA MENDAPAT DUKUNGAN 50 DARI
   JUMLAH SELURUH PEKERJA DI PERUSAHANA MELALUI
   PEMUNGUTAN SUARA
3. PEMUNGUTAN SUARA DILAKUKAN OLEH PANITIA
   TERDIRI-DARI PENGURUS SP/SB DAN WAKIL DARI
   PEKERJA YANG BUKAN ANGGOTA
4. PANITIA MENGUMUMKAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
   SELAMBAT-LAMBATNYA 24 HARI SEBELUM TANGGAL
   PEMUNGUTAN SUARA
5. PANITIA MEMBERITAHUKAN TANGGAL PELAKSANAAN
   PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEJABAT YANG BERTANGGUNG
   JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PENGUSAHA
   UNTUK MENYAKSIKAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
6. SP/SB DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENJELASKAN
   PROGRAM PEMBUATAN PKB DALAM WAKTU 14 HARI DAN
   DILAKUKAN 3 HARI SETELAH TANGGAL DIUMUMKAN
   PEMUNGUTAN SUARA

43

1. PELAKSANAAN PENJELASAN TERSEBUT DILAKUKAN DILUAR
   JAM KERJA PADA TEMPAT-TEMPAT YANG DISEPAKATI SP
   DAN PENGUSAHA
2. DALAM WAKTU PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM
   PEMUNGUTAN SUARA, SP DAPAT MEMBUKTIKAN
   KEANGGOTAANNYA PADA PENGUSAHA, MAKA PEMUNGUTAN
   SUARA TIDAK PERLU DILAKSANAKAN
3. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MENYESUAIKAN WAKTU
   PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA JADWAL KERJA
   SEHINGGA TIDAK MENGGANGGU PROSES PRODUKSI
4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DITETAPKAN BERDASARKAN
   KESEPAKATAN ANTARA PANITIA DENGAN PENGUSAHA
5. HASIL PEMUNGUTAN SUARA SAH, SETELAH
   DITANDATANGANI OLEH PANITIA DAN SAKSI-SAKSI

44
PROSES PELAKSANAAN HAK BERUNDING APABILA SP
LEBIH DARI SATU

1. SP/SB YANG BERHAK MEWAKILI PEKERJA MELAKUKAN
   PERUNDINGAN PKB ADALAH SP YANG MEMILIKI ANGGOTA
   LEBIH DARI 50 DARI JUMLAH SELURUH PEKERJA
2. PENENTUAN SP/SB YANG BERHAK DILAKUKAN MELALUI
   VERIFIKASI OLEH PANITIA YANG TERDIRI DARI WAKIL
   PENGURUS SP/SB DISAKSIKAN WAKIL INSTANSI YANG
   BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN
   PENGUSAHA
3. VERIFIKASI DILAKUKAN BERDASARKAN KARTU TANDA
   ANGGOTA (KTA), APABILA TERDAPAT KTA LEBIH DARI
   SATU, KTA YANG TERAKHIR YANG SAH
4. PELAKSANAAN DILAKUKAN DI TEMPAT-TEMPAT KERJA
   DIATUR SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA TIDAK MENGGANGGU
   PROSES PRODUKSI DALAM WAKTU 1 HARI KERJA YANG
   DISEPAKATI SP/SB
5. PENGUSAHA MAUPUN SP/SB DILARANG MELAKUKAN
   TINDAKAN YANG MEMPENGARUHU PELAKSANAAN VERIFIKASI

45
TATA TERTIB PERUNDINGAN

1. TUJUAN PEMBUATAN TATA TERTIB
2. SUSUNAN TIM PERUNDING
3. LAMANYA MASA PERUNDINGAN
4. MATERU PERUNDINGAN
5. TEMPAT PERUNDINGAN
6. TATA CARA PERUNDINGAN
7. CARA PENYELESAIAN APABILA TERJADI KEBUNTUAN
   PERUNDINGAN
8. SAHNYA PERUNDINGAN
9. BIAYA PERUNDINGAN

46
PENDAFTARAN PKB

1. PENGUSAHA MENDAFTARKAN KEPADA INSTANSI YANG
   BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.
2. PENGAJUAN PENDAFTARAN, MELAMPIRKAN NASKAH PKB
   DALAM RANGKAP 3 BERMETERAI CUKUP YANG TELAH
   DIBUBUHKAN TANDA TANGAN PENGUSAHA DAN SP/SB
3. PENELITIAN DALAM WAKTU 7 HARI KERJA SEJAK TANGGAL
   DITERIMANYA PEMOHON, MELIPUTI KELENGKAPAN
   PERSYARATAN FORMAL DAN MATERI
4. PERSYARATAN DAN MATERI TELAH TERPENUHI, DALAM
   WAKTU 7 HARI KERJA SEJAK SELESAINYA PENELITIAN,
   HARUS MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN
5. APABILA PERSYARATAN DAN ATAU MATERI BERTENTANGAN
   DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEMBERI
   CATATAN PADA SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN
6. APABILA PERSYARATAN DAN ATAU MATERI BERTENTANGAN
   DENGAN PER UU AN, MEMBERI CATATAN PADA SURAT
   KEPUTUSAN PENDAFTARAN
7. CATATAN MEMUAT PASAL-PASAL YANG BERTENTANGAN
   DENGAN PER-UU-AN

47
PENGAJUAN PENDAFTARAN PKB

1. NAMA DAN LAMAT PERUSAHAAN
2. NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN
3. WILAYAH OPERASI PERUSAHAAN
4. STATUS PERMODALAN PERUSAHAAN
5. JENIS ATAU BIDANG USAHA
6. JUMLAH PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN
7. STATUS HUBUNGAN KERJA
8. UPAH TERTINGGI DAN TERENDAH
9. NAMA DAN ALAMAT SP/SB
10. NO. PENCATATAN SP/SB
11. JUMLAH ANGGOTA SP
12. MASA BERLAKU PKB
13. PENDAFTARAN YANG KE

48
INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN

1. KABUPATEN/KOTA, LINGKUP BERLAKUNYA HANYA MENCAKUP
   SATU KAB/KOTA
2. PROPINSI LINGKUP BERLAKUNYA LEBIH DARI SATU
   KABUPATEN/KOTA
3. DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL LINGKUP
   BERLAKUNYA MELIPUTI LEBIH DARI SATU PROPINSI

49
MAKSUD PENDAFTARAN

1. SEBAGAI ALAT MONITORING DAN EVALUASI PENGATURAN
   SYARAT KERJA DI PERUSAHAAN
2. SEBAGAI RUJUKAN UTAMA DALAM HAL TERJADI
   PERSELISIHAN PELAKSANAAN PKB

50
MASA BERLAKUNYA PKB

1. BERLAKUNYA 2 TAHUN
2. DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 1 TAHUN
   BERDASARKAN KESEPAKATAN SECARA TERTULIS
3. PERUNDINGAN PEMBUATAN DAPAT DIMULAI PALING CEPAT
   3 BULAN SEBELUM BERAKHIR
4. DALAM HAL TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN, TETAP
   BERLAKU UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN
5. DAPAT MENGADAKAN PERUBAHAN

51
PERPANJANGAN ATAU PEMBAHARUAN PKB

1. DALAM HAL TERDAPAT 1 SP, TIDAK MEMPERSYARATKAN
   JUMLAH ANGGOTA
2. APABILA TERDAPAT LEBIH DARI 1 SP, SP YANG
   ANGGOTANYA LEBIH DARI 50 , BERSAMA-SAMA SP YANG
   MEMBUAT TERDAHULU
3. DALAM HAL TIDAK ADA SP YANG ANGGOTANYA LEBIH DARI
   50 DAPAT MEMBUAT KOALISI
4. APABILA HAL TERSEBUT TIDAK TERPENUHI SP MEMBENTUK
   TIM PERUNDING, YANG KEANGGOTAANNYA DITENTUKAN
   SECARA PROPOSIONAL

52
PERUBAHAN PKB

1. PERUBAHAN PKB YANG SEDANG BERLAKU, HARUS
   BERDASARKAN KESEPAKATAN
2. PERUBAHAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN
   DARI PKB YANG SEDANG BERLAKU

53
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN YANG ADA DALAM PKB
2. WAJIB MEMBERITAHUKAN ATAU PERUBAHNNYA KEPADA
   PEKERJA
3. PENGUSAHA HARUS MENCETAK DAN MEMBAGIKAN KEPADA
   SETIAP PEKERJA ATAS BIAYA PERUSAHAAN
4. PENGUSAHA MENDAFTARKAN

54
KEWAJIBAN PENGUSAHA, SP/SB

1. MELAKSANAKAN KETENTUAN YANG ADA DALAM PKB
2. WAJIB MEMBERITAHUKAN ISI PKB DAN PERUBAHANYA
   KEPADA SELURUH PEKERJA

55
PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB TIDAK MENCAPAI
KESEPAKATAN

• MENJADWALKAN KEMBALI PERUNDINGAN DENGAN WAKTU
  PALING LAMA 30 HARI SETELAH PERUNDINGAN GAGAL,
  APABILA PERUNDINGAN PEMBUATAN
• MEMBUAT PERNYATAAN SECARA TERTULIS BILA TIDAK
  DAPAT DISELESAIKAN MEMUAT
• A. MATERI YANG BELUM DISEPAKATI
• B. PENDIRIAN PARA PIHAK
• C. RISALAH PERUNDINGAN
• D. TEMPAT, TANGGAL DAN TANDA TANGAN PARA PIHAK
• SALAH SATU PIHAK ATAU KEDUA BELAH PIHAK
  MELAPORKAN KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
  DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
• PENYELESAIAN MELALUI INSTANSI, SESUAI MEKANISME
  PPHI UU. NO. 2 TAHUN 2003 (UU NO.22 TAHUN 1957
  UU NO.12 THN 1964)

56
KETENTUAN KHUSUS

1. DALAM 1 PERUSAHAAN HANYA DAPAT DIBUAT 1 PKB
2. MULAI BERLAKU SEJAK DITANDATANGANI, KECUALI
   DITENTUKAN LAIN
3. PERJANJIAN KERJA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN
   PKB
4. DALAM HAL PERJANJIAN KERJA TIDAK MEMUAT ATURAN
   YANG DIATUR DALAM PKB, MAKA BERLAKU ATURAN ATURAN
   DALAM PKB
5. DILARANG MENGGANRI PKB DENGAN PP
6. APABILA TIDAK ADA LAGI SP, MAKA KETENTUAN YANG
   ADA DALAM PP TIDAK BOLEH RENDAH DARI PKB
7. SP BUBAR ATAU PENGALIHAN KEPEMILIKAN, PKB TETAP
   BERLAKU SAMPAI BERAKHIR
8. DALAM HAL MERGER YANG BERLAKU ADALAH PKB YANG
   PALING MENGUNTUNGKAN PEKERJA
9. MERGER ANTARA PERUSAHAAN YANG BELUM MEMILIKI PKB
   DENGAN YANG TELAH MEMILIKI PKB, MAKA YANG BERLAKU
   ADALAH PKB TERSEBUT