Title: DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
1DASAR PEMBUATANPERJANJIAN KERJA, PERATURAN
PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
2HUBUNGAN KERJA
HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA BURUH
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA YANG MEMPUNYAI UNSUR
- UPAH
- PERINTAH
- PEKERJAAN
3SYARAT KERJA
HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PEKERJA/ BURUH
YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PERJANJIAN KERJA
PERJANJIAN ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PENGUSAHA
ATAU PEMBERI KERJA YANG MEMUAT SYARAT SYARAT
KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
4DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA
- KECAKAPAN KEDUA BELAH PIHAK
- KEMAMPUAN ATAU KECAPAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN
HUKUM - ADANYA PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN DAN
- PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN KETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
- CATATAN
- a DAN b DAPAT DIBATALKAN
- c DAN d BATAL DEMI HUKUM
5ISI MATERI PERJANJIAN KERJA
- NAMA, ALAMAT PERUSAHAAN DAN JENIS USAHA
- NAMA, JENIS KELAMIN UMUR DAN ALAMAT PEKERJA/BURUH
- JABATAN DAN JENIS PEKERJAAN
- TEMPAT PEKERJAAN
- BESARNYA UPAH DAN CARA PEMBAYARANNYA
- SYARAT-SYARAT KERJA YANG MEMUAT HAK DAN KEWAJIBAN
PENGUSAHA - MULAI DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN
KERJA - TEMPAT DAN TANGGAL PERJANJIAN DIBUAT
- TANDA TANGAN PARA PIHAK
6PERJANJIAN KERJA
- WAKTU TERTENTU
- WAKTU TIDAK TERTENTU
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
- JANGKA WAKTU ATAU
- SELESAINYA SUATU PEKERJAAN
7SYARAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
- SECARA TERTULIS, BAHASA INDONESIA DAN LATIN
- TIDAK DAPAT MENSYARATKAN PERCOBAAN
JENIS SIFAT PEKERJAAN
- SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA
- PEKERJAAN DALAM WAKTU TIDAK TERLALU LAMA DAN
PALING LAMA 3 TAHUN - BERSIFAT MUSIMAN
- BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU, KEGIATAN BARU,
PRODUK TAMBAHAN YANG MASIH DALAM PERCOBAAN ATAU
PENJAJAGAN
8JANGKA WAKTU
- PALING LAMA 2 TAHUN DAN HANYA DIPERPANJANG 1 KALI
UNTUK WAKTU PALING LAMA 1 TAHUN. - DALAM HAL PERPANJANGAN 7 HARI SEBELUM BERAKHIR
DIBERI TAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA
PEKERJA/BURUH - PEMBAHARUAN HANYA BOLEH 1 KALI DAN PALING LAMA 2
TAHUN - DILAKUKAN SETELAH MELEBIHI MASA TENGGANG WAKTU 30
HARI
9PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN
- PENGUSAHA WAJIB MEMBUAT SURAT PENGANGKATAN BAGI
PEKERJA/BURUH. - SURAT PENGANGKATAN
- - NAMA DAN ALAMAT PEKERJA/BURUH
- - TANGGAL MULAI BEKERJA
- - JENIS PEKERJAAN
- - BESARNYA UPAH
10PKWT UNTUK PEKERJAAN BERSIFAT MUSIMAN
- PEKERJAAN YANG PELAKSANAANNYA TERGANTUNG PADA
MUSIM ATAU CUACA - HANYA DAPAT DILAKUKAN UNTUK SATU JENIS PEKERJAAN
PADA MUSIM TERTENTU - PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MEMENUHI
PESANAN ATAU TARGET DILAKUKAN SEBAGAI PEKERJAAN
MUSIMAN - DILAKUKAN UNTUK PEKERJA YANG MELAKUKAN KEGIATAN
TAMBAHAN. - MEMBUAT DAFTAR NAMA PEKERJA YANG MELAKUKAN
KEGIATAN TAMBAHAN - TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMBAHARUAN
11PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU
SEMENTARA SIFATNYA
- DIDASARKAN ATAS SELESAINYA PEKERJAAN TERTENTU
- DIBUAT PALING LAMA 3 TAHUN
- DISELESAIKAN LEBIH CEPAT DARI YANG DIPERJANJIKAN
MAKA PKWT PUTUS DEMI HUKUM PADA SAAT SELESAINYA
PEKERJAAN - DALAM PKWT DIDASARKAN ATAS SELESAINYA PEKERJAAN
TERTENTU, HARUS DICANTUMKAN BATASAN SUATU
PEKERJAAN DINYATAKAN SELESAI. - DAPAT DILAKUKAN PEMBARUAN
- PEMBAHARUAN DILAKUKAN SETELAH MELEBIHI MASA
TENGGANG WAKTU 30 HARI KERJA - SELAMA TENGGANG WAKTU TIDAK ADA HUBUNGAN KERJA
- DALAM PKWT PARA PIHAK DAPAT MENGATUR LAIN DARI
KETENTUAN PEMBAHA RUAN DAN WAKTU PEMBAHARUAN
12PKWT PEKERJAAN BERHUBUNGAN PRODUK BARU
- DIBERLAKUKAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU, KEGIATAN BARU
ATAU PRODUK TAMBAHAN YANG MASIH DALAM PERCOBAAN
ATAU PENJAJAGAN - DAPAT DILAKUKAN UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 2
TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 1 TAHUN - TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMBAHARUAN
- MELAKUKAN PEKERJAAN DILUAR KEGIATAN ATAU DILUAR
PEKERJAAN YANG BIASA DILAKUKAN PERUSAHAAN
13PENCATATAN
- PKWT DICATATKAN PENGUSAHA KEPADA INSTANSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
SETEMPAT SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI KERJA SEJAK
PENANDATANGAN. - PEKERJA HARIAN LEPAS YANG DICATATKAN ADALAH
DAFTAR PEKERJA/BURUH
14PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS
- UNTUK PEKERJAAN TERTENTU YANG BERUBAH-RUBAH DALAM
WAKTU DAN VOLUME PEKERJAAN SERTA UPAH DIDASARKAN
PADA KEHADIRAN. - KURANG DARI 21 HARI KERJA DALAM 1 BULAN
- BEKERJA 21 HARI ATAU LEBIH DALAM 3 BULAN
BERTURUT-TURUT - PEKERJA HARIAN LEPAS DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN
JANGKA WAKTU PKWT PADA UMUMNYA. - WAJIB MEMBUAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS
SECARA TERTULIS - WAJIB MEMBUAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS,
SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT NAMA/ALAMAT PEMBERI
KERJA, NAMA/ALAMAT PEKERJA, JENIS PEKERJAAN YANG
DILAKUKAN, BESARNYA UPAH/IMBALAN - DAFTAR PEKERJA/BURUH YANG DISAMPAIKAN KEPADA
INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN SETEMPAT SELAMBAT-LAMBATNYA 7
HARI KERJA SEJAK MEMPEKERJAKAN PEKERJA HARIAN
LEPAS
15AKIBAT HUKUM
- PKWT TIDAK DIBUAT DALAM BAHASA INDONESIA DAN
HURUF LATIN BERUBAH MENJADI PKWTT SEJAK ADANYA
HUBUNGAN KERJA. - PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA
SIFATNYA PENYELESAIAN LEBIH 3 TAHUN DAN PEKERJAAN
YANG BERSIFAT MUSIMAN TIDAK DILAKUKAN UNTUK
MELAKUKAN PEKERJAAN TAMBAHAN, BERUBAH SEJAK
ADANYA HUBUNGAN KERJA - PEKERJAAN UNTUK PRODUK BARU TIDAK SESUAI DENGAN
JANGKA WAKTU DAN DILAKUKAN PEMBARUAN, BERUBAH
SEJAK DILAKUKAN PENYIMPANGAN. - PEMBAHARUAN TIDAK MELALUI MASA TENGGANG WAKTU
DAN TIDAK DIPERJANJIKAN LAIN, BERUBAH SEJAK TIDAK
TERPENUHINYA SYARAT PKWT TERSEBUR. - PENGUSAHA MENGAKHIRI HUBUNGAN KERJA, HAK-HAK
PEKERJA DAN PROSEDUR PENYELESAIANNYA DILAKUKAN
SESUAI KETENTUAN PERATURAN PER-UU AN BAGI PKWTT
16PERATURAN PERUSAHAAN
PERATURAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS OLEH
PENGUSAHA YANG MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA DAN
TATA TERTIB PERUSAHAAN
17DASAR HUKUM PERATURAN PERUSAHAAN
- UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 BAGIAN
KEENAM PASAL 108 115 - KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN
PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA NO. 48/MEN/2004 TANGGAL
8 APRIL 2004
18TUJUAN PERATURAN PERUSAHAAN
- MEMBERIKAN KEPASTIAN SYARAT-SYARAT KERJA DI
PERUSAHAAN - MENINGKATKAN KEGAIRAHAN DAN KETENANGAN BEKERJA
- MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA, AKHIRNYA AKAN
MENINGKATKAN TARAF HIDUP PEKERJA DAN KELUARGANYA
19MATERI PERATURAN PERUSAHAAN
- HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA
- HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA
- SYARAT KERJA
- TATA TERTIB PERUSAHAAN
- JANGKA WAKTU BERLAKUNYA
20PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN
- PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH
SEKURANG-KURANGNYA 10 ORANG WAJIB MEMBUAT
PERATURAN PERUSAHAAN - MEMUAT SYARAT KERJA YANG BELUM DIATUR DALAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RINCIAN
PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - MERUPAKAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
- MASUKAN YANG DISAMPAIKAN SP/SB DAN ATAU WAKIL
PEKERJA/BURUH BERSIFAT SARAN DAN PERTIMBANGAN,
TIDAK DAPAT DIPERSELISIHKAN
21PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN
- HANYA DAPAT DIBUAT 1 PERATURAN PERUSAHAAN YANG
BERLAKU BAGI SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG MEMILIKI CABANG DAPAT DIBUAT
PERATURAN PERUSAHAAN TURUNAN YANG BERLAKU DI
MASING-MASING PERUSAHAAN - PERATURAN PERUSAHAAN TURUNAN BERLAKU SETELAH
MENDAPATKAN PENGESAHAN - BEBERAPA PERUSAHAAN BERGABUNG DALAM SATU GRUP,
PERATURAN PERUSAHAAN DIBUAT MASING-MASING
PERUSAHAAN
22PROSES MENDAPATKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN
- PENGESAHAN HARUS MENDAPATKAN NASKAH RANCANGAN
PERATURAN PERUSAHAAN KEPADA PERWAKILAN
PEKERJA/BURUH - SARAN DAN PERTIMBANGAN HARUS SUDAH DITERIMA
PENGUSAHA DALAM WAKTU 14 HARI KERJA SEJAK
DITERIMANYA NASKAH RANCANGAN PERATURAN PERUSAHAAN - DALAM WAKTU 14 HARI KERJA, TIDAK MEMBERIKAN SARAN
DAN PERTIMBANGAN, PENGUSAHA DAPAT MENGAJUKAN
PERMOHONAN PENGESAHAN DISERTAI BUKTI
23PERSYARATAN PERMOHONAN PENGESAHAN PERATURAN
PERUSAHAAN
- MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS
- MELAMPIRKAN NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN RANGKAP 3
YANG TELAH DI TANDA TANGANI OLEH PENGUSAHA - MELAMPIRKAN BUKTI TELAH DIMINTAKAN SARAN DAN
PERTIMBANGAN DARI PERWAKILAN PEKERJA/BURUH
24PERMOHONAN PENGESAHAN PERATURAN
PERUSAHAAN
- NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN
- NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN
- WILAYAH OPERASI PERUSAHAAN
- STATUS PERUSAHAAN
- JENIS ATAU BIDANG USAHA
- JUMLAH PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN
- STATUS HUBUNGAN KERJA
- UPAH TERTINGGI DAN TERENDAH
- NAMA DAN ALAMAT SP/SB BILA ADA
- NOMOR PENCATATAN SP/SB BILA ADA
- MASA BERLAKU
- PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG KEBERAPA
25PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN
- KEPALA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN KAB/KOTA, UNTUK PERUSAHAAN YANG
TERDAPAT HANYA DALAM 1 KAB/KOTA - KEPALA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN DI PROPINSI UNTUK PERUSAHAAN YANG
TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 KAB/KOTA - DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
UNTUK PERUSAHAAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1
PROPINSI
26PROSES PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN
- MENELITI KELENGKAPAN DOKUMENTASI DAN MATERI
PERATURAN PERUSAHAAN - MENGEMBALIKAN PERMOHONAN PENGUSAHA DALAM WAKTU
PALING LAMA 7 HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA
PERMOHONAN, UNTUK DILENGKAPI DAN DIPERBAIKI - PERUSAHAAN WAJIB MENYAMPAIKAN NASKAH PERATURAN
PERUSAHAAN DALAM WAKTU PALING LAMA 14 HARI KERJA
SEJAK TANGGAL DITERIMANYA PENGEMBALIAN PERATURAN
PERUSAHAAN - APABILA TIDAK DIKEMBALIKAN DALAM WAKTU PALING
LAMA 14 HARI KERJA, DAPAT DIANGGAP PERUSAHAAN
BELUM MEMILIKI PERATURAN PERUSAHAAN
27PROSES PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN
- PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN WAJIB MENERBITKAN
SURAT KEPUTUSAN DALAM WAKTU PALING LAMA 30 HARI
KERJA - DALAM HAL WAKTU 30 HARI KERJA TERLAMPAUI DAN
PERATURAN PERUSAHAAN TELAH MEMENUHI SYARAT,
PERATURAN PERUSAHAAN DIANGGAP TELAH MENDAPATKAN
PENGESAHAN - CATATAN AKIBAT NO. 4 PERUSAHAAN DIKENAKAN SANKSI
PIDANA PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL
188 UU KETENAGAKERJAAN
28TUJUAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN
- MENCEGAH ISI PERATURAN PERUSAHAAN BERTENTA-NGAN
DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU - MENGESAHKAN PERBAIKAN DAN MENINGKATKAN SYARAT
KERJA
29PERUBAHAN PERATURAN PERUSAHAAN
- PERUBAHAN HARUS BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA
PENGUSAHA DAN SP/SB DAN ATAU WAKIL PEKERJA/BURUH - PERUBAHAN HARUS MENDAPATKAN PENGESAHAN KEMBALI
- PERUBAHAN DIANGGAP TIDAK ADA APABILA BELUM
MENDAPATKAN PENGESAHAN
30PEMBAHARUAN PERATURAN PERUSAHAAN
- PENGUSAHA WAJIB MENGAJUKAN PEMBAHARUAN PALING
LAMA 30 HARI KERJA SEBELUM BERAKHIRMAYA MASA
BERLAKU PERATURAN PERUSAHAAN - PEMBAHARUAN DILAKUAKAN SEBAGAIMANA PENGATURAN
PERMOHONAN PENGESAHA PERATURAN PERUSAHAAN - DALAM PEMBAHARUAN, APABILA TERDAPAT PERUBAHAN
MATERI DARI PERATURAN PERUSAHAAN SEBELUMNYA,
PERUBAHAN TERSEBUT HARUS DIDASARKAN ATAS
KESEPAKATAN PENGUSAHA DENGAN WAKIL PEKERJA/BURUH - KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUSAHAAN YANG TELAH
BERAKHIR MASA BERLAKUNYA, TETAP BERLAKU SAMPAI
DITANDA TANGANINYA PKB ATAU DISAHKANYA PERATURAN
PERUSAHAAN BARU - DALAM HAL PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB TELAH
DILAKUKAN, BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN, PENGUSAHA
WAJIB MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGESAHAN
PEMBAHARUAN PERATURAN PERUSAHAAN.
31KETENTUAN PERATURAN PERUSAHAAN
- PENGUSAHA MEMPEKERJAKAN PEKERJA
SEKURANG-KURANGNYA 10 ORANG WAJIB MEMBUAT
PERATURAN PERUSAHAAN - MULAI BERLAKU SEJAK DISAHKAN
- MASA BERLAKUNYA 2 (DUA) TAHUN DAN WAJIB
DIPERBAHARUI SETELAH HABIS MASA BERLAKUNYA - SELAMA BERLAKUNYA PP, PENGUSAHA WAJIB MELAYANI
KEHENDAK SP/ SB UNTUK PEMBUATAN PKB - SELAMA PERUNDINGAN BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN, PP
BERLAKU SAMPAI HABIS JANGKA WAKTU BERLAKUNYA - KETENTUAN DALAM PP TIDAK BOLEH BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU - PERUBAHAN PP HANYA DAPAT DILAKUKAN ATAS DASAR
KESEPAKATAN PENGUSAHA DAN WAKIL PEKERJA - PERUBAHAN PP HARUS MENDAPAT PENGESAHAN
- 9. PENGUSAHA WAJIB MEMBERITAHUKAN DAN
MENJELASKAN ISI PP SERTA MEMBERIKAN NASKAH PP
ATAU PERUBAHANNYA KEPADA PEKERJA
32SANKSI
- TINDAK PIDANA PELANGGARAN
- DENDA PALING SEDIKIT RP. 5.000.0000 DAN PALING
BANYAK RP. 50.000.000 PASAL 188 - TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN
- PASAL 108 AYAT 1
- TIDAK MELAKUKAN PEMBAHARUAN
- PASAL 111 AYAT 3
- TIDAK MEMBERITAHUKAN DAN MENJELASKAN ISI SERTA
MEMBERIKAN NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN ATAU
PERUBAHANNYA KEPADA PEKERJA - PASAL 114
33PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PERJANJIAN YANG MERUPAKAN HASIL PERUNDINGAN
ANTARA SERIKAT PERKERJA/SERIKAT BURUH YANG
TERCATAT PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI
BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGUSAHA ATAU
BEBERAPA PENGUSAHA ATAU PERKUMPULAN PENGUSAHA
YANG MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA, HAK DAN
KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK
34DASAR HUKUM PEMBUATAN PKB
- UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 BAGIAN
KETUJUH PASAL 116 PASAL 133 - KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN
PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA - NO. 48/MEN/2004 TANGGAL 8 APRIL 2004
35TUJUAN PKB
- MENGUSAHAKAN PERBAIKAN SYARAT-SYARAT KERJA
- MENINGKATKAN KEGAIRAHAN DAN KETENANGAN BEKERJA DI
PERUSAHAAN
36MATERI PKB
- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN SERTA ALAMAT SP/SB
- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN SERTA ALAMAT PENGUSAHA
- NOMOR SERTA TANGGAL PENCATATAN SP/SB
- HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA
- HAK DAN KEWAJIBAN SP/SB BESERTA PEKERJA
- JANGKA WAKTU DAN TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PKB
- TANDA TANGAN PARA PIHAK
- PENANDATANGANAN OLEH WAKIL HARUS ADA SURAT KUASA
KHUSUS DILAMPIRKAN PADA PKB
37PEMBUATAN PKB
- HANYA DAPAT DIBUAT 1 PKB, BERLAKU BAGI SELURUH
PEKERJA DI PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN - PERUSAHAAN YANG MEMILIKI CABANG, PKB INDUK
BERLAKU DI SEMUA CABANG DAN DAPAT DIBUAT PKB
TURUNAN YANG BERLAKU DI MASING-MASING CABANG - PKB INDUK MEMUAT KETENTUAM YANG BERLAKU UMUM DI
SELURUH CABANG PERUSAHAAN, PKB TURUNAN MEMUAT
PELAKSANAAN PKB INDUK YANG DISESUAIKAN DENGAN
KONDISI CABANG PERUSAHAAN MASING-MASING - PKB TURUNAN BELUM DISEPAKATI, PKB INDUK TETAP
BERLAKU
38PERSYARATAN PEMBUATAN PKB
- DIRUNDINGKAN SP/SB ATAU BEBERAPA SP/SB YANG
TERCATAT PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI
BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGUSAHA ATAU
BEBERAPA PENGUSAHA - HARUS DIDASARI ITIKAD BAIK DAN KEMAUAN BEBAS
KEDUA BELAH PIHAK - DILAKUKAN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
- LAMANYA PERUNDINGAN DITETAPKAN BERDASARKAN
KESEPAKATAN DAN DITUANGKAN DALAM TATA TERTIB
PERUNDINGAN
39PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB
- TEMPAT PERUNDINGAN DILAKUKAN DI KANTOR PERUSAHAAN
ATAU KANTOR SP/SB ATAU TEMPAT LAIN SESUAI DENGAN
KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK - BIAYA PERUNDINGAN MENJADI BEBAN PENGUSAHA,
KECUALI DISEPAKATI LAIN OLEH KEDUA BELAH PIHAK - TIM PERUNDING SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DENGAN
KETENTUAN MASING-MASING PIHAK PALING BANYAK 9
ORANG DENGAN KUASA PENUH - SP/SB YANG TIDAK TERWAKILI DALAM TIM PERUNDING
DAPAT MENYAMPAIKAN ASPIRASINYA SECARA TERTULIS
KEPADA TIM PERUNDING SEBELUM DIMULAI PERUNDINGAN
40SYARAT SP/SB UNTUK MERUNDINGKAN PEMBUATAN PKB
- SP/SB TELAH TERCATAT BERDASARKAN U U NO. 21 TAHUN
2000 - MEMENUHI PENGESAHAN SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 119
DAN PASAL 120 UU. NO. 13 TAHUN 2003 - MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS
41SERIKAT PEKERJA MEMBUAT PKB
- DALAM HAL 1 SP MEMILIKI ANGGOTA LEBIH DARI 50
DARI JUMLAH PEKERJA - MENDAPAT DUKUNGAN LEBIH 50 DARI JUMLAH SP
MELALUI PEMUNGUTAN SUARA - BILA TIDAK MENDAPAT DUKUNGAN SP DAPAT MENGAJUKAN
KEMBALI PERUNDINGAN PKB SETELAH 6 BULAN SEJAK
DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA - DALAM HAL LEBIH DARI 1 SP MAKA SP YANG MEMILIKI
JUMLAH KEANGGOTAAN LEBIH DARI 50 DARI JUMLAH
PEKERJA - MELAKUKAN KOALISI, SEHINGGA TERCAPAI KEBIH 50
DARI JUMLAH PEKERJA - MEMBENTUK TIM PERUNDING YANG KEANGGOTAANNYA
DITENTUKAN SECARA PROPORSIONAL - PEMUNGUTAN SUARA DISELENGGARAKAN PANITIA (WAKIL
PEKERJA DAN PENGURUS SP) DISAKSIKAN OLEH
PENGUSAHA DAN PIHAK PEJABAT YANG BERTANGGUNG
JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN - KEANGGOTAAN SP DIBUKTIKAN DENGAN KARTU ANGGOTA
42PROSES PELAKSANAAN HAK BERUNDING APABILA HANYA
SATU SP
- SP/SB TIDAK MEMILIKI JUMLAH ANGGOTA LEBIH DARI 50
DARI JUMLAH SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN - SP/SB TERSEBUT DAPAT MEWAKILI PEKERJA DALAM
PERUNDINGAN PKB, BILA MENDAPAT DUKUNGAN 50 DARI
JUMLAH SELURUH PEKERJA DI PERUSAHANA MELALUI
PEMUNGUTAN SUARA - PEMUNGUTAN SUARA DILAKUKAN OLEH PANITIA
TERDIRI-DARI PENGURUS SP/SB DAN WAKIL DARI
PEKERJA YANG BUKAN ANGGOTA - PANITIA MENGUMUMKAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
SELAMBAT-LAMBATNYA 24 HARI SEBELUM TANGGAL
PEMUNGUTAN SUARA - PANITIA MEMBERITAHUKAN TANGGAL PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEJABAT YANG BERTANGGUNG
JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PENGUSAHA
UNTUK MENYAKSIKAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA - SP/SB DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENJELASKAN
PROGRAM PEMBUATAN PKB DALAM WAKTU 14 HARI DAN
DILAKUKAN 3 HARI SETELAH TANGGAL DIUMUMKAN
PEMUNGUTAN SUARA
43- PELAKSANAAN PENJELASAN TERSEBUT DILAKUKAN DILUAR
JAM KERJA PADA TEMPAT-TEMPAT YANG DISEPAKATI SP
DAN PENGUSAHA - DALAM WAKTU PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM
PEMUNGUTAN SUARA, SP DAPAT MEMBUKTIKAN
KEANGGOTAANNYA PADA PENGUSAHA, MAKA PEMUNGUTAN
SUARA TIDAK PERLU DILAKSANAKAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MENYESUAIKAN WAKTU
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA JADWAL KERJA
SEHINGGA TIDAK MENGGANGGU PROSES PRODUKSI - TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DITETAPKAN BERDASARKAN
KESEPAKATAN ANTARA PANITIA DENGAN PENGUSAHA - HASIL PEMUNGUTAN SUARA SAH, SETELAH
DITANDATANGANI OLEH PANITIA DAN SAKSI-SAKSI
44PROSES PELAKSANAAN HAK BERUNDING APABILA SP
LEBIH DARI SATU
- SP/SB YANG BERHAK MEWAKILI PEKERJA MELAKUKAN
PERUNDINGAN PKB ADALAH SP YANG MEMILIKI ANGGOTA
LEBIH DARI 50 DARI JUMLAH SELURUH PEKERJA - PENENTUAN SP/SB YANG BERHAK DILAKUKAN MELALUI
VERIFIKASI OLEH PANITIA YANG TERDIRI DARI WAKIL
PENGURUS SP/SB DISAKSIKAN WAKIL INSTANSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN
PENGUSAHA - VERIFIKASI DILAKUKAN BERDASARKAN KARTU TANDA
ANGGOTA (KTA), APABILA TERDAPAT KTA LEBIH DARI
SATU, KTA YANG TERAKHIR YANG SAH - PELAKSANAAN DILAKUKAN DI TEMPAT-TEMPAT KERJA
DIATUR SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA TIDAK MENGGANGGU
PROSES PRODUKSI DALAM WAKTU 1 HARI KERJA YANG
DISEPAKATI SP/SB - PENGUSAHA MAUPUN SP/SB DILARANG MELAKUKAN
TINDAKAN YANG MEMPENGARUHU PELAKSANAAN VERIFIKASI
45TATA TERTIB PERUNDINGAN
- TUJUAN PEMBUATAN TATA TERTIB
- SUSUNAN TIM PERUNDING
- LAMANYA MASA PERUNDINGAN
- MATERU PERUNDINGAN
- TEMPAT PERUNDINGAN
- TATA CARA PERUNDINGAN
- CARA PENYELESAIAN APABILA TERJADI KEBUNTUAN
PERUNDINGAN - SAHNYA PERUNDINGAN
- BIAYA PERUNDINGAN
46PENDAFTARAN PKB
- PENGUSAHA MENDAFTARKAN KEPADA INSTANSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN. - PENGAJUAN PENDAFTARAN, MELAMPIRKAN NASKAH PKB
DALAM RANGKAP 3 BERMETERAI CUKUP YANG TELAH
DIBUBUHKAN TANDA TANGAN PENGUSAHA DAN SP/SB - PENELITIAN DALAM WAKTU 7 HARI KERJA SEJAK TANGGAL
DITERIMANYA PEMOHON, MELIPUTI KELENGKAPAN
PERSYARATAN FORMAL DAN MATERI - PERSYARATAN DAN MATERI TELAH TERPENUHI, DALAM
WAKTU 7 HARI KERJA SEJAK SELESAINYA PENELITIAN,
HARUS MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN - APABILA PERSYARATAN DAN ATAU MATERI BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEMBERI
CATATAN PADA SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN - APABILA PERSYARATAN DAN ATAU MATERI BERTENTANGAN
DENGAN PER UU AN, MEMBERI CATATAN PADA SURAT
KEPUTUSAN PENDAFTARAN - CATATAN MEMUAT PASAL-PASAL YANG BERTENTANGAN
DENGAN PER-UU-AN
47PENGAJUAN PENDAFTARAN PKB
- NAMA DAN LAMAT PERUSAHAAN
- NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN
- WILAYAH OPERASI PERUSAHAAN
- STATUS PERMODALAN PERUSAHAAN
- JENIS ATAU BIDANG USAHA
- JUMLAH PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN
- STATUS HUBUNGAN KERJA
- UPAH TERTINGGI DAN TERENDAH
- NAMA DAN ALAMAT SP/SB
- NO. PENCATATAN SP/SB
- JUMLAH ANGGOTA SP
- MASA BERLAKU PKB
- PENDAFTARAN YANG KE
48INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN
- KABUPATEN/KOTA, LINGKUP BERLAKUNYA HANYA MENCAKUP
SATU KAB/KOTA - PROPINSI LINGKUP BERLAKUNYA LEBIH DARI SATU
KABUPATEN/KOTA - DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL LINGKUP
BERLAKUNYA MELIPUTI LEBIH DARI SATU PROPINSI
49MAKSUD PENDAFTARAN
- SEBAGAI ALAT MONITORING DAN EVALUASI PENGATURAN
SYARAT KERJA DI PERUSAHAAN - SEBAGAI RUJUKAN UTAMA DALAM HAL TERJADI
PERSELISIHAN PELAKSANAAN PKB
50MASA BERLAKUNYA PKB
- BERLAKUNYA 2 TAHUN
- DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 1 TAHUN
BERDASARKAN KESEPAKATAN SECARA TERTULIS - PERUNDINGAN PEMBUATAN DAPAT DIMULAI PALING CEPAT
3 BULAN SEBELUM BERAKHIR - DALAM HAL TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN, TETAP
BERLAKU UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN - DAPAT MENGADAKAN PERUBAHAN
51PERPANJANGAN ATAU PEMBAHARUAN PKB
- DALAM HAL TERDAPAT 1 SP, TIDAK MEMPERSYARATKAN
JUMLAH ANGGOTA - APABILA TERDAPAT LEBIH DARI 1 SP, SP YANG
ANGGOTANYA LEBIH DARI 50 , BERSAMA-SAMA SP YANG
MEMBUAT TERDAHULU - DALAM HAL TIDAK ADA SP YANG ANGGOTANYA LEBIH DARI
50 DAPAT MEMBUAT KOALISI - APABILA HAL TERSEBUT TIDAK TERPENUHI SP MEMBENTUK
TIM PERUNDING, YANG KEANGGOTAANNYA DITENTUKAN
SECARA PROPOSIONAL
52PERUBAHAN PKB
- PERUBAHAN PKB YANG SEDANG BERLAKU, HARUS
BERDASARKAN KESEPAKATAN - PERUBAHAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN
DARI PKB YANG SEDANG BERLAKU
53KEWAJIBAN PARA PIHAK
- WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN YANG ADA DALAM PKB
- WAJIB MEMBERITAHUKAN ATAU PERUBAHNNYA KEPADA
PEKERJA - PENGUSAHA HARUS MENCETAK DAN MEMBAGIKAN KEPADA
SETIAP PEKERJA ATAS BIAYA PERUSAHAAN - PENGUSAHA MENDAFTARKAN
54KEWAJIBAN PENGUSAHA, SP/SB
- MELAKSANAKAN KETENTUAN YANG ADA DALAM PKB
- WAJIB MEMBERITAHUKAN ISI PKB DAN PERUBAHANYA
KEPADA SELURUH PEKERJA
55PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB TIDAK MENCAPAI
KESEPAKATAN
- MENJADWALKAN KEMBALI PERUNDINGAN DENGAN WAKTU
PALING LAMA 30 HARI SETELAH PERUNDINGAN GAGAL,
APABILA PERUNDINGAN PEMBUATAN - MEMBUAT PERNYATAAN SECARA TERTULIS BILA TIDAK
DAPAT DISELESAIKAN MEMUAT - A. MATERI YANG BELUM DISEPAKATI
- B. PENDIRIAN PARA PIHAK
- C. RISALAH PERUNDINGAN
- D. TEMPAT, TANGGAL DAN TANDA TANGAN PARA PIHAK
- SALAH SATU PIHAK ATAU KEDUA BELAH PIHAK
MELAPORKAN KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN - PENYELESAIAN MELALUI INSTANSI, SESUAI MEKANISME
PPHI UU. NO. 2 TAHUN 2003 (UU NO.22 TAHUN 1957
UU NO.12 THN 1964)
56KETENTUAN KHUSUS
- DALAM 1 PERUSAHAAN HANYA DAPAT DIBUAT 1 PKB
- MULAI BERLAKU SEJAK DITANDATANGANI, KECUALI
DITENTUKAN LAIN - PERJANJIAN KERJA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN
PKB - DALAM HAL PERJANJIAN KERJA TIDAK MEMUAT ATURAN
YANG DIATUR DALAM PKB, MAKA BERLAKU ATURAN ATURAN
DALAM PKB - DILARANG MENGGANRI PKB DENGAN PP
- APABILA TIDAK ADA LAGI SP, MAKA KETENTUAN YANG
ADA DALAM PP TIDAK BOLEH RENDAH DARI PKB - SP BUBAR ATAU PENGALIHAN KEPEMILIKAN, PKB TETAP
BERLAKU SAMPAI BERAKHIR - DALAM HAL MERGER YANG BERLAKU ADALAH PKB YANG
PALING MENGUNTUNGKAN PEKERJA - MERGER ANTARA PERUSAHAAN YANG BELUM MEMILIKI PKB
DENGAN YANG TELAH MEMILIKI PKB, MAKA YANG BERLAKU
ADALAH PKB TERSEBUT