Memulai agenda reformasi PBK di Indonesia - PowerPoint PPT Presentation

1 / 19
About This Presentation
Title:

Memulai agenda reformasi PBK di Indonesia

Description:

Title: Main heading goes in here second line of main heading Author: Ben Fulford Last modified by: Budi Arif Created Date: 4/28/2006 4:54:19 AM Document presentation ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:131
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 20
Provided by: BenF155
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Memulai agenda reformasi PBK di Indonesia


1
Memulai agenda reformasi PBK di Indonesia
gambaran praktis mengenai langkah-langkah yang
harus dilakukan dalam menyusun kerangka kerja
Disajikan oleh Pat McMahon Penasehat Anggaran,
Departemen Keuangan dan Deregulasi Australia
2
Tujuan dari sesi ini
  • Melihat bebarapa contoh praktis mengenai
    bagaimana PBK dapat diaplikasikan disini pada
    tahap implementasi. Ini hanya untuk tahap
    penyusunan.
  • Siang ini, setelah melihat KPJM, kita harus mulai
    menyusun rencana,dan kepraktisan, terkait
    perpindahan ke PBK yang lebih matang

3
5 fase dalam membangun kerangka penganggaran
kinerja
  • Tahap Penyusunan dari pendefinisian
  • Hasil program
  • Pemilihan indikator/penentuan target
    standar/benchmarks
  • Pelatihan manajemen keuangan
  • Memperkenalkan fleksibilitas operasional
  • Memperkenalkan evaluasi dan pengawasan
  • Meninjau dan memperbaiki kerangka

4
Fase 1 Enam langkah dalam menyusun sistem
pengawasan kinerja
  • Ada enam langkah dasar untuk menyusun sistem
    pengawasan kinerja
  • Mendefinisikan hasil dan program untuk pengukuran
  • Memilih indikator
  • Menentukan target, standar/benchmarks dan titik
    acuan
  • Pengumpulan data
  • Analisis pengukuran
  • Pelaporan

5
Langkah A. Mendefinisikan hasil, program dan
kegiatan Contoh dari Ditjen Anggaran
  • Hasil Struktur Program
  • Tujuan pemerintah butuh untuk didefinisikan
    sesuai dengan sarana (program/keluaran)
    dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut
  • Menjelaskan siapa yang akan bertanggung jawab
    atas kinerja
  • Penyelarasan tanggung jawab program dengan
    pejabat yang bertanggung jawab sesuai struktur
    organisasi
  • Distribusi pengeluaran
  • Semua belanja harus didistribusikan kepada
    kegiatan program menyusun program tersebut

6
Langkah A. Hasil, Program, Kegiatan dan Tanggung
Jawab Sebuah Contoh
Manajement and Direction
Program Budget Management and Reform
1. Review of line ministry budgets
3. Establish and monitor non-tax policy and
collection
2. Develop and implement budget system reform
4. Prepare annual budget summaries
Program Activities
Outcome/Objective To manage the state budget
process to assure that the governments goals and
priorities are translated into annual budgets
7
Contoh dari Australian dan beberapa persamaan
8
Distribusion dari seluruh pengeluaran ke program
9
Langkah B. Memilih indikator kinerja
  • Ingat indikator kinerja menunjukkan bahwa
    persyaratan pemerintah terpenuhi. Ada dua jenis
    indikator
  • Indikator Efektivitas
  • Indikator efektivitas menunjukkan seberapa
    efektif keluaran mencapai hasil.
  • Indikator Efisiensi
  • Indikators dari kuantitas, kualitas dan biaya
    yang menunjukkan efisiensi dari kinerja
    departement dalam menyediakan keluarannya.

10
Langkah B. Contoh Australia untuk indikator
kinerja dari Keluaran Anggaran
11
Dalam memilih kelompok indikator keluaran dan
target, instansi harus ingin menjawab ya kepada
seluruh pertanyaan berikut ini
  • Apakah mungkin untuk menunjukkan hubungan antara
    indikator dan hasil yang diinginkan pemerintah?
  • Apakah indikator dapat dengan mudah dimengerti
    oleh pengguna non-teknis?
  • Apakah indikator dan target
  • a Spesifik jelas, ringkas dan tepat
  • b Dapat diukur terkuantifikasi
  • c Dapat dicapai praktis/berguna dan beralasan
  • d Relevan kepada pengguna (termasuk Pemerintah,
    Parlemen/DPR, pengguna, orang-orang yang
    membutuhkan) dan
  • e Terikat waktu berhubungan dengan periode
    waktu atau batas waktu?

12
Dalam memilih indikator kelompok keluaran dan
target, instansi harus menjawab yauntuk semua
pertanyaan di bawah ini (lanjutan)
  • 4. Apakah indikator menyediakan representasi
    yang mencukupi dan seimbang atas tindakan yang
    diambil, dan barang dan jasa yang disediakan oleh
    program/aktivitas/jasa?
  • Apakah indikator menangkap secara memadai
    hubungan yang diinginkan antara program/jasa
    Pemerintah dan hasil (atau, jika tidak, adakah
    sarana pengawasan dan evaluasi yang kuat atas
    kontribusi program/jasa Pemerintah terhadap
    hasil)?
  • Akankah hasil pengukuran program/jasa tersedia
    untuk evaluasi dan pelaporan dalam bentuk yang
    sesuai ketika dibutuhkan pada tingkat biaya yang
    beralasan?
  • Apakah ada mekanisme untuk review dan revisi
    pengukuran program/jasa agar tetap sesuai dan
    memadai untuk kebutuhan instansi dan Pemerintah

13
Langkah B. Indikator Kinerja ditentukan untuk
Pengelolaan Anggaran Kegiatan Reformasi
Hasil/Tujuan Untuk mengelola proses penganggaran
pemerintah untuk menjamin bahwa tujuan dan
prioritas pemerintah telah diubah ke dalam
anggaran tahunan
  • Kegiatan 1. Meninjau anggaran Kementerian/Lembaga
  • 1. Parlemen menerima anggaran Kementerian/Lembaga
    dengan hanya perubahan kecil
  • Kegiatan 2. Mengembangkan dan Melaksanakan
    reformasi sistem penganggaran
  • 1. Penerapan PBK (jumlah kementerian/lembaga) /
    2. Penerapan KPJM (jumlah kementerian/lembaga) /
    3. Panduan PBK dan KPJM yang dikeluarkan dan
    pelatihan yang disediakan untuk
    Kementerian/Lembaga
  • Kegiatan 3. Menyusun dan mengawasi kebijakan
    penerimaan pendapatan bukan-pajak
  • 1. Penerimaan bukan pajak aktual sebagai dari
    proyeksi
  • Kegiatan 4. Menyiapkan ringkasan anggaran
    tahuanan
  • 1. I accounts yang berkualitas dihasilkan
    secara berkala

14
Langkah B. Indikator Kinerja untuk kegiatan
Ditjen Perbendaharaan tiap indikator memiliki
tujuan berbeda akuntabilitas, analisis and
membuat keputusan
  • Kegiatan 1. Pelaksanaan Anggaran
  • 1. Jumlah pencairan dana tahunan yang dilakukan/
    2.Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran tahunan
    yang diproses
  • Kegiatan 2. Pengelolaan keuangan Badan Layanan
    Umum
  • 1. Jumlah badan layanan umum yang dikelola
  • Kegiatan 3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  • 1. Jumlah laporan akuntansi keuangan tahunan yang
    dihasilkan

15
Langkah C. Mentuakan target, standar/benchmark
titik acuan Contoh dari Bea Cukai Australia
Output 2 Trade facilitation and revenue
collection
16
Langkah C. Menentukan target, standar/benchmark
titik acuan Bea Cukai Indonesia
Hasil/tujuan Untuk melaksanakan hukum dan
peraturan negara pada bidang impor dan eksport
dan mengumpulkan pajak
  • Kegiatan 1. Pengembangan prosedur teknis bea dan
    cukai
  • 1. Jumlah prosedur teknis yang direvisi dan
    dikeluarkan/Jumlah prosedur teknis yang
    dikeluarkan
  • Kegiatan 2. Manajemen dan operasi fasilitas bea
    dan cukai
  • 1. Jumlah fasilitas yang dipelihara dan
    dioperasikan secara individual/Jumlah meter
    persegi fasilitas yang dipelihara dan
    dioperasikan/Biaya per meter persegi untuk
    pemeliharaan dan operasional
  • Kegiatan 3. Penghapusan kebijakan dan prosedur
  • 1. Jumlah prosedur baru atau revisi yang
    dikeluarkan

17
Langkah C. Spesifikasi target, standar/benchmark
titik acuan Bea Cukai Indonesia (lanjutan)
  • Kegiatan 4. Penegakan dan investigasi
  • 1. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan / 2. Jumlah
    pemeriksaan yang diselesaikan/ 3. Biaya
    rata-rata untuk pemeriksaan yang diselesaikan
  • Kegiatan 5. Pelaksanaan audit
  • 1. Jumlah audit yang dilakukan/ 2. Jumlah audit
    yang diselesaikan/ 3. Biaya rata-rata untuk audit
    yang diselesaikan /4. Jumlah rata-rata audit yang
    diselesaikan per auditor
  • Kegiatan 6. Koordinasi dengan badan internasional
  • 1. Jumlah perjanjian yang terselesaikan
  • Kegiatan 7. Pernyiapan dan penghapusan peraturan
    bea cukai
  • 1. Jumlah peraturan baru dan revisi yang
    dikeluarkan

18
Langkah F. Pelaporan
  • Pelaporan internal untuk Manajemen Instansi
  • Peraturan untuk manajemen idealnya dikeluarkan
    oleh dikeluarkan oleh Pimpinan Eksekutif Instansi
  • Pelaporan eksternal untuk Parlemen/DPR
  • Peraturan untuk pemerintah idealnya dikeluarkan
    oleh Menteri Keuangan

19
Lebih lanjut siang ini Perencanaan pengenalan
fleksibilitas biaya operasional dan kesepakatan
mengenai akuntabilitas yang telah direvisi
  • Pendefinisian hasil, program, dan indikator
    kinerja hanyalah awalnya
  • Kinerja akan terbatas kecuali ada perencanaan
    yang tepat atas fleksibilitas biaya operasional.
    Awal dari segala reformasi di bidang ini harus
    termasuk
  • Pelatihan
  • Pendefinisian running costs (dimana fleksibilitas
    operasional diperkenalkan) dan non running costs
    (berhubungan dengan pengeluaran dimana Pemerintah
    memiliki kendali penuh dan fleksibilitas
    operasional tidak dapat diaplikasikan)
  • Pengelompokan biaya di dalam running cost dimana
    fleksibilitas dapat diberikan dan perencanaan
    tahapan dari tingkat fleksibilitas yang diberikan
  • Merencanakan mekanisme audit, review dan evaluasi
    yang akan digunakan
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com