HUKUM ADAT

1
HUKUM ADAT
2
DEFINISI ADAT

• Menurut Hazairin
• renapan ( endapan ) kesusilaan dalam
  masyarakat, yaitu bahwa kaidah kaidah adat itu
  berupa kaidah kaidah kesusilaan yang telah
  mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu

3

• Menurut Kusumadi Pudjosewojo
• Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam
  suatu masyarakat ( sudah , sedang , akan ) d-i-a
  d a t kan
• Adat kebiasaan normatif yang dipertahankan
  oleh masyarakat, walaupun tidak terus terulang,
  pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus
  dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka
  masyrakat akan mengadakan reaksi

4
ADAT ISTIADAT

• ATURAN YANG BERASAL DARI KETETAPAN LELUHUR, YAITU
  KETETAPAN YANG DIBUAT OLEH PEMUKA ADAT DI JAMAN
  PURBA, DIMASA NENEK MOYANG YANG MENURUNKAN
  MASYARAKAT SEKARANG

5

• Prof Van Dijk
• Adat adalah istilah dari bahasa arab yang
  berarti KEBIASAAN
• Hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan
  hukum yang tidak dikodifikasikan dalam kalangan
  orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur
  Asing

6
DEFIaNISI HUKUM ADAT

• Menurut MR. B. TERHAAR
• Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yg
  menjelma dalam keputusan2x para fungsionaris
  hukum (meliputi eksekutif legislatif
  yudikatif) yg mempunyai wibawa (Macth Authority)
  yg berlaku dalam masyarakat dan dipatuhi sepenuh
  hati.

7

• Menurut Soekanto
• keseluruhan adat yang ( yang tidak tertulis )
  dan hidup didalam masyarakat berupa kesusilaan,
  kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat
  hukum

8

• Menurut Prof Bushar Muhammad S.H
• Hukum yang mengatur tingkah laku manusia
  Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik
  berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan
  yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut
  serta dipertahankan oleh masyarakat adat, maupun
  berupa keseluruhan peraturan yang padanya
  diletakkan suruhan /larangan yang jika dilanggar
  akan dikenakan hukuman oleh dan berdasarkan
  putusan-putusan dari para penguasa adat, yaitu
  orang yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa
  memberikan keputusan dalam masyarakat

9
PENGERTIAN HUKUM ADAT

• MenurutPROF. MR. C. VAN VOLLENHOVEN
• Hukum Adat adalah hukum yg tdk bersumber kpd
  peraturan2 yg dibuat oleh pemerintah Hindia
  Belanda dahuku atau alat2 kekuasaan lainnya yg
  mjd sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan
  Belanda dahulu.

10
PENGERTIAN HK ADAT

• Menurut MR. B. TERHAAR
• Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yg
  menjelma dalam keputusan2x para fungsionaris
  hukum (meliputi eksekutif legislatif
  yudikatif) yg mempunyai wibawa (Macth Authority)
  yg berlaku dalam masyarakat dan dipatuhi sepenuh
  hati.

11
PENGERTIAN

• Menurut Prof. Dr. Supomo, SH
• Hukum adat adalah hukum yg tidak tertulis di
  dalam peraturan2x legislatif (unstatutory law)
  meliputi peraturan2x hidup yg ditaati oleh
  masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan
  tsb mempunyai kekuatan hukum.

12
HUKUM ADAT

• Menurut Soerojo Wignjodipoero
• Suatu kompleks norma-norma yg bersumber pd
  perasaan keadilan rakyat yg selalu berkembang
  serta meliputi peraturan2x tingkah laku manusia
  dalam kehidupan sehari2x, sebagian besar tdk
  tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh
  rakyat krn mempunyai akibat hukum (sanksi).

13
UNSUR HUKUM ADAT

• Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yg
  sama selalu dipatuhi oleh masyarakat.
• Unsur psikologis, adanya keyakinan pada rakyat
  bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

14
UNSUR KEPATUHAN HUKUM ADAT

• Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yg
  sama selalu dipatuhi oleh masyarakat.
• Unsur psikologis, adanya keyakinan pada rakyat
  bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

15
NILAI-NILAI UNIVERSAL/SIFAT UMUM HUKUM ADAT

• Asas gotong-royong
• Fungsi sosial manusia dan milik dlm masy.
• Asas persetujuan sbg dasar kekuasaan umum.
• Asas perwakilan dan permusyawaratan.

16
CORAK/SIFAT KHUSUS HUKUM ADAT

• Komunal/kebersamaan artinya manusia mrpkan
  mahluk dlm ikatan kemasyarakatan yg erat
  (kebiasaan tolong menolong,dsb.).
• Religio-magis mempercayai dan menghormati
  Kekuatan luar biasa yg ada di luar manusia
  (upacara2 adat).
• Konkrit pemikiran penataan serba nyata, satunya
  perkataan dengan perbuatan.
• Visual perhubungan hukum hanya terjadi dgn
  adanya ikatan yg dpt dilihat tanda yg terlihat

17
KEGUNAAN MEMPELAJARI HK. ADAT

• Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
• Kesadaran akan harga diri semakin bertambah.
• Kesadaran terhadap kepribadian bangsa semakin
  tebal.
• Memberikan dasar corak tersendiri terhadap hukum
  nasional.

18
DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM ADAT

1. UUD 1945 pasal 18B(2) pasal 24 pasal 32.
2. UU No. 14 th. 1970 pasal 23 (1) pasal 27 (1)
   jo. UU No. 4 tahun 2004 pasal 25 (1) 28 (1).

19
UU No. 14 th. 1970 pasal 23 (1)

• Segala putusan Pengadilan selain harus memuat
  alasan2x dan dasar2x putusan itu, juga harus
  memuat pasal2x tertentu dari peraturan2x ybs.
  atau sumber hukum tak tertulis yg dijadikan dasar
  untuk mengadili.

20
UU No. 14 th. 1970 pasal 27 (1)

• Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib
  menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
  hukum yg hidup dalam masyarakat.

21
UUD 1945 pasal 18B(2)

• Negara mengakui dan menghormati
  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
  NKRI.

22
UUD 1945 pasal 32 (1) (2).

• Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia
  di tengah peradaban dunia dengan menjamin
  kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
  mengembangkan nilai-nilai budayanya.

23
SEJARAH PERTUMBUHAN HUKUM ADAT

• Istilah Hukum Adat ptama kali
• Dikenalkan oleh Dr. Snouck Hurgronje dlm bukunya
  De Atjehers.
• Dipakai sbg teknis yuridis di akademis oleh Mr.
  Van Vollenhoven.
• Van Dijk istilah adat dr bhs Arab artinya
  kebiasaan.
• Unsur Hukum Adat unsur asli dan unsur agama.

24
HUB. HK ADAT DGN HK AGAMA

• Menurut Van Den Berg Solomon Keyser
• Hukum Adat Hukum Agama
• Teori Receptio in Complexu (penerimaan seluruhnya
  hukum agama yg dianut masy. Setempat.
• Teori ini mdpat tentangan dr tokoh hk adat
  lainnya
• Prof. Soepomo,
• Hk adat mrpk hk non statutair yg sebag besar
  hukum kebiasaan dan sebag kecil hukum agama.

25

• Pendapat Prof. Soekanto
• Dasar Hukum Adat di Indonesia
• Hukum Asli penduduk yakni hukum Melayu Polinesia
• Ditambah pengaruh Hukum Agama

26
SEJARAH HK ADAT DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN

• Sebelum masa kemerdekaan
• Jaman VOC
• Jaman penjajahan Belanda
• Jaman pendudukan Jepang
• Setelah masa kemerdekaan
• UUD 1945
• Konstitusi RIS
• UUDS 1950
• Dekrit Presiden 1959
• Tap MPRS No.11/MPRS/1960

• 6. UUPA No.5/1960
• 7. UU No.14/1970
• 8. Amandemen UUD 1945
• 9. UU No.4 /2004

27
Sejarah Hk Adat Dlm Perundangan

• Jaman VOC
• Th. 1609 dibuat peraturan khusus terkait hk. Adat
• Th. 1757-1765 Mr. Hasselar berencana membuat
  Kitab Hk Adat utk pedoman Hakim
• Jaman penjajahan Belanda
• Pasal 131 ayat 2 sub b Indische Staatsregeling
  (IS) Pedoman bagi pembentuk ordonansi utk hk
  perdata materiil bagi org Indonesia dan Timur
  Asing dg asas bhw hukum adat mereka dihormati
• Pasal 131 ayat 6 IS Selama ordonansi dimaksud
  psl 131 ayat 2 sub b tsb blm terbentuk bagi org
  bukan Eropa berlaku hukum adatnya

28
Sejarah Hk Adat Dlm Perundangan

• Jaman pendudukan Jepang
• Dgn Peraturan Peralihan UU No. 1 th.1942
  pasal 3 Semua badan pemerintah dan
  kekuasaannya, hkm dan perat UU an dr pmrth dahulu
  tetap diakui sah utk sementara waktu selama tdk
  bertentangan dgn aturan pmrth militer.

29
Setelah masa Kemerdekaan

• UUD 1945 pasal 24 pasal II aturan peralihan
• Konstitusi RIS 1949 pasal 146 ayat 1 Segala
  keputusan kehakiman hrs berisi alasan2nya dan dlm
  perkara hukuman hrs menyebut aturan2 perundangan
  dan aturan2 hukum adat yg dijadikan dasar hukuman
  tsb.
• UUDS 1950 pasal 104 Segala keputusan
  pengadilan hrs berisi alasan2nya dan dlm perkara
  hukuman hrs menyebut aturan2 perundangan dan
  aturan2 hukum adat yg dijadikan dasar hukuman
  itu.

30

• Dekrit Presiden
• Tap MPRS No.11/MPRS/1960 Lampiran A paragraf 402
  asas2 pembinaan hukum nasional spy sesuai dgn
  haluan negara dan bdsrk pada hukum adat yg tdk
  menghambat perkembangan masy. Adil makmur.

31
HUKUM ADAT SEBAGAI SUATU SISTEM HUKUM

• Hk. Adat sbg suatu sistem hukum hrs
  memenuhi/mempunyai beberapa unsur
• Subyek Hukum
• Obyek Hukum
• Hak dan kewajiban
• Peristiwa hukum
• Hubungan hukum

32
BEDA SISTEM HK. BARAT DGN HK. ADAT

• Hk. Barat membedakan zakelijk rechten dan
  persoonlijk rechten Hk. Adat tdk mengenal kedua
  pembagian hak tersebut.
• Hk. Barat membedakan antara hukum privat dan
  hukum publik Hk. Adat tdk mengenal perbedaan
  tsb.
• Hk. Barat membedakan pelanggaran2x hukum dlm dua
  golongan golongan pelanggaran pidana dan gol.
  Pelanggaran perdata Hk. Adat tdk menbedakan,
  setiap pelanggaran adat menimbulkan reaksi adat
  utk memulihkan kembali hk. yg dilanggar tsb.

33
MASYARAKAT HUKUM ADAT

• Istilah lain persekutuan hukum
• Pengertian persekutuan hukum/masy hukum adat
• Kesatuan manusia yg teratur (ada aturan)
• Menetap di daerah tertentu (ada unsur komunal)
• Mempunyai penguasa (kepala adat)
• Mempunyai kekayaan (berwujud tdk bwujud)

34
FAKTOR TIMBULNYA MASY HUKUM ADAT

• Faktor genealogis (keturunan/darah)
• Patrilineal (co Batak)
• Matrilineal (co Minangkabau)
• Parental (coJawa,Bugis)
• Faktor teritorial (lingk./wilayah)
• MHA dgn bentuk tunggal ( Desa di Jawa)
• MHA dgn bentuk bertingkat (persekutuan daerah di
  Minang)
• MHA dgn bentuk berangkai

35
Beberapa Contoh MHA

• MHA Minangkabau
• Dasarnya adalah genealogis Matrilineal
• Bentuknya MHA bertingkat Nagari-suku
• Famili di Minangkabau mpyi penguasa kewenangan
  bmusyawarah dgn Famili lainnya ada kekayaan
  ada aturan
• Penguasa Famili disebut Penghulu Andiko
• Tdapat rumah2/jurai2 yg dipimpin oleh nenek scr
  bergantian.

36
MHA BALI

• Dasarnya genealogis (Patrilineal)
• Bentuknya MHA Tunggal
• Pimpinan kepala desa / Klian beberapa pejabat
  desa

37
HUKUM KEKELUARGAAN

• I. KETURUNAN
• Ketunggalan leluhur
• Ada perhubungan darah antara orang yg seorang dan
  orang lain.
• Dua orang atau lebih yg mempunyai hub darah/ yg
  tunggal leluhur, adalah keturunan yg seorang dari
  yg lain.

38
KETURUNAN BERSIFAT

• Keturunan Lurus orang yg satu merupakan
  keturunan langsung yg lain.
• Keturunan Menyimpang/bercabang antara kedua
  orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan
  leluhur.

39

• Tingkatan keturunan derajat keturunan
• Tiap kelahiran adalah satu tingkatan / satu
  derajat.
• Silsilah adalah suatu bagan dimana digambarkan
  dengan jelas garis-garis keturunan dari seseorang
  (suami istri), baik lurus keatas, ke bawah, dan
  menyimpang.

40
GARIS KETURUNAN

• PATRILINEAL hanya melewati garis laki-laki
• MATRILINEAL hanya melewati garis perempuan
• PARENTAL melewati garis laki dan perempuan /
  bapak ibu

41

• ARTI PENTING HUB KEKELUARGAAN
• MASALAH PERKAWINAN
• MASALAH PEWARISAN

42
II. HUBUNGAN ANAK DAN ORANGTUA

• PENTING DALAM HAL
• Penerus generasi
• Harapan orang tua di kemudian hari
• Pelindung ortu

43
Tujuan upacara adat untuk anak

• Perhatian ortu terhadap anak
• Anak mendapat perlindungan dan berkah dari yang
  maha kuasa, leluhur, segala kekuatan gaib
  disekililingnya

44
Anak lahir diluar nikah/kawin

• Di Mentawai, Timor, minahasa, Ambon dianggap
  biasa seperti wanita melahirkan anak dalam
  perkawinan yang sah.
• Jaman dulu ibuanak dicela dibuang dari
  persekutuan dijadikan budak dibunuh.
• Sumsel, Bali pria yg menghamili dipaksa untuk
  menikahi.
• Jawa, Bugis nikah tambelan pattongkog sirig.

45
ANAK LAHIR HUB ZINAH

• Hukum adat suami menjadi bapak dari anak yg
  lahir.
• Hukum Islam bila anak lahir lebih dari 6 bulan
  sejak nikah sebagai anak sah

46
HUB ANAK DAN ORTU

• Larangan kawin anak-bapak atau anak-ibu
• Saling wajib memelihara dan memberi nafkah
• Anak dibuang oleh bapaknya di Bali
  pegat mapianak

47
III. HUB ANAK DENGAN KELUARGA
Garis Keturunan Hubungan dengan keluarga
Patrilineal Keluarga dari pihak bapak lebih erat / penting
Matrilineal Keluarga dari pihak ibu lebih erat / penting
Parental Keluarga dari pihak bapak dan pihak ibu sama erat / penting
48
IV. MEMELIHARA ANAK PIATU
Garis Keturunan Ibu meninggal Bapak meninggal Keduanya meninggal
Patrilineal Bapak Ibu dan lingkungan keluarga Bapak Kerabat Bapak
Matrilineal Kerabat Ibu Ibu Kerabat Ibu
Parental Bapak Ibu Keluarga yg terdekat / mampu
49
KEDUDUKAN TANAH DALAM HUKUM ADAT

• Tanah memiliki kedudukan yg sangat penting dalam
  hukum adat,
• a. Karena sifatnya
• Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yg
  meskipun mengalami keadaan yg bagaimanapun jg,
  msh bsifat tetap dlm keadaannya, bahkan
  kadang-kadang malah mjd lebih menguntungkan.
• b. Karena fakta, yakni suatu kenyataan bahwa
  tanah
• - merupakan tempat tinggal persekutuan.
• - memberikan penghidupan kpd persekutuan.
• - mrpakan tempat dmn para warga persekutuan yg
  meninggal dunia dikebumikan.
• - mrpkn pula tempat tinggal dayang-dayang
  pelindung persekutuan dan roh para leluhur
  persekutuan

50
TRANSAKSI TANAH

• Dalam Hukum Adat dikenal dua macam transaksi
  tanah, yaitu
• pertama yang merupakan perbuatan hukum sepihak,
• dan kedua yang merupakan perbuatan hukum dua
  pihak.