SELAMAT DATANG DALAM KELAS

1
SELAMAT DATANG DALAM KELAS PERKULIAHAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA
2
Garis-garis Besar Perogram Pembelajaran GBPP
MATA KULIAH HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA KODE MATA KULIAH HKA 201 BEBAN STUDI
3 SKS PENEMPATAN
SEMESTER 3
3
DESKRIPSI MATA KULIAH

• Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa/i
  perihal hukum administrasi negara khusus, yakni
  yang terkait dengan hukum-hukum Bidang-bidang
  pemerintahan tertentu, seperti hukum kepegawaian,
  hukum keuangan negara, hukum pajak, hukum LLAJ,
  serta bidang-bidang pemerintahan lainnya sesuai
  dengan perkembangan. Materi ini diberikan lebih
  dititikberatkan pada kebutuhan praktis yang
  dikaitkan dengan hukum positif dengan tidak
  meninggalkan analisis secara teoritis. Dengan
  materi ini diharapkan mahasiswa/i memiliki
  kemampuan mengerti, memahami, serta mengembangkan
  hukum administrasi negara yang lebih baik.

4

• TUJUAN PEMBELAJARAN
• 1). Mengetahui konsep Hukum Administrasi
  Negara.
• 2). Mengetahui perangkat/alat-alat perlengkapan
  
• negara apa saja yang masuk dalam kajian
  HAN.
• 3). Mengetahui batasan kekuasaan dan wewenang
• yang dimiliki oleh HAN.
• 4). Mengetahui cara-cara pendekatan Ilmu Hukum
• Administrasi Negara dalam pelaksanaannya
• dilapangan.

5
PROSES PEMBELAJARAN

• Dilaksanakan di kelas dengan menggunakan
  ceramah, diskusi, seminar dan penugasan

6
EVALUASI NILAI
UTS 30
UAS 30
Penugasan 30
Kuis 10
Persentase 1) UTS 30, 2) UAS
30, 3) Penugasan 30,
4) kuis 10
7
BUKU SUMBER

• Buku Utama
• 1. Ridwan HR.2006. Hukum Administrasi Negar.
  Jakarta.PT. Rajagrafindo Persada
• 2. Sadjiono, 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok
  Hukum Administrasi. Yogyakarta Laks Bang.
• 3. M.Hardjon, Philipus. 2005. Pengantar Hukum
  Administrasi Indonesia.Yogyakarta.Gajah
  Mada University.
• Buku Anjuran,
• 1. Hanif Nurcholis.2005. Teori dan Praktik
  Pemerintahan dan Otonomi Daerah,Jakarta.Grasindo,g
  ramedia widia sarana Indonesia.
• 2. Manan, Bagir, 2005. Menyongsong Fajar Otonomi
  Daerah. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum. UII.
• 3.. Soejito, Irwan. 1990. Hubungan Pemerintah
  Pusat dan Pemerintah Daerah.Jakarta.Rineka
  Cipta.

Bacaan Artikel, Blog http//blog.unila.ac.id
/satriaprayoga Email ala2yoga_at_yahoo.com
8
No PENDAPAT AHLI PENGERTIAN (HAN)
1 2 3 Oppenhem Utrecht Prajudi Atmosudirdo sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara himpunan peraturan peraturan tertentu yang menjadi sebab, maka negara berfungsi. Dengan kata lain Hukum Administrasi Negara merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara (hukum administrasi negara heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri (hukum administrasi negara otonom) di dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya.
9
KONSEP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM
Hukum Administrasi Negara diartikan juga sebagai
sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan
antara administrasi Negara dengan warga
masyarakat, dimana administrasi Negara diberi
wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya
sebagai implementasi dari policy suatu
pemerintahan.
HUKUM ADMINISTRASI NEGAR
ADMINISTRASI
NEGARA
10
PERANGKAT/ ALAT PERLENGKAPAN NEGARA DLM KAJIAN HAN
teori Trias Politica John Locke dan Montesquieu
pemisahan kekuasaan lapangan administrasi
Negara, Yaitu eksekutif sebagai pelaksanakan
undang-undang. Kemudian negara mengalami
perkembangan yang pesat. Dan hanya negara yg
menganut sistem Negara hukum modern yg
memakainya (moderneechsstaat)
EKSEKUTIF
LAPANGAN KAJIAN HAN
LEGISLATIF
YUDIKATIF
11
BATASAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN HAN
HUKUM PUBLIK
HUKUM PRIVAT HTN
HAN Hk.Pidana
-HAPTUN
Hukum Perdata (Civil Law)
-Hk.Adm.Pertanahan -Hk.Adm.Keuangan Negara
(Hk.Pajak) -Hk.Adm.Daerah
-Hk.Adm.Kepegawaian -Hk.Adm.Lingkungan
-Hk.Adm.Tenaga Kerja
-Hk.Adm.Perizinan
12
PENDEKATAN ILMU HAN DI LAPANGAN
Freies ermessen/ diskresi
Menteri Koordinator Membawahi Departemen/Hal2
yg Khusus
Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi
Peraturan pengganti UU
Pem Kabupaten/Kota
13
MATERI BAHASAN

• ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA

14
Pengertian Pemerintahan

• Istilah Pemerintahan yang digunakan HAN
  menunjukkan pada arti pemerintahan dalam arti
  sempit, yakni di luar kekuasaan pembentukan
  peraturan perundang-undangan dan kekuasaan
  peradilan
• Istilah Pemerintah menunjuk kepada subjek yang
  melaksanakan urusan pemerintahan dalam makna
  jabatan, seperti Presiden, Wakil Presiden,
  Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan jabatan
  struktural lainnya.

15
Istilah wewenang dan kewenangan

• Istilah wewenang seringkali dipertukarkan
  penggunaannya dengan istilah kewenangan yang
  disejajarkan dengan istilah bevoegdheid
• Menurut konsepsi hukum publik, istilah wewenang
  merupakan suatu konsepsi inti dalam hukum tata
  negara dan hukum administrasi

16
Lanjutan.

• Dalam Hukum Tata Negara, wewenang (bevoegdheid)
  dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum
  (rechtsmacht).
• Dengan demikian wewenang dalam konteks hukum
  publik selalu berkaitan dengan Kekuasaan.
• Dalam hukum publik, sekurang-kurangnya ada tiga
  komponen yang terdapat dalam muatan wewenang
  (1) pengaruh (2) dasar hukum (3) konformitas
  hukum.

17
Lanjutan

• Komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang
  dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek
  hukum
• Komponen dasar hukum merupakan keabsahan
  bertindak, yakni wewenang itu selalu harus dapat
  ditunjuk dasar hukumnya
• Komponen konformitas hukum, mengandung makna
  adanya standar umum wewenang untuk semua jenis
  wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang
  tertentu

18
Sumber kewenangan

• Atribusi
• Delegasi
• Selain itu dua sumber kewenangan di atas, juga
  ada kewenangan mandat, namun bukan menyebabkan
  orang yang menerima mandat menjadi berwenang,
  melainkan hanya melaksanakan urusan dari pemberi
  mandat.

19
Atribusi

• Cara normal untuk memperoleh wewenang
• Wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang
  langsung bersumber kepada UU dalam materiil
• Merupakan pembentukan wewenang tertentu dan
  pemberiannya kepada organ tertentu

20
Delegasi

• Penyerahan wewenang untuk membuat keputusan
  (besluit) oleh Pejabat TUN kepada pihak lain dan
  wewenang tertentu
• Syarat delegasi (1) definitif (2) hrs
  didsarkan peraturan per-UU-an (3) tidak
  diperkenankan kepada bawahan (4) kewajiban
  memberikan penjelasan (5) beleidsregels

21
Mandat

• Tidak bermaksud memberi wewenang kepada bawahan
• Tidak terjadi peralihan wewenang
• Tanggung jawab ada pada pemberi mandat

22
Organisasi Pemerintahan

• Susunan pemerintahan dibedakan atas susunan
  vertikal dan susunan horizontal
• Susunan pemerintahan secara vertikal, dapat
  berupa
• Presiden/Wakil Presiden
• Menteri
• Gubernur
• Bupati/Walikota
• Susunan pemerintahan secara horizontal dapat
  berupa
• Sesama menteri atau setingkatnya
• Sesama Lembaga Pemerintah Non Departemen
• Sesama Lembaga Perangkat Daerah yang se eselon

23
Organisasi Pemerintah Pusat

• Presiden/Wakil Presiden
• Menteri (1) Menteri Koordinator (2) Menteri
  yang memimpin Departemen (3) Menteri Negara (Non
  Departemen) (4) Jaksa Agung (setingkat Menteri)
• Lembaga Pemerintah Non Departemen
• Kantor Wilayah Departemen/ Lembaga Pemerintah Non
  Departemen

24
Lembaga Pemerintah Non Departemen

• Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Badan Pertanahan Nasional (BPN)
• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
• Badan Atom Nasional (BATAN)
• Biro Pusat Statistik (BPS) dll

25
Organisasi Pemerintah Daerah

• Kepala Daerah/Wakil KDH (Gubernur/Wagub,
  Bupati/Wabup, Walikota/Wawako)
• Perangkat Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota)
• Sekretariat Daerah, dipimpin oleh Sekretaris
  Daerah (Propinsi Eselon Ib, Kabupaten Kota Eselon
  IIa)
• Sekretariat DPRD
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),
  Inspektorat, Dinas Daerah
• Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, Rumah Sakit
  Umum Daerah
• Camat
• Sekretaris Kecamatan/Lurah/Wali Nagari
• Sekretaris Lurah/ Sekretaris Nagari

26
Konsekuensi dari Organisasi Pemerintahan Vertikal

• Susunan pemerintahan yang bersifat vertikal,
  menimbulkan konsekuensi hubungan hukum
  adminisrasi berupa pengawasan
• Bentuk-bentuk pengawasan, berupa
• Pengawasan represif
• Pengawasan preventif
• Pengawasan positif
• Kewajiban memberitahu
• Konsultasi
• Hak Banding Administratif

27
Konsekuensi Organisasi Pemerintahan Horizontal

• Menimbulkan hubungan hukum administrasi, berupa
  koordinasi dan kerjasama
• Bentuk-bentuk kerjasama dapat berupa
• 1. Fungsi yang dipusatkan
• 2. Badan/lembaga untuk bersama
• 3. Badan hukum untuk bersama