DIREKTORAT LELANG

1
LELANG BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG
TENGGELAM (BMKT) Oleh IDA NOVIANTI, S.H.,
M.H. (KASUBDIT BINA LELANG I)

• DIREKTORAT LELANG
• DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
• KEMENTERIAN KEUANGAN
• 2010

2
DASAR HUKUM LELANG

• Peraturan Lelang (Vendu Reglement) Stbl. 1908
  No.189
• Instruksi Lelang (Vendu Instructie) Stbl. 1908
  No.190
• PP No. 44 Tahun 2003 (PNBP Departemen Keuangan)
• Peraturan Pelaksanaannya
• PMK No. 93/PMK.06/2010 (Juklak Lelang)
• PMK No. 41/PMK.07/2006 (PL Kelas I)
• PMK No. 119/PMK.07/2006 (PL Kelas 2)
• PMK No. 118/PMK.07/2005 (Balai Lelang)
• PerDirjen No. 02/PL/2006 (Juknis Lelang)
• Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait
• UU Perbendaharaan
• KUH Acara Perdata (HIR dan RBg) dan KUH Acara
  Pidana
• UU Hak Tanggungan
• UU Kepailitan
• UU Perbankan, dll.

3
DEFINISI LELANG

• Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk
  umum dengan penawaran harga secara tertulis
  dan/atau lisan yang semakin meningkat atau
  menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang
  didahului dengan Pengumuman Lelang.

4
KELEBIHAN LELANG

• Objektif
• dilaksanakan di muka umum, hak dan kewajiban
  diantara peserta lelang sama.
• Kompetitif
• penawaran yang khas sehingga tercipta kompetisi
  dan harga yang optimal.

5
KELEBIHAN LELANG

• Built in Control
• dilakukan di bawah pengawasan umum dengan adanya
  pengumuman lelang.
• Otentik
• dibuat Risalah Lelang sebagai berita acara yang
  otentik dan alat bukti yang sempurna serta dapat
  digunakan langsung untuk balik nama (tidak perlu
  AJB yang dibuat oleh Notaris/ PPAT).

6
FUNGSI LELANG

• Mendukung Law Enforcement di bidang Hukum
  Perdata, Hukum Pidana, Hukum Perpajakan, dll.,
  yaitu sebagai bagian eksekusi suatu putusan/
  termasuk Hak Tanggungan.
• 2. Mendukung tertib administrasi dan efisiensi
  pengelolaan dan pengurusan asset yang dimiliki
  atau dikuasai Negara/mengamankan penjualan dan
  pemindahtanganan Barang Yang Dimiliki/ Dikuasai
  Negara.

Fungsi Publik
Fungsi Privat
Sebagai sarana transaksi Jual Beli barang yang
memperlancar arus lalu lintas perdagangan
barang.
Mengumpulkan Penerimaan Negara dalam bentuk Bea
Lelang, PPh dan BPHTB/guna membiayai tugas-tugas
pemerintah dan pembangunan.
Fungsi Budgeter
7
JENIS LELANG

• Lelang Eksekusi
• Lelang Noneksekusi Wajib
• Lelang Noneksekusi Sukarela

8
Lelang Eksekusi

• Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan
  putusan/penetapan pengadilan dokumen-dokumen lain
  yang dipersamakan dengan itu, dan/atau
  melaksanakan ketentuan dalam peraturan
  perundang-undangan.
• termasuk lelang eksekusi Pengadilan, lelang
  eksekusi PUPN, lelang eksekusi Pajak, dll.

9
Lelang Noneksekusi Wajib

• Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk
  melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan
  perundang-undangan diharuskan dijual melalui
  lelang.
• termasuk lelang barang BMN/BMD, lelang barang
  BUMN/BUMD berbentuk Nonpersero, lelang benda
  BMKT, dll.

10
Lelang Noneksekusi Sukarela

• Lelang atas barang milik swasta, orang atau badan
  hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.
• termasuk Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk
  Persero, Lelang Barang Swasta, dll.

11
PEJABAT LELANG
(Vendumeester) yaitu orang yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan diberi wewenang
khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara
lelang.
Lelang harus dilaksanakan dihadapan Pejabat
Lelang.
12
Pejabat Lelang
Terdiri atas

• Pejabat Lelang Kelas I yaitu Pejabat Lelang
  berstatus pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan
  Negara yang berwenang melaksanakan Lelang
  Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib serta
  Lelang Noneksekusi Sukarela.
• Pejabat Lelang Kelas 2 (Swasta) yaitu Pejabat
  Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang
  Non Eksekusi Sukarela

13
PENYELENGGARA LELANG

• KPKNL

• BALAI LELANG

• Unit operasional Direktorat Jenderal Kekayaan
  Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan
  pengelolaan kekayaan negara dan pelayanan lelang
  kepada masyarakat.
• Melayani semua jenis lelang melalui Pejabat
  Lelang Kelas I

• Melakukan kegiatan usaha berdasarkan izin
  Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama
  Menteri Keuangan
• Pelaksanaan lelang oleh Balai Lelang melalui
  Pejabat Lelang Kelas I dan/atau Pejabat Lelang
  Kelas II
• Melakukan Jasa Pralelang dan/atau Jasa
  Pascalelang untuk lelang yang diselenggarakan
  oleh KPKNL meliputi jenis lelang eksekusi dan
  lelang non eksekusi wajib

14
PENGGUNA JASA LELANG

• Pengguna jasa lelang adalah siapa saja yang
  berminat menjual barang/asset miliknya dan/atau
  berhasrat membeli barang/asset yang diperlukannya
  secara lelang melalui KPKNL atau Balai Lelang.

15
Prosedur Lelang
1. Persiapan Lelang2. Pelaksanaan Lelang3.
Pascalelang
4
1a
5a
1b
5b
5c
KPKNL
PEMOHON LELANG
3
5c
2
Balai Lelang
16
Persiapan Lelang

• 1a.Penjual mengajukan permohonan lelang.
• 1b.Kepala KPKNL menetapkan Jadwal Lelang.
• 2. Pengumuman Lelang oleh Penjual.
• 3. Peminat menyetor uang jaminan agar sah sebagai
  peserta lelang.

17
Pelaksanaan Lelang

• 4. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat
  Lelang dari KPKNL, peserta lelang atau kuasanya
  harus hadir di tempat lelang.
• Penawar yang tertinggi yang telah mencapai atau
  melampaui Harga Limit disahkan sebagai Pemenang
  Lelang/Pembeli

18
Purnalelang

• 5.a. Pemenang Lelang wajib membayar Harga Lelang
  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
  berlaku.
• 5.b. KPKNL menyerahkan Risalah Lelang sebagai
  bukti kepada pemenang lelang.
• 5.c. KPKNL menyetor hasil bersih
  lelang kepada Pemohon Lelang dan menyetor Bea
  Lelang ke kas negara.

19
LELANG BENDA BERHARGA MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM
(BMKT)

• Dasar Hukum
• Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang
  Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal
  Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan
  Perusahaan
• Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang
  Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan
  Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam,
  sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
  Presiden Nomor 12 Tahun 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/
  PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan Status
  Penggunaan dan Penjualan BMKT
• Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor
  SE-04/KN/2010 tentang Lelang BMKT

20
MAKSUD DAN TUJUAN LELANG BMKT

• mewujudkan kepastian hukum dalam penetapan status
  penggunaan dan penjualan BMKT secara tertib,
  terarah, dan akuntabel.
• untuk meningkatkan penerimaan negara dan/atau
  sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

21
Dalam rangka penanganan hasil pengangkatan BMKT,
Menteri Keuangan memiliki kewenangan yang secara
fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal
Kekayaan Negara sebagai berikut

• Menetapkan status penggunaan BMKT berstatus BMN
• Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT
  berstatus BMN non koleksi negara
• Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT
  berstatus selain BMN.

22
Tidak dapat dijual
23
Prinsip Lelang BMKT

1. Penjualan BMKT berstatus selain BMN harus
   dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan
   Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
2. Jika tidak laku terjual Lelang melalui KPKNL, PMK
   184 memberi peluang untuk dilakukan cara
   penjualan BMKT tidak melalui lelang KPKNL.

24
Prinsip Lelang BMKT

• Penjualan dengan cara non lelang melalui KPKNL
  dilakukan jika setelah dilakukan 3 (tiga) kali
  pelelangan, BMKT tidak terjual, sehingga Menteri
  Kelautan dan Perikanan berdasarkan persetujuan
  Menteri Keuangan, dapat
• a. melakukan penjualan secara lelang melalui
  balai lelang swasta/internasional atau
• b. melakukan penjualan dengan cara lain.

25
PERSYARATAN UMUM LELANG BMKT

• Lelang BMKT termasuk Lelang Non Eksekusi Wajib.
• Bertindak sebagai pemohon lelang adalah Menteri
  Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Panitia
  Nasional (PANNAS) BMKT.
• Pelaksanaan Lelang melalui Pejabat Lelang Kelas I.

26
PERSYARATAN UMUM LELANG BMKT

• Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan
  1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling
  singkat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaa n
  lelang.
• Harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan
  harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.

27
PERSYARATAN UMUM LELANG BMKT

• Besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang paling
  sedikit 20 (dua puluh persen) dan paling banyak
  sama dengan dari Nilai Limit
• Uang Jaminan, Harga Limit, dan Harga Lelang dapat
  menggunakan mata uang asing

28
DOKUMEN PERSYARATAN LELANG BMKT
Dokumen yang bersifat umum

1. salinan/fotokopi Surat Penunjukan Pejabat
   Penjual
2. daftar barang yang akan dilelang dan
3. syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik
   Barang (apabila ada), antara lain jadwal
   aanwidjzing, jangka waktu melihat barang, jangka
   waktu pengambilan barang oleh pembeli.

29
DOKUMEN PERSYARATAN LELANG BMKT
Dokumen yang bersifat khusus

1. salinan/fotocopi SK/Persetujuan Menteri Keuangan
   tentang BMKT untuk dijual secara lelang
2. salinan Keputusan Ketua PANNAS BMKT tentang
   penetapan status BMKT sebagai Barang Dikuasai
   Negara
3. salinan/fotocopi SK Pembentukan Panitia Lelang
4. salinan/fotocopi Surat Keterangan dari Penjual
   mengenai asal barang yang akan dilelang dan
5. Pernyataan tertulis/Surat Keterangan dari Penjual
   bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti
   kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

30
OPTIMALISASI LELANG BMKT

1. Lelang BMKT merupakan hal yang baru dan sebagian
   besar peminat berasal dari luar negeri yang
   mencintai seni, budaya dan sejarah, diharapkan
   hasil lelang BMKT akan optimal sebagai Penerimaan
   Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Hasil evaluasi lelang I II, tidak laku terjual
   diakibatkan karena keterbatasan waktu sehingga
   peminat lelang kesulitan dalam menyetor uang
   jaminan yang besar dan minimnya promosi.
3. Upaya yang dapat ditempuh adalah menyediakan
   cukup waktu bagi peminat untuk menyetor uang
   jaminan serta upaya pemasaran yang lebih
   komprehensif.
4. Apabila memungkinkan, lelang tidak dilaksanakan 1
   paket tetapi per-item barang untuk memaksimalkan
   penjualan.

31
TERIMA KASIH
INFORMASI LEBIH LANJUT IDA NOVIANTI KASUBDIT
BINA LELANG I DIREKTORAT LELANG - DJKN Gedung
Syafrudin Prawiranegara Lt. 12 Jl. Lap. Banteng
Timur No. 2-4 Office [phone] Mobile
0816-1961945