GOOD AND CLEAN GOVERNMENT (Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih)

1

• GOOD AND CLEAN GOVERNMENT(Tatakelola
  Pemerintahan yang Baik dan Bersih)

2
GOOD AND CLEAN GOVERNMENT(Tatakelola
Pemerintahan yang Baik dan Bersih)

• Peristilahan
• Good Governance
• Clean Government
• Good Coorporate governance

3
Latar Belakang

• Terjadi pergeseran paradigma administrasi/manajeme
  n publik
• Old Public Administration
• ditandai birokrasi yang kaku/rigid, sangat
  formal, garis komando, ? Weberian
• II. New Public Management
• -mekanisme pasar dlm pelayanan publik
• -mewirausahakan birokrasi
• New Public Service
• masyarakat sipil bukan lagi obyek pelayanan
  melainkan subyek pelayanan

4
PERGESERAN PARADIGMA ADMINISTRASI/MANAJEMEN
PUBLIKFrom POSDCORB to PAFHRIER (G.David Garson
E. Samuel Overman)
OPA (Old Public Administration)
NPM (New Public Management)

• POSDCORB
• Planning
• Organizing
• Staffing
• Directing
• Coordinating
• Reporting
• Budgetting

• PAFHRIER
• Policy Analysis
• Financial Management
• Human Resources Management
• Information Management
• External Relations

5
Government vs Governance

• G o v e r n m e n t
• Suatu organisasi pengelolaan berdasarkan
  kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah).
• SIFAT FORMAL
• G o v e r n a n c e
• Secara terminologis, artinya kepemerintahan,
  atau tata pemerintahan, sehingga harus dipahami
  sebagai suatu proses pemerintahan, bukan struktur
  atau institusi. Bersifat inklusif, sehingga
  meleburkan perbedaan antara pemerintah dengan
  yang diperintah.
• SIFAT FORMAL INFORMAL

6
Lanjutan..Government vs Governance

• Denhardt (1984111) menyebutkan bahwa tata
  pemerintahan modern yang demokratis, pada
  dasarnya merupakan perkembangan lanjutan dari
  tipe-tipe organisasi dan administrasi yang ada
  sebelumnya, karena dipengaruhi oleh isu-isu
  kontekstual dan perubahan lingkungan sekitarnya.
  Menguatnya ide governance dipertajam oleh oleh
  situasi dikotomis yang muncul, yang secara
  kontras mempertentangkan nilai-nilai, seperti
  efisiensi dan pemerataan atau antara hirarki dan
  partisipasi.

7
Lanjutan..Definisi umum

• Asian Development Bank (1995)
• Governance (kepemerintahan) diartikan sebagai
  penyelenggaraan kepemerintahan dengan
  mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi,
  transparansi dan kredibilitas.

8
AKTOR dalam GOVERNANCE

• Tiga unsur (aktor) yang terlibat dalam
  penyelenggaraan kepemerintahan
• Negara (the state)
• Sektor swasta (the private sector)
• Masyarakat (civil society)
• Dengan demikian, negara bukan lagi aktor tunggal,
  sehingga diperlukan redefinisi peran negara, dan
  aktor-aktor lainnya. Governance terjadi ketika
  aktor-aktor tersebut saling berinteraksi, sebagai
  kekuatan penyeimbang satu sama lain.

9
Pola Interaksi antar Aktor
Negara
PasaR
Masy Sipil
Sektor Swasta
10
Relasi Negara,Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta
Masyarakat sipil
negara
swasta
11
Aktor-aktor dalam Governance

• Sektor negara meliputi lembaga-lembaga politik
  dan lembaga-lembaga sektor publik.
• Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan
  swasta di berbagai bidang dan sumber informal
  lain di pasar ekonomi.
• Masyarakat meliputi lembaga swadaya masyarakat,
  organisasi profesi, dsb, yang terdiri dari
  individual maupun kelompok (baik terorganisasi
  maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial,
  politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun
  tidak formal.

12
Negara (the state)

• Tugas negara adalah
• Mewujudkan lingkungan politik yang kondusif
  dengan meredefinisi peran pemerintah dalam
  mengintegrasikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan
  melindungi kelompok yang lemah.
• Menciptakan komitmen politik mengenai
  restrukturisasi ekonomi, sosial dan politik.
• Menyediakan infrastruktur, iklim demokrasi,
  memperkuat kapasitas pemerintah lokal, maupun
  nasional.

13
Swasta

• Sektor swasta memainkan peranan peran penting
  melalui pendekatan pasar (market approach)
• Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi
  berkaitan dengan penciptaan kondisi di mana
  produksi barang dan jasa berjalan dengan baik
  dengan dukungan dari lingkungan yang mapan dalam
  bingkai incentives and rewards.

14
Masyarakat (civil society)

• Masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil
  terlibat dalam menjamin interaksi sosial dan
  politik, serta memobilisasi berbagai kelompok
  dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas
  penyelenggaraan urusan kepemerintahan.
• Masyarakat sipil tidak hanya melakukan check and
  balance terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah
  dan sektor swasta, tetapi juga memberikan
  kontribusi untuk memperkuat kedua unsur utama
  yang lain.
• Masyarakat sipil dapat menyalurkan partisipasinya
  dalam aktivitas sosial dan ekonomi, dan
  mengorganisir mereka ke dalam satu kelompok yang
  potensial mempengaruhi kebijakan publik.

15
Karakteristik Good Governance(UNDP Policy
Paper,1997)? LAN

1. Partisipasi
2. Rule of Law
3. Tranparansi
4. Responsif
5. Orientasi pada Konsensus
6. Kesetaraan/Keadilan
7. Efektif dan Efisien
8. Akuntabel
9. Visi Strategik

16
PENJELASAN

• 1. Partisipasi
• Melibatkan peran serta masy scr langsung maupun
  lewat perwakilan
• Terlibat pd setiap proses (tahapan) identifikasi
  masalah, perencanaan, implementasi, pengawasan
  dan monev
• 2. Rule of Law
• Supremasi hukum
• Kepastian hukum
• Hukum yang responsif
• Aturan hukum ditegakkan scr konsekuen
• Independensi peradilan
• 3. Tranparansi
• Keterbukaan pada (utamanya) 8 unsur
• Penetapan posisi jabatan publik
• Kekayaan pejabat publik
• Pemberian penghargaan
• Penetapan kebijakan
• Pelayanan kesehatan
• Moralitas aparatur/pejabat publik
• Keamanan dan ketertiban
• Kebijakan strategis

17

• Responsif
• Pemerintah yg peka thd berbagai persoalan
  masyarakat
• Birokrat yg memiliki etika individual dan etika
  sosial
• (kapabilitas, loyalitas dan sensivitas thd
  kebutuhan publik)
• Orientasi pada Konsensus
• Setiap keputusan/kebijakan harus didasari
  konsensus
• 6. Kesetaraan/Keadilan
• Kesamaan dlm perlakuan dan pelayanan publik
  (hindarkan pertimbangan keyakinan, suku, jenis
  kelamin, kelas sosial, dll)
• Efektif dan Efisien
• berdayaguna dan hasil guna
• Akuntabilitas
• pertanggungjawaban thd rakyat yang memberinya
  mandat
• Visi Strategik
• Mampu memahami/menganalisis persoalan-persoalan
  yang dihadapi ke depan

18
Bentuk realisasi good governance and clean
government

• Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan
• Kemandirian lembaga peradilan
• Profesionalitas dan integritas aparatur
  pemerintah
• Penguatan partisipasi masyarakat madani
• Peningkatan kesejahteraan rakyat dlm kerangka
  otonomi daerah

19
Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik

• Pelayanan publik ? (yanblik)
• Pemberian jasa oleh pemerintah atau pihak swasta
  a.n. pemerintah, atau oleh pihak swastakepada
  masyarakat dgn atau tanpa pembayaran guna
  memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan
  masyarakat. (Hidayat dan Azra, 2008183)
• Pelayanan publik menjadi titik strategis good
  and clean governance. Mengapa ? (3 alasan)
• Yanblik menjadi area di mana pemerintah
  berinteraksi dg lembaga nonpemerintah?
  keberhasilan/kegagalannya menjadi ukuran
  tinggi/rendahnya dukungan masy.
• Yan-blik sbg area dimana berbagai aspek good and
  clean governance bisa diartikulasikan scr. lebih
  mudah
• Yanblik melibatkan kepent semua unsur governance
  pemerintah-masyarakat-mekanisme pasar.

20
Kinerja Birokrasi

• Ukuran (kualitatif dan kuantitatif) yg
  menggambarkan tingkat pencapaian tuj/sasaran, dg
  memperhitungkan indikator-2 sbb.
• Indikator input (masukan)
• Indikator proses (process)
• Indikator output (keluaran/produk)
• Indikator outcomes (hasil)
• Indikator benefit (kemanfaatan)
• Indikator impacts (dampak)

21
Kinerja Birokrasi

• Indikator input (masukan)
• Sgl sumda (barang/jasa, SDM, informasi,
  kebijakan, dll yg dibutuhkan birokrasi
• 2. Indikator proses (process)
• sgl berkait dg proses (kesesuaian antara
  perencanaan dg pelaksanaan) shgg sesuatu yg
  diharapkan tercapai (fisik/non)
• 3. Indikator output (keluaran/produk)
• sesuatu yg diharapkan (fisik/non)
• 4. Indikator outcomes (hasil)
• sgl sesuatu mencerminkan berfungsinya produk
  (efek langsung)
• 5. Indikator benefit (kemanfaatan)
• sesuatu terkait dg tuj akhir dari pelaksanaan
  suatu kegiatan
• 6. Indikator impacts (dampak)pengaruh yg
  ditimbulkan (positif/negatif) pada setiap
  tingkatan indikator

22
Imlementasi Good Governance

• Citizens Charter (di bbrp neg persemakmuran)
• Standar Pelayanan Minimal (Prop DIY)
• Kontrak Pelayanan (Pemkot Yogyakarta)
• Mekanisme Pengaduan
• Exit-voice mechanism
• Etc.

23
Lingkaran Pelayanan
AKHIR LINGKARAN
AWAL LINGKARAN
masuk arena parkir
Masuk arena parkir
Mencari tempat parkir
Disapa Satpam
Masuk toko
Keluar toko
Membayar
Disapa Satpam
Disapa kasir
Ambil trolly/tas
Menunggu
Memilih belanjaan
Minta tolong penjaga toko
Antri keluar
Membaca denah toko
Mengunjungi Counter obat