Arbiter Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Oleh: Felix Oentoeng Soebagjo Partner, Soebagjo, Jatim, Djarot Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

1
Arbiter Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
SengketaOleh Felix Oentoeng SoebagjoPartner,
Soebagjo, Jatim, DjarotGuru Besar Fakultas
Hukum Universitas Indonesia
Materi Diskusi Kuliah Tanggung Jawab Profesi
Arbiter Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2

• Hakim dan Arbiter
• a. Hakim
• 1). Pejabat Negara di bidang peradilan (umum)
• a). Hakim PN
• b). Hakim PT
• c). Hakim Agung
• 2). Hakim karir dan hakim ad-hoc
• 3). Kewenangannya bersifat memaksa
• b. Arbiter
• 1). Hakim swasta
• 2). Mereka yang memenuhi persyaratan dan
  diangkat / ditunjuk sebagai arbiter
• 3). Kewenangan muncul karena kehendak yang
  nyata dan tegas dari para pihak yang
  bersengketa.
• 4). Independen
• 5). Bukan advokat dari pihak yang menunjuk

1
3

• 2. Arbiter dan Mediator
• a. Arbiter
• 1). Hakim swasta
• 2). Memeriksa dan memutus perkara berdasarkan
  hukum acara yang berlaku
• a). Dibuat sendiri oleh para pihak yang
  bersengketa
• b). Hukum acara dari suatu lembaga arbitrase
• 3). Baru mempunyai kewenangan memeriksa dan
  memutus perkara jika para pihak dengan tegas
  setuju / menetapkan dalam perjanjian arbitrase.
• b. Mediator
• 1). Bukan Hakim
• 2). Tidak memeriksa dan memutus perkara
• 3). Fasilitator bagi para pihak yang
  bersengketa untuk dapat memutus sendiri
  sengketa diantara mereka.
• 4). Para pihak yang bersengketa memutus
  sengketa sendiri, berdasarkan kesepakatan yang
  dicapai mereka

2
4

• 3. Persyaratan Arbiter
• Calon Arbiter
• a). Persyaratan Umum
• 1). Warga Negara Indonesia
• 2). Cakap melakukan tindakan hukum
• 3). Berumur paling rendah 35 tahun dan
• 4). Memiliki pengalaman serta menguasai secara
  aktif bidangnya paling sedikit 15 tahun
• 5). Tidak pernah dihukum karena suatu tindak
  pidana kejahatan berdasarkan putusan yang
  telah mendapat kekuatan pasti
• 6). Bukan merupakan pihak-pihak yang dilarang
  untuk menjadi arbiter oleh ketentuan
  perundang-undangan yang berlaku

3
5

• Persyaratan Arbiter (lanjutan)
• Calon Arbiter BAPMI (yang berasal ari profesi)
• b). Persyaratan khusus
• 1). Terdaftar sebagai anggota dari
  perhimpunan/asosiasi/ikatan yang menjadi
  anggota BAPMI
• 2). Berpendidikan minimum sarjana atau setara
• 3). Telah memperoleh izin profesi pasar modal
  dari Bapepam LK atau terdaftar sebagai profesi
  penunjang pasar modal di Bapepam LK
• 4). Tidak pernah termasuk dalam Daftar Orang
  Tercela dan/atau daftar orang yang tidak boleh
  melakukan tindakan tertentu di bidang pasar
  modal sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh
  Bapepam LK dan/atau tidak pernah dihukum
  karena suatu tindak pidana yang terkait dengan
  masalah ekonomi dan atau keuangan

4
6

• Persyaratan Arbiter BAPMI (lanjutan)
• Calon Arbiter BAPMI
• 5). Melakukan kegiatan dibidang pasar modal
  sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun
  terakhir secara berturut-turut
• 6). Memahami ketentuan perundang-undangan di
  bidang pasar modal Indonesia dan di bidang
  arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
  Indonesia
• 7). Memahami Peraturan Dan Acara Arbitrase BAPMI
• 8). Bukan merupakan pejabat di bidang pengawas
  pasar modal, direksi bursa efek, lembaga kliring
  dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan
  penyelesaian
• 9). Bukan merupakan pejabat aktif dari instansi
  peradilan, kejaksaan atau kepolisian

5
7

• Arbitrase lanjutan
• Prosedur (lanjutan)
• 4. Penunjukan Arbiter
• a. Arbitrase Ad-hoc
• Perjanjian Arbitrase
• Sederhana
• Detail
• Mengacu kepada tata cara prosedur
  Arbitrase Institusi
• b. Arbitrase Institusi (a.l. BANI, ICC dan
  SIAC)
• Tata cara Prosedur Institusi sendiri
• Tata cara Prosedur Institusi lain

6
8

• 5. Arbiter Institusi
• a. Orang perorangan yang terdaftar dalam Daftar
  Lembaga Arbitrase tertentu.
• b. Dengan persyaratan tertentu dimungkinkan
  ditunjuk arbiter dari luar Lembaga Arbitrase.

7
9

• 6. Arbiter Adhoc
• Arbiter Adhoc dapat ditunjuk apabila
• a). Disepakati oleh kedua belah pihak yang
  bersengketa
• b). Dipertimbangkan memiliki keahlian khusus
  yang belum dimiliki oleh suatu lembaga
  arbitrase
• c). Calon Arbiter Adhoc memenuhi persyaratan
  yang ditetapkan lembaga arbitrase

8
10

• 7. Prinsip Dasar Arbitrase
• a. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa/beda
  pendapat yang dapat memenuhi tuntutan pelaku
  bisnis di Indonesia, yaitu penyelesaian secara
  cepat, efisien, murah, mandiri dan adil.
• b. Melaksanakan prinsip umum arbitrase
• 1). Penyelesaian perkara diluar pengadilan
  (atas dasar perdamaian)
• 2). Terjamin kerahasiaan sengketa
• 3). Terhindar dari kelambatan karena prosedural
  dan administratif
• 4). Arbiter yang memiliki wawasan dan pengalaman

9
11

• 8. Ruang Lingkup
• Penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang
  dapat diselesaikan oleh Arbitrase (baik
  Arbitrase Institusi, atau Arbitrase Ad-Hoc)
  mencakup
• a. Sengketa di bidang komersial di Indonesia
• b. Dalam yurisdiksi perdata
• c. Atas dasar kehendak sendiri dan itikad baik
  dengan mengesampingkan penyelesaian melalui
  pengadilan
• d. Tertuang dalam klausula/perjanjian arbitrase

10
12

• 9. Arbitrase
• a. Persyaratan
• Arbitrase memeriksa dan memutusan sengketa
  yang timbul di antara para pihak jika
• 1). Para pihak sudah menetapkan dalam
  Perjanjian Arbitrase (yang dapat baik dibuat
  sebelum sengketa muncul, ataupun sesudah
  munculnya sengketa) atau
• 2). Permohonan tertulis dari salah satu pihak
  yang bertindak sebagai Pemohon
• 3). Arbitrase dapat menolak permohonan
  pemeriksaan arbitrase apabila dasar
  pemeriksaan dianggap belum cukup
• 4). Putusan Arbitrase menolak tersebut, akan
  diberitahukan secara tertulis dalam waktu
  tertentu

11
13

• 10. Arbitrase International dan Nasional
• a. Tidak dikaitkan dengan status lembaga (asing
  atau Indonesia), kewarganegaraan arbiter
  (asing atau Indonesia dan/atau hukum yang
  berlaku (asing atau Indonesia).
• b. Lebih kepada dimana proses arbitrase
  dilakukan, diperiksa dan diputuskan (di luar
  Indonesia atau di Indonesia)

12
14

• 11. Bentuk Kelembagaan, BAPMI suatu contoh
• a. BANI Yayasan
• b. BAPMI
• 1). Lembaga penyelesaian sengketa komersial di
  bidang pasar modal di Indonesia
• a. Didirikan oleh SROs, yakni PT BEJ, PT BES
  (PT. BEJ dan PT BES kini bergabung menjadi PT
  BEI), PT KSEI dan PT KPEI berbentuk
  perkumpulan berbadan hukum (S. 1870 64)
• b. Pada saat yang sama 17 organisasi, ikatan,
  himpunan, asosiasi dibidang pasar modal
  membuat perjanjian dengan SROs.
• c. Himdasun masuk sebagai anggota BAPMI
  setelah akta pendirian BAPMI disyahkan oleh
  Menteri Hukum dan HAM
• 2). Didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan
  para pihak untuk menyelesaikan sengketanya
  melalui Arbitrase BAPMI, mediasi atau pendapat
  mengikat.
• 3. a. Dalam hal Arbitrase, pemeriksaan dan
  penyelesaian sengketa dilakukan oleh Arbiter
  Tunggal / Majelis Arbitrase
• b. Dalam hal mediasi, mediator BAPMI akan
  bertindak sebagai fasilitator untuk
  memungkinkan para pihak yang bersengketa
  menyelesaikan sengketa mereka. Mediator
  tidak mengambil keputusan.
• c. Pendapat mengikat akan diberikan oleh BAPMI
  sebagai lembaga.

13
15
Terima Kasih