Title: HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA (STUDI KASUS PROVINSI NAD DAN PAPUA)
1HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA(STUDI KASUS
PROVINSI NAD DAN PAPUA)
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER
GENAP DOSEN RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH
TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI
NEGARA 2009
2REFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH INDONESIA
- Suatu perubahan kearah perbaikan tanpa merusak,
atau sedapat mungkin tetap dapat memelihara
kontinuitas yang telah ada oleh mereka yang
memimpin suatu sistem pemerintahan
3DASAR PEMIKIRAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN
DAERAH
- Otonomi daerah berarti kewenangan atau otoritas
lokal daerah bersangkutan - Hakekat otonomi daerah mengembalikan hak daerah
dalam hal inisiatif, prakartsa kreatif untuk
masyarakatnya - Daerah harus secara terkendali menyelenggarakan
kekuasaannya tanpa banyak campur tangan
pemerintah pusat - Implementasi otonomi daerah didukung segenap
kemampuan pemerintah daerah, struktur
kelembagaaan kuat, dan masyarakat sendiri - Pemerintah daerah harus melakukan penataan
kelembagaan daerah agar kondusif bagi otonomi
daerah - Proses restrukturisai kelembagaan disertai dengan
penyiapan aparatur pemerintah profesional dan
visioner - Perlunya penyamaan persepsi semua
pihak/stakeholder otonomi daerah mewujudkan
masyarakat yang lebih baik
4PERIODISASI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
- Era Berdirinya NKRI
- Era RIS
- Era Transisi I 1949-1950
- Era Demokrasi Parlementer (1950-1957)
- Era Demokrasi Terpimpin (1957-1965)
- Era Stabilitas 1970-1980
- Era Transisi II 1990-1999
- Era 1999-2009
- Sumber Diolah dari Colin MacAndrews dan
Ichlausul Amal (2002)
5PERMASALAHAN
- Distribusi kewenangan yang tergambar sebagai
piramida terbalik, dimana kewenangan ditingkat
pusat sangat besar dan di tingkat daerah semakin
mengecil terlebih-lebih pada Daerah
kabupaten/kota - Hubungan Kepala Daerah dan DPRD yang kurang
serasi - Pendapatan daerah yang kecil menghambat bagi
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan - Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Dinas-Dinas
Daerahnya, belum mencerminkan adanya suatu
Lembaga yang benar-benar dibentuk atas
pertimbangan beban kerja atau volume kerja. - Tersumbatnya partisipasi dan peran serta
masyarakat diakibatkan adanya kecenderungan dan
anggapan yang kuat bahwa pemerintahlah yang
memiliki tanggung-jawab yang besar dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan
kebijakan-kebijakan publik.
6PEMECAHAN MASALAH
- Self regulating power
- Self modifyin power
- Local political support
- Financial resources
- Developing brain power
- Sumber Agus Syamsudin (19995)
7TUGAS
- Setiap Kelompok Berdasarkan Topik Bekerja
Menyusun Indikator Berdasarkan Temuan Dalam
Berbagai Sumber - Masukan Indikator Terpilih Tiap Topik Berdasarkan
Kesepakatan Kelompok Ke Dalam Tabel - Persiapkan Dengan Baik Untuk Dipresentasikan Di
Depan Kelas Minggu Berikut
8INDIKATOR UTAMA PROVINSI NAD
Indikator variabel Indikator Utama
Demokrasi Lokal
Potensi Konflik Etnis-Religius
Politik Ekonomi Lokal
Birokrasi Pemda
Hubungan Pempus-Pemda Keistimewaan aceh didasarkan pada sejarah Diberlakukannya Syariat islam sebagai hukum positif mewadahi keinginan pemerintah daerah MoU Helsinki
9INDIKATOR UTAMA PROVINSI PAPUA
Indikator variabel Indikator Utama
Demokrasi Lokal
Potensi Konflik Etnis-Religius
Politik Ekonomi Lokal
Birokrasi Pemda
Hubungan Pempus-Pemda Pemerintah pusat tidak menjawab keinginan pemerintah daerah dalam pemeratan pembangunan Ketidakadilan pemerintah pusat dalam pembagian hasil alam Pengeluaran kebijakan pemerintah pusat dgn membagi Papua menjadi 3 provinsi baru bertentangan dgn janji otsus