HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA (STUDI KASUS PROVINSI NAD DAN PAPUA) - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA (STUDI KASUS PROVINSI NAD DAN PAPUA)

Description:

hubungan pemerintah pusat dan pemda (studi kasus provinsi nad dan papua) mata kuliah dinamika politik lokal semester genap dosen: ratri istania, sip, ma – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1842
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 10
Provided by: RatriI
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA (STUDI KASUS PROVINSI NAD DAN PAPUA)


1
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA(STUDI KASUS
PROVINSI NAD DAN PAPUA)
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER
GENAP DOSEN RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH
TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI
NEGARA 2009
2
REFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH INDONESIA
  • Suatu perubahan kearah perbaikan tanpa merusak,
    atau sedapat mungkin tetap dapat memelihara
    kontinuitas yang telah ada oleh mereka yang
    memimpin suatu sistem pemerintahan

3
DASAR PEMIKIRAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN
DAERAH
  • Otonomi daerah berarti kewenangan atau otoritas
    lokal daerah bersangkutan
  • Hakekat otonomi daerah mengembalikan hak daerah
    dalam hal inisiatif, prakartsa kreatif untuk
    masyarakatnya
  • Daerah harus secara terkendali menyelenggarakan
    kekuasaannya tanpa banyak campur tangan
    pemerintah pusat
  • Implementasi otonomi daerah didukung segenap
    kemampuan pemerintah daerah, struktur
    kelembagaaan kuat, dan masyarakat sendiri
  • Pemerintah daerah harus melakukan penataan
    kelembagaan daerah agar kondusif bagi otonomi
    daerah
  • Proses restrukturisai kelembagaan disertai dengan
    penyiapan aparatur pemerintah profesional dan
    visioner
  • Perlunya penyamaan persepsi semua
    pihak/stakeholder otonomi daerah mewujudkan
    masyarakat yang lebih baik

4
PERIODISASI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
  • Era Berdirinya NKRI
  • Era RIS
  • Era Transisi I 1949-1950
  • Era Demokrasi Parlementer (1950-1957)
  • Era Demokrasi Terpimpin (1957-1965)
  • Era Stabilitas 1970-1980
  • Era Transisi II 1990-1999
  • Era 1999-2009
  • Sumber Diolah dari Colin MacAndrews dan
    Ichlausul Amal (2002)

5
PERMASALAHAN
  • Distribusi kewenangan yang tergambar sebagai
    piramida terbalik, dimana kewenangan ditingkat
    pusat sangat besar dan di tingkat daerah semakin
    mengecil terlebih-lebih pada Daerah
    kabupaten/kota
  • Hubungan Kepala Daerah dan DPRD yang kurang
    serasi
  • Pendapatan daerah yang kecil menghambat bagi
    Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas
    pemerintahan
  • Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Dinas-Dinas
    Daerahnya, belum mencerminkan adanya suatu
    Lembaga yang benar-benar dibentuk atas
    pertimbangan beban kerja atau volume kerja.
  • Tersumbatnya partisipasi dan peran serta
    masyarakat diakibatkan adanya kecenderungan dan
    anggapan yang kuat bahwa pemerintahlah yang
    memiliki tanggung-jawab yang besar dalam
    melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan
    kebijakan-kebijakan publik.

6
PEMECAHAN MASALAH
  • Self regulating power
  • Self modifyin power
  • Local political support
  • Financial resources
  • Developing brain power
  • Sumber Agus Syamsudin (19995)

7
TUGAS
  • Setiap Kelompok Berdasarkan Topik Bekerja
    Menyusun Indikator Berdasarkan Temuan Dalam
    Berbagai Sumber
  • Masukan Indikator Terpilih Tiap Topik Berdasarkan
    Kesepakatan Kelompok Ke Dalam Tabel
  • Persiapkan Dengan Baik Untuk Dipresentasikan Di
    Depan Kelas Minggu Berikut

8
INDIKATOR UTAMA PROVINSI NAD
Indikator variabel Indikator Utama
Demokrasi Lokal
Potensi Konflik Etnis-Religius
Politik Ekonomi Lokal
Birokrasi Pemda
Hubungan Pempus-Pemda Keistimewaan aceh didasarkan pada sejarah Diberlakukannya Syariat islam sebagai hukum positif mewadahi keinginan pemerintah daerah MoU Helsinki
9
INDIKATOR UTAMA PROVINSI PAPUA
Indikator variabel Indikator Utama
Demokrasi Lokal
Potensi Konflik Etnis-Religius
Politik Ekonomi Lokal
Birokrasi Pemda
Hubungan Pempus-Pemda Pemerintah pusat tidak menjawab keinginan pemerintah daerah dalam pemeratan pembangunan Ketidakadilan pemerintah pusat dalam pembagian hasil alam Pengeluaran kebijakan pemerintah pusat dgn membagi Papua menjadi 3 provinsi baru bertentangan dgn janji otsus
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com