SAP HUKUM PERDATA

1
SAP HUKUM PERDATA

1. PENGANTAR HK PERDATA
2. Pengertian dan Ruang lingkup hk perdata
3. Hk perdata dalam arti luas dan sempit
4. Hk perdata material dan Hk. Perdata formil

2
HUKUM PERDATA DI INDONESIA

• I. SISTEM HK PERDATA DI INDONESIA
• ASAS-ASAS HK PERDATA
• SEJARAH DAN SISTEMATIKA KUHPERDT/BW DI INDONESIA
• BUKU I TENTANG ORANG/ Van personnen
• 1.pengertian dan wujud subyek hukum
• 2.wujud subyek hukum
• 3. nama, kewarganegaraan, domisili

3

• II. Kewenangan berhak dan kecakapan berbuat
• 1.pengertian kewenangan berhak
• 2.pasal 2 KUHPerdata
• 3. pengertian kecakapan berhak
• 3. akibat hukum ketidakwenangan berhak dan
  ketidakcakapan berhak
• 4.handlichting
• 5. curatele, perwalian.

4

• Badan hukum
• 1. pengertian badan hukum
• 2. hakikat badan hukum
• 3. kedudukan badan hukum
• 4.pengertian domisili
• 5. catatan sipil

5
Buku II tentang Benda/ Van zaken

• 1. pengantar hukum benda
• 2. macam-macam benda
• 3. Buku II setelah UU No. 5 tahun 1960
• 4. sistem hukum benda
• 5. perbedaan sistem hukum benda dengan hukum
  perikatan
• 6. sepuluh asas hukum benda

6

• Hak kebendaan
• 1. oengertian hak kebendaan
• 2. ciri-ciri hak kebendaan
• 3. hak kebendaan yang memberi kesenangan dan hak
  kebendaan yang memberi jaminan
• 4. cara memperoleh hak kebendaan
• 5. cara memperalihkan hak kebendaan

7

• Privilegie, hak retentie
• Hak gadai, hak tanggungan, hipotik dan jaminan
  fidusia

8
Buku III tentang perikatan

• Van verbintenissen
• Pengertian perikatan, perjanjian
• sumber-sumber perikatan
• Pengertian perjanjian
• Jenis-jenis perikatan
• Syarat sahnya perikatan
• Hapusnya perikatan

9
PENGERTIAN HK PERDATA

• SUBEKTIhk. Pdt dlm arti luassemua hk privat
  materiil, yaitu segala hukum pokok yg mengatur
  kepentingan-kepentingan perseorangan.
• Sri Sudewi hk yg mengatur kepentingan antara
  warga negara perseorangan yg satu dg warga negara
  perseorangan yg lain.

10
Pengertian hukum

• Van Apeldornhukum adalah suatu gejala dalam
  pergaulan hidup yg bergolak terus menerus dalam
  keadaan bentur membentur tanpa hentinya dengan
  gelaja lainnya.
• Grotiusperaturan tentang perbuatan moral yang
  menjamin keadilan
• Mochtar Kusumaatmadjakeseluruhan kaidah-kaidah
  serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup
  manusia dalam masyarakat yang bertujuan
  memelihara ketertiban yang meliputi
  lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan
  berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam
  masyarakat.

11
hukum

• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam
  pergaulan masyarakat
• Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
  yang berwajib
• Peraturan itu bersifat memaksa
• Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut
  secara tegas.

12
Ciri-ciri hukum

• Ada perintah dan larangan
• Perintah dan larangan harus ditaati oleh setiap
  orang

13
Pembagian hukum

• Menurut sumbernya
• 1. hukum UU
• 2. kebiasaan.
• 3. traktat
• 4.Yurisprudensi
• Menurut bentuknya
• 1. hukum tertulis
• 2. hukum tidka tertulis
• Menuurt tempat berlakunya
• 1. hukum nasional
• 2. hukum internasional
• 3. hukum asing
• 4. hukum gereja

14

• Menurut waktu berlakunya
• 1. ius constitutum
• 2. ius constituendum
• 3. hukum alamhukum yang berlaku dimana-mana
  dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di
  dunia.

15

• Menurut cara mempertahankan dan fungsinya
• 1. hukum materiil
• 2. hukum formil
• Menurut sifatnya atau daya kerjanya
• 1. hukum memaksa (dwingend recht)
• 2. hukum mengatur/menambah (aanvulend recht)
• Menurut isinya
• 1. hukum publik
• 2. hukum privat

16
Menurut wiryono prodjodikoro

• Hk perdatasuatu rangkaian hukum antara
  orang-orang atau badan hukum satu sama lain
  tentang hak dan kewajiban.
• Sudikno mertokusumohukum antarperorangan yg
  mengatur hak dan kewajiban perorangan yg satu
  terhadap yg lain dalam hubungan keluarga dan
  pergaulan masyarakat.

17
KESIMPULAN

• HUKUM PERDATAhukum yg mengatur hubungan hukum
  antara orang/badan hukum yg satu dengan
  orang/badan hukum yg lain dalam masyarakat dengan
  menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
• Hukum perdata yg mengatur dan menentukan agar
  dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling
  mengetahui dan menghormati hak-hak dan
  kewajiban-kewajiban sesamanya, sehingga
  kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan
  terpelihara dengan sebaik-baiknya.

18
PERBEDAAN HUKUM PERDATA/PRIVAT DENGAN HK.
PIDANA/PUBLIK

• A. hk publik salah satu pihak penguasa sedang hk
  perdata kedua belah pihak adalah perseorangan
  tanpa menutup kemungkinan salah satu pihak
  penguasa.
• Hk.publik sifatnya memaksa/dwingent rechthk
  perdata melengkapi/aanvulend recht meskipun ada
  juga yg memaksa.
• Tujuan hk publikmelindungi kepentingan umumhk
  perdatamelindungi kepentingan perseorangan/indivi
  du
• Hk publikmengatur hubungan hukum antara negara
  dan individu, hk perdatamengatur hubungan hukum
  antar indidvidu

19
Hukum Perdata dalam arti luas

• Meliputi semua hukum privat materiil , yaitu
  segala hukum pokok yg mengatur kepentingan
  perseorangan. (peraturan yang ada dalam
  KUHPerdata, KUHD, serta sejumlah undang-undang
  tambahan (UU pasar modal, UU tentang PT dsb.)
• Hk perdata dalam arti sempithukum perdata
  sebagaimana terdapat dalam KUHPerdata.
• Unsur yang terpenting dalam hukum perdata
• 1. norma peraturan
• 2. sanksi
• 3. mengikat/dapat dipaksakan

20
Hukum perdata materiil

• Adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak
  dan kewajiban-kewajiban perdata itu sendiri,
  yaitu mengatur kepentingan-kepentingan perdata
  setiap subyek hukum.
• HUKUM PERDATA FORMILmenentukan cara bagaimana
  menuntut pemenuhan hak-hak materiil atau mengatur
  bagaimana tata cara seseorang menuntut haknya
  apabila dirugikan orang lain.
• Hukum perdata formil (hukum acara perdata)
  mempertahankan hukum perdata materiil, karena
  hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum
  perdata metariil apabila ada yang melanggar.

21
HUKUM PERDATA DI INDONESIA

• SISTEM HK PERDATA DI INDONESIA
• BERSIFATPLURALISTIS (BERANEKA RAGAM) KARENA
  MASING-MASING GOLONGAN PENDUDUK MEMPUNYAI HUKUM
  PERDATA SENDIRI-SENDIRI KECUALI BIDANG TERTENTU
  YG SUDAH DIUNIFIKASIMISL. HK PERKAWINAN, HK
  AGRARIA,

22
PENGGOLONGAN PENDUDUK BERDASARTKAN PSL. 163 IS
DAN PSL. 131 IS (INDISCHE STAATSREGELING)

• 1. GOL EROPAsemua orang Belanda, semua orang
  Eropa lainnya, semua orang Jepang, semua orang yg
  berasal dari tempat lain yg dinegaranya tunduk
  kepada hukum keluarga yg pada pokoknya
  berdasarkan asas yg sama seperti hk Belanda.
• 2. Gol. Bumi Puterarakyat Indonesia
  asli,--berlaku hukum adatnyadan memberi
  kemungkinan kepada golongan Bumi putera secara
  perseorangan dapat menghapuskan berlakunya hk
  adat dg jalan menundukan dirinya kepada hk
  perdata Eropa. Mellaui lembaga Penundukan
  diri(Stb 1912 No 12)
• 3. Gol Timur Asing.semua orang yg bukan gol.
  Eropa dan bukan gol. Bumi Putera.

23
Hukum perdata Indonesia bersifat pluralistis

• A. tidak sesuai dg isi UUD 45 Pasal 27 (1)
• Untuk mengatasi hal tersebut, sambil menunggu
  terciptanya suatu kodifikasi hukum perdata
  nasional, dg ketentuan Pasal II APkuhperdata,
  KUHD masih tetap berlaku.
• Sema No. 3 tahun 1963menjadi dasar hukum bagi
  hakim dalam hal akan memberlakukan atau tidak
  suatu pasal atau ketentuan hukum perdata, bila
  hakim berpendapat pasal tsb. Tidak sesuai lagi
  dengan perkembangan zaman.
• Berdasarkan hal tsbKUHPerdatatidak lagi
  merupakan wetboek tetapi Recht boek.

24
kesimpulan

• Secara yuridis formalkedudukan Kuhperdata/BW
  tetap sebagai Undang-Undang., sebab BW tidak
  pernah dicabut dari kedudukannya sebagai UU.

25
Menurut R. Abdoel Djamali

• HK Perdata di Indonesia terdiri dari
• 1. HK perdata Adathukum ini tidak tertulis dan
  berlaku dalam kehidupan masyarakat adat secara
  turun temurun serta ditaati.
• Hk Perdata Eropaberbentuk tertulis dan
  berlakunya berdasarkan Pasal II AP. UUD
  45.isinya mengatur hubungan hk/kepentingan
  orang-orang Eropa dan bukan Eropa yg tunduk pada
  ketentuan tsb.
• Hk perdata yg bersifat nasionalmerupakan produk
  nasionalyaitu ketentuan hk yg mengatur tentang
  kepentingan perorangan yg berlaku untuk seluruh
  warga negara Indonesia.( UU No 1/1974 dan UU
  No.5 /1960)

26
SEJARAH BERLAKUNYA KUHPERDATA DI INDONESIA

• A. Terbentuknya KUHPerdata tidak dapat dilepaskan
  dari terbentuknya KUHperdata/BW Belanda dan Code
  Civil Perancis.
• Melalui pengumuman Gubernur JenderalHindia
  Belanda tgl 3 desember 1847dinyatakan bahwa
  sejak tgl 1 Mei 1848KUHPerdata berlaku di Hindia
  Belanda/indonesia.
• Asas konkordansiKUHPerdata yg berlaku di
  Indonesia meneladani KUHPerdata yg berlaku di
  Belanda (Pasal 131 IS)

27
SISTEMATIKA KUHPERDATA.

• Kodifikasiunsur-unsurnya
• 1. meliputi bidang hukum tertentu
• 2. tersusun secara sistimatis
• 3. memuat materi yang lengkap
• 4. penerapannya memberikan penyelesaian tuntas.
• Sistimatikasusunan yang teratur
• Sistimatikan KUHPDT meliputi urutan bentuk-bentuk
  bagian terbesar sampai pada bentuk bagian
  terkecil yaitu
• 1. kitab undang-undang tersusun atas buku-buku
• 2. tiap-tiap buku tersusun dalam bab-bab
• 3. tiap bab tersusun atas bagian-bagian
• 4. tiap bagian tersusun atas pasal-pasal
• 5. tiap pasal tersusun atas ayat-ayat.

28
Sistematika menurut KUHPerdata

• Sistimatika isi KUHPDT meliputi kelompok materi
  berdasarkan sistim fungsional
• Sistim fungsional ada 2 macam
• 1. menurut pembentuk UU/BW
• 2. menurut ilmu pengetahuan/doktrin
• Menurut pembentuk UU/BW sbb
• Buku I tentang orang (Van personen)
• Buku II tentang BendaVan Zaken
• Buku III tentang Perikatan Van Verbintenissen
• Buku IV tentang bukti dan kedaluwarsavan bewijs
  en verjaring

29
Menurut doktrin

• 1. tentang orang/personenrecht
• 2. tentang hukum keluarga/familirecht
• 3. tentang hukum harta kekayaan/vermogensrecht
• 4. tentang pewarisan/erfrecht

30

• Di Belanda telah mengadakan rekodifikasi hk
  perdata, hk dagang sejak tgl 1 januari 1992nieuw
  BW (NBW)disatukan KHUPerdata dan KUHD.
• Sistimatika NBW menjadi 8 buku
• Buku Ihk orang dan hk keluarga (hk harta
  kekayaan perkawinan)
• Buku IIbadan hukum (aturan umum, persekutuan,
  perseroan dan pertanggungjawaban terbatas).
• Buku IIIhukum harta kekayaan pada umumnya.
• Buku IVhukum waris
• Buku Vhukum kebendaan
• Buku VIbagian umum dari hk perjanjian
• Buku VIIperjanjian khusus
• Buku VIIIhukum pengangkutan.

31
Pembaharuan HK perdata nasional

• Simposium pembaharuan Hk Perdata nasional oleh
  BPHNth 1981 di yogyakarta
• A. Bidang hukum keluarga (hk perorangan)
• B. Bidang hukum waris
• C. Bidang hukum benda
• D. Bidang hukum jaminan
• E. Bidang hukum perikatan (umum)
• F. Bidang badan hukum
• G. Bidang perjanjian-perjanjian khusus.

32
Berlakunya hukum perdata

• Berlaku artinyaditerima dan dilaksanakan.
  Berlakunya hukum perdata
• 1. ketentuan UU
• 2. perjanjian yang dibuat para pihak
• 3. keputusan hakim.
• Realitas keberlakuanpelaksanaan kewajiban
  hukumyaitu melaksanakan perintah dan menjauhi
  larangan yang ditetapkan oleh hukumkewajiban
  selalu diimbangi dengan hak.

33
Akibat berlakunya hukum perdata

• Adanya pelaksanaan, pemenuhan, realisasi
  kewajiban hukum perdata, ada 3 (tiga) kemungkinan
  hasilnya yaitu
• 1. tercapai tujuanapabila kedua pihak memenuhi
  kewajiban dan hak bertimbal balik secara penuh.
• 2.tidak tercapai tujuanapabila salah satu pihak
  tidak memenuhi kewajiban
• 3. terjadi keadaan yang bukan tujuankerugian
  akibat perbuatan melanggar hukum
  (onrechtmatigedaad)

34
Asas-asas hukum perdata

• Pengantar Hukum Benda
• 1.asas individualitasdapat menikmati dengan
  sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya (hak
  eigendom) dan dapat melakukan perbuatan hukum,
  selain itu juga dapat memiliki hasil, memakai
  merusak dan memelihara dsb.---batasan asas tsb.
• A. hukum tata negara (campur tangan pemerintah
  terhadap hak milik
• B.pembatasan dengan ketentuan hukum tetangga
• C. tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu
  kepentingan orang lain.

35

• 2. asas kebebasan berkontraksetiap orang berhak
  mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang
  sudah diatur dalam UU maupun yang belum (pasal
  1338 KUHPerdata ayat 3) asal perjanjian tersebut
  tidak bertentangn dengan UU, ketertiban umum dan
  kesusilaan (Pasal 1337)
• 3. asas monogamipasal 3 ayat 2 UU no. 1 tahun
  1974

36
Perkembangan KUHPerdata di Indonesia

• Hukum perdata Eropa (code civil des Francis)
  dikodifikasi tanggal 21 Maret 1804
• Tahun 1807Code Civil des Francis diundangkan
  dengan nama Code Napoleon
• Tahun 1811Code Napoleon berlaku di Belanda
• KUHPerdata Indonesia berasal dari Hukum Perdata
  Belanda, Burgerlijke Wetboek (BW) dikodifikasi
  pada tanggal 1 Mei 1848.
• Seteleh merdekaKUHPerdata tetap berlakuPasal II
  AP UUD 45 segala badan negara dan peraturan yang
  ada masih tetap berlaku selama belum ada
  peraturan yang baru menurut UUD ini.

37
Perubahan yang terjadi pada KUHPerdata Indonesia

• Tahun 1960UU No. 5 tahun 1960 mencabut ketentuan
  Buku II KUHPerdata sepanjang mengatur tentang
  bumi,air, serta kekayaan alam yang terkandung
  didalamnya kecuali Hipotik.
• SEMA No. 3 tahun 1963 ditujukankpd semua Ketua
  PT dan Ketua PN di seluruh Indoensiabahwa MA
  menganggap tidak berlaku lagi antara lain
  pasal-pasal
• 1. psl 108 dan 110wewenang seorang istri untuk
  melakukan perbuatan hukum dan mengahadap di
  pengadilan tanoa izin atau bantuan suaminya
  (tidak ada lagi)
• Psl 284 ayat 3pengakuan anak di luar kawin oleh
  seorang perempuan Indonesia aslitidak ada
• Psl 1682harus ada penghibahan dengan akta
  notaris.
• Psl 1579sewa menyewa pemilik tidak dapat
  menghentikan penyewaan dengan alasan akan memakai
  sendiri, kecuali sudah diperjanjikan sebelumnya.
• Tahun 1974UU No. 1tahun 1974mencabut ketentuan
  pasal 108 tentang kedudukan wanita tidak cakap
  bertindak.

38
Buku I tentang Orang(Van personen)

• Hukum perorangansubyek hukumsegala sesuatu yang
  dapat menjadi pendukung hak dan kewajibanterdiri
  dari
• 1. orang / natuurlijke person
• 2. badan hukum / recht person
• Yang membatasi kewenangan berhak orang sebagai
  subyek hukum
• A. tempat tinggal
• B. umur
• C. nama
• D. perbuatan seseorang
• E. kedudukan/jabatan
• F. jenis kelamin, hal tiada ditempat.

39
Buku I

• Wujud subyek hukum
• 1. orang (natuurlijke persoon)
• 2. badan hukum (recht persoon)
• Sebagai pendukung/ pelaksana hak dan
  kewajibanberlaku sejak dilahirkan sampai
  meninggal dunia, pengecualian (pasal 2
  KUHPerdatarecht fictie) jika
• A. lahir hidup
• B. ada kepentingan yang menghendaki

40

• Subyek hukum
• 1. pendukung hak dan kewajiban ( syahrani)
• 2. pembawa hak dan kewajiban
• 3. segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan
  kewajiban dari hukum (sudikno mertokusumo)

41
Wujud subyek hukum

• Orang dan badan hukumkewenangan menyandang hak
  dan kewajibankewenangan menyandang hukum
• Hal-hal yang membatasi kewenangan hukum
• Keadaan, tempat tinggal, umur, status, perbuatan
  seseorang, kewarganegaraan

42
Badan hukum

• Badan hukumsubyek hukum ciptaan manusia pribadi
  berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban
  seperti manusia pribadi.
• Diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban
  seperti halnya orang
• Persoonsubyek hak, pendukung hakorang /
  naturlijk persoon) yang meliputi juga badan hukum
  (recht persoon)atau badan pribadipurusan
  kodratkedudukan sebagai subyek hukum karena
  pemberian oleh hukumatau orang yang diciptakan
  oleh hukum.

43
Badan hukum/perkumpulan

• KUHperdata memandang perkumpulan sebagai suatu
  perjanjiandiaturu dalam Buku III KUHPerdata
  (pasal 1653 s/d 1665)
• Pengaturan itu tidak tepat karena badan hukum
  merupakan badan pribadi, maka diatur dalam Buku
  I.
• Badan hukumsuatu badan yang disamping manusia
  perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan
  mempunyai hak dan kewajiban, kepentingan-kepenting
  an hukum terhadap orang lain atau badan lain.
• Kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama
  mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan
  harta kekayaan, yang tersendiri untuk tujuan ttt.

44

• Badan hukumsubyek hukum berarti ia melakukan
  perbuatan hukum untuk mencapai tujuan ttt. Yang
  dilakukan oleh para pengurusnya (organ badan
  hukum)
• Bila menimbulkan kerugian maka dapat
  dipertanggungjawabkan (digugat) sebaliknya juga
  dapat menggugat pihak lawan.

45
Teori badan hukum

• Teori fiksi (Von Savigny)hanya manusia yang
  menjadi subyek hukum, sedang badan hukum menjadi
  subyek hukum hanyalah fiksiyang sebenarnya tidak
  ada tetapi orang menghidupkannya dalam
  bayangan.semata-mata buatan negara, ada subyek
  hukum tetapi wujudnya tidak nyata namun dapat
  melakukan perbuatan-perbuatan hukum (melalui
  wakilnya).

46

• Teori organ (otto van gierke)organ seperti
  halnya manusia yg menjelma dalam pergaulan hukum,
  yg dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat/
  organ/pengurus, anggota)jadi badan hukum bukan
  suatu hak yg abstrak atau ada dalam anggapan
  /alam pikiran tetaoi suatu realita.
• Teori harta kekayaan bertujuan----bdn hukum
  merupakan kekayaan yg bukan merupakan kekayaan
  perseorangan tetapi terikat tujuan ttt. Bdn hukum
  mempunyai pengurus, yg berhak dapat
  berkehendakambtelijk vermogen

47

• Teori kekayaan bersamaPlaniol dan Molengraafapa
  yg merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada
  hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban para
  anggota bersama-sama.makak kekayaan badan hukum
  merupakan kekayaan bersama-sama (milik seluruh
  anggota)
• Teori kenyataan yuridisMeijersPaul
  Scholtenbadan hukum merupakan kenyataan/realita/k
  onkrit dan riil yuridis. Hendaknya dalam
  mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas
  sampai pada bidang hukum saja.

48

• Teori kekayaan bersamaPlaniol dan Molengraafapa
  yg merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada
  hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban para
  anggota bersama-sama.makak kekayaan badan hukum
  merupakan kekayaan bersama-sama (milik seluruh
  anggota)
• Teori kenyataan yuridisMeijersPaul
  Scholtenbadan hukum merupakan kenyataan/realita/k
  onkrit dan riil yuridis. Hendaknya dalam
  mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas
  sampai pada bidang hukum saja.

49
Nama, kewarganegaraan, domisili

• Namasuatu tanda yang diperlukan untuk membedakan
  orang yang satu dengan orang lain, serta untuk
  mengetahui apa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.
  
• Sebagai tanda diri, identifikasi seseorang
  sebagai subyek hukum.
• Untuk mengetahui seseorang itu keturunan
  siapauntuk kepentingan warisan
  (kekeluargaan)Buku I KUHPerdata, pasal 5a s/d
  12.

50
kewarganegaraan

• --merupakan satu faktor yang mempengaruhi
  kewenangan berhak seseorang (pasal 21 (1)
  UUPA-hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik.
• Berkaitan dengan
• Cara memperoleh kewarganegaraan, hapusnya, hak
  dan kewajiban WN.

51
Kewengan berhak dan kecakapan berbuat

• Pasal 1 s/d 3 KUHPerdatamengatur ttg menikmati
  dan kehilangan hak-hak keperdataanhukum perdata
  mengakui manusia sebagai orangdiakui sebagai
  subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.
• Kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan
  kewajiban keperdataankewenangan berhak (subyek
  hukum).

52
Kewenangan berhak (rechtsbevoegd)

• Atau kewenangan hukumkewenangan untuk menyandang
  hak dan kewajiban.
• Setiap subyek hukumumumnya mempunyai hak dan
  kewajiban, wenang untuk berhak. Tetapi tidak
  setiap orang wenang berhak, karena dalam hukum
  sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada
  kewajiban bukan pada hak.
• Kewenangan berbuatpada hakekatnya adalah
  melaksanakan kewajiban, orang yang melalaikan
  kewajiban dikenakan sanksi, orang yang
  melalalaikan hak, tidak ada sanksi.

53

• Orang sebagai subyek hukummempunyai kewenangan
  berhak sejak ia lahir, bahkan sejal dalam
  kandungan (Psl 2 KUHPdt)berlangsung sampai
  meninggal dunia.
• Kewenangan berhak subyek hukumtidak dapat
  dihilangkan/ditiadakan oleh sutau hukumnan
  apapun. (psl 3)tidak ada suatu hukuman apapun
  yang dapat mengakibatkan kematian perdata/
  kehilangan hak-hak perdata

54

• Hak perdatahak asasi/hak kodrat melekat pada
  setiap orang.berupa identitas diri.
• Hak publik dapat hilang apabila negara
  menghendakinya.diberikan oleh negara.

55
Kewenangan berbuat

• Untuk mengetahui apakah seseorang itu wenang
  berbuat atau tidak, ada beberapa faktor yang
  membatasi yaitu umur, kesehatan, perilaku.
• Wenang berbuat ada 2 pengertian
• 1. cakap atau mampu berbuat karena memenuhi
  syarat hukum (bekwaam)
• 2. kuasa/ berhak berbuat karena diakui oleh hukum
  walaupun tidak memenuhi syarat hukum (bevoegd)

56

• Kewenangan berhak (bevoegd)ada pada setiap orang
  kecuali dalam pasal 330 dan 1330 KUHPdt.
• Kewenangan berbuat (bekwaam) orang dewasa yang
  tidak berkepentingan tidak wenang melakukan
  perbuatan hukummenjual rumah bukan
  miliknyakecuali dengan kuasa dari si pemilik
• Kesimpulantidak setiap orang dewasa wenang
  melakukan perbuatan hukum dalam segala hal.

57
Pendewasaan/ handlichting

• Suatu pernyataan tentang seorang yang belum
  mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk
  beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang
  yang sudah dewasa
• Diajukan oleh seorang anak yang sudah mencapai
  umur 20 tahun kepada presiden, melampirkan surat
  kelahiran atau alat bukti lain.
• Keputusan presiden setelah mendapat persetujuan
  MA
• Bila permohonan dikabulkankedudukan sama dengan
  orang dewasa.pasal 35 dan 37 masih harus ijin
  orang tua dalam hal perkawinan.

58
Pengampuan (curatele)

• Keadaan dimana seseorang (curandus) karena
  sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau
  tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak
  sendiri dalam lalu lintas hukum.
• Atas dasar keputusan hakimdimasukan ke dalam
  golongan orang yang tidak cakap bertindak sendiri
  (harus melalui curandus)
• Sifat pribadi dalam keadaan dungu, sakit gila,
  pemboros (pasl 433 KUHPerdata)

59

• Pengampuan terjadi dengan keputusan
  hakimberdasarkan permohonan.
• Yang mengajukan permohonan
• 1. keluarga sedarah
• 2. suami terhadap istrinya atau sebaliknya (pasal
  434 ayat 3)
• 3. diri sendiri (pasal 434 ayat 4)
• 4. kejaksaan (pasal 435)

60
Akibat hukum pengampuan

• Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (curandus)
  kedudukannya sama dengan anak di bawah umur
  (pasal 452 ayat 1)perbuatan hukumnya harus
  diwakili curatornya (pasal 499)
• Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan curandus
  dapat dibatalkan melalui curatornya
• Pengampuan berlangsung terus sampai keputusan
  hakim mencabutnya atau jika sebab-sebab yang
  mengakibatkan ditaruh di bawah pengampuan telah
  hilang. (pasal 460)

61
Perwalian(voogdij)

• Pengawasan terhadap seorang anak yang belum
  dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang
  tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak
  tersebut diatur oleh UU.
• Di bawah perwalian jika anak sah yang kedua
  orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai
  orang tua, orang tuanya telah bercerai, anak yang
  lahir di luar perkawinan.

62
Macam-macam perwalian

• Wettelijke voogdijjika salah satu orang tua
  meninggal, menurut UU orang tua lainnya dengan
  sendirinya menjadi wali.
• Datieve voogdijwali yang diangkat hakim atas
  permintaan salah satu pihak.
• Testamentaire voogdijperwalian yang ditunjuk
  berdasarkan surat wasiat.
• Yang tidak dapat diangkat menjadi wali orang
  yang belum dewasa, ditaruh dibawah pengampuan,
  telah dicabut kekuasaannya.

63

• Seorang wali diwajibkan mengurus harta kekayaan
  anak yang ada di bawah pengawasannya
• Bertanggung jawab ttg kerugian-kerugian yang
  ditimbulkan karena pengurusannya yg buruk
• Melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak
• Tdak diperkenankan menjual, menggadaikan, harta
  benda, tanpa ijin dari hakim.
• Tugas wali berakhirharus mempertanggungjawabkan
  jika si anak telah dewasa atau meninggal.

64
Orang yang hilang

• Seseorang meninggalkana tempat tinggal tanpa
  memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus
  kepentingan, atas permintaan yg berkeptntingan,
  jakasa atau hakim, diurus oleh BHP( weeskamer)
• Jika 5 tahun lewat terhitung sejak hari
  keberangkatantidak ada kabar yang menunjukan ia
  masih hidupmaka orang yang berkepentingan minta
  pada hakimmembuat pernyataan bahwaorang tsb
  dianggap telah meninggaldengan sebelumnya
  membuat surat panggilanpaling sedikit 3
  kali.memanggil saksi-saksi.

65

• Jika dalam meninggalkan tsb. Seseorang
  meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus
  kepentingannya, maka harus ditunggu selama
  sepuluh tahun sejak diterimanya kabar terakhir.
• Setelah dikelurkan pernyataan oleh hakimmaka
  para ahli waris berhak mengoper kekuasaan atas
  segala harta kekayaanasal tidak menjual
  benda-benda itu.
• Setelah lewat 30 tahunterhitung mulai hari dan
  tanggal surat pernyataan dari hakimbila orang
  yang dianggap meninggal masih hidupsudah
  mencapai umu 100 tahunahli waris dapat
  mengadakan suatu pembagian warisan yang
  tetapjika suatu atau istri sudah lewat 10 tahun
  sejak keberangkatannya maka minta pada hakim
  untuk diberikan izin kawin lagi.

66
Syarat formal badan hukum

• Suatu badan, perkumpulan atau badan usaha
  berstatus badan hukum jika
• 1.adanya kekayaan yang terpisah
• 2. mempunyai tujuan ttt.
• 3. mempunyai kepentingan sendiri
• 4. ada organisasi yang teratur, dari
  syarat-syarat tsb, harus diperjuangkan, bukan
  sesuatu yg kodrati
• Kewenangan ada pada menteri kehakimanmelalui
  permohonan ke pengadilan negerimerupakan syarat
  material

67
Syarat formal

• Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan
  dengan permohonan untuk mendapatkan status
  sebagai badan hukum---pasal 36 KUHDperanan hukum
  positif
• Macam-macam badan hukum
• A. badan hukum yang didirikan oleh pemerintah,
  kekuasaan umum,--provinsi dsb.
• B. yang diakui pemerintahperseroan, gereja,
  organisasi agama dsb
• C. yang didirikan untuk maksud ttt yg tidak
  bertentangan dengan UU, kesusilaanPT,
  perkumpulan asutansi dsb.

68
Badan hukum menurut sifatnya

• A. badan hukum ketatanegaraanbadan yang dikuasai
  oleh peraturan-peraturan yang atas dasar itu
  badan tsb didirikan/diakui, dan berhenti karena
  dihapuskan oleh penguasa yg berwenangdaerah
  otonom, provinsi, kab. Dsb
• B. badan hukum keperdataan badan hukum yg
  didirikan atas dasar perjanjian-perjanjian yang
  dibuat sendiri, berhentinya diatu rjuga oleh
  perjanjian atau karena tujuannya telah
  tercapaiPasal 1653 KUHPerdata, yayasan, koperasi

69
Yang bertindak mewakili badan hukum

• Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa maka
  sudah barang tentu untuk melakukan
  perbuatan-perbuatan hukum dibutuhkan bantuan, OKI
  harus diwakili oleh manusiai biasa.mereka
  berbuat untuk dan atas nama badan hukumnya,
  dengan sebutan menjadi wakil dari badan
  hukum.perwakilan tsb didasarkan pada perjanjian,
  bukan atas dasar ditentukan UUAD, ARTPasal 1654
  KUHPerdatabadan hukum punya kewenangan
  bertindak/berbuat
• Pasal 1655yang bertindak/berbuat adalah
  pengurusnya atau direksinya-organ badan hukum
• Organ badan hukumtidak berbuat sewenang-wenang
  tetapi dibatasi oleh ketentuan intern yang
  berlaku dalam badan hukumAD/ peraturan lain.

70
Tanggung jawab

• Organ dalam tanggung jawabnya melanggar perbuatan
  hukummelanggar batas kewenanganyang harus
  bertanggung jawab bukan badan hukumnya tetapi
  pribadi/organ tsb kecuali jika perbuatan tsb
  menguntungkan badan hukum.

71
Domisili

• Tempat tinggal, tempat kediamantempat dimana
  seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal
  melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya
  meskipun pada kenyataannya dia tidak ada disitu.
• KUHPerdatarumah, kadang-kadang kota/daerah
• Tiap orang dianggap selalu mempunyai tempat
  tinggal dimana sehari-harinya melakukan
  kegiatannya--bila tempat kediaman lebih dari satu
  atau berpindah-pindahtempat kediaman
  hukumtempat kediaman sesungguhnya.

72

• Tempat kediaman hukumtempat dimana seseorang
  dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal
  melakukan hak dan kewajiban, meskipun
  sesungguhnya ia bertempat tinggal di lain tempat.
• Diatur dalam pasal 17 s/d 25 KUHPerdataatau
  tempat dimana sesuatu perbuatan hukum harus
  dilakukan (pasal 77.

73
Macam-macam domisili

• Tempat tinggal sesungguhnyabertalian dengan
  kewenangn perdatanyaada 2
• 1. TT/ TK sukarela/bebas/berdiri sendiriyang
  tidak terikat pada orang lain.
• 2. TT/TK yang wajib/tidak bebasditentukan oleh
  hubungan yang ada antara seseorang dengan orang
  laintempat tinggal suami istri, tempat tinggal
  anak yang belum dewasa (orang tua), curandus
  dirumah curatornya dll.

74
Tempat kediaman/ TT dipilih

• Bertalian dengan hal-hal melakukan perbuatan
  hukum yang tertentu saja untuk memudahkan pribadi
  atau orang lain untuk kepentingan pihak yang
  memilih TT tsb. Dibedakan
• 1. TK dipilih atas dasar ketetapan UUterdapat
  dalam hukum acara, waktu melakukan eksekusi
• 2. TT yang dipilih secara bebasdalam melakukan
  pembayaran dipilih kantor notaris.

75
Pentingnya domisili

• Untuk menentukan atau menunjukkan suatu tempat
  dimana berbagai perbuatan hukum harus
  dilakukankearah pengadilan mana gugat
  diajukangugata harus dikirim ke tempat tinggal
  tergugat
• Untuk mengetahui dengan siapa seseorang itu
  melakukan hubungan hukum serta apa yang menjadi
  hak dan kewajiban masing-masing
• Arti penting dalam kaitannya dengan pembatasan
  kewenangan berhak seseorang--

76
Catatan sipil (burgerlijke stand)

• Diatur dalam Pasal 4 s/d 16 --Mempunyai arti
  penting untuk menentukan kedudukan seseorang.
• Adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa
  untuk membukukan secara lengkap dan memberikan
  kepastian sebesar-besarnya tentang semua
  peristiwa yang penting bagi status keperdataan
  seseorang, kelahiran, pengakuan perkawinan,
  perceraian, dan kematian.
• Dicatat/ ditulis agar bagi pihak yang
  bersangkutan atau orang lain setiap waktu ada
  buktinya.menjadi alat bukti terjadinya
  peristiwa-peristiwa.

77
Hukum perkawinan

• Arti perkawinan menurut UU no tahun 1974 dan
  KUHPerdata
• Hakikat, asas, tujuan perkawinan menurut UU No. I
  tahun 1974 dan KUHPerdata
• Pencegahan dan pembatalan Perkawinan
• Akibat hukum perkawinan
• Putusnya perkawinan dan akibatnya
• Perkawinan campuran dan perkawinan di luar negeri

78
Arti perkawinan

• KUHPerdata titel IV Buku I pasal 26 dsttidak ada
  satu pasalpun yang memberikan pengertian
  perkawinan.
• Ali Afandisuatu persetujuan kekeluargaanmempunya
  i ciri-ciri ttt.
• Sholten, Safioedinhubungan hukum antara seorang
  pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama
  dengan kekal, yang diakui oleh negara.
• Pasal 26---perkawinan hanya sebagai hubungan
  keperdataanUU hanya mengakui perkawinan
  perdataperkawinan sah yaitu perkawinan yang
  memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
  KUHPerdata, syarat agama tidak diperhatikan.

79

• Pasal 27perkawinan menurut KUHperdata menganut
  asas monogami.
• K wantjik Salehikatan lahir bathin antara
  seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
  istri.ikatan lahir adanya suatu hubungan formal,
  yg didukung ikatan bathin, sebab tanpa ikatan
  bathin maka akan rapuhsebagaia dasar utama
  pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan
  kekal.

80
UU No. I tahun 1974

• Pasal 1ikatan lahir batin antara seorang pria
  dengan seorang wanita sebagai suami istri denegan
  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.
• Rumusan tersebutmerupakan rumusan perkawinan
  yanag telah disesuaikan dengan masyarakat
  Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan
  UUD 45.

81
Hakikat, asas, syarat, dasar dan tujuan perkawinan

• UU No. I tahun 1974hakikat perkawinanikatan
  lahir batin antara seorang pria dengan seorang
  wanita sebagai suami istri (pasal 1)
• ikatan lahir batinfondasi dalam membentuk rumah
  tangga.
• KUHPerdatahubungan hukum antara subyek yang
  mengikatkan dirinya dalam perkawinanberdasarkan
  persetujuanwalaupun persetujuan perkawinan punya
  unsur yang sama dengan adanya ikatan antara dua
  belah pihak, tetapi ada perbedaannya yaitu dalam
  hal bentuk dan isi.
• Perjanjian perkawinaluassebab untuk
  melangsungkan perkawinan diperlukan kehendak yang
  bersesuaan antara seorang pria dengan seorang
  perempuan serta keterangan tentang adanya
  kehendak tersebut.

82
Pasal 1 dan 3 UU No 1/1974

• Asas perkawinanmonogami
• Pasal 27 dan 28 KUHPerdataasas perkawinan adalah
  monogami serta menganut adanya asas kebebasan
  kata sepakat di antara para calon suami istri,
  melarang adanya poligami.
• Asas monogami merupakan asas yang dianut dalam
  perkawinan kristenKUHPerdata berasal dari
  Belanda (kristen)
• Pasal 66 UU No. 1 tahun 1974, asas perkawinan
  tunduk pada UU No. 1 tahun 1974.
• Perkawinanpersetujuan kekeluargaan yang
  menghendaki adanya asas kebebasan kata sepakat
  antara calon suami istri.

83

• Sifat, tujuan perkawinan (pasal 1 UU No.
  1/1974sebab kebahagiaan akan tercapai jika
  ikatan lahir batin betul-betul didasarkan atas
  kesepakatan, tidak ada unsur paksaan dalam bentuk
  apapun dari siapapun.

84
Syarat perkawinan

• Bab II pasal 6-12 UU No. 1tahun 1974
• A.adanya persetujuan kedua calon
• B.izin orang tua /wali bagi calon mempelai yang
  belum mencapai 21 tahun
• Usia calon mempelai laki-laki 19 tahun, wanita 16
  tahun
• Tidak ada hubungan darah/keluarga yang tidak
  boleh nikah
• Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak
  lain
• Tidak berada dalam waktu tunggu

85
KUHPerdata

• Perkawinan syah
• Syarat materiil/ inti terdiri dari
• Syarat material absolut---syarat yang mengenai
  pribadi seorang yang harus diinfahkan untuk
  perkawinan pada umumnya meliputi
• 1. asas monogami (Pasal 27 KUHPerdata)
• 2.persetujuan kedua calon suami istri
• 3. batas usialaki-laki 18 tahun, wanita 15
  tahun.
• 4. Bagi seorang wanita waktu tunggu 300 hari
  setelah perkawinan dahulu putus
• 5. izin dari sementara orang (pasal 34 )
• Syarat material relatif

86
Syarat material relatif

• Tentang ketentuan-ketentuan yang merupakan
  larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang
  tertentu meliputi
• 1. larangan untuk kawin dengan orang yang sangat
  dekat dalam kekeluargaan sedarah atau karena
  perkawinan (pasal 30-31 KUperdata)
• 2. larangan untuk kawin dengan orang dengan siapa
  orang itu pernah melakukan zina (psal 32
  KUHperdata)
• 3. larangan memperbaharui perkawinan setelah
  adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun
  (pasal 33 KUHPerdata)

87
Syarat formal dibagi dalam

• 1. syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum
  perkawinan
• A. pemberitahuan tentang maksud untuk kawin
• B.pengumumam tentang maksud untuk kawin (pasal 50
  s/d pasl 57 KUHperdata)
• C.syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan
  dengan dilangsungkan perkawinan

88
Tujuan perkawinan

• UU No. 1 tahun 1974membentuk keluarga rumah
  tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
  Ketuhanan YME
• KUHPerdata---tidak ada pasal yang mencantumkan
  mengnai tujuan perkawinanuntuk mendapatkan
  keturunan, status kewarganegaraan, mendapatkan
  warisan
• Dengan adanya UU No.1 tahun 1974--- tujuan
  perkawinan yang dimuat dalam KUHPerdata tidak
  berlaku lagi.

89
Pencegahan perkawinan

• Suatu usaha untuk menghindari adanya sebuah
  perkawinan yang bertentangan dengan
  ketentuan-ketentuan UU yang ada
• Suatu upaya hukum yang dapat digunakan oleh
  pentutut umum, orang-orang yang berhak dengan
  alasan-alasan ttt mempunyai hubungan sesuatu
  dengan calon suami istri.
• Pasal 13 jo 20 UU No. 1tahun 1974perkawinan
  dapat dicegah bila ada pihak yang tidak memenuhi
  syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

90
yang berhak melakukan pencegahan

• Salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan
• Orang tua atau keluarga sedarah, wali, pengampu,
  pejabat yang ditunjukmemenuhi syarat-syarat
  tttberdasarkan keputusan pengadilan
• Sebelum perkawinan(pasal 2 s/d 9 PP 9 tahun
  1975)adanaya pemberitahuan dan pengumumam

91

• Pengumumanagar sebelumnya diketahui oleh
  umumkhususnya mereka yang punya wewenang
  mencegah perkawinandalam perkawinan sudah
  terlanjur dilaksanakanmaka perkawinan dapat
  dibatalakan
• Akibat pencegahanperkawinan tidak dapat
  dilangsungkan, pegawai pencatat perkawinan tidak
  boleh melangsungkan perkawinan atau membantu
  melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui ada
  pelanggaran.

92
pembatalan

• Pasal 85 s/d 99a KUHPerdata
• Pasal 22 s/d 28 UU No. 1tahun 1974
• Pihak-pihak yang mengajukan pembatalan--
• 1. keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas
  dari suami istri
• 2. suami istri
• 3. pejabat yang berwenang
• 4. pejabat yang ditunjuk
• 5. jaksa
• 6. orang yang mempunyai kepentingan hukum secara
  langsung terhadap perkawinan tsb, dalam hal putus
  perkawinan

93
Akibat perkawinan

• Suami istri memikul kewajiban hukum untuk
  menegakan rumah tangga
• Saling mencintai, hormat menghormati, memberi
  bantuan lahir batin
• Hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam
  kehidupan rumah tangga
• Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum
• Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan
  segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga
  sesuai kemampuannya dan istri mengurus rumah
  tangga
• Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang
  tetap yang ditentukan secara bersama

94
Harta bersama

• Pasal 35 UU No 1 tahun 1974harta benda yang
  diperoleh selama perkawinan menjadi harta
  bersama, harta bawaan dari masing-masing di bawah
  penguasaan masing-masing sepanjang para pihak
  tidak menentukan lain.
• KUHPerdata pasal 119tidak ada perjanjian kawin
  maka terjadi persatuan bulat demi hukum, sehingga
  baik harta bawaan dan harta yang didpat dalam
  perkawinan menjadi harta persatuan.
• UU No1 tahun 1974harta bersama hanyalah harta
  yang diperoleh selama perkawinan, yang lain tetap
  dikuasai masing-masing kecuali ditentukan lain
  yaitu dijadikan harta bersamamelalui perjanjian
  perkawinan (Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974, pasal
  149 KUHperdata.

95
Perjanjian perkawinan

• Tidak boleh bertentangan dengan hukum,
  kesusilaan.
• Perjanjian tsb berlaku sejak perkawinan, selama
  perkawinan berlangsung para pihak tidak dapat
  mengubah perjanjian kawin kecuali ada persetujuan
  untuk mengubahnya dan tidak merugikan pihak lain.
• Putusnya perkawinanperceraian dan keputusan
  pengadilan (pasal 38 UU No. 1 tahun 1974.

96
Perkawinan bubar (KUHPerdata)

• Kematian
• Keadaan tidak hadir suami istri selama 10 tahun,
  diikuti perkawinan baru istrinya
• Putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang
  dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan
• perceraian

97
Alasan perceraian

• Salah satu pihak berbuat zina menjadi pemabuk,
  pemadat,penjudi dsb yang sukar disembuhkan
• Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama
  duatahun berturut-turut tanoa izin pihak lain dan
  tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
  luar kemauannya
• Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima
  tahun atau hukuman yang lebih berat
• Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
  penganiayaan berat yang membahayakan ihak lain
• Salah satu pihak mendapat cacat badan atau
  penyakit yang berakibat tidak dapat menjalanken
  kewajiban sebagi suami istri
• Antara suami istri terue menerus terjadi
  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
  harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

98
Akibat putusnya perkawinan

• Ayah, ibu tetap berkewajiban memelihara dan
  mendidikan anak-anaknya, untuk kepentingan si
  anak, bila ada perselisihan maka pengadilan akan
  memutuskan
• Ayah bertanggung jawab atas semua biaya
  pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya,
  bilamana ada masalah pengadilan dapat menentukan
  bahwa ibu ikut memikul biaya tsb.
• Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami
  untuk memberikan biaya penghidupan dan atau
  menentukan sesuatu kewajiban