Pemberantasan Korupsi: Pilihan Tepat untuk Mensejahterakan Rakyat dan Menegakkan Pilar Kebangsaan

1
(No Transcript)
2
INDONESIA SAAT INI
MENCEGAH KORUPSI melalui Keterbukaan dan
Akuntabilitas Anggaran
KORUPSI DI INDONESIA
SISTEM PENGANGGARAN
2
3
(No Transcript)
4
KONDISI INDONESIA SAAT INI

• LISTRIK 35 (sekitar 84 juta) penduduk
  Indonesia setiap malam masih dirundung kegelapan
  - tanpa listrik (sumber listrikindonesia.com)
• ENERGI 35,6 konsumsi energi di negeri ini
  sangat tergantung pada BBM ? subsidi untuk BBM
  pada tahun 2011 menghabiskan hampir 14
  APBN.(sumber bicaraenergi.com jpnn.com)
• KESEHATAN 2/3 penduduk Indonesia masih
  mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per
  hari ? sebagaian besar masyarakat kita hidup di
  bawah standar garis kemiskinan.
• AIR 85 juta penduduk miskin di perkotaan tidak
  memiliki akses terhadap air bersih. Penyediaan
  air bersih saat ini baru menjangkau 9 dari total
  penduduk Indonesia. (sumber Kementerian PU)
• KERUSAKAN ALAM 3,8 juta hektar hutan di
  Indonesia dibabat setiap tahunnya, belum lagi
  yang disebabkan oleh kebakaran. Akibatnya, 39
  habitat alami turut musnah. (sumber isai.or.id)

4
5
POTRET INDONESIA PENGANGGURAN

• Data Badan Pusat Statistik (Agustus 2011)
• Jumlah penduduk Indonesia 241 juta jiwa.
• Jumlah angkatan kerja 117,37 juta
  orang.
• Jumlah penduduk bekerja 109,67 juta orang
• Jumlah penganggur 7,7 juta orang
  (6,56)

5
6
POTRET INDONESIA HUTANG INDONESIA
Data Ditjend Pengelolaan Hutang Kemenkeu RI
(Januari 2012)
Hutang Pemerintah Indonesia 2012 Rp 1.937
triliun. Berupa pinjaman Rp 615 triliun dan surat
utang Rp 1.322 triliun Pemerintah harus membayar
bunga utang sebesar Rp. 115,21 triliun dalam
tahun 2011 melalui APBN
6
7
POTRET INDONESIA KEMISKINAN

• Data Badan Pusat Statistik (Agustus 2011)
• Angka kemiskinan
• 30,02 juta orang masih berada di bawah garis
  kemiskinan (12,49)
• Penduduk miskin Indonesia gt jumlah penduduk
  Malaysia (28,9 juta orang)

7
8
(No Transcript)
9
(No Transcript)
10
ELEMEN PENYEBAB KORUPSI
Perceived Pressures Opportunities Rationalization

• Penyebab korupsi merupakan gabungan dari tiga
  elemen, yaitu
• Tekanan / Pressures
• Peluang / opportunities
• Justifikasi / Rationalization

Fraud Triangle
opportunities
pressures
rationalization
11
(No Transcript)
12
GUNUNG ES TINDAK PIDANA KORUPSI

• lokasi
• pemasok anggaran
• pengguna anggaran,
• disparitas pendapatan
• manusia (berjiwa koruptor)?
• barang (asset neg, br sitaan)?
• kegiatan
• proyek pembangunan
• pengadaan barang / jasa
• perijinan / yan publik

• Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat
• Desire to Act
• Ability to Act
• Opportunity
• Suitable Target

TPK
HAZARDS KORUPSI (CH)?
LAUT
CORRUPTION HAZARDS (CH)?

• Kelemahan bangsa
• Kesisteman
• Kesejahteraan / Pengghasilan
• Mental / moral
• Internal, sosial, self control
• Budaya ketaatan hukum

POTENSI MASALAH PENYEBAB KORUPSI (PMPK)?
13
KORUPSI SEBAGAI PERILAKU MENYIMPANG

• Pemborosan, inefisiensi
• Ungkapan terima kasih atas jasa yang memang
  seharusnya diberikan/diterima
• Tidak menghargai waktu
• Memperlambat/menghambat pelayanan untuk
  mendapatkan uang/ongkos administrasi
• Aneka biaya pendidikan sekalipun dikatakan SPP
  gratis
• Perencanaan kegiatan dibuat dengan pertimbangan
  tertentu
• Memproyekkan kegiatan rutin instansi pemerintah
  
• dll.

Perilaku ini telah dianggap sebagai perilaku yang
wajar/biasa dalam seluruh aspek kehidupan kita
sehari-hari. Sudah saatnya membuang perilaku
koruptif itu secara konsisten, dengan menerapkan
prinsip-prinsip good governance.
14
(No Transcript)
15
DAMPAK KORUPSI

• Rendahnya kualitas infrastruktur dan pelayanan
  publik
• Timbulnya ekoniomi biaya tingggi
• Berkurangnya penerimaan negara
• Runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi

16
DAMPAK KORUPSI

• Membahayakan kelangsungan pembangunan dan
  supremasi hukum
• Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat
• Bertambahnya masalah sosial dan kriminal
• Adanya mata rantai antara korupsi dengan
  bentuk-bentuk lain dari kejahatan, khususnya
  kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi.

17
PENANGANAN KASUS TPK
NO JABATAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 JML
1 Anggota DPR dan DPRD 2 7 8 27 5 2 51
2 Kepala Lembaga/Kementerian 1 1 1 1 2 6
3 Duta Besar 2 1 1 4
4 Komisioner 3 2 1 1 7
5 Gubernur 1 2 2 2 1 8
6 Walikota/Bupati dan Wakil 3 7 5 5 4 4 1 29
7 Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 1 100
8 Hakim 1 2 3
9 Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 3 57
10 Lain-lain 6 1 2 4 4 9 3 29
JUMLAH 4 23 29 27 55 45 65 39 7 294
Data per Maret 2012
16
18
(No Transcript)
19
(No Transcript)
20
Hambatan-hambatan dalam Upaya Pemberantasan Korup
si di Indonesia

• Masih rendahnya political will pemerintah yang
  menyeluruh ke setiap lapisan birokrasi.Masyarakat
  sendiri masih banyak yang bersikap permissive.
• Korupsi sudah menjadi penyakit kronis di
  Indonesia sehingga setiap upaya-upaya menangani
  kasus korupsi akan menghadapi resistensi yang
  tinggi, ingin mempertahankan status quo.
• Sistem kepegawaian yang belum mendukung untuk
  pegawai termotivasi dan ber intergritas.
• Sistem keuangan dan penganggaran (APBN/APBD) yang
  belum mendukung operasional pada lembaga penegak
  hukum secara penuh.
• Masih belum terciptanya sinergi yang baik di
  antara lembaga-lembaga penegak hukum maupun
  lembaga pengawasan yang ada.
• Corruptor Fightback.

21
Sistem Anggaran Pangkal Korupsi

• Sistem anggaran daerah (APBD) dan terpusat (APBN)
• Sistem penganggaran belum efektif dan efisien
• Terjadinya kebocoran anggaran
• Proses politik dan benturan kepentingan
• Alokasi anggaran tidak efektif
• Mafia anggaran

22
Kebocoran Anggaran

• Tiga Penyebab kebocoran dan pemborosan sumber
  daya ekonomi
• Kebijakan keuangan dan terkait dengan keuangan,
  UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara masih rawan
  dari ancaman korupsi, kolusi, dan nepotisme
• Birokrasi Indonesia sudah berubah bentuk, tetapi
  secara budaya dan proses kerja masih tidak
  efisien
• Pemerintah tidak punya kebijakan pengendalian
  untuk mencegah dan menahan kebocoran dan
  pemborosan sumber daya ekonomi

23
Terkait Kebijakan APBN

• APBN harus sehat dan berkesinambungan
  (sustainable) karena penting dalam kebijakan
  fiskal dan berperan dalam tercapainya tujuan
  pembangunan
• APBN terkait dengan tiga fungsi utama kebijakan
  fiskal, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi,
  dan
• fungsi Stabilisasi
• Indikator APBN yang sehat dan berkesinambungan,
  yaitu defisit harus terkendali menuju seimbang
  atau surplus, keseimbangan primer terjaga
  positif, rasio utang yang cenderung menurun
• Triple Track Strategy Pro-Growth, Pro-Job, dan
  Pro-Poor

24
Keterbukaan dan Akuntabilitas Anggaran

• Ukuran akuntabilitas anggaran sekurangnya dinilai
  dari dua aspek besar, yakni proses dan hasil
• Anggaran direncanakan sesuai kebutuhan, efektif,
  efisien dan tidak memunculkan ruang-ruang korupsi
• Dalam implementasinya, anggaran dilaksanakan
  dengan cara-cara yang transparan dan kompetitif
• UU KIP No 14 Tahun 2008 memberikan hak kepada
  publik untuk mengakses informasi terkait
  pengelolaan anggaran oleh Badan Publik
• Memenuhi kewajiban sebagai Badan Publik yang
  ditetapkan UU KIP, maka wajib bagi Badan Publik
  untuk membuka informasi-informasi publik tersebut
  termasuk terkait anggaran (DIPA)

25
(No Transcript)
26
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPK
- Dibentuk pada bulan Mei 2010 dan dikelola oleh
Biro Humas. - PPID (Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi) dijabat oleh Kepala Biro
Humas, SK Pimp KPK No. KEP-224/01/05/2010. - PIC
Penyedia Informasi di tiap-tiap Direktorat/Biro
ditunjuk dengan SK Sekjen No.
KEP-285/50/07/2010. - Saluran Permintaan
Informasi melalui Telepon [phone]
Fax [phone] Email
informasi_at_kpk.go.id Langsung dan surat Kantor
KPK - Layanan Penyedia Informasi Website KPK
www.kpk.go.id Portal ACCH
http//acch.kpk.go.id
27
(No Transcript)
28
RUANG PIP
LAYANAN VIA EMAIL
BROSUR PIP
29
LAPORAN PIP KPK 2010
Pada Tahun 2010 mulai bulan Mei-Desember PIP KPK
melayani 532 Permintaan informasi melalui saluran
informasi yang tersedia. Disamping
itu, PIP KPK juga mendapat 1 sengketa informasi
dari pemohon Sdr. Muhammad HS, saat ini masih
dalam tahapan ajudikasi di Komisi Informasi.
Informasi yang menjadi sengketa Daftar LHKPN
seluruh pegawai KPK, Data rumah dan mobil dinas
Pimpinan, Seluruh Peraturan yang dikeluarkan
Pimpinan KPK.
30
LAPORAN PIP KPK 2011
Pada Tahun 2011 PIP KPK melayani 828 Permintaan
informasi melalui saluran informasi yang
tersedia. Selama tahun 2011, PIP KPK
menerima 1 keberatan informasi dari FITRA, namun
sudah diselesaikan di KPK.
31
(No Transcript)