PowerPoint

1
Jakarta, 13 November 2008 Kuliah Umum Di Balai
Sidang Universitas Indonesia
2
Roadmap Indonesia Menjadi ASEAN ICT Leading
Nation
Kampanye Tahun Dasar TIK
ASEAN ICT Leading Nation
Akselerasi TIK 1
Konsolidasi
Akselerasi TIK 2

• Dewan TIK Nasional diketuai Presiden
• Implementasi 3G
• Inisiatif e-Announcement
• Cetak Biru SDM TIK Nasional

• Indonesia Broadband
• Tender Backbone Nasional
• Penerapan BWA
• Implementasi IPv6
• UU ITE
• Standar Interoperabilitas e-Govt
• Arsitektur Interoperabilitas (PASIR 2.0)
• Standar Kompetensi Profesi SDM TIK
• Standar Digital Broadcast
• Inkubator TIK
• Implementasi e-Learning
• Tahun Diskon TIK

• Natl Internet Gateway
• Standar Bid. TIK
• Smart Card Nasional
• TIK HR Regulation Reform
• Affirmative Action untuk Industri DN
• PC Murah
• NSW
• e-Commerce/e-Payment
• e-Anggaran
• Disaster Mgmt Infosys

• Affordable Reachable Internet Access
• Mobile Internet
• Konvergensi UU TIK
• Sistem Klaster Industri TIK
• NIN
• Palapa Ring

TIK Untuk Semua
TIK Untuk Daya Saing Bangsa

• Comply 70 of WSIS Targets
• Meningkatnya Daya Saing Nasional
• Reformasi Birokrasi
• Technopreneurship Bidang TIK dalam Memenuhi
  Emerging Market DN dan Ekspor

Revitalisasi Industri TIK
Internalisasi Sosialisasi TIK
Reformasi Birokrasi

• Indikator TIK Nasional
• Penetrasi PC 15 Juta
• Pengguna Internet 60 Juta
• Telepon Tetap 37,5 Juta
• Seluler 125 Juta

2006 2007 2008 2009 2010
3
(No Transcript)
4
Tugas DETIKNAS

• Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis
  pembangunan nasional, melalui pendayagunaan
  teknologi informasi dan komunikasi
• Melakukan pengkajian dalam menetapkan
  langkah-langkah penyelesaian permasalahan
  strategis yang timbul dalam rangka pengembangan
  teknologi informasi dan komunikasi
• Melakukan koordinasi nasional dengan instansi
  Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik
  Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha,
  Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi
  informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada
  umumnya dalam rangka pengembangan teknologi
  informasi dan komunikasi
• Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program
  teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat
  lintas departemen agar efektif dan efisien.

5
Strategic Objectives Programs
6
Program Owner dan Members
Catatan CIO, ICT Governance, ICT Audit,
Internet Infrastructure Sharing adalah program
DeTIKNas
7
Palapa Ring
8
Tujuan
Kemudahan implementasi e-Government,
e-Pendidikan, e-Health
Ketersediaan infrstruktur untuk layanan suara
sampai Broadband
Palapa Ring
Efisiensi investasi untuk menghasilkan layanan
dengan harga terjangkau
Percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi
wilayah
9
Ruang Lingkup (Eksisting Rencana)?
10
(No Transcript)
11
Jadwal Pelaksanaan
Adanya percepatan dari target implementasi semula
yang termuat dalam inpres 5/2008 dari tahun 2010
menjadi tahun 2009.
12
e-Education
13
Tujuan

• Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan
• Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
  Pendidikan
• Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra
  Publik Pendidikan.

TIK
Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan
terjangkau oleh rakyat banyak
14
Ruang Lingkup
e-Administrasi NISN (42.339.379 siswa) NPSN
(242.596 sekolah) NUPTK (2.408.174 guru)
e-Learning e-Book e-Bursa Konten TV Konten
Internet
15
Jadwal
Penyediaan Jaringan
Penyediaan SDM
16
National Single Window
17
Tujuan
Kecepatan Penyelesaian Ekspor-Impor
Meminimalisasi waktu dan biaya
INSW
Meningkatkan validitas dan akurasi data
Meningkatkan daya saing perekonomian
18
Ruang Lingkup
Importers
Bank A
Exporters
Bank B
Forwarding Agents
Banks
Bank C
Shipping Agents
Bank D
Transport Service Providers

• Electronic Funds Transfer
• for Payment

Insurance Companies
Air/Sea Port Operators
Customs
Approving Authorities
Tax and Gov Treasury
19
Tahapan Implementasi
Asean SW
20
Nomor Identitas Nasional
21
Kesamaan Dari Setiap Nomor Identitas(Commonalitie
s)
NIK

• Atribut yang sama
• Nama
• Tgl Lahir
• Tempat Lahir
• Jenis Kelamin
• Biometri

NPWP
NIN
DLL
SIM
22

• Referensi dengan NIN
• Ekstraksi data yang diperlukan
• Verifikasi data NIN

Nomor Identitas Nasional
NIN

• Nama
• Tempat Lahir
• Tgl Lahir

• Jenis Kelamin
• Biometri

• Ekstrasi Data
• Validasi dan verifikasi dengan Biometri
• Penyimpanan data

SIAK
Nomor Induk Kependudukan

• Jenis Kelamin
• Alamat
• Pekerjaan

• Nama
• Tempat Lahir
• Tgl Lahir
• Status Kawin

• Pendaftaran
• Pendataan
• Populasi Database

23
Kemajuan

• Sudah terbangun Sistem Informasi Administrasi
  Kependudukan (SIAK) dan Data Center Kependudukan
  Departemen Dalam Negeri serta sudah dilakukan
  pemutakhiran data kependudukan per Kab/Kota untuk
  memantapkan terwujudnya database kependudukan
  berbasis NIK Nasional.
• 26 Juli 2008 telah dilakukan rapat lintas sektor,
  terkait dengan pembangunan Datawarehouse dan
  konektifitas NIK dengan 14 instansi sebagai
  berikut Dirjen Imigrasi, Polri, Depkes,
  Depdiknas, BPN, Depag, Depsos, Deplu, Menpan,
  Bin, Bnp2tki, Depkominfo, Depnakertrans,
  Menkoprekonomian.

24
e-Anggaran e-Procurement
25
e-Anggaran/Pengadaan
Anggaran dan Pengadaan Negara yang transparan,
akuntabel, standar dengan yield maksimum
Kepala Daerah/Unit DPR/D Satker
e-Anggaran
Manajemen Kontrak
Panitia PPK Sertifikasi Penjaminan
Rekanan Publik
e-Pengadaan
Monitoring Pekerjaan
Lembaga Keuangan

E-Payment
26
Progress e-Anggaran

• e-Anggaran adalah sistem anggaran yang melebur
  anggaran rutin dan anggaran pembangunan dalam
  satu format anggaran, yang diharapkan akan
  mengurangi alokasi yang tumpang-tindih.
• Pada saat ini sudah mempublikasikan RKA-K/L dari
  setiap departemen dan diterbitkan peraturan
  bersama dengan Bappenas dan instansi terkait
  lainnya, kemudian sedang dilakukan penerapan 3
  pilar sistem penganggaran baru yaitu unified
  budgeting, medium term expenditur framework,
  Performance based budgeting.
• E-Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (e-SPAN)
  DJA-PAP2

27
Progress e-Procurement

• e-Procurement adalah suatu proses pengadaan
  barang dan jasa secara on line melalui internet,
  proses ini akan menjadi transparan dan dapat
  mudah diawasi oleh masyarakat sehingga proses
  pengadaan barang dan jasa Pemerintah akan adil
  (fair).
• Telah disosialisasikan dan di uji coba ke
  beberapa Instansi Pusat dan Daerah diantaranya
  Bappenas, Depkeu, Pemprov Sumbar dll.
• FS owner agar memanfaatkan dan mensinergikan
  inisiatif yang telah ada di Dep. Kominfo, Dep.
  PU, dll.

28
Software Legal
29
Surat edaran

• Surat edaran Menkominfo nomor 10/M.Kominfo/1/2008
  tanggal 16 Januari 2008 mengenai
• Penyampaian Buku dan CD Petunjuk Pendataan
  Penggunaan Komputer Personal dan Landasan
  Pengelolaan Sumber Daya TIK
• Dikirimkan ke Departemen, Lembaga Pemerintah
  Non Departemen, Komisi, Kementrian / Lembaga
  Setingkat Menteri, Lembaga Tinggi, Pemerintah
  Provinsi

30
Progres Pendataan Sumber Daya TIK

• Instansi
• Kab. Kebumen, Sragen, Minahasa
• Prov. Jawa Barat, Kaltim
• Kota Magelang, Solok
• Membutuhkan pembelajaran pengisian data
• Helpdesk info_sd_tik_at_depkominfo.go.id
• Sosialisasi Workshop Software Legal
• 28-29 Okt 08 KPDE se Sumatera di Medan
• 30,31 Okt 1 Nov 08 KPDE se Jawa di Yogyakarta
• 6-7 Nov 08 KPDE se Indonesia Timur di Gorontalo

31
United States Trade Representative (USTR) Section
301
32
Government Chief Information Officer
33
Latar Belakang

• Informasi bukan lagi menjadi komoditas, tetapi
  sudah menjadi aset organisasi di pemerintahan,
  korporasi maupun organisasi lainnya
• Peran teknologi informasi bukan lagi sebagai alat
  ataupun infrastruktur organisasi, lebih lanjut
  sebagai mitra, enabler atau penghela pertumbuhan
• Dalam perjalanannya pembangunan teknologi
  informasi di pemerintahan dilakukan secara
  otonomi sampai unit terendah, hal ini menyebabkan
  terjadinya pulau-pulau informasi yang menyebabkan
  kurang intergrasinya sistem informasi yang
  dibangun
• Perlu Pemimpin dan organisasi pengelola informasi
  di suatu organisasi, Chief Information officer.

34
(No Transcript)
35
USULAN Koordinasi CIO Nasional /DETIKNAS
00
0
Pemerintah Pusat
CIO Departemen
0
0
0
Federasi CIO Propinsi dipimipin Kepala Badan
Kominfo/Sejenis
11
Pemerintah Provinsi
CIO Dinas Propinsi
1
1
1
1
Federasi CIO Kabupaten/Kota Dipimpin Kepala Dinas
Kominfo/Sejenis
2
2
Pemerintah Kabupaten/Kota
CIO Dinas Kab/Kota
2
2
2
2
22
36
Government Internet Infrastructure Sharing
37
Tujuan
Efisiensi Biaya
Layanan Internet
Meningkatkan Keandalan
GIIS
Meningkatkan Keamanan
Layanan Intranet (antar Depertemen) Koordinasi
antar departemen Pertukaran data Berbagi
aplikasi/data Kolaborasi
Manajemen Bandwidth (Kapasitas Dinamis)
38
Skema Sistem
ISP 2
Akses internet
ISP3
ISP 1
Akses internet
Akses IIX
Dept C
Dept D
Dept B
Proxy ISP
Dept E
Dept A
Dept F
Dept J
Dept G
Dept I
Dept H
39
ICT GovernanceICT Evaluation
40
Hasil Yang Dicapai

• Buku Panduan Tata Kelola TIK
• Kode Etik dan Piagam Evaluasi TIK
• Evaluasi di 3 Instansi

41
Inpres 5 Tahun 2008
42
Inpres 5 Tahun 2008

• Kebijakan Peningkatan Daya Saing Global dengan
  Program Percepatan Penyediaan Infrastruktur
  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui
  percepatan program-program flagship Detiknas
• E- Pendidikan
• E- Procurement
• Palapa Ring
• National Single Window

43
Inpres 5 Tahun 2008

• Menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagai
  turunan UUITE (Target September 2009)
• PP Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi
  Elektronik
• PP Lawful Interception
• PP Perlindungan Data Strategis
• Internet Gratis untuk SMU sederajat diseluruh
  Indonesia (Target Desember 2008 dan berlanjut)
• Pelayanan internet gratis pada 7.000 SMU dan
  sederajat dan berlanjut hingga mencapai 17.000
  SMU dan sederajat

44
Saran EndorsmentYang Dibutuhkan
45
SARAN DAN ENDORSEMENT YANG DIBUTUHKAN

• Tindak Lanjut Inpres No 5 Th 2008
• Tindak lanjut Flagship Programs
• Pertemuan FS Owner dengan member untuk membahas
  
• Keterkaitan / Sinergi program
• Konsolidasi Budget
• Monitoring bersama terkait benefit realization
• Evatik dan Tata Kelola TIK
• Mendorong pelaksanaan good IT governance di
  seluruh instansi, melalui SE Wakil Ketua Tim
  Pengarah DETIKNAS
• Mendorong pelaksanaan belanja negara dengan
  paradigma less capex more opex
• Regulasi yang mendorong implementasi TIK
• Internet murah, khususnya untuk Edukasi
• Belanja TIK Nasional dengan pendekatan Less
  Capex More Opex
• Multiyears Contract
• Government Internet Infrastructure Sharing (GIIS)
• Government Data Information Sharing System
• Pembentukan GCIO di setiap Kementerian dan
  Lembaga
• Revitalisasi Industri TIK
• Menyetujui e-Health dan President Acountability
  System sebagai Flagship Program Detiknas

45
46
SARAN DAN ENDORSEMENT YANG DIBUTUHKAN (lanjutan)

• Memberikan insentif khusus untuk industri TIK
• Penetapan Depresiasi 100 dalam 1 tahun terhadap
  produk TIK
• Inbound Technopark
• Pembangunan Cyberpark Technopark
• Keberpihakan kepada Industri ICT level UKM
• Penggunaan WiMax Indonesia
• Perusahaan Indonesia sudah berhasil memproduksi
  WiMax
• Diperlukan regulasi yang mendukung implementasi
  WiMax Indonesia
• Peningkatan sarana untuk menampung dan
  menggunakan Program/Content Lokal
• Sosialisasi dalam bentuk pameran seperti INAICTA,
  e-Learning Award.
• Pemanfaatan produk TIK dalam negeri

47
TERIMA KASIH
48
The means to compete Benchmarking IT industry
competitiveness.
5. Software Legal (Cont.)
BSA merupakan konsorsium industri software yang
memiliki berbagai fokus. Diantaranya adalah untuk
mengurangi tingkat pembajakan software.
Indonesia menempati urutan ke-57 (dari 64
negara). Di antara negara Asia-Pacific mendapat
urutan 14 dari 16.
49
Progress Flagship Program
Penanggung Jawab
Status
Target
Flagship Program
National Single Window
Depkeu
2008
e-Pendidikan
Depdiknas
2009
Palapa Ring
Depkominfo
2009
Software Legal
Depkominfo
2009
e-Procurement
Bappenas
2008
e-Anggaran
Depkeu
2008
Nomor Identitas Nasional
Depdagri
2008
49
Sesuai dengan jadwal
Tidak mencapai target
Memerlukan perhatian khusus
50
UPAYA - PEMBERDAYAAN INDUSTRI TELEMATIKA
NASIONAL

• Mengoptimalkan Keputusan Menteri perindustrian
  No.11 Tahun 2006 tentang TKDN
• Insentif perpajakan (PP No. 1 tahun 2007).
• Kewajiban operator agar dalam presentasi tertentu
  dari belanja Capex dan Opex harus dibelanjakan
  di dalam negeri.

51
INDUSTRI PENDUKUNG FLAGSHIP PROGRAM DETIKNAS
Flagship Program
National Single Window
Palapa Ring
E-Pendidikan
E- Procurement
E-Budgeting
Legal Software
Nomor Indentitas Nasional
Industri Pengolah Data/Komputer
Industri Piranti Lunak
Industri Peralatan Telekomunikasi
Industri Kabel Optik
Industri pendukung
52
Industri TIK

• Industri Pengolah Data/Komputer
• Jenis-jenis produk yang sudah dapat dibuat
  didalam negeri saat ini antara lain CPU,
  monitor komputer, keyboard, mouse dan peripheral.
• Beberapa industri komputer merk nasional (Relion,
  Ion, Mogen dll).
• Industri Piranti Lunak
• Saat ini diperkirakan 200 perusahaan industri
  perangkat lunak (software house) yang umumnya
  terkonsentrasi di Jakarta, Bandung, Surabaya dan
  Medan.
• Industri Telekomunikasi
• Saat ini ada beberapa industri yang bergerak
  dibidang telekomunikasi termasuk pendukungnya
  (Inti, Harif Daya, CMI, SKP, LEN, DI,
  Quasar,dll).
• Secara umum teknologi telekomunikasi sudah
  dikuasai oleh industri dalam negeri seperti
  perangkat (pesawat telepon dan kelengkapannya),
  jaringan / switch (PSTN), teknologi masa depan
  seperti Next Generation Network (Aplication
  layer, Transport Layer dan Access Layer).
• Industri Kabel Optik
• Terdapat 7 Pabrik Kabel Optik dalam negeri yang
  sebagian besar merupakan perusahaan PMA.
• Total Kapasitas terpasang dari seluruh pabrik
  kabel optik tersebut sebesar 930,000 fiber-km per
  tahun.
• Kapasitas yang terpasang lebih dari cukup untuk
  memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri