Analisis Kebijakan, 7 Agt 2006 - PowerPoint PPT Presentation

1 / 26
About This Presentation
Title:

Analisis Kebijakan, 7 Agt 2006

Description:

... Baru,Banjar, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Barito ... Mothercare : Kab :Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Banjar. Analisis Kebijakan, 7 Agt 2006 ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1258
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 27
Provided by: tec1
Category:
Tags: agt | analisis | hulu | kebijakan

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Analisis Kebijakan, 7 Agt 2006


1
ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM
RANGKA AKSELERASI PENURUNAN AKI DAN AKB(
Turniani.L, Betty.R , Cholis Bachroen,
Gurindro.P,Setia Pranata, Titik.M )

2
TUJUAN PENELITIAN
  • Tujuan Umum
  • Melakukan Analisis terhadap kebijakan-kebijakan
    yang masih berlaku dalam rangka akselerasi
    penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian
    Bayi.

3
Tujuan Khusus
  • Melakukan identifikasi kebijakan Strategis
    yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat terhadap
    implementasi kebijakan di daerah dalam rangka
    akselerasi penurunan AKI dan AKB
  • 2. Melakukan Identifikasi kebijakan
    Manajerial yang mempunyai daya ungkit terhadap
    akselerasi penurunan AKI dan AKB
  • Melakukan Identifikasi kebijakan Teknis Program
    yang telah diprioritaskan pada tingkatan
    administrasi (Pusat/Prop/Kab/Kota) dalam rangka
    akselerasi penurunan AKI dan AKB
  • 4. Melakukan kajian terhadap komitmen
    dan dukungan politis penyediaan Sumberdaya (
    SDM,Pembiayaan,Obat dan perbekalan ) Kesehatan
    dalam rangka mempercepat akselerasi penurunan
    AKI dan AKB
  • 5. Melakukan kajian faktor-faktor yang
    menghambat terhadap implementasi kebijakan
    pelayanan kesehatan dalam rangka akselerasi
    penurunan AKI dan AKB

4
TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN
  • SULUT Menado,Minahasa Utara, Bolaang
    Mangandow,
  • Tomohon, Bitung
  • KALSEL Banjar Baru,Banjar, Hulu Sungai Tengah,
  • Hulu Sungai Selatan, Barito
    Kuala
  • JATIM Ponorogo,Ngawi, Jombang,Sampang,Pameka
    san
  • Waktu Penelitian
  • Waktu penelitian 10 bulan

5
Variabel Penelitian
A. Masalah kebijakan (Independent Varibel) Apa
saja kebijakan tsb Bagaimana Kebij.diterbitkan Sia
pakah yg menerbitkan Bagaimana mendistribusikan Ba
gaimana Mengimplementasikan

B.Kemampuan Kebijakan menstrukturkan
proses(Dependent variabel - Peramalan
Kebijakan(Visi) - Evaluasi kebijakan (SPM)
C.Variabel diluar Kebijakan yang mendukung
/menghambat - Dukungan pelaksanaan -
Hambatan dlm pelaksanaan
C. Tahap-2 dalam proses analisis implementasi
kebijakan - Alternatif kebijakan -
Rekomendasi kebijakan
6
Populasi dan Sampel penelitian
  • Populasi
  • 1. Dinas Kesehatan Kab/Kota
  • Pemerintah Daerah yang berkompeten dibidang
    kesehatan
  • 3. Fasilitas pelayanan medik spesialistik dan
    pelayanan medik dasar ( RSU,RS Khusus,
    RB,Poliklinik ) Pemerintah dan Swasta.
  • Ikatan Bidan Kab/Kota
  • Jumlah sampel
  • Kepala Dinas Kesehatan , Kasub Din
    YanKes,KasubDin KesGa, Kasi KIA, Bid.Perencanaan,
    Bidang Keuangan 6 orang
  • Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Direktur
    RSU,RS Khusus bagian Obgyn /bagian Anak 4 orang
  • Fasilitas Yan Dasar Pemerintah dan Swasta RB
    dan Poliklinik 2 orang
  • Pemda Bappeda , Biro Kesra 2 orang
  • Ikatan Bidan Kab/Kota 1 orang
  • Disain penelitian diskriptif (retrospektif)
    yang dianalisis dengan naratif
  • atau content analisys.

7
SIRKULASI PROSES KEBIJAKAN
Police Adaption
Police Informasi
Police Instrumen
Police Agenda
PROSES POL I T I S
Regulasi
Police Issues
AREA PENELITIAN
PROSES TEKNIS
Kebij.Strategis
Kebij.Manajerial
Informasi
Kebij.Teknis Program
Evaluasi
Anggaran
8
Hasil Penelitian
9
Prov Jawa Timur Luas 46.527,42 Km2
Penddk 35.480.543 Jiwa 29 Kab 9 Kota
Daerah SMPFA Kab Jombang, Ngawi, Sampang
,Pamekasan
10
Kebijakan Penurunan AKI/AKB di Daerah Penelitian
Di Prov. JATIM
INDONESIA SEHAT 2010
PP No.7/05 . Bab 28
VISI JATIM
SK - MenKes
RESTRADA JATIM
SPM, MPS
RENSTRAKES
BAPEKAB
-Dr.Obgyn/ Anak Bidan ( APN)
KEBIJAKAN PEMDA /PERDA
Implementasi RS PONEK, AMP PUSK
PONED,CAPACITY BUILD
11
KUALITAS PELAYANAN KIA DI DAERAH PENELITIAN
PROV JATIM
12
Tingkat Kematian
Anggaran Kes Thdp APBD
13
KESIMPULAN KEBIJAKAN PENURUNAN AKI/AKB PD
DAERAH PENELITIAN DI
PROV.JAWA TIMUR
Demand (Kualitas yan) K4 ( 70,1- 89
) Ruj.Risti ( 4,3- 87,9 ) Linakes (
70,8 97 ) KN ( 79,6 97,7
) Kunj.By ( 0 123 ) BBLR ( 26,3
100 ) Lahir Mati ( 65- 162 ) Bayi Mati (
18- 191) Kematian Ibu ( 7- 22)
  • Alternatif Kebijakan
  • Sosialisasi kepada
  • PemDa/Advokasi
  • Khususnya,
  • Prog AKI/AKB
  • Pemahaman mslh
  • KIA kpd Masyarakat
  • Evaluasi Rutin
  • MOU antara
  • Institusi PemDa
  • terkait prog
  • AKI/AKB dg
  • lembaga suport
  • (DPRD)

Institusi Pemerintah/ Pemda (DinKes)
Resources Transport baik Lokasi
daratan Tenaga cukup Sarana
(RS/Pusk)/pddk
Support SK PEMDAGSI,MPS,SPM,AMP Anggaran (2,2
5,6 )
14
  • Provinsi Kalimantan Selatan
  • Luas 38.822,62 Km2, Jml Pddk 3.174.551 jiwa
    11 Kab. 2 Kota
  • Mothercare Kab Barito Kuala, Hulu Sungai
    Selatan, Banjar

15
Kebijakan Penurunan AKI/AKB di Daerah
Penelitian Di Prov. KAL-SEL
VISI INDONESIA SEHAT 2010
VISI KALSEL SEHAT 2008--10
SK MENKES
RENSTRADA
GSI,SPM
RESTRA- KES
BAPEKAB
KEBIJAKAN PEMDA/PERDA
Implementasi - Lomba GSI, Bidan, AMP,Supervisi
INFRASTRUKTUR
MPS belum ? Bidan( APN)
16
KUALITAS PELAYANAN KIA DI DAERAH PENELITIAN
PROV KAL-SEL
17
Tingkat Kematian
Anggaran Kes thdp APBD
18
KESIMPULAN KEBIJAKAN PENURUNAN AKI/AKB PD
DAERAH PENELITIAN DI
PROV.KALIMANTAN SELATAN
Demand (Kualitas yan) K4 ( 69,5 82,4
) Ruj.Risti ( 1,12 36,2 ) Linakes
( 77 93,6 ) KN ( 95 101
) Kunj By ( 0 96,8 ) BBLR (87,5
100) Lahir Mati ( 16 - 98 ) Bayi Mati (
29 73 ) Kematian Ibu (6 10 )
  • Alternatif Kebijakan
  • Sosialisasi /Advokasi
  • MPS kepada
  • PemDa,Steakholder
  • - Pemahaman MPS
  • terhadap Masyarakat
  • Evaluasi Rutin
  • MOU antara
  • Inst.Pemda Terkait
  • Prog. AKI/AKB
  • dg Lembaga suport
  • (DPRD)

Institusi Pemerintah/ Pemda (DinKes)
Resources Transport target 2008 Lokasi
Sungai,bukit/hutan Tenaga memadai Sarana
(RS,Pusk)/pddk cukup
Support SK PEMDA GSI,SPM,AMP Anggaran ( 1,7
5,2 )
19
Sulut
  • PROP.SULAWESI Utara
  • Luas 15.576,68 Km2. juml.pddk 2.193.419 jiwa
    6 Kab , 3 Kota
  • Mothercare Kab Bol-Mon,Kota Manado,kab Bitung

20
Kebijakan Penurunan AKI/AKB di Daerah
Peneliotian Prov.Sul-Ut

VISI SULUT KOTA WISATA DUNIA
RPJPM --- PP 7/05
RESTRADA SULUT
KEBIJ.PEMDA/PERDA
GSI,SPM,AMP
RENSTRADA KES
INDONESIA SEHAT 2010
  • Kebijakan
  • KAB BITUNG
  • 4 KAB/KOTA

Mothercare 5 th
GSI,AMP,CAP-BUILDING
(Bidan ---
APN DepKes - ) DAU
2 th GSI,AMP
21
KUALITAS PELAYANAN AKI/AKB DI DAERAH PENELITIAN
PROV SUL-UT
22
Tingkat Kematian
Anggaran Kes thdp APBD
23
KESIMPULAN KEBIJAKAN PENURUNAN AKI/AKB PD
DAERAH PENELITIAN DI
PROV.SULAWESI UTARA
Demand (Kualitas yan) K4 ( 61,4 92,5
) Ruj.Risti ( 6,2 47,3 ) Linakes (
83,7 98,8 ) KN ( 81 100
) Kunj By ( 74,1 99,1 ) BBLR (
67,8 100 ) Lahir Mati ( 9 - 144 ) Bayi Mati
( 2 38 ) Kematian Ibu ( 5 20 )
  • Alternatif Kebijakan
  • Sosialisasi/Advokasi
  • MPS pada
  • PemDa,Steakholder
  • - Pemahaman MPS
  • terhadap Masyarakat
  • Evaluasi Kegiatan
  • Rutin
  • MOU antara
  • Inst.PemDa terkait
  • Prog AKI/AKB dg
  • Lembaga suport
  • (DPRD)

Institusi PemerintahPemda (DinKes)
Resources Transport krg unt kepulauan Lokasi
Darat,pegunungan Tenaga
memadai Sarana (RS,Pusk)/penddk memadai
Support SK PEMDA GSI,SPM,AMP Anggaran ( 1,6
8,49 )
24
Faktor-faktor yang menghambat terhadap
implementasi kebijakan
  • 1. Rendahnya Alokasi Anggaran Kesehatan terhadap
    Anggaran
  • APBD .. Utamanya anggaran untuk
    program penurunan AKI/AKB)
  • 2. UU no 32 th 2004 , mengakibatkan
    terjadinya mutasi pada pemegang
  • program diperlukan pembelajaran
    ulang.
  • 3.Kebijakan Strategi ( Per Pres no 7/05
    Bab 28 ) pada beberapa Daerah
  • Penelitian belum dipahami.
  • 4. Kebijakan Manajerial (MPS) pada beberapa
    Daerah Penelitian belum
  • tersosialisasikan terutama pd
    institusi PemDa yg terkait dg program
  • P.AKI/AKB dan masyarakat sebagai
    target group (.baru DinKes
  • kab/kot)
  • 5. Komunikasi program P.AKI/AKB antar
    lintas sektor (DinKes,
  • BAPEKAB/KOT,Ikatan Profesi ) blm
    efektif.

25
REKOMENDASI ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN
KESEHATAN DALAM
RANGKA AKSELERASI PENURUNAN AKI/AKB
  • DASAR UU NO.32/04..OTONOMI DAERAH

KEBIJAKAN PEM.PUSAT DEPKES RI
PEDOMAN,PEGANGAN,USULAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
PP 7/05 BAB 28
ADVOKASI
DPRD
KEBIJAKAN PEM.DAERAH
  • KELELUASAAN DALAM
  • Merencanakan
  • Mengalokasikan

Target Group
  • Program Kebij MPS
  • Target Group Kelp Masy / sasaran
  • Kebij -------- beri penget/pemahaman
  • -Implementor yg bertanggungjawab
  • (komitmen thd P.AKI/AKB,
  • Sumberdaya memadai)

Program/kebij. dilaksanakan
Implementor (DinKes)
  • Komunikasi Internal
  • Libatkan Lintas sektor,LSM
  • Koordinasi efektif

26
Terimakasih kami mohon masukan
TERIMAKASIH DAN KAMI MOHON MASUKAN
JAKARTA, 7 AGT 2006
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com