Title: KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA)
1KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA(STUDI KASUS
IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA)
- MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
- DOSEN RATRI ISTANIA, SIP, MA
- SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
- LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA
- 2009
2KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA
- TEORI KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
- KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI
SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN TAPANULI - 1949-1950
- 1998-SEKARANG
- KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAN KABUPATEN LUWU RAYA - 1949-1950
- 1998-SEKARANG
- PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
3TEORI ORGANISASI
- PARADIGMA LAMA DALAM PENGELOLAAN ATAUPUN
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA TERKAIT
DENGAN PEMAHAMAN TENTANG KONSEP ORGANISASI
BERDASARKAN TEORI KLASIK - BEBERAPA TEORI KLASIK BERUMUR SANGAT TUA, SETUA
PERADABAN MESIR KUNO, KERAJAAN ROMAWI, DAN
KEKAISARAN CINA - TEORI YANG ADA SEKARANG, MERUPAKAN HASIL DARI
PEMIKIRAN PARA AHLI DUNIA BARAT TENTANG MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DI ABAD KE-20 - PARADIGMA BARU DIPELOPORI DENGAN HADIRNYA
MANAJEMEN ORGANISASI PEMERINTAHAN GAYA BARU YANG
BERNAMA PUBLIC MANAGEMENT - KETIKA KONSEP PUBLIC MANAGEMENT DIPERKENALKAN
PERTAMA KALI, FOKUS UTAMA DARI ORGANISASI
DITEKANKAN PADA PENCAPAIN TUJUAN DENGAN
MENGGUNAKAN SEGALA SARANA DAN PRASARANA YANG ADA
TERMASUK DANA DAN SUMBER DAYA ORGANISASI
4TEORI ORGANISASI KLASIK (1)
- BIROKRASI, TEORI MENGENAI BIROKRASI KLASIK
DIUTARAKAN OLEH MAX WEBER, SEORANG SOSIOLOG DARI
JERMAN. - TEORI WEBER TERKENAL DENGAN SEBUTAN TEORI IDEAL
ORGANISASI YANG DIKENAL JUGA SEBAGAI TEORI
BIROKRASI. - WEBER MENYEBUTKAN BAHWA BIROKRASI ADALAH BENTUK
ORGANISASI YANG DICIRIKAN OLEH PEMBAGIAN KERJA,
HIRARKI YANG DIDEFINISIKAN DENGAN JELAS,
PERATURAN DAN KETETAPAN YANG RINCI DAN SEJUMLAH
HUBUNGAN IMPERSONAL - CIRI-CIRI ORGANISASI TIPE WEBER
- MEMPUNYAI TUJUAN,
- TIAP ORGANISASI TERDIRI DARI ORANG-ORANG,
- SEMUA MENYUSUN STRUKTUR YANG DISENGAJA
5TEORI ORGANISASI KLASIK (2)
- TEORI MANAJEMEN ADMINISTRATIF, MERUPAKAN TEORI
ORGANISASI KLASIK DIPELOPORI OLEH MOONEY DAN
REILEY - MEREKA MENGEMUKAKAN BAHWA ORGANISASI DALAM
PENGERTIAN FORMAL ADALAH TATA TERTIB, SEHINGGA
MEMBUTUHKAN PENGORGANISASIAN DAN PROSEDUR
KETATATERTIBAN - TATA TERTIB MERUPAKAN LANDASAN ORGANISASI FORMAL
- CIRI-CIRI ORGANISASI TIPE MANAJEMEN
ADMINISTRATIF - OBYEKTIFITAS,
- RASIONALITAS,
- KEPASTIAN,
- HIRARKI,
- KEAHLIAN
6TEORI NEO-ORGANISASI KLASIK
- DI MASA PERALIHAN ANTARA TEORI KLASIK DAN TEORI
MODEREN - TERDAPAT TEORI ORGANISASI NEO- KLASIK DIMANA
KEMUNCULAN TEORI INI DIWARNAI DENGAN SENTIMEN
KETIDAKPUASAN DARI PARA PEKERJA AKIBAT PENERAPAN
TEORI ORGANISASI DAN MANAJEMEN KLASIK - TEORI ORGANISASI NEO-KLASIK BERUSAHA MEMANUSIAKAN
KEMBALI MANUSIA KARENA MANUSIA BUKANLAH MESIN
SEHINGGA PERLAKUAN MANAJEMEN KLASIK TIDAK DAPAT
DIBENARKAN
7TEORI NEO-ORGANISASI MODEREN
- ALIRAN PERTAMA NEW PUBLIC MANAGEMENT ANTARA LAIN
STEWART DAN WALSH (1994) DAN KOOIMAN. - KOOIMAN MENGATAKAN BAHWA POLA HUBUNGAN
MASYARAKAT, PEMERINTAH, DAN SWASTA MERUPAKAN
HUBUNGAN YANG KOMPLEKS, DINAMIS, DAN DIVERSE
(BERAGAM). - ALIRAN KEDUA MANAJEMEN PELAYANAN MASYARAKAT (NEW
PUBLIC SERVICES), DIKEMUKAKAN OLEH DAVID OSBORNE
DAN TED GAEBLER. - REINVENTING GOVERNMENT (1992) MENGUNGKAPKAN PERAN
MASYARAKAT KETIMBANG PEMERINTAH DALAM MENGELOLA
KEBUTUHAN MEREKA DALAM BERMASYARAKAT. PEMERINTAH
TIDAK DIJADIKAN SENTRA ATAU PUSAT URUSAN, AKAN
TETAPI KEWENANGAN TELAH DILIMPAHKAN KE
MASYARAKAT.
8PRINSIP MANAJEMEN PELAYANAN MASYARAKAT
- PEMERINTAHAN KATALIS,
- MEMBERIKAN WEWENANG KETIMBANG MELAYANI,
- MENYUNTIKAN PERSAINGAN KE DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN, - PEMERINTAHAN DIGERAKKAN OLEH MISI DENGAN MENGUBAH
ORGANISASI YANG DIGERAKAN OLEH PERATURAN, - PEMERINTAH BERORIENTASI PADA HASIL BUKAN
PEMASUKAN, - PEMERINTAH BERORIENTASI PELANGGAN,
- PEMERINTAH WIRAUSAHA,
- PEMERINTAH ANTISIPATIF,
- PEMERINTAH DESENTRALISASI,
- PEMERINTAH BERORIENTASI PASAR.
9KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI
SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN TAPANULI
10PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA MENUJU
NEGARA KESATUAN SUMATERA UTARA 1950 (1)
- MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1950,
DAERAH RIS, SESUDAH TERBENTUK NEGARA KESATUAN,
TERBAGI MENJADI PROVINSI JAWA BARAT, JAWA
TENGAH, JAWA TIMUR, SUMATERA UTARA, SUMATERA
TENGAH, SUMATERA SELATAN, KALIMANTAN, SULAWESI,
MALUKU, DAN SUNDA KECIL - PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM ADALAH PEMERINTAHAN YG
MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - DISAMPING DAERAH OTONOM TERDAPAT DAERAH
ADMINISTRATIF YG TIDAK ATAU BELUM MEMPUNYAI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - TANGGAL 15 AGUSTUS 1950, SUMATERA UTARA MERUPAKAN
SATU DAERAH PROVINSI ADMINISTRATIF-BELUM MEMILIKI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA MENUJU PERSIAPAN SUSUNAN
PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM - SUMATERA UTARA DAPAT MENJADI DAERAH PROVINSI
OTONOM SETELAH MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
11PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA MENUJU
NEGARA KESATUAN SUMATERA UTARA 1950 (2)
- DAERAH KARESIDENAN ACEH, SUMATERA TIMUR, DAN
TAPANULI DIHAPUS BERSAMAAN DGN DICABUTNYA
PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI TAHUN 1948
TENTANG PEMBAGIAN SUMATERA UTARA MENJADI DUA
PROVINSI (MASA RIS) - PEMBUBARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KARESIDENAN DISAHKAN - DAERAH KARESIDENAN ACEH, SUMATERA TIMUR, DAN
TAPANULI DITETAPKAN MENJADI PROVINSI SUMATERA
UTARA - PEMBENTUKAN P4 S.U. (PANITIA PENYELENGGARA
PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA)
12BEBERAPA CATATAN PENTING
- DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TERDIRI DARI
DAERAH - SUMATERA TIMUR LUAS 84.583,2 KM2
- ACEH LUAS 55.550 KM2
- TAPANULI LUAS 39.077 KM2
13TUGAS P4 S.U.
- MEMPERSIAPKAN DAN MELAKSANAKAN PEMBENTUKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA MELIPUTI DAERAH ACEH,
TAPANULI, DAN SUMATERA TIMUR - MEMBAGI PROVINSI KE DALAM 15 DAERAH
- ACEH (5 KABUPATEN)
- TAPANULI (4 KABUPATEN)
- SUMATERA TIMUR (6 KABUPATEN)
- MENGADAKAN ALAT PERLENGKAPAN DAERAH KABUPATEN DAN
DPR-NYA AGAR KABUPATEN MENJADI OTONOM - SETELAH KABUPATEN OTONOM BARU MENGUSAHAKAN
PEMBENTUKAN DAERAH PROVINSI OTONOM SUMATERA UTARA
14KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SUMATERA
UTARA 1950 (A)
- URUSAN RUMAH TANGGA PROVINSI SUMATERA UTARA
DISELENGGARAKAN OLEH PEGAWAI2 YG TADINYA BEKERJA
DI PROVINSI TAPANULI/SUMATERA TIMUR DAN NEGARA
INDONESIA TIMUR - PEGAWAI PEMPROV SUMUT TERDIRI DARI 9 ORANG DARI
SIBOLGA DAN 8 ORANG DARI SUMATERA TIMUR, PEGAWAI2
ACEH MENYUSUL KEMUDIAN KARENA KETERBATASAN
PENGETAHUAN TTG OTONOMI - ACEH MEMINTA OTONOMI SENDIRI DARI PEMERINTAH
PUSAT - PENYEMPURNAAN APARATUR MENJADI PRIORITAS UTAMA
GUBERNUR SUMATERA UTARA, ABDUL HAKIM.
15KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SUMATERA
UTARA 1950 (B)
- 7 KABUPATEN DAERAH ACEH DITUNJUK SEORANG
KOORDINATOR PEMERINTAHAN-RESIDEN R.M. DANUBROTO - 4 KABUPATEN DAERAH TAPANULI SEORANG KOORDINATOR
PEMERINTAHAN-RESIDEN BINANGA SIREGAR - KOORDINATOR PEMERINTAHAN 6 KABUPATEN DAN I
KOTAPRAJA SUMATERA TIMUR DIHAPUSKAN - BEKAS KOORDINATOR PEMERINTAHAN SUMATERA TIMUR
DIPERBANTUKAN PADA KANTOR PEMERINTAHAN PROVINSI
SUMATERA UTARA
16KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SUMATERA
UTARA 1950 (C)
- UNDANG2 HUKUM TANAH MENJADI KOMPETENSI PEMPUS
- KONFERENSI DINAS PEMERINTAHAN SUMATERA UTARA,
MENGUNDANG SELURUH BUPATI DAN SEKRETARISNYA,
MEMBICARAKAN - SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH SETINGKATNYA
- URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
- TRANSMIGRASI PENDUDUK
- DESENTRALISASI DAN
- PERSIAPAN PEMILU
- MUTASI BEBERAPA BUPATI, PRO DAN KONTRA
17PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PEMDASUMATERA UTARA 1950 (a)
- PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TENTANG DPR SEMENTARA
DI KABUPATEN DAN KOTAPRAJA, BERKAITAN DGN
PEMILIHAN KARENA PERBEDAAN PENDAPAT DLM PARTAI
TENTANG ORGANISASI YG BERDIRI SENDIRI - DPR SEMENTARA KABUPATEN TANAH KARO,
- DPR SEMENTARA KOTAPRAJA SIBOLGA
- DPR-DPR LAIN SEPERTI KABUPATEN TAPANULI DAN ACEH
MASIH BERADA DALAM KEADAAN SEPERTI SEBELUM PP NO.
39. - LIMA KABUPATEN DAN SATU KOTAPRAJA MEDAN DI
SUMATERA TIMUR BELUM MEMILIKI DPR DALAM BENTUK
APAPUN
18PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PEMDASUMATERA UTARA 1950 (b)
- KANTOR JAWATAN BELUM CUKUP TERBENTUK DI IBUKOTA
PROVINSI MEDAN - PERUMAHAN BAGI PEGAWAI DARI BEKAS KANTOR JAWATAN
PROVINSI TAPANULI/SUMATERA TIMUR DI SIBOLGA DAN
BEKAS KANTOR JAWATAN PROVINSI ACEH DI KUTARAJA - PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERIMBANGAN YG
BERASAL DARI MEDAN (BEKAS STATUS NEGARA BAGIAN),
DARI ASAL STATUS KUTARAJA (BEKAS STATUS
PROVINSI), DAN YANG BERASAL DARI SIBOLGA (BEKAS
STATUS PROVINSI) - IDE PEMEKARAN MEMUNCULKAN TIGA PROVINSI TAPANULI
SELATAN, LABUHAN BATU, DAN ASAHAN - NIAS, TAPANULI TENGAH, UTARA, DAN SIMALUNGUN
- KARO, DELI SERDANG, LANGKAT, DAN
- MEDAN
- ALASANNYA ADALAH DEMI PEMERATAAN PEMBANGUNAN,
KARENA MASING-MASING WILAYAH MEMPUNYAI KEKUATAN
EKONOMI BERUPA PERKEBUNAN DAN PELABUHAN
19PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PEMDATAPANULI 1950
- PEMBENTUKAN DPR SEMENTARA PROVINSI SUMUT OLEH P4
S.U. LAMBAT DAN BIROKRATIS - USULAN TAPANULI MENJADI SALAH SATU ANGGOTA
PENYUSUN DPR SEMENTARA PROVINSI SUMUT BERSAMA
ACEH DAN SUMATERA TIMUR - DEWAN LAMA TIDAK BUBAR TAPI MENUNGGU DEWAN BARU
TERBENTUK OLEH P4 S.U. - TAPANULI DIBENTUK KABUPATEN BARU KABUPATEN
TAPANULI UTARA (DULU BATAK), TAPANULI TENGAH
(DULU SIBOLGA), NIAS (DULU NIAS) - TAPANULI MEMILIKI BADAN LEGISLATIF DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA DGN
KEANGGOTAAN DARI PARPOL SETEMPAT
20PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PEMDATAPANULI 1998-SEKARANG (1)
- USUL PEMEKARAN KEMBALI MENGHANGAT SEJAK ERA
OTONOMI DAERAH - TAHUN 2006, 10 KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN
TAPANULI TAPANULI UTARA, TAPANULI TENGAH, TOBA
SAMOSIR, HUMBANG HASUNDUTAN, SAMOSIR, SIBOLGA,
NIAS, NIAS SELATAN, DAIRI, DAN PAKPAK BARAT,
MEMBENTUK PANITIA PEMBENTUKAN PROVINSI TAPANULI
(P3T) - PENDUKUNG PROTAP MENILAI PEMERINTAH MEDAN
MENGANAKTIRIKAN PESISIR BARAT SUMATERA
21PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PEMDATAPANULI 1998-SEKARANG (2)
- ANTIPEMEKARAN BERALASAN, SELAMA INI SEBAGIAN
BESAR ANGGARAN DAERAH SUDAH DIBERIKAN UNTUK
PEMBANGUNAN DI WILAYAH TAPANULI - TERNYATA 10 DAERAH PENGGAGAS PROVINSI TAPANULI
MULAI TIDAK KOMPAK - AKHIR TAHUN 2008, DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH
MENCABUT DUKUNGAN MEREKA - KABUPATEN NIAS DAN NIAS SELATAN, YANG BERGABUNG
DENGAN NIAS UTARA, NIAS BARAT, DAN GUNUNGSITOLI
MENDEKLARASIKAN PEMBENTUKAN PROVINSI NIAS
22KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAN KABUPATEN LUWU
23PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA MENUJU
NEGARA KESATUAN SULAWESI SELATAN 1950 (1)
- GERAKAN MENUJU NEGARA KESATUAN MENDAPAT
PERLAWANAN DARI GOL FEDERAL INGIN MEMPERTAHANKAN
N.I.T. SELAMA-LAMANYA-TERJADI PENANGKAPAN
TERHADAP PEMUDA PEJUANG PRO NEGARA KESATUAN - 16 MARET 1950 GAPKI (GABUNGAN PERJUANGAN
KEMERDEKAAN INDONESIA) DI MAKASSAR MENGADAKAN
RAPAT MOSI MENDESAK PEMERINTAH RIS MEMBUBARKAN
N.IT. UTK MASUK KE REPUBLIK INDONESIA - 16 MARET 1950, LANTO DG. PASEWANG KETUA FRAKSI
KESATUAN DI PARLEMEN N.I.T MENGAJUKAN MOSI KE
PEMERINTAH R.I.S. MENUNTUT PEMBUBARAN N.I.T.
MASUK KE REPUBLIK INDONESIA - 17 MARET 1950 RAKYAT KOTA MAKASSAR BERDEMONSTRASI
DIIKUTI KIRA2 200.000 ORANG - 5 APRIL 1950 DITENGAH2 PERTENTANGAN ANTARA
GOLONGAN FEDERALIS DAN UNITARIS MELETUS
PENYERANGAN KAPTEN ANDI AZIS DAN PASUKANNYA
MENYERANG TANGSI2 APRIS (TNI) DI KOTA MAKASSAR,
PERWIRA APRIS DITAHAN SEMUANYA - PERISTIWA ANDI AZIS SELANJUTNYA MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN POLITIK SULAWESI
24PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA MENUJU
NEGARA KESATUAN SULAWESI SELATAN 1950 (2)
- 26 APRIL 1950 DI KOTA MAKASSAR-PEMERINTAH DAN
DEWAN SULAWESI SELATAN MENGUMUMKAN PROKLAMASI
LEPAS DARI NEGARA INDONESIA TIMUR DAN MASUK
DALAM REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SATU PROVINSI - SULAWESI MENGENAL ADANYA 5 BUAH DPRD
- SULAWESI SELATAN-BEKAS DARAH ADMINISTRATIF
RESIDENTIE SULAWESI SELATAN - SULAWESI TENGAH-BEKAS AFDELING POSO DAN AFDELING
DONGGALA - SULAWESI UTARA-BEKAS AFDELING GORONTALO TERMASUK
BUOL DAN BOLAANG MONGONDOW - MINAHASA-BEKAS AFDELING MENADO
- SANGIR TALAUD-BEKAS ONDERAFDELING SANGIR TALAUD
- DPRD SULAWESI SELATAN TIDAK DIBUBARKAN KECUALI
PERGANTIAN ANGGOTA YG TUNDUK PADA PEMERINTAH
N.I.T.-DIGANTI MENJADI DPRD SEMENTARA BERTUGAS
MENGADAKAN PERSIAPAN KE ARAH PEMILU - SULAWESI SELATAN MEMILIKI DPR DIKETUAI N.
SYAHADAT DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH DIKETUAI
I.A. SALEH D.G. TOMPO SBG KEPALA DAERAH
25TUGAS D.P.D S.S.
- MENJALANKAN PEKERJAAN SEHARI-HARI DARI
PEMERINTAHAN SULSEL - MEMPERSIAPKAN SUATU KONSEPSI PEMBENTUKAN
KABUPATEN2 DI SULSEL YG KELAK AKAN
BERTANGGUNG-JAWAB LANGSUNG KEPADA PROVINSI
SULAWESI YG BEROTONOMI - MEMAJUKAN KONSEP TSB KPD PEMERINTAH
PUSAT-PERANTARAAN GUBERNUR PROV SULAWESI UTK
DIPERTIMBANGKAN - SAAT KONSEP DIAJUKAN, D.P.D. S.S. MEMPERSIAPKAN
PULA USUL PENGANGKATAN SEORANG ACTING BUPATI ATAU
SEORANG PEGAWAI PUSAT YG SEDERAJAT DGN ITU
MENJALANKAN PEKERJAAN PEMERINTAHAN ADMINISTRATIF
PD TIAP2 KABUPATEN KELAK, SESUDAH ADA PENETAPAN
DARI PEMERINTAH PUSAT TTG PEMBENTUKAN KABUPATEN2
TERSEBUT - PADA SAAT PEMERINTAH PUSAT MENETAPKAN,D.P.D
MENYERAHKAN ALAT2 PEMERINTAHAN SULSEL KPD MEREKA
YAITU ACTING BUPATI2 UTK DIPERGUNAKAN DLM
KABUPATEN2 YG ADMINISTRATIF
26KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA SULAWESI SELATAN
1950 (A)
- TUGAS D.P.D BERAKHIR -TIDAK MENGGANGGU GUGAT
KEDUDUKAN KEPALA2 AFDELING, KEPALA PEMERINTAHAN
NEGERI, DEMIKIAN PULA SWAPRAJA DI SELURUH SULSEL - 3 AGUSTUS 1951-PEMERINTAH SULSEL SEMENTARA WAKTU
SAMPAI DATANGNYA PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI
PEMBEKUAN ATAU PEMBUBARAN D.P.D. DAN DPR SULSEL
DI BAWAH TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI - MUNCUL PERTENTANGAN DARI PARTAI P.K.R., FRONT
PEMUDA INDONESIA, P.S.I.I., FRONT ISLAM, MASYUMI,
PARINDRA, DAN G.P.I.I.
27KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA SULAWESI SELATAN
1950 (B)
- SULAWESI SELATAN DIPAKSA PECAH MENJADI PROVINSI
SULAWESI TIMUR DAN SULAWESI TENGGARA KARENA
SUMBER DAYA SULAWESI SELATAN TERSEDOT UTK MENEKAN
PERJUANGAN DARUL ISLAM - SELANJUTNYA PERTENTANGAN ANTARA DARUL ISLAM
PIMPINAN KAHAR MUZAKKAR DAN PEMERINTAH PUSAT
MEWARNAI KONFLIK BERSENJATA MENGINGINKAN STATUS
OTONOM BAGI BEBERAPA WILAYAH SETINGKAT PROVINSI
DI SULAWESI SELATAN SEPERTI HALNYA LUWU YG
MERUPAKAN TANAH KELAHIRAN KAHAR MUZAKKAR
28BEBERAPA CATATAN PENTING
- 1 MARET 1951- DPRD SULSEL TERJADI PERGANTIAN
ANGGOTA2 DEWAN PEMERINTAH DAERAH SULSEL LAMA - USAHA PEMERINTAHAN SEDIKIT DEMI SEDIKIT
DIJALANKAN OLEH D.P.D. S.S. (DEWAN PEMERINTAH
DAERAH SULAWESI SELATAN) - SULSEL MENGALAMI BANYAK KESULITAN TERUTAMA DALAM
PENYELESAIAN KEAMANAN PEMBERONTAKKAN KAHAR
MUZAKKAR - MENANDAKAN KEINGINAN SEBAGIAN MASYARAKAT SULAWESI
SELATAN UTK MEMBENTUK SATU NEGARA ISLAM MELALUI
PERJUANGAN DARUL ISLAM (JAWA BARAT DAN ACEH) - KAHAR MUZAKKAR BERHARAP MENJADI KOMANDAN BATALION
MILITER YG TDK DISETUJUI OLEH PEMERINTAH PUSAT
KRN TDK MELALUI PROSEDUR SCREENING - SULSEL KEMUDIAN MENJADI PROVINSI OTONOM, TERPISAH
DARI SULAWESI, HAMPIR BERSAMAAN, NAMUN TIDAK
BERKAITAN, DENGAN MUNCULNYA PEMBERONTAKAN KAHAR
MUZAKKAR MEMPERJUANGKAN NEGARA ISLAM MELALUI
DARUL ISLAM DI WILAYAH SULAWESI SELATAN DAN
PERDESAAN - TERJADI PERTENTANGAN ANTARA DAERAH KABUPATEN
OTONOM SEBAGAI SELF-GOVERNING REGENCIES DAN
DAERAH SWAPRAJA YG DIKUASAI OLEH ARISTOKRAT LOKAL
29PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
LUWU 1950
- PADA BULAN APRIL 1950 ANDI JEMMA DIKUKUHKAN
KEMBALI KEDUDUKANNYA SEBAGAI DATU/PEJUANG LUWU
DENGAN WILAYAH SEPERTI SEDIAKALA. - AFDELING LUWU MELIPUTI LIMA ONDER AFDELING
PALOPO MASAMBA, MALILI, TANATORAJA ATAU MAKALE,
RANTEPAO DAN KOLAKA. - ANDI JEMMA MENYATAKAN "KERAJAAN LUWU ADALAH
BAGIAN DARI WILAYAH KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". - PEMERINTAH PUSAT MENGELUARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NO.34/1952 TENTANG PEMBUBARAN DAERAH
SULAWESI SELATAN BENTUKAN BELANDA/JEPANG TERMASUK
DAERAH YANG BERSTATUS KERAJAAN. PERATURAN
PEMERINTAH NO.56/1951 TENTANG PEMBENTUKAN
GABUNGAN SULAWESI SELATAN - DENGAN DEMIKIAN DAERAH GABUNGAN TERSEBUT
DIBUBARKAN DAN WILAYAHNYA DIBAGI MENJADI 7 TUJUH
DAERAH SWATANTRA. - SATU DI ANTARANYA ADALAH DAERAH SWATANTRA LUWU
YANG MEWILAYAHI SELURUH DAERAH LUWU DAN TANA
TORAJA DENGAN PUSAT PEMERINTAHAN BERADA DI KOTA
PALOPO.
30PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
LUWU 1998-SEKARANG (1)
- TAHUN 1999, ANDI KASO PANGERANG MEMULAI KEMBALI
SATU GERAKAN LANJUTAN RAKYAT LUWU KEARAH
PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU - PANGERANG MENGETUAI PERJUANGAN PEMBENTUKAN
PROVINSI LUWU MENDAPAT TATANGAN DARI PIHAK
PANITIA PEMEKARAN KABUPATEN LUWU UTARA - PERJUANGAN PROVINSI LUWU MENJADI KORBAN,
DIKORBANKAN DARI SEMACAM BARTER LAHIRNYA
KABUPATEN LUWU UTARA - TAHUN 2001 BANGKIT LAGI SATU PANITIA PERJUANGAN
PROVINSI LUWU YANG DI PELOPORI OLEH DUA TOKOH
CENDEKIAWAN ASAL TANAH LUWU PROF DR H. M.
ISKANDAR DAN PROF DR MANSYUR RAMLI - PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU, KEMBALI TUMBANG
TERHAMBAT DENGAN ADANYA PEMEKARAN DARI KABUPATEN
LUWU UTARA UNTUK LUWU TIMUR DAN PENINGKATAN
STATUS KOTA ADMINISTRATIF PALOPO YANG SEJAK TAHUN
1986 MENJADI KOTA OTONOM
31PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
LUWU 1998-SEKARANG (2)
- PERJUANGAN PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU KANDAS LAGI
UNTUK KESEKIAN KALINYA, DIDUGA, KARENA ADANYA
KOMITMENT ANDI HASAN OPU TO HATTA DENGAN H.M.AMIN
SYAM SELAKU KETUA GOLKAR PROVINSI YANG KINI
MENJADI (GUBERNUR SULSEL) DENGAN ADANYA PEMEKARAN
KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI LUWU HARUS DIKUBUR - SEJAK BULAN FEBRUARI 2004, SATU PANITIA KORDINASI
YANG DIKETUA OLEH RAKHMAT SUJONO SH, BELIAU
TERPILIH MENJADI KETUA BADAN KOORDINASI
PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU - DALAM PERJUANGANYA, BAKOR (BADAN KORDINASI) YANG
DIPIMPIN BELIAU AKAN MELAKUKAN KORDINASI DAN
MENGAMBIL INISIATIF SEPERLUNYA UNTUK MENDESAK DUA
DPRD LUWU UTARA DAN LUWU TIMUR YANG BELUM MAU
MENANDATANGANI REKOMENDASI TANDA PERSETUANNYA
UNTUK MEMBENTUK PROVINSI LUWU - KOTA PALOPO DAN KAPATEN LUWU SUDAH MENANDATANGANI
REKOMENDASI PERSETUJUAN DIMAKSUD - PADA TAHUN 1999, BERLAKU PERATURAN PEMERINTAH (PP
129 TAHUN 1999) MENSYARATKAN HANYA 3
KABUPATEN/KOTA SAJA DAPAT MEMBENTUK SATU
PROVINSI, TETAPI DENGAN UU NO.32 TAHUN 2005 YANG
BERLAKU SEKARANG, TELAH MENSYARATKAN 5
KABUPATEN/KOTA.
32PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
LUWU 1998-SEKARANG (3)
- TEKANAN GUBERNUR SULSEL H.M.AMIN SYAM YANG TIDAK
MENYETUJUI PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU - SELURUH BUPATI/WALIKOTA SE TANA LUWU DITANDASKAN
TIDAK BOLEH BERANI MENGAMBIL LANGKA LEBIH JAUH
TENTANG PROVINSI LUWU, TERLEBIH LAGI KETUA DPRD
LUWU UTARA DAN KETUA DPRD LUWU TIMUR - BUPATI LUWU DRS H. BASMIN MATTAYANG MENCANANGKAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TENGAH, YANG TERDIRI
DARI WALENRANG LAMASI, MEMEKARKAN LUWU DARI 2
KECAMATAN MENJADI 6 KECAMATAN, DIHARAPKAN
KABUPATEN LUWU TENGAH AKAN TERBENTUK PALING
LAMBAT TAHUN 2010 - PERJUANGAN PROVINSI LUWU MENURUT PIHAK PANITIA,
DIMASA MENDATANG ADA DITANGAN ANDI HASAN OPU TO
HATTA SELAKU KETUA DPRD LUWU TIMUR YG TANPA
MENYADARI PERJALANAN MASA DAN WAKTU TIDAK AKAN
BERPUTAR BALIK DARI PEREDARANYA. - ATAU HANYA DENGAN MANUVER POLITIK, MASIH
MENGHENDAKI DAERAH ISTIMEWA LUWU, NAMUN
BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2005 TIDAK MENGATUR
TENTANG TATA CARA MENGENAI PEMBENTUKAN DAERAH
ISTIMEWA, UNDANG-UNDANG INI HANYA MENGATUR
PEMBENTUKAN PROVINSI.
33KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PASCA REFORMASI
1998-SEKARANG (1)
- PENGATURAN MENGENAI STRUKTUR KELEMBAGAAN DI
DAERAH SUDAH MENGALAMI PERGANTIAN BEBERAPA KALI - PERTAMA PP 84/2000,
- KEDUA PP 8/2003, DAN
- KETIGA PP 41/2007
- PERATURAN-PERATURAN TERSEBUT LAHIR DIBIDANI OLEH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI (DEPDAGRI) MENGINGAT
SUDAH SAATNYA DAERAH TIDAK MELULU DISETIR
PEMERINTAH PUSAT DALAM MENENTUKAN LINGKUP
STRUKTUR DAN KERJA BIROKRASINYA SENDIRI. - LEWAT PERATURAN BARU TERSEBUT, DAERAH MEMILIKI
KEWENANGAN PENUH UNTUK MENENTUKAN JENIS DAN
JUMLAH KANTOR BADAN, DAN DINAS.
34KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PASCA REFORMASI
1998-SEKARANG (2)
- LAHIRNYA PP 41/2007 MENGGANTIKAN PP 8/2003 TIDAK
MENJADIKAN PP BARU LEBIH MUDAH DIIMPLEMENTASIKAN
DARI YANG LAMA. PP BARU LAHIR DI TENGAH KONDISI
INTERNAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI MASIH DIDERA
KEGALAUAN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN KEPEMIMPINAN
PUNCAK, M. MARUF, YANG TERBARING SAKIT - PEMBAHASAN PP 41/2007 TERKESAN SANGAT
TERBURU-BURU SEHINGGA GAGAL MEMBUAT PERUNDANGAN
YANG KOMPREHENSIF, DETAIL, DAN MEMENUHI ASPIRASI
DAERAH - KEGAGALAN MEMENUHI ASPIRASI DAERAH TERLIHAT DARI
SEMANGAT MERUBAH PP DILANDASI OLEH PEMIKIRAN
BAHWA STRUKTUR ORGANISASI DAERAH SUDAH TERLALU
GEMUK
35PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
PASCA REFORMASI 1998-SEKARANG (1)
- STRUKTUR ORGANISASI KLASIK SANGATLAH KAKU,
HIRARKIS, SANGAT BERORIENTASI PADA PENGENDALIAN, - GAYA INTERAKSI DIARAHKAN PADA HUBUNGAN-HUBUNGAN
PEMISAHAN ANTARA ATASAN-BAWAHAN DENGAN ASPEK
KEPATUHAN DAN KETAATAN PADA PERINTAH, - IKLIM LINGKUNGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
MASIH KURANG KONDUSIF, - ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH MASIH BELUM MAMPU
MELAKUKAN REFORMASI MENYANGKUT ATURAN KEPEGAWAIAN
36PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
PASCA REFORMASI 1998-SEKARANG (2)
- PENGEMBANGAN SDM APARATUR SEKEDAR FORMALITAS,
- KESALAHAN MELAKUKAN REKRUTMEN PEGAWAI BERLANJUT
SAMPAI KETIDAKKOMPETENAN MELAKUKAN PEKERJAAN, - KEKURANGSERIUSAN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN
DAN PENGETAHUAN PEGAWAI KE JENJANG LEBIH TINGGI, - LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PEGAWAI MASIH RENDAH,
- INDIVIDU APARATUR YANG TIDAK MEMILIKI BUDAYA
BELAJAR, - KEBERADAAN TIM ATAU UNIT YANG BERSEBERANGAN
DENGAN INDIVIDU YANG TIDAK MAU BERUBAH, - INDIVIDU MENDUDUKI JABATAN MEMERINTAH DENGAN GAYA
TRADISIONAL, OTORITER ATAU SEMI-OTORITER
37(No Transcript)