KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA) - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA)

Description:

kelembagaan dan organisasi pemda (studi kasus ide pemekaran provinsi tapanuli dan luwu raya) mata kuliah dinamika politik lokal dosen: ratri istania, sip, ma – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:674
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 38
Provided by: raconquis
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA)


1
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA(STUDI KASUS
IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA)
  • MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
  • DOSEN RATRI ISTANIA, SIP, MA
  • SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
  • LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA
  • 2009

2
KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA
  • TEORI KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
  • KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI
    SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN TAPANULI
  • 1949-1950
  • 1998-SEKARANG
  • KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI
    SULAWESI SELATAN DAN KABUPATEN LUWU RAYA
  • 1949-1950
  • 1998-SEKARANG
  • PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA

3
TEORI ORGANISASI
  • PARADIGMA LAMA DALAM PENGELOLAAN ATAUPUN
    MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA TERKAIT
    DENGAN PEMAHAMAN TENTANG KONSEP ORGANISASI
    BERDASARKAN TEORI KLASIK
  • BEBERAPA TEORI KLASIK BERUMUR SANGAT TUA, SETUA
    PERADABAN MESIR KUNO, KERAJAAN ROMAWI, DAN
    KEKAISARAN CINA
  • TEORI YANG ADA SEKARANG, MERUPAKAN HASIL DARI
    PEMIKIRAN PARA AHLI DUNIA BARAT TENTANG MANAJEMEN
    PEMERINTAHAN DI ABAD KE-20
  • PARADIGMA BARU DIPELOPORI DENGAN HADIRNYA
    MANAJEMEN ORGANISASI PEMERINTAHAN GAYA BARU YANG
    BERNAMA PUBLIC MANAGEMENT
  • KETIKA KONSEP PUBLIC MANAGEMENT DIPERKENALKAN
    PERTAMA KALI, FOKUS UTAMA DARI ORGANISASI
    DITEKANKAN PADA PENCAPAIN TUJUAN DENGAN
    MENGGUNAKAN SEGALA SARANA DAN PRASARANA YANG ADA
    TERMASUK DANA DAN SUMBER DAYA ORGANISASI

4
TEORI ORGANISASI KLASIK (1)
  • BIROKRASI, TEORI MENGENAI BIROKRASI KLASIK
    DIUTARAKAN OLEH MAX WEBER, SEORANG SOSIOLOG DARI
    JERMAN.
  • TEORI WEBER TERKENAL DENGAN SEBUTAN TEORI IDEAL
    ORGANISASI YANG DIKENAL JUGA SEBAGAI TEORI
    BIROKRASI.
  • WEBER MENYEBUTKAN BAHWA BIROKRASI ADALAH BENTUK
    ORGANISASI YANG DICIRIKAN OLEH PEMBAGIAN KERJA,
    HIRARKI YANG DIDEFINISIKAN DENGAN JELAS,
    PERATURAN DAN KETETAPAN YANG RINCI DAN SEJUMLAH
    HUBUNGAN IMPERSONAL
  • CIRI-CIRI ORGANISASI TIPE WEBER
  • MEMPUNYAI TUJUAN,
  • TIAP ORGANISASI TERDIRI DARI ORANG-ORANG,
  • SEMUA MENYUSUN STRUKTUR YANG DISENGAJA

5
TEORI ORGANISASI KLASIK (2)
  • TEORI MANAJEMEN ADMINISTRATIF, MERUPAKAN TEORI
    ORGANISASI KLASIK DIPELOPORI OLEH MOONEY DAN
    REILEY
  • MEREKA MENGEMUKAKAN BAHWA ORGANISASI DALAM
    PENGERTIAN FORMAL ADALAH TATA TERTIB, SEHINGGA
    MEMBUTUHKAN PENGORGANISASIAN DAN PROSEDUR
    KETATATERTIBAN
  • TATA TERTIB MERUPAKAN LANDASAN ORGANISASI FORMAL
  • CIRI-CIRI ORGANISASI TIPE MANAJEMEN
    ADMINISTRATIF
  • OBYEKTIFITAS,
  • RASIONALITAS,
  • KEPASTIAN,
  • HIRARKI,
  • KEAHLIAN

6
TEORI NEO-ORGANISASI KLASIK
  • DI MASA PERALIHAN ANTARA TEORI KLASIK DAN TEORI
    MODEREN
  • TERDAPAT TEORI ORGANISASI NEO- KLASIK DIMANA
    KEMUNCULAN TEORI INI DIWARNAI DENGAN SENTIMEN
    KETIDAKPUASAN DARI PARA PEKERJA AKIBAT PENERAPAN
    TEORI ORGANISASI DAN MANAJEMEN KLASIK
  • TEORI ORGANISASI NEO-KLASIK BERUSAHA MEMANUSIAKAN
    KEMBALI MANUSIA KARENA MANUSIA BUKANLAH MESIN
    SEHINGGA PERLAKUAN MANAJEMEN KLASIK TIDAK DAPAT
    DIBENARKAN

7
TEORI NEO-ORGANISASI MODEREN
  • ALIRAN PERTAMA NEW PUBLIC MANAGEMENT ANTARA LAIN
    STEWART DAN WALSH (1994) DAN KOOIMAN.
  • KOOIMAN MENGATAKAN BAHWA POLA HUBUNGAN
    MASYARAKAT, PEMERINTAH, DAN SWASTA MERUPAKAN
    HUBUNGAN YANG KOMPLEKS, DINAMIS, DAN DIVERSE
    (BERAGAM).
  • ALIRAN KEDUA MANAJEMEN PELAYANAN MASYARAKAT (NEW
    PUBLIC SERVICES), DIKEMUKAKAN OLEH DAVID OSBORNE
    DAN TED GAEBLER.
  • REINVENTING GOVERNMENT (1992) MENGUNGKAPKAN PERAN
    MASYARAKAT KETIMBANG PEMERINTAH DALAM MENGELOLA
    KEBUTUHAN MEREKA DALAM BERMASYARAKAT. PEMERINTAH
    TIDAK DIJADIKAN SENTRA ATAU PUSAT URUSAN, AKAN
    TETAPI KEWENANGAN TELAH DILIMPAHKAN KE
    MASYARAKAT.

8
PRINSIP MANAJEMEN PELAYANAN MASYARAKAT
  1. PEMERINTAHAN KATALIS,
  2. MEMBERIKAN WEWENANG KETIMBANG MELAYANI,
  3. MENYUNTIKAN PERSAINGAN KE DALAM PEMBERIAN
    PELAYANAN,
  4. PEMERINTAHAN DIGERAKKAN OLEH MISI DENGAN MENGUBAH
    ORGANISASI YANG DIGERAKAN OLEH PERATURAN,
  5. PEMERINTAH BERORIENTASI PADA HASIL BUKAN
    PEMASUKAN,
  6. PEMERINTAH BERORIENTASI PELANGGAN,
  7. PEMERINTAH WIRAUSAHA,
  8. PEMERINTAH ANTISIPATIF,
  9. PEMERINTAH DESENTRALISASI,
  10. PEMERINTAH BERORIENTASI PASAR.

9
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI
SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN TAPANULI
10
PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA MENUJU
NEGARA KESATUAN SUMATERA UTARA 1950 (1)
  • MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1950,
    DAERAH RIS, SESUDAH TERBENTUK NEGARA KESATUAN,
    TERBAGI MENJADI PROVINSI JAWA BARAT, JAWA
    TENGAH, JAWA TIMUR, SUMATERA UTARA, SUMATERA
    TENGAH, SUMATERA SELATAN, KALIMANTAN, SULAWESI,
    MALUKU, DAN SUNDA KECIL
  • PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM ADALAH PEMERINTAHAN YG
    MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
  • DISAMPING DAERAH OTONOM TERDAPAT DAERAH
    ADMINISTRATIF YG TIDAK ATAU BELUM MEMPUNYAI DEWAN
    PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  • TANGGAL 15 AGUSTUS 1950, SUMATERA UTARA MERUPAKAN
    SATU DAERAH PROVINSI ADMINISTRATIF-BELUM MEMILIKI
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA UTARA
  • SUMATERA UTARA MENUJU PERSIAPAN SUSUNAN
    PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM
  • SUMATERA UTARA DAPAT MENJADI DAERAH PROVINSI
    OTONOM SETELAH MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
    DAERAH

11
PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA MENUJU
NEGARA KESATUAN SUMATERA UTARA 1950 (2)
  • DAERAH KARESIDENAN ACEH, SUMATERA TIMUR, DAN
    TAPANULI DIHAPUS BERSAMAAN DGN DICABUTNYA
    PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI TAHUN 1948
    TENTANG PEMBAGIAN SUMATERA UTARA MENJADI DUA
    PROVINSI (MASA RIS)
  • PEMBUBARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
    KARESIDENAN DISAHKAN
  • DAERAH KARESIDENAN ACEH, SUMATERA TIMUR, DAN
    TAPANULI DITETAPKAN MENJADI PROVINSI SUMATERA
    UTARA
  • PEMBENTUKAN P4 S.U. (PANITIA PENYELENGGARA
    PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA)

12
BEBERAPA CATATAN PENTING
  • DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TERDIRI DARI
    DAERAH
  • SUMATERA TIMUR LUAS 84.583,2 KM2
  • ACEH LUAS 55.550 KM2
  • TAPANULI LUAS 39.077 KM2

13
TUGAS P4 S.U.
  • MEMPERSIAPKAN DAN MELAKSANAKAN PEMBENTUKAN
    PROVINSI SUMATERA UTARA MELIPUTI DAERAH ACEH,
    TAPANULI, DAN SUMATERA TIMUR
  • MEMBAGI PROVINSI KE DALAM 15 DAERAH
  • ACEH (5 KABUPATEN)
  • TAPANULI (4 KABUPATEN)
  • SUMATERA TIMUR (6 KABUPATEN)
  • MENGADAKAN ALAT PERLENGKAPAN DAERAH KABUPATEN DAN
    DPR-NYA AGAR KABUPATEN MENJADI OTONOM
  • SETELAH KABUPATEN OTONOM BARU MENGUSAHAKAN
    PEMBENTUKAN DAERAH PROVINSI OTONOM SUMATERA UTARA

14
KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SUMATERA
UTARA 1950 (A)
  • URUSAN RUMAH TANGGA PROVINSI SUMATERA UTARA
    DISELENGGARAKAN OLEH PEGAWAI2 YG TADINYA BEKERJA
    DI PROVINSI TAPANULI/SUMATERA TIMUR DAN NEGARA
    INDONESIA TIMUR
  • PEGAWAI PEMPROV SUMUT TERDIRI DARI 9 ORANG DARI
    SIBOLGA DAN 8 ORANG DARI SUMATERA TIMUR, PEGAWAI2
    ACEH MENYUSUL KEMUDIAN KARENA KETERBATASAN
    PENGETAHUAN TTG OTONOMI
  • ACEH MEMINTA OTONOMI SENDIRI DARI PEMERINTAH
    PUSAT
  • PENYEMPURNAAN APARATUR MENJADI PRIORITAS UTAMA
    GUBERNUR SUMATERA UTARA, ABDUL HAKIM.

15
KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SUMATERA
UTARA 1950 (B)
  • 7 KABUPATEN DAERAH ACEH DITUNJUK SEORANG
    KOORDINATOR PEMERINTAHAN-RESIDEN R.M. DANUBROTO
  • 4 KABUPATEN DAERAH TAPANULI SEORANG KOORDINATOR
    PEMERINTAHAN-RESIDEN BINANGA SIREGAR
  • KOORDINATOR PEMERINTAHAN 6 KABUPATEN DAN I
    KOTAPRAJA SUMATERA TIMUR DIHAPUSKAN
  • BEKAS KOORDINATOR PEMERINTAHAN SUMATERA TIMUR
    DIPERBANTUKAN PADA KANTOR PEMERINTAHAN PROVINSI
    SUMATERA UTARA

16
KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SUMATERA
UTARA 1950 (C)
  • UNDANG2 HUKUM TANAH MENJADI KOMPETENSI PEMPUS
  • KONFERENSI DINAS PEMERINTAHAN SUMATERA UTARA,
    MENGUNDANG SELURUH BUPATI DAN SEKRETARISNYA,
    MEMBICARAKAN
  • SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH SETINGKATNYA
  • URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
  • TRANSMIGRASI PENDUDUK
  • DESENTRALISASI DAN
  • PERSIAPAN PEMILU
  • MUTASI BEBERAPA BUPATI, PRO DAN KONTRA

17
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PEMDASUMATERA UTARA 1950 (a)
  • PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TENTANG DPR SEMENTARA
    DI KABUPATEN DAN KOTAPRAJA, BERKAITAN DGN
    PEMILIHAN KARENA PERBEDAAN PENDAPAT DLM PARTAI
    TENTANG ORGANISASI YG BERDIRI SENDIRI
  • DPR SEMENTARA KABUPATEN TANAH KARO,
  • DPR SEMENTARA KOTAPRAJA SIBOLGA
  • DPR-DPR LAIN SEPERTI KABUPATEN TAPANULI DAN ACEH
    MASIH BERADA DALAM KEADAAN SEPERTI SEBELUM PP NO.
    39.
  • LIMA KABUPATEN DAN SATU KOTAPRAJA MEDAN DI
    SUMATERA TIMUR BELUM MEMILIKI DPR DALAM BENTUK
    APAPUN

18
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PEMDASUMATERA UTARA 1950 (b)
  • KANTOR JAWATAN BELUM CUKUP TERBENTUK DI IBUKOTA
    PROVINSI MEDAN
  • PERUMAHAN BAGI PEGAWAI DARI BEKAS KANTOR JAWATAN
    PROVINSI TAPANULI/SUMATERA TIMUR DI SIBOLGA DAN
    BEKAS KANTOR JAWATAN PROVINSI ACEH DI KUTARAJA
  • PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERIMBANGAN YG
    BERASAL DARI MEDAN (BEKAS STATUS NEGARA BAGIAN),
    DARI ASAL STATUS KUTARAJA (BEKAS STATUS
    PROVINSI), DAN YANG BERASAL DARI SIBOLGA (BEKAS
    STATUS PROVINSI)
  • IDE PEMEKARAN MEMUNCULKAN TIGA PROVINSI TAPANULI
    SELATAN, LABUHAN BATU, DAN ASAHAN
  • NIAS, TAPANULI TENGAH, UTARA, DAN SIMALUNGUN
  • KARO, DELI SERDANG, LANGKAT, DAN
  • MEDAN
  • ALASANNYA ADALAH DEMI PEMERATAAN PEMBANGUNAN,
    KARENA MASING-MASING WILAYAH MEMPUNYAI KEKUATAN
    EKONOMI BERUPA PERKEBUNAN DAN PELABUHAN

19
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PEMDATAPANULI 1950
  • PEMBENTUKAN DPR SEMENTARA PROVINSI SUMUT OLEH P4
    S.U. LAMBAT DAN BIROKRATIS
  • USULAN TAPANULI MENJADI SALAH SATU ANGGOTA
    PENYUSUN DPR SEMENTARA PROVINSI SUMUT BERSAMA
    ACEH DAN SUMATERA TIMUR
  • DEWAN LAMA TIDAK BUBAR TAPI MENUNGGU DEWAN BARU
    TERBENTUK OLEH P4 S.U.
  • TAPANULI DIBENTUK KABUPATEN BARU KABUPATEN
    TAPANULI UTARA (DULU BATAK), TAPANULI TENGAH
    (DULU SIBOLGA), NIAS (DULU NIAS)
  • TAPANULI MEMILIKI BADAN LEGISLATIF DEWAN
    PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA DGN
    KEANGGOTAAN DARI PARPOL SETEMPAT

20
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PEMDATAPANULI 1998-SEKARANG (1)
  • USUL PEMEKARAN KEMBALI MENGHANGAT SEJAK ERA
    OTONOMI DAERAH
  • TAHUN 2006, 10 KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN
    TAPANULI TAPANULI UTARA, TAPANULI TENGAH, TOBA
    SAMOSIR, HUMBANG HASUNDUTAN, SAMOSIR, SIBOLGA,
    NIAS, NIAS SELATAN, DAIRI, DAN PAKPAK BARAT,
    MEMBENTUK PANITIA PEMBENTUKAN PROVINSI TAPANULI
    (P3T)
  • PENDUKUNG PROTAP MENILAI PEMERINTAH MEDAN
    MENGANAKTIRIKAN PESISIR BARAT SUMATERA

21
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PEMDATAPANULI 1998-SEKARANG (2)
  • ANTIPEMEKARAN BERALASAN, SELAMA INI SEBAGIAN
    BESAR ANGGARAN DAERAH SUDAH DIBERIKAN UNTUK
    PEMBANGUNAN DI WILAYAH TAPANULI
  • TERNYATA 10 DAERAH PENGGAGAS PROVINSI TAPANULI
    MULAI TIDAK KOMPAK
  • AKHIR TAHUN 2008, DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH
    MENCABUT DUKUNGAN MEREKA
  • KABUPATEN NIAS DAN NIAS SELATAN, YANG BERGABUNG
    DENGAN NIAS UTARA, NIAS BARAT, DAN GUNUNGSITOLI
    MENDEKLARASIKAN PEMBENTUKAN PROVINSI NIAS

22
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAN KABUPATEN LUWU
23
PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA MENUJU
NEGARA KESATUAN SULAWESI SELATAN 1950 (1)
  • GERAKAN MENUJU NEGARA KESATUAN MENDAPAT
    PERLAWANAN DARI GOL FEDERAL INGIN MEMPERTAHANKAN
    N.I.T. SELAMA-LAMANYA-TERJADI PENANGKAPAN
    TERHADAP PEMUDA PEJUANG PRO NEGARA KESATUAN
  • 16 MARET 1950 GAPKI (GABUNGAN PERJUANGAN
    KEMERDEKAAN INDONESIA) DI MAKASSAR MENGADAKAN
    RAPAT MOSI MENDESAK PEMERINTAH RIS MEMBUBARKAN
    N.IT. UTK MASUK KE REPUBLIK INDONESIA
  • 16 MARET 1950, LANTO DG. PASEWANG KETUA FRAKSI
    KESATUAN DI PARLEMEN N.I.T MENGAJUKAN MOSI KE
    PEMERINTAH R.I.S. MENUNTUT PEMBUBARAN N.I.T.
    MASUK KE REPUBLIK INDONESIA
  • 17 MARET 1950 RAKYAT KOTA MAKASSAR BERDEMONSTRASI
    DIIKUTI KIRA2 200.000 ORANG
  • 5 APRIL 1950 DITENGAH2 PERTENTANGAN ANTARA
    GOLONGAN FEDERALIS DAN UNITARIS MELETUS
    PENYERANGAN KAPTEN ANDI AZIS DAN PASUKANNYA
    MENYERANG TANGSI2 APRIS (TNI) DI KOTA MAKASSAR,
    PERWIRA APRIS DITAHAN SEMUANYA
  • PERISTIWA ANDI AZIS SELANJUTNYA MEMPENGARUHI
    PERKEMBANGAN POLITIK SULAWESI

24
PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA MENUJU
NEGARA KESATUAN SULAWESI SELATAN 1950 (2)
  • 26 APRIL 1950 DI KOTA MAKASSAR-PEMERINTAH DAN
    DEWAN SULAWESI SELATAN MENGUMUMKAN PROKLAMASI
    LEPAS DARI NEGARA INDONESIA TIMUR DAN MASUK
    DALAM REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SATU PROVINSI
  • SULAWESI MENGENAL ADANYA 5 BUAH DPRD
  • SULAWESI SELATAN-BEKAS DARAH ADMINISTRATIF
    RESIDENTIE SULAWESI SELATAN
  • SULAWESI TENGAH-BEKAS AFDELING POSO DAN AFDELING
    DONGGALA
  • SULAWESI UTARA-BEKAS AFDELING GORONTALO TERMASUK
    BUOL DAN BOLAANG MONGONDOW
  • MINAHASA-BEKAS AFDELING MENADO
  • SANGIR TALAUD-BEKAS ONDERAFDELING SANGIR TALAUD
  • DPRD SULAWESI SELATAN TIDAK DIBUBARKAN KECUALI
    PERGANTIAN ANGGOTA YG TUNDUK PADA PEMERINTAH
    N.I.T.-DIGANTI MENJADI DPRD SEMENTARA BERTUGAS
    MENGADAKAN PERSIAPAN KE ARAH PEMILU
  • SULAWESI SELATAN MEMILIKI DPR DIKETUAI N.
    SYAHADAT DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH DIKETUAI
    I.A. SALEH D.G. TOMPO SBG KEPALA DAERAH

25
TUGAS D.P.D S.S.
  • MENJALANKAN PEKERJAAN SEHARI-HARI DARI
    PEMERINTAHAN SULSEL
  • MEMPERSIAPKAN SUATU KONSEPSI PEMBENTUKAN
    KABUPATEN2 DI SULSEL YG KELAK AKAN
    BERTANGGUNG-JAWAB LANGSUNG KEPADA PROVINSI
    SULAWESI YG BEROTONOMI
  • MEMAJUKAN KONSEP TSB KPD PEMERINTAH
    PUSAT-PERANTARAAN GUBERNUR PROV SULAWESI UTK
    DIPERTIMBANGKAN
  • SAAT KONSEP DIAJUKAN, D.P.D. S.S. MEMPERSIAPKAN
    PULA USUL PENGANGKATAN SEORANG ACTING BUPATI ATAU
    SEORANG PEGAWAI PUSAT YG SEDERAJAT DGN ITU
    MENJALANKAN PEKERJAAN PEMERINTAHAN ADMINISTRATIF
    PD TIAP2 KABUPATEN KELAK, SESUDAH ADA PENETAPAN
    DARI PEMERINTAH PUSAT TTG PEMBENTUKAN KABUPATEN2
    TERSEBUT
  • PADA SAAT PEMERINTAH PUSAT MENETAPKAN,D.P.D
    MENYERAHKAN ALAT2 PEMERINTAHAN SULSEL KPD MEREKA
    YAITU ACTING BUPATI2 UTK DIPERGUNAKAN DLM
    KABUPATEN2 YG ADMINISTRATIF

26
KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA SULAWESI SELATAN
1950 (A)
  • TUGAS D.P.D BERAKHIR -TIDAK MENGGANGGU GUGAT
    KEDUDUKAN KEPALA2 AFDELING, KEPALA PEMERINTAHAN
    NEGERI, DEMIKIAN PULA SWAPRAJA DI SELURUH SULSEL
  • 3 AGUSTUS 1951-PEMERINTAH SULSEL SEMENTARA WAKTU
    SAMPAI DATANGNYA PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI
    PEMBEKUAN ATAU PEMBUBARAN D.P.D. DAN DPR SULSEL
    DI BAWAH TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI
    SULAWESI
  • MUNCUL PERTENTANGAN DARI PARTAI P.K.R., FRONT
    PEMUDA INDONESIA, P.S.I.I., FRONT ISLAM, MASYUMI,
    PARINDRA, DAN G.P.I.I.

27
KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA SULAWESI SELATAN
1950 (B)
  • SULAWESI SELATAN DIPAKSA PECAH MENJADI PROVINSI
    SULAWESI TIMUR DAN SULAWESI TENGGARA KARENA
    SUMBER DAYA SULAWESI SELATAN TERSEDOT UTK MENEKAN
    PERJUANGAN DARUL ISLAM
  • SELANJUTNYA PERTENTANGAN ANTARA DARUL ISLAM
    PIMPINAN KAHAR MUZAKKAR DAN PEMERINTAH PUSAT
    MEWARNAI KONFLIK BERSENJATA MENGINGINKAN STATUS
    OTONOM BAGI BEBERAPA WILAYAH SETINGKAT PROVINSI
    DI SULAWESI SELATAN SEPERTI HALNYA LUWU YG
    MERUPAKAN TANAH KELAHIRAN KAHAR MUZAKKAR

28
BEBERAPA CATATAN PENTING
  • 1 MARET 1951- DPRD SULSEL TERJADI PERGANTIAN
    ANGGOTA2 DEWAN PEMERINTAH DAERAH SULSEL LAMA
  • USAHA PEMERINTAHAN SEDIKIT DEMI SEDIKIT
    DIJALANKAN OLEH D.P.D. S.S. (DEWAN PEMERINTAH
    DAERAH SULAWESI SELATAN)
  • SULSEL MENGALAMI BANYAK KESULITAN TERUTAMA DALAM
    PENYELESAIAN KEAMANAN PEMBERONTAKKAN KAHAR
    MUZAKKAR
  • MENANDAKAN KEINGINAN SEBAGIAN MASYARAKAT SULAWESI
    SELATAN UTK MEMBENTUK SATU NEGARA ISLAM MELALUI
    PERJUANGAN DARUL ISLAM (JAWA BARAT DAN ACEH)
  • KAHAR MUZAKKAR BERHARAP MENJADI KOMANDAN BATALION
    MILITER YG TDK DISETUJUI OLEH PEMERINTAH PUSAT
    KRN TDK MELALUI PROSEDUR SCREENING
  • SULSEL KEMUDIAN MENJADI PROVINSI OTONOM, TERPISAH
    DARI SULAWESI, HAMPIR BERSAMAAN, NAMUN TIDAK
    BERKAITAN, DENGAN MUNCULNYA PEMBERONTAKAN KAHAR
    MUZAKKAR MEMPERJUANGKAN NEGARA ISLAM MELALUI
    DARUL ISLAM DI WILAYAH SULAWESI SELATAN DAN
    PERDESAAN
  • TERJADI PERTENTANGAN ANTARA DAERAH KABUPATEN
    OTONOM SEBAGAI SELF-GOVERNING REGENCIES DAN
    DAERAH SWAPRAJA YG DIKUASAI OLEH ARISTOKRAT LOKAL

29
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
LUWU 1950
  • PADA BULAN APRIL 1950 ANDI JEMMA DIKUKUHKAN
    KEMBALI KEDUDUKANNYA SEBAGAI DATU/PEJUANG LUWU
    DENGAN WILAYAH SEPERTI SEDIAKALA.
  • AFDELING LUWU MELIPUTI LIMA ONDER AFDELING
    PALOPO MASAMBA, MALILI, TANATORAJA ATAU MAKALE,
    RANTEPAO DAN KOLAKA.
  • ANDI JEMMA MENYATAKAN "KERAJAAN LUWU ADALAH
    BAGIAN DARI WILAYAH KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".
  • PEMERINTAH PUSAT MENGELUARKAN PERATURAN
    PEMERINTAH NO.34/1952 TENTANG PEMBUBARAN DAERAH
    SULAWESI SELATAN BENTUKAN BELANDA/JEPANG TERMASUK
    DAERAH YANG BERSTATUS KERAJAAN. PERATURAN
    PEMERINTAH NO.56/1951 TENTANG PEMBENTUKAN
    GABUNGAN SULAWESI SELATAN
  • DENGAN DEMIKIAN DAERAH GABUNGAN TERSEBUT
    DIBUBARKAN DAN WILAYAHNYA DIBAGI MENJADI 7 TUJUH
    DAERAH SWATANTRA.
  • SATU DI ANTARANYA ADALAH DAERAH SWATANTRA LUWU
    YANG MEWILAYAHI SELURUH DAERAH LUWU DAN TANA
    TORAJA DENGAN PUSAT PEMERINTAHAN BERADA DI KOTA
    PALOPO.

30
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
LUWU 1998-SEKARANG (1)
  • TAHUN 1999, ANDI KASO PANGERANG MEMULAI KEMBALI
    SATU GERAKAN LANJUTAN RAKYAT LUWU KEARAH
    PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU
  • PANGERANG MENGETUAI PERJUANGAN PEMBENTUKAN
    PROVINSI LUWU MENDAPAT TATANGAN DARI PIHAK
    PANITIA PEMEKARAN KABUPATEN LUWU UTARA
  • PERJUANGAN PROVINSI LUWU MENJADI KORBAN,
    DIKORBANKAN DARI SEMACAM BARTER LAHIRNYA
    KABUPATEN LUWU UTARA
  • TAHUN 2001 BANGKIT LAGI SATU PANITIA PERJUANGAN
    PROVINSI LUWU YANG DI PELOPORI OLEH DUA TOKOH
    CENDEKIAWAN ASAL TANAH LUWU PROF DR H. M.
    ISKANDAR DAN PROF DR MANSYUR RAMLI
  • PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU, KEMBALI TUMBANG
    TERHAMBAT DENGAN ADANYA PEMEKARAN DARI KABUPATEN
    LUWU UTARA UNTUK LUWU TIMUR DAN PENINGKATAN
    STATUS KOTA ADMINISTRATIF PALOPO YANG SEJAK TAHUN
    1986 MENJADI KOTA OTONOM

31
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
LUWU 1998-SEKARANG (2)
  • PERJUANGAN PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU KANDAS LAGI
    UNTUK KESEKIAN KALINYA, DIDUGA, KARENA ADANYA
    KOMITMENT ANDI HASAN OPU TO HATTA DENGAN H.M.AMIN
    SYAM SELAKU KETUA GOLKAR PROVINSI YANG KINI
    MENJADI (GUBERNUR SULSEL) DENGAN ADANYA PEMEKARAN
    KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI LUWU HARUS DIKUBUR
  • SEJAK BULAN FEBRUARI 2004, SATU PANITIA KORDINASI
    YANG DIKETUA OLEH RAKHMAT SUJONO SH, BELIAU
    TERPILIH MENJADI KETUA BADAN KOORDINASI
    PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU
  • DALAM PERJUANGANYA, BAKOR (BADAN KORDINASI) YANG
    DIPIMPIN BELIAU AKAN MELAKUKAN KORDINASI DAN
    MENGAMBIL INISIATIF SEPERLUNYA UNTUK MENDESAK DUA
    DPRD LUWU UTARA DAN LUWU TIMUR YANG BELUM MAU
    MENANDATANGANI REKOMENDASI TANDA PERSETUANNYA
    UNTUK MEMBENTUK PROVINSI LUWU
  • KOTA PALOPO DAN KAPATEN LUWU SUDAH MENANDATANGANI
    REKOMENDASI PERSETUJUAN DIMAKSUD
  • PADA TAHUN 1999, BERLAKU PERATURAN PEMERINTAH (PP
    129 TAHUN 1999) MENSYARATKAN HANYA 3
    KABUPATEN/KOTA SAJA DAPAT MEMBENTUK SATU
    PROVINSI, TETAPI DENGAN UU NO.32 TAHUN 2005 YANG
    BERLAKU SEKARANG, TELAH MENSYARATKAN 5
    KABUPATEN/KOTA.

32
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
LUWU 1998-SEKARANG (3)
  • TEKANAN GUBERNUR SULSEL H.M.AMIN SYAM YANG TIDAK
    MENYETUJUI PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU
  • SELURUH BUPATI/WALIKOTA SE TANA LUWU DITANDASKAN
    TIDAK BOLEH BERANI MENGAMBIL LANGKA LEBIH JAUH
    TENTANG PROVINSI LUWU, TERLEBIH LAGI KETUA DPRD
    LUWU UTARA DAN KETUA DPRD LUWU TIMUR
  • BUPATI LUWU DRS H. BASMIN MATTAYANG MENCANANGKAN
    PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TENGAH, YANG TERDIRI
    DARI WALENRANG LAMASI, MEMEKARKAN LUWU DARI 2
    KECAMATAN MENJADI 6 KECAMATAN, DIHARAPKAN
    KABUPATEN LUWU TENGAH AKAN TERBENTUK PALING
    LAMBAT TAHUN 2010
  • PERJUANGAN PROVINSI LUWU MENURUT PIHAK PANITIA,
    DIMASA MENDATANG ADA DITANGAN ANDI HASAN OPU TO
    HATTA SELAKU KETUA DPRD LUWU TIMUR YG TANPA
    MENYADARI PERJALANAN MASA DAN WAKTU TIDAK AKAN
    BERPUTAR BALIK DARI PEREDARANYA.
  • ATAU HANYA DENGAN MANUVER POLITIK, MASIH
    MENGHENDAKI DAERAH ISTIMEWA LUWU, NAMUN
    BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2005 TIDAK MENGATUR
    TENTANG TATA CARA MENGENAI PEMBENTUKAN DAERAH
    ISTIMEWA, UNDANG-UNDANG INI HANYA MENGATUR
    PEMBENTUKAN PROVINSI.

33
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PASCA REFORMASI
1998-SEKARANG (1)
  • PENGATURAN MENGENAI STRUKTUR KELEMBAGAAN DI
    DAERAH SUDAH MENGALAMI PERGANTIAN BEBERAPA KALI
  • PERTAMA PP 84/2000,
  • KEDUA PP 8/2003, DAN
  • KETIGA PP 41/2007
  • PERATURAN-PERATURAN TERSEBUT LAHIR DIBIDANI OLEH
    DEPARTEMEN DALAM NEGERI (DEPDAGRI) MENGINGAT
    SUDAH SAATNYA DAERAH TIDAK MELULU DISETIR
    PEMERINTAH PUSAT DALAM MENENTUKAN LINGKUP
    STRUKTUR DAN KERJA BIROKRASINYA SENDIRI.
  • LEWAT PERATURAN BARU TERSEBUT, DAERAH MEMILIKI
    KEWENANGAN PENUH UNTUK MENENTUKAN JENIS DAN
    JUMLAH KANTOR BADAN, DAN DINAS.

34
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PASCA REFORMASI
1998-SEKARANG (2)
  • LAHIRNYA PP 41/2007 MENGGANTIKAN PP 8/2003 TIDAK
    MENJADIKAN PP BARU LEBIH MUDAH DIIMPLEMENTASIKAN
    DARI YANG LAMA. PP BARU LAHIR DI TENGAH KONDISI
    INTERNAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI MASIH DIDERA
    KEGALAUAN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN KEPEMIMPINAN
    PUNCAK, M. MARUF, YANG TERBARING SAKIT
  • PEMBAHASAN PP 41/2007 TERKESAN SANGAT
    TERBURU-BURU SEHINGGA GAGAL MEMBUAT PERUNDANGAN
    YANG KOMPREHENSIF, DETAIL, DAN MEMENUHI ASPIRASI
    DAERAH
  • KEGAGALAN MEMENUHI ASPIRASI DAERAH TERLIHAT DARI
    SEMANGAT MERUBAH PP DILANDASI OLEH PEMIKIRAN
    BAHWA STRUKTUR ORGANISASI DAERAH SUDAH TERLALU
    GEMUK

35
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
PASCA REFORMASI 1998-SEKARANG (1)
  • STRUKTUR ORGANISASI KLASIK SANGATLAH KAKU,
    HIRARKIS, SANGAT BERORIENTASI PADA PENGENDALIAN,
  • GAYA INTERAKSI DIARAHKAN PADA HUBUNGAN-HUBUNGAN
    PEMISAHAN ANTARA ATASAN-BAWAHAN DENGAN ASPEK
    KEPATUHAN DAN KETAATAN PADA PERINTAH,
  • IKLIM LINGKUNGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
    MASIH KURANG KONDUSIF,
  • ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH MASIH BELUM MAMPU
    MELAKUKAN REFORMASI MENYANGKUT ATURAN KEPEGAWAIAN

36
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
PASCA REFORMASI 1998-SEKARANG (2)
  • PENGEMBANGAN SDM APARATUR SEKEDAR FORMALITAS,
  • KESALAHAN MELAKUKAN REKRUTMEN PEGAWAI BERLANJUT
    SAMPAI KETIDAKKOMPETENAN MELAKUKAN PEKERJAAN,
  • KEKURANGSERIUSAN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN
    DAN PENGETAHUAN PEGAWAI KE JENJANG LEBIH TINGGI,
  • LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PEGAWAI MASIH RENDAH,
  • INDIVIDU APARATUR YANG TIDAK MEMILIKI BUDAYA
    BELAJAR,
  • KEBERADAAN TIM ATAU UNIT YANG BERSEBERANGAN
    DENGAN INDIVIDU YANG TIDAK MAU BERUBAH,
  • INDIVIDU MENDUDUKI JABATAN MEMERINTAH DENGAN GAYA
    TRADISIONAL, OTORITER ATAU SEMI-OTORITER

37
(No Transcript)
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com